Pertama-tama, Tim Riset Tirto mengamati video surat pemberitahuan yang disertakan dalam klaim unggahan tersebut. Kami menemukan kejanggalan dalam surat tersebut, misalnya adanya ketidaksinkronan antara kop surat dan nomor surat.

Terlihat, kop surat menggunakan logo milik BPJS Kesehatan. Namun, pada bagian nomor surat, tertulis Kementerian Kesehatan RI. Sebagai informasi, Kemenkes dan BPJS merupakan dua instansi pemerintahan yang terpisah.

Selanjutnya, kami menelusuri laman dan sejumlah akun media sosial resmi milik Kemenkes dan BPJS Kesehatan, dua instansi yang namanya dicatut dalam klaim pembagian dana bansos tersebut.

Hasilnya, kami tidak menemukan informasi apapun terkait adanya program pembagian dana bansos kepada masyarakat dari kedua instansi tersebut. Selain itu, akun-akun penyebar klaim unggahan diketahui bukan merupakan akun media sosial resmi dari Kemenkes dan BPJS.

Tirto juga menghubungi pihak Kemenkes untuk mengklarifikasi terkait kebenaran klaim ini. Hasilnya, Kemenkes lewat pernyataan juru bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH, memastikan informasi tersebut adalah hoaks.

“Penipuan. Info yang disampaikan (dalam surat tersebut) tidak pernah dikeluarkan oleh Kemenkes,” ujar dr. Mohammad Syahril kepada Tirto, Selasa (20/8/2024).

Terkait BPJS Kesehatan, kami menemukan bahwa narasi bantuan dana bansos mengatasnamakan instansi tersebut memang telah beberapa kali beredar di publik. Pada Maret 2024 lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, seperti yang dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyebut bahwa instansinya tidak pernah memberikan bantuan dana.

Serupa, pada November 2023, akun resmi BPJS Kesehatan di X juga pernah mengklarifikasi bahwa instansi tersebut tidak pernah memberikan program bantuan dana untuk masyarakat. Hal ini menanggapi pertanyaan masyarakat soal klaim adanya pembagian dana bansos dari lembaga tersebut.

Sementara itu, baru-baru ini seperti yang dikutip dari laman Kompas, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, juga sempat membantah adanya klaim mengenai bantuan dana dari instansinya. Ia menyebut klaim tersebut adalah hoaks dan diduga adalah modus penipuan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizky, dikutip dari Kompas, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait pemberian dana bansos kepada masyarakat.

Pihak Kemenkes dan BPJS Kesehatan secara resmi telah membantah terkait kebenaran informasi tersebut.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Kemenkes dan BPJS Kesehatan memberikan dana bansos kepada masyarakat bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Muhammad Nirwan, Legal and Relation Pertamina Marine Solutions menjelaskan, informasi tersebut adalah hoaks.

Perusahaan tidak pernah membuka lowongan kerja seperti dalam unggahan tersebut. 

"Tidak valid. Hoaks," ujar Nirwan kepada Kompas.com Selasa (20/8/2024).

Adapun Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2024 saat ini sudah resmi ditutup.

Seperti yang pernah diberitakan Kompas.id, pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini dibuka sejak 23 Maret sampai 1 April 2024.

Terdapat sekitar 1.800 lowongan kerja untuk lulusan dengan jenjang pendidikan SMA, D3, S1/D4, serta S2.

Lowongan tersebut menawarkan sejumlah posisi di beberapa perusahaan BUMN, seperti, Pertamina, Mandiri, BNI, BRI, Pegadaian, BSI, BTN, Kimia Farma, KAI, Jasa Marga, Pelindo, dan PLN.

Pendaftaran dan selekasi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dilakukan secara daring melalui situs https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/.

Unggahan soal lowongan kerja di Pertamina Marine Solution pada Agustus 2024 tidak benar.

Pihak Legal and Relation Pertamina Marine Solutions, Muhammad Nirwan memastikan informasi tersebut adalah hoaks. 

Adapun Rekrutmen Bersama BUMN 2024 saat ini sudah resmi ditutup. 

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Rabu (14/8/2024), menyampaikan mengenai peningkatan jumlah kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo.

Pada 2023, ada lebih dari 14.000 kasus dan 524 kematian akibat Mpox.

Kemudian dalam sebulan terakhir, sekitar 90 kasus clade 1b telah dilaporkan di empat negara tetangga Kongo yang belum pernah melaporkan Mpox sebelumnya, yakni Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda.

WHO merekomendasikan sejumlah langkah penanganan, seperti pemberian vaksin dan memperkuat surveilans.

Namun, tidak ada pernyataan Tedros mengenai permintaan lockdown kepada pemerintah.

WHO tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada pemerintah di seluruh dunia.

Dilansir USA Today, peran WHO sebagai organisasi ilmiah dan teknis adalah memberi nasihat dan mendukung 194 negara anggotanya.

Meskipun WHO mengeluarkan rekomendasi kesehatan masyarakat, setiap anggota mempunyai pilihan untuk membuat keputusan sendiri.

Di sisi lain, narasi yang beredar bersumber dari situs "The People’s Voice" yang memiliki rekam jejak menyebarkan disinformasi.

Media Bias Fact Check mengidentifikasi situs tersebut bias sayap kanan ekstrem yang kerap mempromosikan teori konspirasi dari sumber yang tidak kredibel.

Narasi mengenai WHO meminta pemerintah bersiap untuk mega lockdown merupakan hoaks.

Narasi yang beredar bersumber dari situs yang memiliki rekam jejak menyebar disinformasi dan teori konspirasi.

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak pernah bicara mengenai lockdown akibat meningkatnya kasus Mpox.

Ketika diamati, gerakan bibir dan ucapan yang dikeluarkan Prabowo tidak sinkron.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek video tersebut menggunakan Hive Moderation untuk memastikan apakah konten tersebut asli atau hasil rekayasa kecerdasaan buatan (AI).

Setelah dicek, suara Prabowo menawarkan bantuan terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas mencapai 88,3 persen.

Selain itu, di akun Facebook dan Instagram miliki Prabowo juga tidak terdapat konten soal penawaran bantuan dalam rangka HUT RI.

Sebelumnya di media sosial juga beredar narasi keliru yang menyebut Prabowo menawarkan bantuan melalui nomor WhatsApp.

Unggahan itu telah dibantah oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak. Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini.

Video yang mengeklaim Prabowo menawarkan bantuan dalam rangka HUT RI merupakan hasil rekayasa.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Prabowo terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 88,3 persen. 

Di media sosial milik Prabowo juga tidak ditemukan konten soal penawaran hadiah dalam rangka HUT ke-79 RI.