Akun facebook bernama Angga Evron mengunggah gambar berupa tangkapan layar artikel dengan menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dengan judul “Soal Tuduhan Jokowi Anti Islam, Luhut: Umur 10 Tahun Beliau Sudah Hafal Alquran 40 Juz”.

Berdasarkan penelusuran, melalui pencarian kata kunci “Luhut: : Umur 10 Tahun Beliau Sudah Hafal Alquran 40 Juz”, tidak ditemukan adanya media arus utama yang menampilkan artikel dengan judul tersebut.

Kemudian melalui metode pencarian gambar, ditemukan gambar identik pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul “Luhut: Jokowi Pilih Ma’ruf itu Blessing untuk Ekonomi RI” yang tayang pada 14 agustus 2018.

Artikel terkait Luhut yang membela Jokowi atas isu anti Islam ditemukan pada artikel katadata.co.id yang berjudul “Luhut Bela Jokowi dan Sri Mulyani soal Isu Anti-Islam dan Utang” yang tayang pada 31 januari 2019.

Namun, dalam isi artikel tersebut tidak terdapat narasi atau paragraf terkait pernyataan Luhut yang menyebut Sejak umur 10 tahun Jokowi sudah hafal Al-qur’an 40 Juz.

Sementara itu, kalim pada narasi gambar yang menyebutkan bahwa Al-qur’an berisi 40 Juz adalah salah. Dilansir dari wikipedia.org, Al-Qur’an terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat menurut riwayat Hafsh, 6262 ayat menurut riwayat ad-Dur, atau 6214 ayat menurut riwayat Warsy.

Secara umum, Al-Qur’an terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Qur’an dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian lain yang disebut manzil, yang membagi Al-Qur’an menjadi 7 bagian.

Tidak ditemukan adanya media arus utama dengan judul artikel seperti itu. Foto identik ditemukan pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul “Luhut: Jokowi Pilih Ma’ruf itu Blessing untuk Ekonomi RI” yang tayang pada 14 agustus 2018. Sedangkan Al-Qur’an sendiri terdiri atas 30 juz bukan 40 Juz.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa listrik gratis dan diskon yang diberikan negara dibiayai dengan utang dari Bank Dunia sebesar 5 triliun adalah klaim yang salah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari menegaskan jika informasi yang beredar mengenai subsidi tersebut dari pinjaman Bank Dunia sebesar 5 Triliun adalah hoaks.

Beliau menuturkan bahwa listrik dan diskon yang diberikan dalam rangka penanganan dan penanggulangan Covid-19 bersumber dari APBN 2020. Dana tersebut diperoleh dari relokasi dan refocusing anggaran APBN 2020 dan difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan sumber sah lainnya.

Anggaran sebesar Rp 3,5 triliun itu menjadi bagian dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 yang totalnya sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran di bidang kesehatan Rp 75 triliun, perluasan Jaring Pengaman Sosial Rp 110 triliun, dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat) Rp 70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk mengalokasikan dana khusus penanganan virus corona atau covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

“Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” jelas Presiden.
Dia melanjutkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah aspek untuk penangangan virus yang tengah mewabah tersebut, antara lain:
– Rp75 triliun untuk bidang kesehatan
– Rp110 Triliun untuk social safety net (jaring pengaman sosial)
– Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR
– Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, tidak ditemukan poster tersebut di akun-akun resmi milik Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, maupun PT PLN. Tidak ditemukan pula pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di sumber-sumber yang kredibel bahwa diskon tarif listrik berasal dari utang Bank Dunia sebesar Rp 5 triliun.

Pada pekan ketiga Maret 2020, Bank Dunia memang menyetujui pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun (kurs Rp 16.480 per dolar Amerika Serikat) yang berbentuk general financing. Namun, utang itu digunakan untuk melaksanakan reformasi pada sektor keuangan. Reformasi ini diharapkan bisa membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan utang dari Bank Dunia tersebut tidak secara spesifik diperuntukkan untuk mendanai kegiatan tertentu, seperti contohnya untuk mitigasi dampak virus Corona Covid-19. “Dengan general financing, justru kita punya fleksibilitas,” kata Luky.

Bukan dari utang Bank Dunia. Anggaran untuk diskon tarif listrik selama tiga bulan tersebut berasal dari penambahan anggaran belanja sebesar Rp 3,5 triliun sebagai bagian dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 yang totalnya sebesar Rp 405,1 triliun.

Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Situbondo angkat bicara terkait dengan beredarnya informasi yang menyebut bahwa Situbondo akan berlakukan system lockdown. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa beberapa titik di wilayah Situbondo akan dilakukan penjagaan ketat oleh pihak keamanan.

Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa narasi dalam pesan tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Melansir dari detik.com, Kepala Bagian Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Situbondo Agung Wintoro menyatakan bahwa tidak benar Situbondo memberlakukan system lockdown.

“Terkait berita Situbondo Lockdown, perlu disampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan tidak ada lockdown. Baik negara maupun daerah,” jelas Agung.

Agung menambahkan, jika saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tidak mudah untuk menerapkan aturan itu sendiri. Untuk menjadi daerah PSBB harus melalui keputusan Menteri Kesehatan dengan sejumlah kriteria.

“Di Situbondo sendiri, saat ini masih dibuat analisis tentang PSBB. Makanya, kabar atau berita Situbondo lockdown itu adalah hoaks,” tegas Agung.

Pesan berantai terkait dengan klaim bahwa Situbondo lockdown akibat persebaran virus corona atau Covid-19 beredar di tengah masyarakat. Menurut narasi yang disampaikan, beberapa titik di wilayah Situbondo akan dijaga ketat oleh pihak keamanan. Menanggapi informasi tersebut, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Situbondo dengan tegas menyatakan narasi dalam pesan tersebut tidak benar.

Beredar sebuah video melalui akun instagram @uyungpancasila yang diberi judul pembunuhan massal berkedok corona pada 04 Februari 2020, video tersebut viral dan sudah disaksikan oleh lebih dari 1.500 pengguna instagram. Isi dari video tersebut adalah narasi-narasi tidak benar yang dituliskan oleh pemilik akun.

Namun setelah ditelusuri video tersebut tidak benar, serta pelaku pengunggah video juga telah diamankan oleh Satreskim Polres Bogor pada Minggu 22 Maret 2020 di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Melansir dari iNews.id pelaku dikenai Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas tiga tahun penjara.

“Barangsiapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” tutur Benny, dikutip dari iNews.id.

Klaim yang menyebutkan tes massal akan dilakukan dokter yang diimpor dari China tidak benar. Faktanya, Pemerintah Indonesia melakukan tes massal atau rapid test menggunakan alat tes dari China, bukan dokter dari China. Alat tersebut dipesan melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI atas instruksi dari Kementerian BUMN. Selain itu Presiden Joko Widodo meminta tim satuan gugus tugas COVID-19 untuk melakukan tes massal atau rapid test kepada masyarakat.

Mengutip dari suara.com Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga mengatakan, alat tersebut seperti alat tes kehamilan. Sehingga, untuk memastikan positif atau negatif virus corona bisa ditentukan secara cepat.

“RNI lagi kerja sama dari China itu masuk produksi rapid test covid-19. Ini kerja sama dengan pabrik China. Kami sedang pesan sekitar 500 ribu. Jadi, hasilnya bisa keluar hanya berapa menit 15 menit maksimal 3 jam,” ujar Arya kepada wartawan lewat teleconfernce di Jakarta, Rabu (17/3/2020).

Arya juga menyebutkan jika RNI saat ini sedang menunggu izin dari Kementerian Kesehatan untuk mengedarkan alat tersebut. Nantinya, alat tersebut bakal didistribusikan ke Rumah Sakit.

“Kalau dikasih izin oleh Kemenkes kami bisa kirim pakai Garuda dari Hangzhou jadi kebutuhan kita ini bisa dicukupi dengan cepat,” jelas dia, dikutip dari suara.com

Berdasarkan penjelasan tersebut, video yang diunggah oleh @uyungpancasila tidak benar, selain itu Indonesia juga tidak pernah mengimpor Dokter dari China untuk menangani pasien corona dan melakukan tes massal. Berdasarkan semua penjelasan tersebut informasi ini masuk ke dalam Konten Yang Menyesatkan atau Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Indri Pramesti Widyaningrum (Anggota Komisariat MAFINDO Gunadarma)

Video berjudul “Pembunuhan Massal Berkedok Corona” yang beredar di Instagram berisikan informasi tidak benar. Indonesia tidak pernah mengimpor dokter dari China, selain itu pelaku pengunggah video telah diamankan Satreskim Polres Bogor pada Minggu (22/3/2020).