Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, video tersebut merupakan gabungan dari sejumlah cuplikan dengan konteks serta waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Berikut fakta atas cuplikan-cuplikan itu:
Video I
Video ini, yang memperlihatkan sejumlah penumpang berbaju hazmat, direkam saat penumpang pesawat China Southern Airlines tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 23 Januari 2021. Video tersebut pernah dimuat oleh kanal YouTube milik stasiun televisi tvOne  pada 25 Januari 2021. Menurut keterangan videonya, terdapat 153 WNA asal Cina dalam pesawat itu. Namun, mereka merupakan pemilik izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Beberapa lainnya juga mengantongi visa diplomatik.
Berita soal kedatangan 153 WNA asal Cina di Bandara Soekarno-Hatta tersebut juga pernah dimuat oleh Tempo. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Romi Yudianto, penggunaan pakaian hazmat itu adalah standar penumpang pesawat dari Cina. "Memakai baju hazmat ini adalah perlindungan diri mereka dan sesuai dengan standar dan aturan dari negara mereka. Sebenarnya tak ada yang aneh soal ini, karena ini biasa di negara luar, tapi jadi ramai ketika sampai di sini," ujar Romi pada 26 Januari 2021.
Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga membenarkan adanya 153 WNA asal Cina yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 23 Januari 2021. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh. "Pada 23 Januari 2021, telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan 18 WNI," ujarnya pada 23 Januari 2021.
Nursaleh mengatakan, sebanyak 153 WNA asal Cina itu terdiri dari 150 orang pemegang izin tinggal terbatas (Itas) dan izin tinggal tetap (Itap), serta tiga orang pemegang visa diplomatik. "Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19," kata Nursaleh.
Pemerintah saat ini memang tengah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021, ada beberapa kriteria warga negara asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.
Video II
Video ini, yang juga memperlihatkan sejumlah penumpang berbaju hazmat, merupakan video penumpang pesawat Qingdao Airlines. Sebagian dari mereka adalah TKA Cina yang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 8 Agustus 2020. Video kedatangan para TKA itu pernah dimuat oleh kanal YouTube milik stasiun televisi KompasTV pada 9 Agustus 2020. Dilansir dari iNews.id, selain TKA Cina, pesawat tersebut juga mengangkut 27 tenaga kerja asal Indonesia yang mengikuti pelatihan di Cina.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Indra Hidayat menyebut ratusan TKA Cina tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Galang Batang. "Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI. Setelah selesai, langsung pulang ke negaranya," katanya. Indra pun telah memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian mereka, meliputi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kitas atau Kitap, serta bukti hasil tes swab Covid-19.
Video III
Vvideo ini, yang juga memperlihatkan sejumlah penumpang berbaju hazmat, merupakan video para TKA Cina yang dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan, setelah proyek yang mereka kerjakan dinyatakan selesai. Video pemulangan TKA Cina tersebut pernah dimuat oleh kanal YouTube milik Tribun Solo pada 22 Mei 2020 dengan judul “Ratusan Orang Kenakan Hazmat Padati Bandara SMB II Palembang, Ternyata TKA China Pulang Kampung”.
Dikutip dari Suara.com, sebanyak 190 TKA Cina itu dipulangkan ke negaranya karena masa kontrak kerja mereka di Indonesia telah habis. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menjelaskan pemulangan TKA Cina itu dibagi menjadi dua kelompok terbang (kloter). Sebanyak 141 TKA telah diterbangkan dengan pesawat carter Cambodia Airways pada 20 Mei 2020, sementara 49 TKA sisanya dilakukan pada 22 Mei dengan pesawat yang sama.
Video IV
Video ini, yang memperlihatkan sejumlah pekerja sedang melewati sebuah kompleks permukiman warga, pernah dimuat oleh kanal YouTube milik stasiun televisi NET pada 9 Maret 2019 dengan judul “Beredar Video Viral TKA Asal Cina Bekerja di Krakatau Steel”. Dikutip dari Viva.co.id, video TKA Cina yang berjalan kaki di Perumahan Taman BMW, Kramatwatu, Serang, Banten, ini merupakan pekerja Krakatau Engineering, anak perusahaan Krakatau Steel.
Menurut Direktur Utama Krakatau Engineering, Utomo Nugroho, pada 8 Maret 2019, jumlah mereka mencapai 100 orang dan telah bekerja sejak Januari 2019 selama periode enam bulan. Sejak awal dipekerjakan, mereka tinggal di Perumahan Taman BMW. Setiap harinya, mereka diantar-jemput menggunakan kendaraan khusus. Namun, sepekan terakhir, mereka terpaksa berjalan kaki ke depan perumahan, karena dijemput menggunakan bus milik Krakatau Steel yang tidak bisa sampai ke depan rumah tempat mereka tinggal.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video tentara Cina yang berdatangan ke Indonesia, keliru. Video itu adalah gabungan dari sejumlah cuplikan dengan konteks serta waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Beberapa cuplikan memang memperlihatkan sejumlah penumpang pesawat yang berasal dari Cina yang mengenakan pakaian hazmat. Namun, mereka bukan tentara. Beberapa di antaranya pun WNI. Selain itu, salah satu cuplikan tidak menunjukkan kedatangan, melainkan kepulangan ratusan TKA Cina ke negara asalnya karena masa kerjanya telah berakhir.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memeriksa klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri informasi terkait di situs resmi WHO dengan memasukkan kata kunci "You Do Not Need To Wear A Mask" ke kolom pencarian. Namun, tidak ditemukan informasi bahwa WHO pernah menyatakan hal tersebut.
