Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menjual laut dan hutan di wilayah Aceh hingga Sumatera kepada Inggris senilai Rp90 triliun.
Unggahan tersebut menampilkan foto Prabowo bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan latar bendera kedua negara dan disertai narasi:
“Prabowo Jual Laut dan Hutan Aceh-Sumatera ke Inggris Rp90 Triliun, Sektor Apa Saja”
Namun, benarkah Prabowo jual hutan dan laut Aceh – Sumatera ke Inggris sebesar Rp90 triliun?
(GFD-2026-32242) Hoaks! Prabowo jual hutan dan laut Aceh -- Sumatera ke Inggris Rp90 triliun
Sumber:Tanggal publish: 09/02/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Istana maupun pemerintah yang menyebut adanya penjualan wilayah laut dan hutan kepada Inggris.
Foto yang beredar diketahui serupa dengan dokumentasi ANTARA saat Presiden Prabowo bertemu Keir Starmer di Downing Street 10, London, pada Selasa (20/1/2026), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris.
Dilansir dari ANTARA, kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun, bukan penjualan wilayah.
Selain itu, kedua negara juga menyepakati pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja.
Di sektor pendidikan, Indonesia turut menjalin kerja sama dengan 24 universitas terkemuka di Inggris, khususnya dalam pengembangan bidang kedokteran serta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo menjual laut dan hutan Aceh–Sumatera kepada Inggris tidak benar.
Klaim: Prabowo jual hutan dan laut Aceh – Sumatera ke Inggris Rp90 triliun
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Istana maupun pemerintah yang menyebut adanya penjualan wilayah laut dan hutan kepada Inggris.
Foto yang beredar diketahui serupa dengan dokumentasi ANTARA saat Presiden Prabowo bertemu Keir Starmer di Downing Street 10, London, pada Selasa (20/1/2026), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris.
Dilansir dari ANTARA, kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun, bukan penjualan wilayah.
Selain itu, kedua negara juga menyepakati pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja.
Di sektor pendidikan, Indonesia turut menjalin kerja sama dengan 24 universitas terkemuka di Inggris, khususnya dalam pengembangan bidang kedokteran serta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo menjual laut dan hutan Aceh–Sumatera kepada Inggris tidak benar.
Klaim: Prabowo jual hutan dan laut Aceh – Sumatera ke Inggris Rp90 triliun
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32243) Hoaks! Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 09/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang menarasikan Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku menyerahkan uang Rp800 juta ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.
Unggahan tersebut juga menyebut Maidi menuduh Jokowi memiliki bunker berisi uang dan emas dalam jumlah besar.
Narasi itu muncul bersamaan dengan informasi bahwa Maidi terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur pada Senin (19/1/2026).
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
“Walikota Madiun Maidi Sebut Waktu Saya Serahkan Uang 800 Juta Ke Rumah Mantan Presiden Joko Widodo Di solo, Beliau Punya Bungker Tempat Penyimpanan Uang, Emas, Entahlah Uang Sebanyak Itu Hasil Darimana Jokowi Kalau Tidak Korupsi”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi?
Unggahan tersebut juga menyebut Maidi menuduh Jokowi memiliki bunker berisi uang dan emas dalam jumlah besar.
Narasi itu muncul bersamaan dengan informasi bahwa Maidi terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur pada Senin (19/1/2026).
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
“Walikota Madiun Maidi Sebut Waktu Saya Serahkan Uang 800 Juta Ke Rumah Mantan Presiden Joko Widodo Di solo, Beliau Punya Bungker Tempat Penyimpanan Uang, Emas, Entahlah Uang Sebanyak Itu Hasil Darimana Jokowi Kalau Tidak Korupsi”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul seperti yang beredar dalam unggahan tersebut.
ANTARA menemukan artikel dengan foto dan waktu publikasi serupa, tetapi berjudul “Sudah Berompi Oranye, Maidi Masih Bantah Terima Fee Proyek”.
Dalam artikel itu, Maidi justru membantah melakukan pemerasan maupun menerima uang sebagaimana dituduhkan KPK.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bantahan tersebut disampaikan saat ia digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Selasa malam (20/1/2026).
KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Rochim Ruhdiyanto selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun nonaktif Thariq Megah.
Dengan demikian, klaim bahwa Maidi menyebut telah menyetor uang Rp800 juta kepada Jokowi tidak terbukti.
Klaim: Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA menemukan artikel dengan foto dan waktu publikasi serupa, tetapi berjudul “Sudah Berompi Oranye, Maidi Masih Bantah Terima Fee Proyek”.
Dalam artikel itu, Maidi justru membantah melakukan pemerasan maupun menerima uang sebagaimana dituduhkan KPK.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bantahan tersebut disampaikan saat ia digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Selasa malam (20/1/2026).
KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Rochim Ruhdiyanto selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun nonaktif Thariq Megah.
Dengan demikian, klaim bahwa Maidi menyebut telah menyetor uang Rp800 juta kepada Jokowi tidak terbukti.
Klaim: Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32244) Hoaks! Artikel Jokowi akui dapat uang korupsi haji
Sumber:Tanggal publish: 09/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang menarasikan seolah-olah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui menerima “sedikit” uang dari kasus korupsi kuota haji.
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
"Jokowi Tegaskan Soal Korupsi Kuota Haji Jujur Saya Dapat Sedikt, Kata Nabi kita Kalau Sedikit Tidak Berdosa, Sunnah Muakkad Hukumnya"
Namun, benarkah artikel Jokowi akui dapat uang korupsi haji?
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
"Jokowi Tegaskan Soal Korupsi Kuota Haji Jujur Saya Dapat Sedikt, Kata Nabi kita Kalau Sedikit Tidak Berdosa, Sunnah Muakkad Hukumnya"
Namun, benarkah artikel Jokowi akui dapat uang korupsi haji?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul maupun isi seperti yang diklaim dalam tangkapan layar tersebut.
ANTARA menemukan foto dan waktu publikasi yang serupa, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Jokowi Bantah Gibran Capres 2029, Sinyal Kuat Prabowo Dua Periode”.
Dalam artikel tersebut, Jokowi membantah isu yang menyebut putranya, Gibran Rakabuming Raka, akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Ia juga menegaskan bahwa arah dukungan politiknya sejak awal tetap pada keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran selama dua periode.
Dengan demikian, tangkapan layar yang menyebut Jokowi mengakui menerima uang korupsi kuota haji merupakan hasil suntingan dan tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Artikel Jokowi akui dapat uang korupsi haji
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul maupun isi seperti yang diklaim dalam tangkapan layar tersebut.
ANTARA menemukan foto dan waktu publikasi yang serupa, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Jokowi Bantah Gibran Capres 2029, Sinyal Kuat Prabowo Dua Periode”.
Dalam artikel tersebut, Jokowi membantah isu yang menyebut putranya, Gibran Rakabuming Raka, akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Ia juga menegaskan bahwa arah dukungan politiknya sejak awal tetap pada keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran selama dua periode.
Dengan demikian, tangkapan layar yang menyebut Jokowi mengakui menerima uang korupsi kuota haji merupakan hasil suntingan dan tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Artikel Jokowi akui dapat uang korupsi haji
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32245) Cek fakta, surat edaran libur sekolah selama Ramadhan 2026
Sumber:Tanggal publish: 09/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, disertai narasi yang mengklaim bahwa surat edaran tentang jadwal libur sekolah selama Ramadan 2026 telah resmi diterbitkan.
Unggahan tersebut mencantumkan rincian jadwal, yaitu libur awal Ramadan pada 16–23 Februari, kegiatan belajar di sekolah pada 24 Februari–15 Maret, libur Hari Raya pada 16–29 Maret, dan kembali masuk sekolah pada 30 Maret.
Namun, benarkah surat edaran libur sekolah selama Ramadhan 2026 tersebut?
Unggahan tersebut mencantumkan rincian jadwal, yaitu libur awal Ramadan pada 16–23 Februari, kegiatan belajar di sekolah pada 24 Februari–15 Maret, libur Hari Raya pada 16–29 Maret, dan kembali masuk sekolah pada 30 Maret.
Namun, benarkah surat edaran libur sekolah selama Ramadhan 2026 tersebut?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, belum ada surat edaran resmi dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Dalam Negeri terkait jadwal libur sekolah selama Ramadan 2026.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Penetapan jadwal libur biasanya dilakukan setelah ada kepastian mengenai tanggal dimulainya puasa, yang akan diumumkan melalui Sidang Isbat oleh Kementerian Agama dengan melibatkan pemerintah, ulama, dan ahli astronomi melalui proses hisab, rukyatul hilal, serta musyawarah.
Oleh karena itu, orang tua dan siswa diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah sebelum mempercayai informasi mengenai jadwal libur sekolah Ramadan 2026.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Penetapan jadwal libur biasanya dilakukan setelah ada kepastian mengenai tanggal dimulainya puasa, yang akan diumumkan melalui Sidang Isbat oleh Kementerian Agama dengan melibatkan pemerintah, ulama, dan ahli astronomi melalui proses hisab, rukyatul hilal, serta musyawarah.
Oleh karena itu, orang tua dan siswa diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah sebelum mempercayai informasi mengenai jadwal libur sekolah Ramadan 2026.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 424/7817