Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, narasi yang beredar tersebut diketahui tidak benar adanya. Melansir dari tribunnews.com, melalui Direktur RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedi menjelaskan bahwa tidak benar jika kamar atau tempat tidur untuk pasien penuh.

“PSBB mulai berakhir ini orang mulai banyak berobat dari daerah tidak mungkin kita tolak orang datang dari luar daerah. Jadi bukan untuk tempat tidur pasien melainkan untuk ruang tunggu. Kalau tempat tidur masih cukup,” pungkas Nuzelly.

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau, Indra Yopi. Nama Indra Yopi diketahui turut dicatut dalam pesan viral yang beredar di masyarakat tersebut. Mengutip pemberitaan milik riauonline.co.id, Yopi menegaskan bahwa pesan tersebut tidak benar adanya. Menurutnya hingga saat ini jumlah positif tertinggi di Riau adalah 27 orang bukan 29. Sedangkan untuk ruang ICU di RS sendiri hingga saat ini masih tersedia. Lebih lanjut Yopi menuturkan bahwa perhimpunan dokter spesialis paru di seluruh Riau belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi seperti yang terdapat pada klaim.

Informasi tersebut tidak benar. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Covid-19 yang namanya turut dicatut menyatakan pihaknya tidak pernah membuat pesan imbauan seperti halnya yang beredar. Pihak rumah sakit di Riau turut menjelaskan bahwa sejauh ini ruang untuk perawatan pasien masih tersedia.

(1) First Draft News: “Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.

* Klaim dalam narasi oleh SUMBER mengenai alasan pemecatan Ruslan TIDAK sesuai dengan fakta.


(2) Putusan di tingkat Kasasi.

(3) Berkaitan dengan proses sidang,


* Banding.

–


* Putusan Pertama.

(4) Berkaitan dengan klaim “Empat bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama La Gode. Saat penyerangan itu, La Gode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD.”,


* MAFINDO: “BUKAN menyerang asrama TNI. Almarhum La Gode berada di Pos Satgas untuk diinterogasi, kronologi dapat dibaca di dokumen putusan.”

–


* Kronologi di dokumen putusan pertama.

(5) Beberapa artikel yang berkaitan,


* Liputan6.com: “Klaim yang menyebut bahwa Ruslan Buton dipecat dari TNI karena menolak TKA China masuk Maluku ternyata tidak benar.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Kolonel Inf Nefra Firdaus menyebut bahwa Ruslan Buton dipecat secara tidak hormat dari satuan AD karena terlibat kasus pembunuhan terhadap petani bernama La Gode di Taliabu, Ternate, Maluku Utara, Oktober 2017 silam.”

–


* detikNews: “Dia sudah dipecat secara tidak hormat oleh satuan Angkatan Darat (AD),” ungkap Kadispenad TNI AD Kolonel Inf Nefra Firdaus kepada detikcom, Sabtu (30/5/2020).

Kasus yang menjerat Ruslan terkait penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap seorang petani bernama La Gode di Taliabu, Ternate, Maluku Utara, pada 2017. La Gode ditangkap dan dibawa ke kantor Pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Opspamrahwan) Batalion Infanteri Raider Khusus 732/Banau (BKO) karena mencuri singkong parut milik warga.

“Ruslan Buton dipecat dari TNI karena kasus pembunuhan La Gode medio Oktober 2017. Mantan perwira pertama di Yonif RK 732/Banau terakhir berpangkat kapten infanteri,” jelas Nefra.”

Bukan Karena menolak TKA China, Ruslan Buton dipecat dari TNI karena kasus pembunuhan La Gode medio Oktober 2017

Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, informasi tersebut diketahui adalah palsu alias hoaks. Melansir dari akun media sosial Instagram resmi milik PT Pegadaian, dinyatakan bahwa PT Pegadaian tidak pernah melakukan lelang barang secara online.

Berikut klarifikasi lengkap yang diberikan oleh PT Pegadaian:

“HALO SAHABAT!
PT PEGADAIAN (PERSERO) TIDAK MEMILIKI AKUN LELANG DAN TIDAK MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI SOSIAL MEDIA ATAUPUN WEBSITE NON RESMI.
JADI JIKA ADA AKUN SOSIAL MEDIA / WEBSITE ATAUPUN NOMOR REKENING VIRTUAL ACCOUNT YANG MENGATASNAMAKAN PEGADAIAN TERKAIT DENGAN JUAL BELI LELANG SECARA ONLINE, ITU ADALAH MODUS PENIPUAN.
•
WASPADALAH AGAR TIDAK TEPERDAYA!!!”

Narasi dalam pesan tersebut diketahui tidak benar. Melalui media sosial resminya, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah melakukan lelang secara online.

Menanggapi informasi yang beredar, Bapenda Kota Bengkulu pun angkat bicara. Melansir dari bengkulukota.go.id, Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Hadianto menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat narasi seperti halnya yang tersebar.

“Itu hoaks. Tidak benar itu. Karena kalau ada kebijakan seperti itu biasanya melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Walikota Bengkulu. Kalau Bapenda tidak punya kewenangan untuk itu. Sekali lagi, itu hoaks. Tolong sebarkan bahwa itu hoaks,” tegas Hadianto.

Informasi tersebut tidak benar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu menegaskan pihaknya tidak pernah membuat informasi seperti yang tersebar di pesan berantai. Bapenda Kota Bengkulu menjelaskan jika pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau mengambil kebijakan tersebut.