Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi yang dimuat dalam salah satu media online bernama Hal Turner Radio show yang menjelaskan tentang keberhasilan Jepang untuk menangani Covid-19 selama satu bulan dengan menggunakan Ivermectin sebagai obat yang diklaim mampu melenyapkan Covid-19 di Jepang. Dikatakan pula bahwa Pemerintah Jepang juga telah memberhentikan distribusi dan penggunaan vaksin di Jepang karena telah beralih untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat yang digunakan untuk mengobati Covid-19.

Melansir dari japan.kantei.go.jp, yaitu situs web Kantor Perdana Menteri Jepang, Pemerintah Jepang hingga tanggal 21 November 2021 masih memberikan dosis vaksin kepada seluruh masyarakat Jepang, baik itu dosis vaksin pertama maupun dosis vaksin kedua. Selain itu, melansir dari ourworldindata.org, yaitu situs publikasi online ilmiah yang berfokus pada masalah global besar seperti kemiskinan, penyakit, kelaparan, perubahan iklim, perang, risiko eksistensial, dan ketidaksetaraan. Penerima vaksin di Jepang terus mengalami peningkatan, bahkan apabila dibandingkan dengan persentse pada satu minggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 November 2021, penerima dosis vaksin di Jepang berada pada angka 78.7%, tetapi pada tanggal 21 November 2021 persentasenya meningkat mejadi 79.0%. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Jepang masih memberikan dosis vaksin bagi masyarakatnya.

Melansir dari factcheck.afp.com, juru bicara PMDA mengatakan bahwa uji coba klinis Ivermectin masih dilakukan. Tetapi Ivermectin tidak terdaftar sebagai obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 (COVID-19). Lalu, Menteri Kesehatan Jepang, Norihisa Tamura juga mengatakan bahwa perlu lebih banyak bukti untuk menunjukkan bahwa Ivermectin efektif untuk dapat diresepkan sebagai obat untuk mengobati Covid-19.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait jepang menggunakan Ivermectin dan menghentikan vaksin untuk memberantas virus covid-19 ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Berdasarkan Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut salah. Faktanya, dalam Japanese Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA), yaitu sebuah badan yang bertugas untuk mengawasi regulasi obat-obatan di Jepang. Ivermectin tidak terdaftar sebagai obat yang digunakan untuk menyembuhkan Covid-19.

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi melalui pesan WhatsApp terkait dengan pemberian voucher pulsa gratis bagi para pengguna aplikasi Telegram. Pesan tersebut dikirimkan secara personal oleh sebuah nomor WhatsApp dengan mengatasnamakan bahwa nomor tersebut ialah nomor resmi dari pihak Telegram. Selain itu, nomor tersebut pula menggunakan foto profil berupa lambang aplikasi Telegram, sehingga hal tersebut membuat pihak yang dihubunginya lebih yakin atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang mengatasnamakan Telegram tersebut.

Lalu pada isi pesan yang dibagikan, nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Telegram itupun memberitahukan bahwa pihak yang dihubunginya telah berhasil mendapatkan hadiah berupa voucher pulsa gratis senilai Rp500 ribu, dan voucher tersebut dapat diterima apabila pihak yang dihubungi membalas “OK”. Setelah pihak yang dihubungi sebelumnya telah membalas “OK”, maka pihak yang mengatasnamakan Telegram itupun akan membagikan sebuah link agar pihak yang dihubungi dapat melakukan konfirmasi dengan cara memasukkan kode verifikasi Telegram yang telah dikirimkan melalui SMS.

Melansir dari liputan6.com, Deputy Client Manager Edelman Indonesia (Perusahaan biro konsultansi pemasaran dan hubungan masyarakat) mewakili Telegram, Ricky Alexander mengatakan bahwa informasi terkait dengan pembagian voucher pulsa senilai Rp500 ribu dari pihak Telegram kepada pegguna ialah informasi yang tidak benar. Ia juga menegaskan bahwa pihak Telegram tidak akan approach kepada pengguna memalui WhatsApp seperti itu kalaupun pihak Telegram secara resmi membagikan voucher pulsa gratis bagi pengguna.

Selain itu, melansir dari turnbackhoax.id, informasi salah terkait Telegram membagikan voucher pulsa kepada penggunanya juga telah ada sebelumnya, baik itu dengan nominal yang sama, yaitu sebesar Rp500 ribu ataupun dengan nominal yang berbeda, misalnya seperti Rp300 ribu.

Lalu terkait dengan kode verifikasi yang dimiliki oleh pengguna Telegram juga sifatnya sangat rahasia, sehingga ketika pihak Telegram membagikan kode verifikasi tersebut kepada masing-masing akun, maka pengguna diimbau untuk tidak membagikan kode tersebut kepada siapapun. Melansir dari kompas.com, kode verifikasi yang terdiri dari lima angka tersebut adalah kode login ketika seseorang berusaha membuka akun Telegram orang lain dari perangkat lain, misalnya seperti dari komputer atau ponsel. Fungsi kode tersebut pun ialah untuk melakukan verifikasi keaslian dan keamanan pemilik akun saat membuka Telegram dari perangkat lain.