Dalam publikasinya tentang masker yang diperbarui pada 1 Desember 2020, WHO masih menekankan pentingnya pemakaian masker bersama tindakan lainnya untuk mencegah penularan Covid-19, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian.
“Jadikan pemakaian masker sebagai hal yang biasa saat berada di sekitar orang lain. Penggunaan, penyimpanan, dan pembersihan atau pembuangan masker yang tepat sangat penting untuk membuatnya efektif,” demikian pernyataan WHO dalam publikasinya, "All about masks in the context of Covid-19".
Pada Maret 2020 silam, atau di fase awal pandemi Covid-19, WHO memang pernah menyarankan penggunaan masker hanya untuk orang sakit. Dikutip dari Kompas.com, ketika itu, penggunaan masker memang masih menjadi perdebatan di antara banyak ahli. WHO tetap merekomendasikan untuk tidak menggunakan masker, kecuali dalam kondisi sakit karena Covid-19 atau merawat pasien.
"Tidak ada bukti khusus yang menunjukkan pemakaian masker oleh populasi massal memiliki potensi manfaat," kata Michael Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, dalam konferensi pers di markas WHO di Jenewa, Swiss, pada 31 Maret 2020.
Namun, pada 4 April 2020, WHO mengubah kebijakannya dan mendukung penggunaan masker bagi semua orang. Dikutip dari CNN Indonesia, WHO menyatakan masker dapat membantu dalam merespons pandemi Covid-19. “Kami melihat keadaan di mana penggunaan masker, baik buatan sendiri maupun masker kain, di tingkat masyarakat dapat membantu untuk merespons penyakit ini," ujar Ryan.
WHO pun menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang berinisiatif mendorong masyarakatnya untuk mengenakan masker di tengah pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut muncul setelah penelitian ilmiah menunjukkan dampak positif dari pemakaian masker dalam mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Sampai hari ini, kebijakan WHO agar setiap orang menggunakan masker belum dicabut, sebagaimana ditunjukkan dalam publikasi WHO di atas. Media Bias Fact Check, organisasi independen yang berfokus pada bias media, pun mengkategorikan Principia Scientific International sebagai situs yang tidak kredibel. Situs asal Inggris itu dinilai sebagai situs konspirasi dan menyajikan pseudosain yang mempromosikan propaganda anti-vaksin dan misinformasi terkait perubahan iklim.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa WHO mengubah kebijakannya bahwa masker tidak perlu lagi dipakai kecuali sakit, keliru. Di awal pandemi Covid-19, pada Maret 2020, WHO memang menyarankan penggunaan masker hanya untuk orang sakit. Namun, pada awal April 2020, WHO telah mengubah kebijakannya dan mendukung penggunaan masker bagi semua orang. Kebijakan tersebut belum dicabut atau tidak berubah hingga saat ini.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "Isran Noor ganti rugi usaha mikro" di mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan bantahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur soal klaim itu.
Di situs resmi Pemprov Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sabani menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "Hoaks itu. Bukan itu yang beliau sampaikan," ujar Sabani pada 5 Februari 2021.
Sabani menjelaskan bahwa diambilnya kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat telah dibahas di tingkat pimpinan pada 4 Februari 2021 di Kantor Gubernur Kaltim. Kebijakan itu diambil karena penyebaran virus Corona Covid-19 di Kaltim semakin masif.
"Pak Gubernur menawarkan apa strategi yang lain, selain upaya yang sudah biasa dilakukan. Dan akhirnya disepakati dalam rapat koordinasi untuk membatasi aktivitas masyarakat di hari Sabtu dan Minggu (6-7 Februari 2021) itu," ujar Sabani.
Pernyataan Sabani itu juga dimuat oleh kantor berita Antara. Dia pun menjelaskan Pemprov Kaltim pernah memberikan konpensasi untuk pengusaha melalui anggaran pemerintah pusat pada 2020. "Sekitar Rp 2.400.000, bantuan bagi usaha-usaha mikro yang terdaftar dan tidak melakukan pinjaman di bank."
Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kalimantan Timur, Yadi Robyan Noor, tahun lalu, pemerintah pusat menggelontorkan dana berupa bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp 214 miliar. Seluruh dana itu sudah disalurkan kepada sekitar 89 ribu pelaku usaha mikro se-Kaltim.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, pun telah membantah isu bahwa Isran Noor bakal mengganti rugi semua UMKM yang tutup pada 6-7 Februari 2021. "Bapak Gubernur tidak pernah mengeluarkanstatementseperti itu," katanya seperti dilansir dari Detik.com.
