Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (kemenimipas.go.id). Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tersebut.
Dilansir dari laman kemenimipas.go.id, pada bagian Produk Kepegawaian–Informasi CPNS, Kemenimipas terakhir membuka pendaftaran CPNS pada 2024.
Adapun rekrutmen dilakukan melalui mekanisme seleksi CPNS secara nasional, melalui portal resmi sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) di sscasn.bkn.go.id.
TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang dibagikan akun Facebook “info terkini”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi, warganet justru diminta mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Paket umroh gratis dari Kementerian Agama RI” ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke unggahan akun Instagram kemenag_ri yang dipublikasikan pada Minggu (8/3/2025).

Dalam unggahan tersebut, Kementerian Agama RI menegaskan tidak pernah mengadakan program umroh gratis.

TurnBackHoax kemudian menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Hasilnya, video tersebut mirip dengan unggahan akun Instagram kemenag_ri pada Kamis (31/10/2024).

Diketahui, konteks asli video merupakan momen kunjungan Menteri Agama Nasaruddin Umar ke ruang kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memastikan suasana kerja yang kondusif.

Sementara itu, tautan dalam deskripsi akun TikTok “kementrian.agama.id” tidak mengarah ke laman Kementerian Agama (kemenag.go.id). Warganet justru diminta mengisi asal provinsi dan nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram.

Unggahan video berisi narasi “paket umroh gratis dari Kementerian Agama RI” merupakan konten tiruan (impostor content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Gelora News dengan foto dan waktu unggahan yang sama dengan postingan.
Artikel tersebut berjudul: Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8
Artikel ini sama sekali tidak membahas mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta rakyat menyumbang bila ingin ekonomi maju lagi.
Dalam artikel aslinya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan pernyataannya yang menuai kontroversial terkait tuntutan 17+8.
Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Senin, 8 September 2025, Purbaya menilai tuntutan 17+8 hanya datang dari “sebagian kecil rakyat”. Ucapannya itu menuai kritik luas karena dianggap meremehkan aspirasi publik.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 September 2025, Purbaya meminta maaf karena salah ucap dalam pernyataan sebelumnya.
"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," ungkapnya kepada awak media
Ia menegaskan, pernyataannya sehari sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengecilkan aspirasi masyarakat.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pernyataan Menkeu Purbaya meminta rakyat menyumbang bila ingin ekonomi maju lagi adalah hoaks. Faktanya, judul dalam postingan itu merupakan hasil editan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran Kartu Prakerja 2025. Berdasarkan akun Instagram resmi Kartu Prakerja yakni @prakerja.go.id, belum ada informasi terbaru mengenai Kartu Pekerja 2025.
Website resmi Kartu Prakerja yakni prakerja.go.id juga tidak dibisa dibuka. Pendaftaran terakhir Kartu Prakerja yang dibuka adalah Gelombang 71 pada Agustus 2024.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com yang berjudul: "Prakerja.go.id: Portal Resmi Program Kartu Prakerja Indonesia"
Dalam artikel ini, Prakerja.go.id merupakan portal resmi yang menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses Program Kartu Prakerja.
Situs ini dikelola oleh pemerintah dan menyediakan berbagai layanan penting, mulai dari pendaftaran peserta hingga akses ke ribuan kelas pengembangan kompetensi kerja
Program Kartu Prakerja sendiri dicetuskan oleh Presiden Jokowi pada Februari 2019. Tujuannya adalah membantu angkatan kerja Indonesia dalam melakukan proses skilling, upskilling, dan reskilling agar lebih siap untuk memasuki pasar kerja.
Sejak diluncurkan pada tahun 2020, prakerja.go.id telah melayani 19.867.589 surat keputusan penetapan peserta dengan tingkat kepuasan pengguna yang terus meningkat.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran Kartu Prakerja 2025, tidak benar.