Tempo mencermati keterangan yang disertakan dalam unggahan di YouTube yang menjadi sumber video tersebut. Dalam keterangannya, dikatakan bahwa sesungguhnya video tersebut bersifat imajiner, alias tidak nyata.

Berikut bagian awal keterangan yang disertakan dalam unggahan di YouTube:

Dengan senang hati mempersembahkan perjalanan imajinatif terbaru kami, kali ini membayangkan dunia di mana versi beta ChatGPT 1.0 diluncurkan pada tahun 2006! Bayangkan saja kemungkinan jika ChatGPT sudah ada pada saat itu – hal ini akan sangat transformatif. Dan untuk menambahkan sentuhan lucu, kami memberikan ChatGPT kemampuan untuk memprediksi masa depan.

Dalam halaman profil saluran bernama Faded Vault tersebut, dijelaskan video-video yang dibuat dan diunggah di sana, merupakan hasil ilusi visual alias bukan kenyataan. Karya-karya mereka bertema klasik agar penonton bisa bernostalgia dan terhibur.

Berikut bagian awal keterangan profil saluran YouTube tersebut:

Selamat datang di Faded Vault, tempat kami menghidupkan gema masa lalu melalui seni ilusi visual. Saluran kami adalah tempat perlindungan bagi mereka yang ingin menghidupkan kembali pesona masa lalu. Menggunakan camcorder Sony asli dari tahun 90an, setiap frame menangkap getaran otentik, merangkai permadani yang melampaui waktu.

Dilansir NPR, OpenAI merupakan laboratorium penelitian non komersial yang dibangun Sam Altman, Elon Musk, dan beberapa orang lainnya, pada tahun 2015. Tidak seperti perusahaan raksasa teknologi, mereka lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang dijunjung daripada keuntungan.

Musk kemudian keluar dari dewan direksi tahun 2018, setelah mengatakan sumbangan darinya untuk laboratorium penelitian itu mencapai 50 juta USD. Di sisi lain, OpenAI merasa membutuhkan lebih banyak biaya dan perangkat komputer dengan spesifikasi lebih tinggi.

Kemudian mereka membentuk cabang nirlaba yang secara umum disebut capped profit. Bagian ini bertugas mengatur pendanaan dari investor dan membatasi keuntungan investor agar sebagian penghasilan kembali ke perusahaan. 

Terjadi perdebatan di internal perusahaan, antara pihak yang ingin OpenAI tetap menahan diri dari komersialisasi dan lebih menekankan melayani kemanusiaan, dengan pihak lain yang menginginkan pelepasan produk ke pasar untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 

Altman yang saat itu berusia 38 tahun mengambil jalan tengah membuat sebuah aplikasi yang awalnya pemakaiannya dibatasi pada grup kecil, dan terus diperluas sambil disempurnakan sebelum diluncurkan ke publik.

Aplikasi tersebut adalah ChatGPT yang diluncurkan tahun 2022. Aplikasi bisa berinteraksi dengan pengguna melalui teks, yang telah dilatih memberikan respons yang tepat berdasarkan berbagai pengetahuan yang tersimpan di database.

Aplikasi bisa digunakan masyarakat secara daring, gratis, dan tanpa batasan waktu maupun kuota. Juga disediakan versi berbayar secara berlangganan yang memberikan layanan lebih, misalnya fitur Advanced Data Analysis.

Tempo mencoba bertanya pada ChatGPT, apakah dia bisa memprediksi kejadian tahun depan? ChatGPT menjawab dia tidak bisa memprediksi masa depan secara pasti, namun bisa memberikan wawasan berdasarkan tren data.

Berikut jawaban ChatGPT selengkapnya:

Sebagai sebuah aplikasi AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Meskipun saya dapat memberikan wawasan berdasarkan pola, tren, dan data yang ada, masa depan pada dasarnya tidak pasti dan dipengaruhi oleh banyak variabel. Penting untuk melakukan pendekatan terhadap prediksi dengan hati-hati dan mengandalkan analisis serta perkiraan para ahli saat merencanakan masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang tren atau potensi hasil, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan data yang ada hingga pembaruan terakhir saya pada Januari 2022.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan ChatGPT 1.0 telah ada tahun 2006 dan bisa memprediksi adanya pandemi Covid pada 2022, adalah klaim keliru.

Video yang beredar sesungguhnya telah diberi keterangan sebagai film fiksi yang menggambarkan kehidupan tahun 2006 dengan tampilan klasik, dengan tujuan hiburan. Sementara, OpenAI awalnya merupakan laboratorium penelitian yang dibuat tahun 2015, dan kemudian meluncurkan ChatGPT tahun 2022.

Sebelumnya pernah beredar konten di internet yang mengatakan Presiden Israel Reuven Rivlin mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Palestina yang mereka hancurkan, bila Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel-Palestina.