Faisal menyesalkan munculnya hoaks tersebut karena membuat masyarakat kebingungan. Padahal, menurut dia, instruksi Isran Noor untuk membatasi aktivitas masyarakat pada 6-7 Februari 2021 tersebut adalah hasil kesepakatan rapat wali kota dan bupati se-Kaltim.
"Ini keputusan berat yang harus diambil. Jadi, masyarakat mohon memahami itu. Kita lihat grafiknya (kasus Covid-19) terus naik. Ya, kita harus menjaga, jangan sampai menjadi bencana bagi kita, dan kerugiannya lebih besar lagi," ujar Faisal.
Sebelumnya, dikutip dari Detik.com, pada 4 Februari 2021, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan akan melakukan pembatasan selama dua hari guna memutus penyebaran virus Corona Covid-19. Pembatasan yang dinamakan "Kaltim Steril" atau "Kaltim Silent" itu bakal dilakukan pada 6-7 Februari 2021.
"Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyebaran Covid-19 tidak terjadi. Dari itu, kita akan coba nanti selama dua hari untuk meminta masyarakat Kaltim tidak ke luar rumah selama dua hari dan kita akan tutup semua fasilitas publik, termasuk pasar," kata Isran Noor.
"Namun, gubernur itu sifatnya koordinatif. Yang memiliki kebijakan otonom itu adalah pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya. Isran Noor menyatakan sudah mendengarkan penjelasan bupati dan wali kota se-Kaltim. Mereka siap melakukan gerakan secara bersama-sama dibantu Polri dan TNI.
Menurut Isran Noor, jika tidak mampu mencegah penyebaran Covid-19, hal itu akan berbahaya bagi Kaltim. Saat ini, kata dia, mungkin masih aman. Tapi jika terus bertambah, Kaltim akan kekurangan tenaga kesehatan. "Jadi, Sabtu dan Minggu kita hentikan semua kegiatan," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bakal mengganti rugi semua UMKM yang tutup selama dua hari, yakni pada 6-7 Februari 2021, dengan dana Covid-19, keliru. Pemprov Kaltim telah membantah klaim tersebut dan menyatakannya sebagai hoaks. Isran Noor tidak pernah memberikan pernyataan bahwa ia akan mengganti rugi semua UMKM yang tutup pada 6-7 Februari di tengah pembatasan aktivitas masyarakat Kaltim.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan toolInVID. Gambar-gambar itu kemudian ditelusuri denganreverse image toolYandex. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut telah beredar sejak 2011. Peristiwa dalam video itu pun bukan terjadi di Prancis, melainkan di Jerman.
Awalnya, Tempo mendapatkan beberapa petunjuk dari kanal YouTube berbahasa Arab, Abdulaziz Mohammed, yang mengunggah video yang identik dengan durasi yang lebih panjang pada 12 Januari 2012. Judul video itu, jika diterjemahkan, berarti “Tujuh belas orang mendeklarasikan Islam mereka di depan semua orang di Jerman pada 2011”.
Terdapat pula petunjuk lain, yakni tulisan berjalan yang muncul pada menit 1:16, yang berbunyi “www.jugendnetz-wetzlar.de”. Lewat pencarian di Google, ditemukan bahwa situs tersebut dikhususkan bagi komunitas anak muda dari Wetzlar dan sekitarnya. Wetzlar adalah sebuah kota di negara bagian Hessen di Jerman.
Petunjuk ketiga dalam video tersebut adalah tulisan dalam bahasa Jerman, yakni “Mochtest du Schuler von Dr. Bilal Philips werden?”, pada spanduk yang terpasang di bagian depan panggung acara itu. Apabila diterjemahkan, tulisan tersebut memiliki arti: “Apakah Anda ingin menjadi murid Dr. Bilal Philips?”.
Dengan ketiga petunjuk itu, Tempo kemudian melakukan pencarian lanjutan di kanal YouTube milik situs Jugendnetz-wetzlar. Tempo memasukkan kata kunci “Dr Bilal Philips” di kolom pencarian kanal tersebut. Hasilnya, ditemukan setidaknya tiga video yang berasal dari peristiwa yang sama yang dipublikasikan pada 23 April 2011.
Tiga video berjudul Pierre Vogel in Frankfurt (2011) itu, pada bagian kedua, terdapat keterangan "17 junge Menschen traten dem Islam bei" atau "17 anak muda masuk Islam". Seperti yang terlihat dalam video, acara tersebut digelar di depan patung Gutenberg-Denkmal dan kantor Ecommerzbank. Di Google Maps, patung dan kantor ini memang berada di Frankfurt, Jerman.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video warga Prancis yang berbondong-bondong masuk Islam, keliru. Video tersebut tidak diambil di Prancis. Video ini adalah rekaman peristiwa pada 2011, ketika 17 anak muda di Frankfurt, Jerman, masuk Islam.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id