Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel dengan judul seperti dalam gambar tangkapan layar di atas lewat mesin perambah Google. Namun, tidak ditemukan artikel di situs-situs media kredibel dengan judul "PDIP Buka Opsi Bubarkan MUI Demi Utuhnya Pancasila".
Tempo pun menelusuri jejak digital foto dalam gambar tangkapan layar itu. Hasilnya, foto ini pernah dimuat oleh situs GoNews.co dalam artikelnya pada 3 September 2020 pukul 00.57 WIB, tanggal dan jam yang sama dengan yang tercantum dalam gambar tangkapan layar di atas.
Keterangan foto itu pun sama dengan yang tercantum dalam gambar tangkapan layar di atas, yakni "Suasana rapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Foto: Zul/GoNews.co)". Namun, artikel tersebut berjudul "Junimart Buka Opsi Bubarkan IPDN, Demi Kemanusiaan".
Menurut berita ini, legislator Fraksi PDIP Junimart Girsang menyatakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebaiknya dibubarkan, menyusul adanya perlakuan yang mengusik nilai kemanusiaan di sekolah kedinasan tersebut. Junimart menyoal makanan yang disediakan di salah satu kampus IPDN yang tak layak, bahkan jika dibandingkan dengan makanan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Dari segi kemanusiaan, saya sudah bilang dari kemarin, bubarkan saja IPDN. Makannya itu lebih sejahtera yang di lapas. Saya sudah ke IPDN Jakarta," kata Junimart dalam rapat Komisi Pemerintahan atau Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR pada 2 September 2020.
Kondisi makanan yang demikian dinilai ironi oleh Junimart, karena bangsa Indonesia membutuhkan birokrat-birokrat unggul yang terlahir dari IPDN. "Bagaimana mungkin kita mendapatkan bibit unggul? Yang di lapas saja makanannya cukup bergizi. Tolong Pak Sekjen, kalau bisa diperbaiki," ujar Junimart.
Bukan kali ini saja Junimart Girsang menyorot IPDN. Dilansir dari CNN Indonesia, Junimart pernah menyinggung fenomena sejumlah pengasuh di IPDN yang kerap meminta "setoran" tertentu kepada para praja sebagai pelicin untuk mendapatkan sesuatu. Junimart mengetahui praktik itu berdasarkan pengalaman sanak saudaranya yang kuliah di IPDN.
Berdasarkan penelusuran Tempo, rapat antara Komisi II DPR dan Kemendagri pada 2 September 2020 pun sama sekali tidak membahas MUI. Agenda rapat tersebut adalah pembahasan rencana program dan anggaran Kemendagri pada 2021. Dilansir dari situs resmi DPR, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menyampaikan bahwa komisinya menyetujui jumlah pagu anggaran Kemendagri pada 2021, yakni sebesar Rp 3,204 triliun, yang termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,303 miliar.
"Namun, untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, yang kemudian akan dibahas kembali untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya," ucap Saan dalam rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 2 September 2020.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan bahwa Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 1,275 triliun, termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp 91,949 miliar dan mengamanatkan kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR di Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "PDIP buka opsi bubarkan MUI demi utuhnya Pancasila" keliru. Gambar tangkapan layar artikel yang berisi klaim itu merupakan hasil suntingan. Artikel aslinya berjudul “Junimart Buka Opsi Bubarkan IPDN, Demi Kemanusiaan”. Artikel ini pun sama sekali tidak menyinggung MUI.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, menurut keterangan kepolisian setempat, pemberitaan media, dan klarifikasi dari pihak keluarga, Kiai Abdul Kohar meninggal bukan lantaran diserang oleh orang tak dikenal. Pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Barolah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tersebut meninggal karena gagal ginjal dan sempat terjatuh di kamar mandi.
Dikutip dari Kumparan.com, Kapolsek Babakan Madang Komisaris Silfia Sukma Rosa menjelaskan Kohar meninggal karena komplikasi penyakit dan ginjal serta sempat jatuh di kamar mandi. “Kematian Kiai Haji Abdul Kohar bukan karena tindak pidana penganiayaan, melainkan karena komplikasi penyakit dan ginjal yang dideritanya serta sempat terjatuh di kamar mandi,” kata Silfia.
Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu liar seperti kabar ustaz meninggal karena dianiaya tersebut. "Kami mengimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Lakukan pengecekan bersama muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) dan polsek setempat serta lakukantabayyun," ujar Roland.
Pernyataan Kapolsek Babakan Madang Komisaris Silfia Sukma Rosa itu juga dimuat oleh Tribunnews pada 16 September 2020. Menurut Silfia, kesimpulan atas kematian Kohar tersebut adalah hasil dari kroscek yang dia lakukan bersama kepala satuan intelijen dan keamanan serta disaksikan oleh pihak keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan warga setempat.
Situs Jurnal Global pun memberitakan bantahan atas klaim yang beredar tersebut. Bantahan tersebut diberikan oleh Ketua RT 03 RW 05 Kampung Babakan Desa Karang Tengah dalam sebuah video yang disebar ke media sosial. Di dalam video tersebut, ia didampingi oleh istri dan anggota keluarga Kohar lainnya.
