Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula memasukkan judul tersebut ke mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel dengan judul yang sama, "SBY : Jika Demokrat dipercaya lagi menjalankan pemerintahan, Saya janji Indonesia akan kami jadikan Negara Maju", dan foto SBY yang sama yang dimuat oleh blog Parbengkel Do Au pada 9 September 2017.
Menurut isi artikel tersebut, pernyataan SBY itu disampaikan dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-68 sekaligus syukuran HUT ke-16 Partai Demokrat. Dalam pidatonya, SBY mengajak para kader Partai Demokrat untuk mengukir prestasi jika partai mereka diberi amanah lagi untuk menjalankan roda pemerintahan suatu saat nanti.
"Jika kita suatu saat diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan lagi, mari ukir prestasi yang baru seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan demokrasi yang mekar, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang agresif, stabilitas keamanan dan politik yang terjaga, serta peran internasional indonesia yang aktif sesuai konstitusi," katanya.
Tempo kemudian menelusuri petunjuk dalam blog tersebut dan mencocokkannya dengan pemberitaan di media. Hasilnya, ditemukan bahwa foto SBY itu pernah dipublikasikan oleh situs media Tribunnews dalam artikelnya pada 9 September 2017 yang berjudul "Ini Janji SBY Bila Suatu Saat Demokrat Kembali di Pemerintahan".
Isi artikel Tribunnews ini pun serupa dengan isi artikel di blog Parbengkel Do Au. Dalam artikel tersebut, Tribunnews juga memuat kutipan SBY dalam pidatonya saat syukuran HUT ke-16 Partai Demokrat yang menjadi dasar pemilihan judul, yakni:
"(Jika) kita suatu saat diberikan amanah untuk ikut menjalankan pemerintahan lagi, mari ukir prestasi yang baru seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan demokrasi yang mekar, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang agresif, stabilitas keamanan dan politik yang terjaga, serta peran internasional indonesia yang aktif sesuai konstitusi."
Sejumlah media lain juga memuat pernyataan SBY dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-68 sekaligus syukuran HUT ke-16 Partai Demokrat tersebut. CNN Indonesia misalnya, memberitakan pernyataan SBY itu dengan judul "Janji SBY Jika Partai Demokrat 'Menang' Lagi". Meski begitu, dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pernyataan seperti yang terdapat dalam judul di gambar tangkapan layar, yakni "saya janji Indonesia akan kami jadikan negara maju".

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, artikel berjudul "SBY: Jika Demokrat dipercaya lagi menjalankan pemerintahan, Saya janji Indonesia akan kami jadikan Negara Maju" dalam gambar tangkapan layar tersebut sebagian benar. Pernyataan "jika Demokrat dipercaya lagi menjalankan pemerintahan" memang pernah diucapkan SBY dalam perayaan HUT ke-16 Partai Demokrat. Meski begitu, pernyataan berikutnya, "saya janji Indonesia akan kami jadikan negara maju", tidak ditemukan dalam pernyataan SBY yang asli. Pernyataan itu pun pernyataan lama, pada 2017, bukan pernyataan baru-baru ini.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel CNN Indonesia tersebut menyinggung permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi, bukan memasukkan tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
Menurut artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 tersebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal peristiwa 1965. Megawati menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
"Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?" kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti pada 24 November 2020. Kisah Presiden ke-1 RI Sukarno, menurut Megawati, dihapus di era Orde Baru. Ia menyinggung elite politik patah lidah, semua orang takut menyebut Sukarno sebagai proklamator.
Ketua Umum PDIP itu meminta Nadiem untuk mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Mega berharap ada pelurusan sejarah soal Sukarno dan peristiwa 1965. "Saya hanya permintaan saya itu, bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali (sejarah tentang) seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini?" tuturnya.
Megawati juga mengusulkan kepada Nadiem untuk memasukkan buku-buku Sukarno ke kurikulum pendidikan Indonesia. Megawati menyebut pemikiran-pemikiran Bung Karno sempat dilupakan di era Orde Baru. Saat itu, ada sistem yang ia sebut sebagai politik desukarnoisasi. Orang-orang dibuat takut untuk membicarakan Sukarno, kata Megawati. Bahkan, buku-buku karya Bung Karno dilarang untuk beredar.
Permintaan Megawati tersebut juga diberitakan oleh Tempo pada tanggal yang sama. Menurut laporan, Megawati mengatakan bahwa Sukarno, ayahnya, adalah sosok yang pemikirannya layak dipelajari generasi muda saat ini. "Saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini. Hanya permintaan saya itu, tidakkah bisa diluruskan kembali?" kata Megawati dalam webinar Pembukaan Pameran Daring & Dialog Sejarah pada 24 November 2020.
Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Dia juga berpendapat banyak kalangan elite yang seakan-akan kelu untuk menyebut Sukarno sebagai proklamator. Megawati menceritakan bagaimana pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Sukarno, misalnya "Di Bawah Bendera Revolusi". Ia pun heran mengapa buku yang merupakan jendela dunia dan ekstraksi pemikiran Sukarno itu dulu dilarang.
Polemik Kamus Sejarah Indonesia
Menurut arsip berita Tempo pada 21 April 2021, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa narasi yang menyebut pihaknya sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak benar.
Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. "Saya mengakui ada kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan," kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021.
Menurut Hilmar, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan softcopy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat."
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pun, kata Hilmar, disusun pada 2017, sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tuturnya.
Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pada 2017 belum rampung, karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. "Karena, pada saat itu, tahun anggaran sudah berakhir. Sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF," katanya.
Dilansir dari CNN Indonesia, Hilmar Farid menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.
Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia pun menyatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. "Naskah yang sebenarnya belum siap ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.
Terkait masuknya nama tokoh-tokoh PKI dalam Kamus Sejarah Indonesia, dilansir dari Suara.com, sejarawan yang merupakan editor Kamus Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Menurut dia, setiap tokoh yang berperan besar dalam pembentukan negara ini harus masuk dalam catatan sejarah.
"Ya namanya kamus, semua yang memenuhi syarat dan tokoh yang berperan di dalam perjalanan sejarah tentu kita cover. Ini kan dari 1900, NU belum berdiri, PKI belum berdiri, ya kita semua masukkan. Tidak dengan bermaksud apa pun. Sesuai porsi peran mereka masing-masing yang di dalam sejarah, memang harus masuk," ujar Susanto.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk memasukkan nama tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia, keliru. Artikel CNN Indonesia yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut berisi permintaan Megawati kepada Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Hasil verifikasi Tim CekFakta Tempo menunjukkan bahwa jurnal yang ditautkan dalam artikel pada gambar tangkapan layar itu adalah jurnal yang diterbitkan pada 2012. Jurnal itu terkait dengan uji coba vaksin SARS, bukan vaksin Covid-19. Artikel tersebut pun berasal dari situs yang tidak kredibel yang sering mempublikasikan teori konspirasi dan pseudosains terkait Covid-19.
Untuk memverifikasi klaim di atas, Tempo memasukkan beberapa kalimat dalam artikel pada gambar tangkapan layar tersebut di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa artikel itu dimuat oleh situs berbahasa Yunani, Evaggelatos.com, pada 26 Maret 2021. Artikel ini berjudul "Dr Colleen Huber: Seberapa berbahaya vaksinasi untuk Covid-19? Efek samping paling serius dari vaksin m-RNA?".
Tempo juga menemukan bahwa artikel serupa juga pernah dimuat oleh situs berbahasa Inggris, Primary Doctor, dengan judul "COVID-19 VACCINE Considerations". Artikel ini ditulis oleh Coleen Hubber pada 21 Februari 2021. Situs tersebut juga membuat laman lain yang bernama Primary Doctor Medical Journal.
Organisasi asal Amerika Serikat yang meneliti tentang bias media, Media Bias/Fact-check, mengkategorikan situs Primary Doctor Medical Journal sebagai situs konspirasi dan pseudosains, karena kerap mempublikasikan informasi yang menyesatkan dan keliru terkait virus Corona.
Tempo kemudian mengecek kembali sumber dokumen yang menyertai klaim-klaim dalam artikel yang ditulis oleh situs Primary Doctor itu. Berikut hasilnya:
Klaim 1: This technology has been tried on animals, and in the animal studies done, all the animals died
Fakta:
Klaim ini dilengkapi dengan dokumen yang berjudul "America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines for Covid-19". Dokumen ini disusun oleh Simon Gold dan sejumlah dokter lainnya yang tergabung dalam America’s Frontline Doctors (AFD).
Dikutip dari Snopes, AFD adalah kelompok baru yang didukung dan dipromosikan oleh organisasi politik konservatif Tea Party Patriots Action (TPPatriots). Situs pelacak domain, Whois, menemukan bahwa situs milik AFD, Americasfrontlinedoctors.com, baru dibuat pada 16 Juli 2020, di tengah pandemi Covid-19.