Biasanya para pelaku penipuan akan meminta kode tersebut untuk meretas akun Telegram orang lain agar dapat meretas nomor-nomor kontak kerabat yang tersimpan di dalam ponsel seseorang. Lalu pelaku penipuan akan memanfaatkan nomor kontak tersebut untuk melakukan aksi kejahatan, misalnya seperti meminjam uang kepada orang-orang yang ada pada kontak pemilik akun dengan mengatasnamakan pemilik akun yang sebelumnya telah diretas.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait Telegram Membagikan Voucher Pulsa Gratis Bagi Pengguna Senilai Rp 500 Ribu ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Berdasarkan Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut salah. Deputy Client Manager Edelman Indonesia mewakili Telegram, Ricky Alexander mengatakan bahwa informasi pembagian voucher pulsa oleh Telegram senilai Rp500 ribu itu tidak benar.

Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim postingan tersebut tidak benar. Sebab, kebijakan PPKM pada 24 Desember 2021 bukan berdasarkan adanya varian virus Covid-19 yang baru, melainkan terkait dengan libur natal dan tahun baru (nataru). Dilansir dari liputan6.com, pemerintah Indonesia bakal menetapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia, saat libur natal dan tahun baru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku mulai 24 Desember 2021.

“Kebijakan status PPKM Level 3 akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Kebijakan terkait akan diterapkan dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru yang menyusul akan dikeluarkan,” tulis Muhadjir dalam keterangan diterima, Rabu (17/11/2021).

Muhadjir menegaskan, Inmedagri adalah pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Instruksi itu akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021.

Muhadjir beralasan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru.

Dilansir dari setkab.go.id, peraturan PPKM tersebut berlaku dari tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2021.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim pemberlakuan PPKM pada 24 Desember 2021 lantaran ada varian baru Covid-19 tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

PPKM yang diberlakukan pada 24 Desember 2021 ialah PPKM level 3. Kebijakan itu diberlakukan bukan karena ada varian Covid-19 yang baru, melainkan mengantisipasi libur natal dan tahun baru (nataru).

Kanal Youtube PAKDE TV mengunggah video dengan judul “Berita Terkini ~ Resmi❗Megawati Bersama Prabowo Akhirnya Sepakat, Ganjar Resmi Diusung 2 Partai Ini!” pada 25 November 2021. Pada bagian thumbnails tertulis narasi “BREAKING NEWS!!! MEGA CALONKAN GANJAR ! KONFERENSI PERS DISIARKAN LANGSUNG.”

Berdasarkan hasil penelusuran, isi video tidak sesuai dengan judul video dan narasi thumbnails video. Isi video merupakan hasil suntingan video dan pembacaan berita artikel dari beberapa media.

Adapun, video yang dicuplik berasal dari video berjudul “Pandangan Pengamat Politik Soal Pertemuan Prabowo, Puan Maharani & Megawati | Kabar Petang tvOne” yang tayang di Kanal Youtube tvOneNews pada 20 November 2021 dan video berjudul “Ganjar Pranowo Belum Pikirkan Pilpres 2024” yang tayang di kanal Youtube BeritaSatu pada 24 November 2021. Dari kedua video tersebut tidak ditemukan pernyataan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP akan mengusung Ganjar Pranowo.

Lalu, artikel pertama yang dibacakan ialah artikel berjudul “Strategi Jokowi-Luhut Buka Peluang Ganjar Capres 2024 Pasca Pertemuan Megawati, Prabowo dan Puan” yang tayang di surabaya.tribunnews.com pada 22 November 2021. Dalam artikel tersebut tidak ada pernyataan dari pihak Megawati maupun Prabowo Subianto terkait pengusungan Ganjar Pranowo.

Artikel kedua yang dibacakan yakni artikel berjudul “Deklarasi Dukung Ganjar Dibanding Puan, Joman Bantah Dapat Bisikan dari Jokowi” yang tayang di rmoljabar.id pada 24 November 2021. Dalam artikel itu hanya membahas mengenai dukungan Relawan Jokowi Mania (Joman) kepada Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024. Tidak ada kutipan pernyataan Megawati dalam artikel tersebut.

Artikel ketiga yang dibacakan adalah artikel dengan judul “Menggebrak Sumbar, Relawan Ganjar Pranowo Klaim Diterima Masyarakat Tradisional Religius” yang tayang di politik.rmol.id pada 24 November 2021. Artikel itu membahas deklarasi Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) yang sebelumnya bernama Relawan Joman di Sumatera Barat. Tidak ada pernyataan Megawati di dalam artikel tersebut.

Dan, artikel keempat yang dibacakan ialah artikel berjudul “Deklarasi GP Mania 1 Sumbar: Ganjar Disebut Pemimpin Idaman Orang Minang” yang tayang di jpnn.com pada 24 November 2021. Artikel tersebut membahas mengenai deklarasi Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) di Sumatera Barat. Tidak ada pernyataan Megawati dalam artikel tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan belum ada pernyataan resmi Megawati Soekarnoputri ataupun Prabowo Subianto terkait pengusungan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, konten video dari kanal PAKDE TV itu masuk ke dalam kategori Konten yang Dimanipulasi.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati Soekarnoputri ataupun Prabowo Subianto mengenai pengusungan Ganjar Pranowo. Adapun, isi video merupakan hasil suntingan sejumlah video dan pembacaan artikel berita dari sejumlah media yang tidak ada pernyataan mengenai pengusungan Ganjar Pranowo.