“Yang sebenarnya, Haji Abdul kohar meninggal karena sakit gagal ginjal dan jatuh di kamar mandi. Yang terlihat, mukanya memar, itu karena benturan. Dan kejadian meninggalnya pada Selasa jam 11.00 (8 September 2020), sudah sepuluh hari yang lalu," ujar Ketua RT 03 RW 05 Kampung Babakan Desa Karang Tengah.
Tempo juga mendapatkan video klarifikasi Ketua RT 03 RW 05 Kampung Babakan Desa Karang Tengah tersebut yang diunggah oleh akun Twitter @NcuhiRiwo pada 16 September 2020. Berikut penjelasan Ketua RT 03 RW 05 Kampung Babakan Desa Karang Tengah dalam video itu:
“Saya, Ketua RT 03 RW 05 Kampung Babakan Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, bersama istri dan keluarga almarhum Haji Abdul Kohar, ingin mengklarifikasi bahwa almarhum meninggal karena sakit divonis gagal ginjal dan sempat jatuh dari kamar mandi, bukan karena penganiayaan. Mohon doanya semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Kiai Kohar asal Bogor meninggal karena diserang orang tak dikenal yang terkait PKI" keliru. Pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Barolah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ini meninggal pada 8 September 2020 karena gagal ginjal dan sempat terjatuh di kamar mandi.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Terkait video
Tol yang dilintasi oleh para pesepeda dalam video di atas merupakan Tol Jagorawi. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa dalam video itu terjadi pada 13 September 2020. Polisi pun telah mendapatkan identitas para pesepeda yang masuk ke Tol Jagorawi tersebut.
Setidaknya, ada tujuh pesepeda, berinisial SO, WT, MY, UM, AS, AF, dan NS, yang memasuki tol itu untuk menuju lokasi berkumpul di rest area kilometer 45. Identitas para pesepeda yang masuk tol ini terungkap setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV.
Berdasarkan petunjuk dalam rekaman CCTV tersebut, polisi mendatangi AR, salah satu orang yang ikut dalam kegiatan bersepeda itu. Menurut polisi, AR diajak ikut dalam kegiatan tersebut oleh rekannya, WO, bersama ketujuh pesepeda tadi, yang berasal dari Bekasi, Jawat Barat.
"Benar bahwa pada hari Minggu melaksanakan giat sepeda santai bersama beberapa rekan dari Bekasi dan Pamulang," kata Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Fitrisia Kamila Tasran dalam keterangannya pada 15 September 2020.
Dilansir dari Detik.com, kepada polisi, para pesepeda tersebut mengaku masuk Tol Jagorawi karena tidak tahu arah dan kelelahan. Salah satu pesepeda yang diperiksa adalah SO, asal Bekasi. SO menyebut, saat itu, ada tujuh orang yang masuk ke ruas Tol Jagorawi kilometer 46.
"Bahwa benar yang bersangkutan dan enam orang lainnya ikut dalam rombongan pesepeda yang masuk jalan tol. Menurut pengakuan SO, mereka masuk tol karena ketidaktahuan itu adalah jalan tol, lengah dan kurang fokus," kata Fitrisia pada 14 September 2020.
Fitrisa menjelaskan SO dan enam rekannya terpisah dari rombongan yang lain setelah melakukan perjalanan dari Kopi Daong, Pancawati, Bogor. Karena kelelahan, SO dan kawan-kawannya masuk ke tol. "Akibat kelelahan mengejar ketinggalan, tidak melihat adanya rambu sepeda dilarang masuk," ujarnya.
Usul Anies soal sepeda masuk tol
Dilansir dari Suara.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar Tol Dalam Kota ruas Kebon Nanas ke arah Tanjung Priok dapat dilintasi oleh pengendara sepeda jenis road bike seiring animo masyarakat yang meningkat untuk bersepeda.
Usulan Anies ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Dari Pak Gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol, tepatnya mulai pintu tol di Kebon Nanas sampai pintu keluar Tanjung Priok satu sisi," kata Syafrin.
Namun, menurut arsip berita Tempo pada 9 September 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut permintaan itu belum bisa dipenuhi. Pasalnya, penggunaan ruas tol, meskipun hanya satu lajur, tidak diperkenankan karena tol diperuntukkan bagi mobil roda empat ke atas.
Kendaraan dengan roda kurang dari empat, kata Basuki, tidak diperkenankan masuk tol, termasuk bajaj, apalagi sepeda. “Apakah ke depan disetujui adanya jalur sepeda di tol, tergantung kajian. Namun, kalau surat yang sudah diajukan sekarang untuk road bike, kami kira tidak memenuhi aturannya,” ujarnya.
Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebut jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang memakai kendaraan bermotor. Perubahan aturan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009, dalam Pasal 38 ayat 1, menyebut jalan tol diperuntukkan bagi pengguna jalan yang memakai kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur khusus bagi kendaraan bermotor roda dua, namun secara fisik terpisah dari jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Basuki pun menyatakan telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan tersebut kembali ke depannya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal sepeda masuk tol telah dikabulkan pemerintah pusat" keliru. Video yang menyertai klaim itu memang menunjukkan peristiwa masuknya pesepeda ke tol, tepatnya Tol Jagorawi. Namun, menurut pengakuan para pesepeda tersebut, hal itu terjadi karena kelelahan tidak melihat adanya rambu sepeda dilarang masuk. Usulan Anies soal sepeda masuk tol pun saat ini belum dikabulkan. Sebab, penggunaan ruas tol, meskipun hanya satu lajur, tidak diperkenankan karena tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dengan roda empat atau lebih.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, sebanyak 29 dari 30 kecamatan di Kota Bandung memang pernah dinyatakan sebagai zona hitam pada pekan ketiga Mei 2020. Namun, saat ini, pemerintah telah mengubah aturan penetapan zona risiko untuk menunjukkan tingkat sebaran Covid-19. Dalam kebijakan baru tersebut, warna hitam tidak lagi digunakan.
Wali Kota Bandung Oded Danial mengatakan sebanyak 29 kecamatan di Kota Bandung masih berada di zona hitam per 19 Mei 2020. Alasan ini menjadi dasar pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang seharusnya berakhir pada 19 Mei 2020, diperpanjang hingga 29 Mei 2020.
"Tapi, kalau ditarik ke 30 kecamatan, itu masih zona hitam dan satu kecamatan yang merah. Kemudian, kalau ditarik ke kelurahan, masih ada 83 kelurahan yang hitam," ujar Oded seperti dikutip dari situs RMOL Jabar pada 19 Mei 2020.
Selain di RMOL Jabar, pernyataan Wali Kota Bandung Oded Danial mengenai zona hitam tersebut juga dimuat di situs Suara.com dan Pojoksatu.id pada tanggal yang sama.
Ketika itu, zona risiko masih terbagi dalam lima zona berdasarkan tingkat penularan Covid-19, yakni zona hitam, zona merah, zona kuning, zona biru, dan zona hijau. Zona hitam berarti jumlah kasus Covid-19 sudah sangat parah dan perlu dilakukan penguncian wilayah atau lockdown.
Namun, dari sisi epidemiologi, tidak dikenal istilah zona hitam. "Enggak ada zona hitam, yang ada merah banget. Zona hitam itu istilah tidak resmi yang dipakai untuk zona merah karena kasus yang banyak, makanya zona hitam," kata Kepala Departemen Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono dikutip dari Viva.co.id.
Tri menjelaskan zona sangat merah sehingga terlihat seperti hitam itu memiliki kasus yang sangat banyak dan memiliki transmisi yang mengancam populasi. "Merah, kasus Covid-19 sangat banyak. Hitam, sangat-sangat banyak melebihi batas merah. Batas merah? Patokannya sangat banyak, relatif terhadap kabupaten atau provinsi. Kalau sudah sangat-sangat banyak, artinya nilai tertinggi di kabupaten di Indonesia," katanya.
Perubahan menjadi 4 zona risiko
Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai empat zona risiko yang diadopsi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020, penentuan risiko kesehatan masyarakat berdasarkan empat zona risiko, yakni:
Peta zona risiko pun diperbaharui setiap pekan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional. Berdasarkan peta risiko per 6 September 2020, Kota Bandung berada di zona oranye atau risiko sedang.

Kasus Covid-19 di Bandung masih tinggi
Beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 yang tercatat di Kota Bandung kembali meningkat. Berdasarkan data di situs resmi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 (Pusicov) Bandung per 15 September 2020, seperti dikutip dari Detik.com, terdapat 222 kasus positif aktif, 995 positif kumulatif, 721 pasien sembuh, dan 52 kasus meninggal.
Pada 14 September 2020, Kota Bandung mencatat sebaran kasus Covid-19 di 30 kecamatan. Ini menjadikan Kota Bandung kembali berada di zona merah. Padahal, pada Juli 2020, 14 kecamatan di Kota Bandung telah bebas dari kasus positif aktif Covid-19, dan tersisa 33 kasus.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Kota Bandung ditetapkan sebagai zona hitam karena kasus Covid-19 meningkat" menyesatkan. Peta Kota Bandung yang hampir seluruh wilayahnya berwarna hitam yang menyertai klaim itu diperkirakan merupakan peta lama, saat 29 dari 30 kecamatan di Kota Bandung disebut berada di zona hitam pada pekan ketiga Mei 2020. Pada akhir Mei, pemerintah menetapkan empat warna zona untuk peta risiko Covid-19, yakni merah, oranye, kuning, dan hijau, tidak ada warna hitam dalam warna zona tersebut. Pada 9 September, saat akun Dinda’Fs mengunggah peta hitam itu, peta risiko Kota Bandung berwarna oranye atau risiko sedang. Meskipun begitu, beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 di Kota Bandung kembali meningkat.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id