Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sintang, Maryadi membantah narasi yang beredar.

Ia memastikan tidak ada pembatasan jam malam bagi anak-anak di Kabupaten Sintang.

“Kalau untuk Kabupaten Sintang, kita belum ada membahas hal ini. Kalaupun ada sudah pasti semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait terlibat dalam pembahasannya,” kata Maryadi pada Minggu (8/6/2025) dinukil dari pemberitaan Tribunnews.

Adapun narasi yang beredar memiliki kesamaan dengan pembatasan jam malam yang diterapkan di Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Malam Anak.

Seperti diwartakan Kompas.com sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka kenakalan remaja, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di kota tersebut.

Narasi mengenai pembatasan jam malam di Kabupaten Sintang merupakan hoaks.

DP3AP2KB Kabupaten Sintang membantah adanya pemberlakuan jam malam di wilayah tersebut.

Pemberlakuan jam malam bagi anak diterapkan di Kota Pontianak, bukan Kabupaten Sintang.

Tidak ada keputusan dari Pengadilan Internasional mengenai penangkapan Jokowi.

Pengadilan Internasional atau Mahkamah Internasional tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan penangkapan seseorang.

Secara umum, Pengadilan Internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau memberikan pendapat hukum kepada badan PBB.

Fungsi utamanya yakni menyelesaikan sengketa hukum antarnegera, bukan mengadili individu.

Sementara, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mengadili individu atas kejahatan berat.

Misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan pencarian nama Jokowi di situs web resmi Pengadilan Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional.

Hasilnya, tidak ditemukan pembahasan atau dokumen apa pun terkait Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi masuk nominasi sebagai tokoh terkorup versi Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir atau OCCRP.

Ada pula nama lain yang masuk nominasi, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani.

Namun, OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad sebagai tokoh terkorup atau Person of the Year 2024.

Melalui situs resminya, OCCRP menjelaskan bahwa nama-nama yang masuk nominasi dan menang diputuskan oleh panel juri yang terdiri atas masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini.

Survei mengenai tokoh terkorup itu juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan.

Informasi mengenai Pengadilan Internasional menetapkan penangkapan Jokowi merupakan hoaks.

Tidak ada nama Jokowi yang disebutkan di situs web Pengadilan Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional.

Selain itu, Pengadilan Internasional tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan penangkapan individu.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Sertifikasi Halal McDonald’s Dicabut di Seluruh Dunia” yang tayang pada Kamis (14/12/2023).

Faktanya, melalui situs resmi LPPOM MUI dalam artikelnya menyebutkan Isu pencabutan sertifikat halal tersebut merupakan isu yang ditujukan kepada restoran McDonald, KFC, Domino’s Pizza, dan Pizza Hut di Amerika dan Afrika Selatan bukan di Indonesia. MUI juga mengklarifikasi melalui situs www.halalmui.org menjelaskan tidak ditemukannya kandungan babi sehingga dikeluarkan sertifikat halal sebagai berikut:

Restoran McDonald’s, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000002031019.
Restoran KFC, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000185770121.
Restoran Domino’s Pizza, dengan nomor Sertifikat Halal ID00420000187430621.
Restoran Pizza Hut, dengan nomor Sertifikat Halal ID00410000275770621.

Unggahan berisi narasi “Sertifikat Halal Produk McDonald’s Dicabut di Indonesia” merupakan merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Setelah ditelusuri, informasi diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang berlaku selama tiga bulan dipastikan tidak benar.

Sebagaimana sudah diberitakan Kompas.com, pada awalnya pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni-Juli 2025.

Akan tetapi, insentif ini tidak termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada 2 Juni 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, diskon tarif listrik batal diberikan karena proses penganggarannya memakan waktu lama dan belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kita sudah rapat di antara para menteri untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," kata Sri Mulyani

"Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," tuturnya.

Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN mengarah ke situs terindikasi phishing atau pencurian data.

Situs tersebut meminta data pribadi pengunjung, seperti nama lengkap, asal provinsi, serta nomor akun Telegram aktif. Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen selama tiga bulan adalah hoaks.

Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk bulan Juni-Juli 2025. Sebab, proses penganggarannya memakan waktu lama.

Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN mengarah ke situs terindikasi phishing atau pencurian data.