Namun hasil Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa sesungguhnya narasi yang beredar tahun 2020 itu keliru. Tidak pernah ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, mengatakan pengungsi Rohingya saat ini memiliki sejarah yang berbeda meskipun Yahudi dahulu juga berstatus pengungsi yang didatangkan ke Palestina.

Yahudi, kata Satria, dulunya ialah etnis teraniaya di Jerman dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai korban pembantaian Holocaust. Namun kemudian, kelompok Yahudi melakukan penjajahan di tanah Palestina. Anggota etnis Yahudi juga memegang posisi-posisi penting di Amerika Serikat, baik di pemerintahan, bidang bisnis dan lain-lain. 

Satria mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan bangsa Yahudi juga memiliki sejarah panjang dan tak bisa disamakan dengan etnis Rohingya. 

"Ini sangat jauh dari apa yang terjadi di Rohingya. Kemudian ada wacana mereka dipersenjatai dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi dua hal yang sangat jauh realitanya, bahkan ini masuk kategori hoaks. Karena kalau kita lihat akar sejarahnya sangat berbeda, persoalan utamanya berbeda,” kata Satria pada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1991 dan protokol tambahannya. Namun konvensi tersebut kemudian memunculkan tradisi pada semua negara untuk menyelamatkan pengungsi. 

Salah satunya prinsipnon-refoulementatau tidak dikembalikan ke tempat asal secara paksa, yang juga diterapkan di Indonesia. Maka menurut Satria, ASEAN harus mendorong pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar, dengan menjamin keselamatan mereka.

“Etnis Rohingya kemudian memiliki hak-hak untuk tinggal atau mendapatkan tempat yang aman, sampai kemudian mereka dipulangkan kembali ke Rakhine State,” kata Satria lagi.

Sementara itu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam mereka di tempat tinggal sebelumnya, kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

Dikatakan juga niat pengungsi Rohingya datang, bukan untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan untuk menghindari pembunuhan, penculikan dan pemerasan yang terus terjadi di Cox’s Bazar, tempat mereka tinggal sebelumnya.

Hal itu sebenarnya sudah dikonfirmasi tim Polda Aceh yang telah berkunjung ke Cox’s Bazar pada 18 Maret 2024, sebagaimana diberitakan AJNN. Dir Intelkam Polda Aceh, Muhammad Ali Khadafi, mengatakan kondisi pengungsian di sana rawan pembunuhan, bentrok antar geng, hingga peredaran narkotika.

Tempo juga pernah memeriksa narasi yang mengatakan UNHCR minta Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Sesungguhnya narasi tersebut juga keliru.

Di sisi lain, sejumlah media memberitakan sesungguhnya pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar yang mereka anggap sebagai tanah airnya, salah satunya Antara. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan.

Pengungsi Rohingya ingin kembali hidup di Myanmar, diakui sebagai warga negara, mendapatkan kebebasan bekerja dan dijamin keselamatannya. Mereka menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan meminta dukungan internasional untuk membantu memulangkan mereka dengan aman ke Myanmar.

Mereka menginginkan proses repatriasi ke Myanmar yang aman dan tidak rumit. Upaya repatriasi pernah dilakukan tahun 2018 dan 2019, namun beberapa orang yang mengikuti program itu mengaku dikurung di Myanmar, hingga upaya itu gagal dilakukan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk dipersenjatai Amerika Serikat dan Israel demi menjajah Indonesia, sebagaimana AS mempersenjatai Israel untuk menguasai Palestina, merupakan klaim keliru.

Narasi yang disertakan, seperti Presiden Israel mengancam Indonesia dan pengungsi Rohingya minta pulau di Indonesia, telah terbukti hoaks. Selain itu pengungsi Rohingya sesungguhnya ingin kembali ke Myanmar, namun dijamin kebebasan dan keselamatannya.

Klaim 1: Benarkah Donald Trump berpidato soal klaim lockdown Covid-19 bertujuan untuk mencuranginya di Pemilu 2024?

Fakta: Donald Trump memang benar menyatakan hal itu, sesuai video yang diunggah oleh akun Twitter @TeamTrump pada 31 Agustus 2023. Akun Twitter itu dikelola tim kampanye Trump sebagai calon presiden dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024.



Dikutip dari NewsWeek, konteks pernyataan Trump itu, dia mencela berita bahwa beberapa institusi di Amerika Serikat yang menerapkan kembali mandat penggunaan masker karena meningkatnya varian virus corona baru, dan menghubungkan dugaan “ketakutan” dengan klaim pribadinya bahwa pemilu 2024 akan menjadi sasaran kecurangan.

Pada tanggal 19 Agustus, terdapat lebih dari 15.000 pasien rawat inap yang tercatat di Amerika Serikat karena infeksi COVID-19, menurut data dari CDC. Jumlah itu meningkat hampir 19 persen dari minggu sebelumnya.  

