Beredar kembali klaim tentang bahaya meminum susu dan makan pisang setelah makan kepiting. Akun Facebook dengan nama Angah membagikan kembali postingan pada tahun 2018 dengan narasi “tolong beritahu seluruh orang yang ada di sebelah kalian, setelah makan kepiting jangan minum susu, juga tidak boleh makan pisang, bisa beracun, semestinya sudah ada di berita, ada anak yang belum sampai rumah sakit sudah meninggal, tidak peduli kalian sesibuk apapun harus memfoward pesan ini, tidak lebih dari semenit kok”. Postingan tersebut juga menampilakn foto seorang anak berbaju kuning yang dipegangi oleh bapak bapak.

Klaim senada juga pernah dibahas di Turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] Bahaya Mengonsumsi Susu dan Pisang Usai Makan Kepiting” pada 11 Oktober 2021. Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa Pakar Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dr. Inge Permadi MS, SpGK membantah klaim tersebut dan menyebut hal tersebut adalah salah. Menurutnya baik susu maupun pisang, keduanya mengandung gizi besar. Prinsipnya, jelas dr. Inge, apa pun makanannya jika tidak beracun, tentu tidak akan menyebabkan kematian.

Dikurip liputan6.com, Farmakolog sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zullies Ikawati. Ia mengatakan, tidak ada hubungannya kepiting dengan susu atau pisang.

Sementara itu, foto bocah berbaju kuning yang disematkan dalam postingan tersebut salah. Setelah ditelusuri menggunakan Yandex Images Search ditemukan foto identik yang di posting Suara.com dengan judul “Viral Bocah Kena Penyakit Croup, Gejala Batuk Keras Seperti Menggonggong”

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim mengenai minum susu dan makan pisang setelah makan kepiting bisa jadi racun adalah keliru, dan termasuk dalam kategori konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Riza Dwi (Anggota Tim Kalimasada)

Hoaks Lama Beredar Kembali (HLBK), pakar Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr. Inge Permadi MS, SpGK menjelaskan bahwa apa pun makanannya jika tidak beracun, tentu tidak akan menyebabkan kematian. Sementara foto yang disematkan adalah foto bocah yang terkena penyakit Croup.

Beredar pesan melalui SMS yang berisikan informasi terkait penawaran pinjaman tanpa agunan dari Permata Bank. Untuk mengklaim penawaran tersebut, penerima pesan diarahkan untuk mendapatkan informasi melalui nomor Whatsapp.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut salah. Faktanya, dilansir dari laman website resmi permatabank.com, Permata Bank tidak menawarkan layanan jasa keuangan melalui SMS. Pinjaman legal tanpa agunan dari Permata Bank syaratnya harus melalui aplikasi PermataMobile X yang bisa diunduh di App Store dan Google Play, bukan SMS.

“Walaupun Anda tengah membutuhkan pinjaman dana, jangan sekali-kali menerima pinjaman ilegal dari tawaran SMS, telepon, atau email! Pinjaman legal tanpa agunan Permata Bank (Permatan KTA) bisa didapatkan melalui aplikasi PermataMobile X yang bisa Anda unduh di App Store dan Google Play,” dikutip dari laman Permatabank.com.

Selain itu, aturan penawaran produk telah dijelaskan dalam Peraturan OJK No. 07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 19, pelaku usaha jasa keuangan tidak diperbolehkan untuk menawarkan produk atau layanan keuangan kepada publik melalui email, SMS, atau voice mail tanpa persetujuan konsumen.

Lebih lanjut, nomor yang digunakan untuk melakukan penawaran adalah nomor seluler umum. Dalam praktiknya, pihak Bank atau fintech legal hanya akan mengirim SMS melalui nomor unik yang terdiri dari 3 sampai 6 digit saja, bukan nomor seluler pada umumnya.

Dengan demikian, klaim Permata Bank menawarkan pinjaman tanpa agunan melalui SMS adalah informasi yang salah dan termasuk ke dalam kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Fathia IS.

Informasi tersebut salah. Faktanya, pihak Permata Bank tidak menawarkan pinjaman dana tanpa agunan melalui SMS.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/HUM/2022 tidak berisi bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir dan negara dilarang memaksakan vaksin. Putusan yang dibacakan 14 April 2022 itu,  hanya memutuskan bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
Uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tersebut dilakuka oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia yang diwakili  oleh Ketua Umum Ahmad Himawan. Uji materi didaftarkan ke Mahkamah Agung pada 2 Februari 2022 dan diterima Kepaniteraan MA pada 7 Februari 22 dengan nomor registerasi Nomor 31 P/HUM/2022. 
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 itu memuat 6 ayat, antara lain memuat ketentuan bahwa penetapan, pengadaan, dan persetujuan penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi. 
Tempo mengakses putusan Mahkamah Agung tersebut di laman MA. 
Dalam putusan tersebut, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia mempersoalkan bahwa Pasal 2 Perpres tersebut tidak mengatur soal sertifikasi halal yang harus diperoleh oleh vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia. Sebab dari sejumlah vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, hanya satu jenis vaksin saja yakni Vaksin produk Sinovac, yang telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. 
Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon. 
MA menilai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia. 
MA juga menyatakan bahwa Pasal 2 Perpres tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia. 
Hingga berita ini diturunkan, Badan Kesehatan Dunia belum mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir.

Dari pemeriksaan fakta di atas, informasi bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/HUM/2022 yang menyatakan pandemi Covid-19 telah berakhir adalah keliru. 
Tim Cek Fakta Tempo

Akun Facebook ラーデン 有谷 グメラール pada 5 April 2022 pukul 16.18 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel milik Suara.com. Artikel tersebut berjudul “Luhut : Saya yakin rakyat mendukung 3 periode , Yang tidak Mendukung Pasti Aqee Saja.”.

Setelah ditelusuri melalui website Suara.com dengan mengacu pada keterangan tanggal yaitu 04 April 2022 pukul 17.48 WIB ditemukan artikel asli berjudul “Warga +62 Merapat! Pak Luhut Bawa Kabar Baik Terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Terdapat kesamaan antara postingan Facebook dengan artikel asli yang terletak di gambar artikel kemudian terdapat nama Bimo Aria Fundrika. Jika dilihat judul pada postingan Facebook dan artikel asli berbeda.

Dengan demikian gambar tangkapan layar artikel Suara.com telah disunting pada bagian judul. Judul artikel yang asli adalah “Warga +62 Merapat! Pak Luhut Bawa Kabar Baik Terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia” sehingga masuk dalam kategori satire/parodi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Gambar tersebut telah disunting pada bagian judul. Faktanya, judul artikel yang asli adalah “Warga +62 Merapat! Pak Luhut Bawa Kabar Baik Terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia”.