Sejumlah media asing pun pernah membantah informasi menyesatkan yang diproduksi oleh AFD terkait Covid-19. Dikutip dari The Guardian, AFD menghadapi kecaman dari para ahli medis tentang landasan ilmiah mereka yang lemah. Sementara pemimpinnya, Simone Gold, didakwa karena terlibat dalam serangan pada 6 Januari 2021 di US Capitol, AS.
Dikutip dari artikel cek fakta Associated Press, profesor kedokteran dari Universitas Pennsylvania yang mempelajari vaksin m-RNA (digunakan dalam vaksin Pfizer dan Moderna) selama beberapa dekade, Drew Weissman, mengatakan bahwa vaksin tersebut tidak menyebabkan peradangan berbahaya pada hewan.
Selain lolos uji coba pada hewan, vaksin Pfizer dan Moderna juga lolos uji klinis pada manusia, di mana vaksin-vaksin itu diuji pada lebih dari 70 ribu orang. "Uji klinis pada 75 ribu orang menunjukkan ini aman dan 95 persen efektif," kata nya. "Itu data yang cukup bagus untuk meyakinkan orang bahwa ini baik-baik saja."
Klaim 2: No experimental coronavirus vaccine has succeeded in animal studies
Fakta:
Klaim ini disertai dengan jurnal yang diterbitkan pada 2012 di The National Center for Biotechnology Information ( NCBI ). Jurnal itu berjudul "Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus". Jurnal tersebut berisi hasil penelitian tentang pengembangan vaksin untuk SARS yang disebabkan oleh virus Corona SARS-CoV, bukan vaksin untuk Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona SARS-CoV-2.
SARS atauSevere Acute Respiratory Syndromemuncul di Cina pada 2002 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain sebelum bisa dikendalikan. Para peneliti pun mulai mengembangkan vaksin untuk penyakit tersebut. Uji coba calon vaksin dilakukan pada musang, primata, dan tikus. Hasilnya, vaksin memicu perlindungan terhadap infeksi, tapi hewan yang diberi calon vaksin menunjukkan penyakit paru-paru tipe imunopatologi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tidak ada uji coba vaksin Covid-19 pada hewan yang berhasil, keliru. Klaim ini dilengkapi dengan jurnal yang diterbitkan pada 2012 yang terkait penelitian pengembangan vaksin untuk SARS, bukan vaksin untuk Covid-19. Artikel yang memuat klaim tersebut pun berasal dari situs yang tidak kredibel yang sering mempublikasikan teori konspirasi dan pseudosains terkait Covid-19.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di media-media kredibel. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid bahwa narasi yang menyebut kementeriannya sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak benar.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. "Saya mengakui ada kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan," kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021.
Menurut Hilmar, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakansoftcopynaskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," ujar Hilmar.
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pun, kata Hilmar, disusun pada 2017, sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tuturnya.
Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pada 2017 belum rampung, karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. "Karena, pada saat itu, tahun anggaran sudah berakhir. Sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF," katanya.
Dilansir dari CNN Indonesia, Hilmar Farid menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.
Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia pun menyatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. "Naskah yang sebenarnya belum siap ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.
Hilmar membantah Kemendikbud ingin menghapus KH Hasyim Asyari dari pendidikan sejarah. Buktinya, kata dia, sejarah KH Hasyim Asyari masih ada dalam entri atau beberapa bagian kamus. Bahkan, di tahun kamus itu terbit, Kemendikbud juga menerbitkan buku tentang riwayat KH Hasyim Asyari yang diulas dan ditulis oleh sejumlah intelektual NU.
Dia menyampaikan permintaan maafnya atas kekeliruan tersebut. Hilmar mengatakan telah menarik kamus tersebut dari peredaran, termasuk yang diunggah di situs resmi Rumah Belajar Kemendikbud. "Dan saya juga minta tadi untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai adareview," kata Hilmar.
Ia pun menyatakan akan membentuk tim pengkoreksi untuk menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tersebut. "Tim pengkoreksi akan dibentuk dengan melibatkan organisasi yang turut membangun negara ini, termasuk dengan NU," kata Hilmar dalam keterangan resminya pada 20 April 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai berjudul "Awas! Neo-Komunis Hendak Memotong Sejarah" yang mengklaim bahwa Kemendikbud di bawah pimpinan Nadiem Makarim sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, menyesatkan. Kemendikbud telah menyatakan bahwa tidak adanya jejak KH Hasyim Asyari dalam kamus itu karena kealpaan, bukan kesengajaan. Kamus tersebut pun disusun pada 2017, sebelum Nadiem menjabat sebagai Mendikbud.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id