Beberapa institusi swasta, operator rumah sakit, dan perguruan tinggi di AS telah menerapkan kembali persyaratan bagi staf atau pengunjung untuk memakai masker saat berada di lokasi mereka untuk membatasi penyebaran varian virus corona baru—EG.5 dan BA.2.86—yang baru-baru ini muncul.

Klaim 2: Benarkah lockdown selama pandemi Covid-19 untuk mencurangi pemilu 2020 di AS?

Fakta: Klaim itu dilontarkan Donald Trump selama Pemilu 2020. Namun, dikutip dari Cek Fakta Reuters bahwa klaim tersebut tidak pernah disertai bukti adanya kecurangan dalam surat suara.

Saat itu, narasi yang beredar bahwa Partai Demokrat memenangkan Pemilu AS dengan mencurangi surat suara di tengah pandemi Covid-19. Riset Onyeaka et., al.,  (2021) berjudul “COVID-19 pandemic: A review of the global lockdown and its far-reaching effects” mengungkapkan, penguncian secara global atau lockdown, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus corona-2 (SARS-CoV-2). Hal ini juga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Lockdown bertujuan untuk membendung penyebaran virus dan meratakan kurva pandemi, meski kemudian memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Lockdown yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus, juga terjadi di banyak negara lainnya, bukan hanya di Amerika Serikat. Maka, ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu AS.

Ungkapan-ungkapan Kontroversial

Semasa menjabat, Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, termasuk tentang pandemi Covid-19. Salah satunya pernyataannya tentang Partai Demokrat Amerika Serikat mempolitisir pandemi untuk memojokkan dirinya.

Hal itu menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tahun 2020. Kalimatnya dianggap menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah hoax yang dibuat politikus Partai Demokrat. Padahal maksud sebenarnya menyatakan Partai Demokrat memojokkan dirinya menggunakan isu pandemi, sebagaimana diberitakan Politifact.com.

Disebutkan juga bahwa Factcheck.org, The Washington Post, Snopes, dan AP, menyimpulkan sesungguhnya konteks kalimat Trump saat itu tidak menyatakan bahwa pandemi atau virus Covid-19 tipuan belaka.

Trump juga pernah mempublikasikan cuitan kontroversial yang menyinggung tes Covid-19, berita palsu, dan media konspirasi, jelang Pemilu Amerika Serikat 2020. Tweet itu ia keluarkan saat kasus baru Covid-19 jumlahnya naik hingga memecahkan rekor baru, sebagaimana diberitakan CNBC.

Trump dinilai meremehkan pandemi Covid-19. Hal itu tampak dari dia membandingkan virus Covid-19 dengan flu biasa, menyampaikan jumlah korban lebih sedikit dari data sesungguhnya, dan mengusulkan anggaran pengendalian Covid-19 yang sangat sedikit dibanding ekspektasi kongres, sebagaimana dilaporkan NBC News.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan Trump mengatakan ada kelompok orang yang berencana menciptakan pandemi lagi pada tahun 2024, adalah klaim yang menyesatkan.

Sesungguhnya Trump mengatakan bahwa kelompok sayap kiri di negaranya, pada Agustus 2023 itu, merencanakan memberlakukan lockdown karena meningkatnya sub varian baru Covid-19. Ia khawatir hal itu merugikannya sebagai capres dalam Pemilu AS 2024.

Sebelumnya pernah beredar konten di internet yang mengatakan Presiden Israel Reuven Rivlin mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Palestina yang mereka hancurkan, bila Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel-Palestina.

Namun hasil Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa sesungguhnya narasi yang beredar tahun 2020 itu keliru. Tidak pernah ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, mengatakan pengungsi Rohingya saat ini memiliki sejarah yang berbeda meskipun Yahudi dahulu juga berstatus pengungsi yang didatangkan ke Palestina.

Yahudi, kata Satria, dulunya ialah etnis teraniaya di Jerman dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai korban pembantaian Holocaust. Namun kemudian, kelompok Yahudi melakukan penjajahan di tanah Palestina. Anggota etnis Yahudi juga memegang posisi-posisi penting di Amerika Serikat, baik di pemerintahan, bidang bisnis dan lain-lain. 

Satria mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan bangsa Yahudi juga memiliki sejarah panjang dan tak bisa disamakan dengan etnis Rohingya. 

"Ini sangat jauh dari apa yang terjadi di Rohingya. Kemudian ada wacana mereka dipersenjatai dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi dua hal yang sangat jauh realitanya, bahkan ini masuk kategori hoaks. Karena kalau kita lihat akar sejarahnya sangat berbeda, persoalan utamanya berbeda,” kata Satria pada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1991 dan protokol tambahannya. Namun konvensi tersebut kemudian memunculkan tradisi pada semua negara untuk menyelamatkan pengungsi. 

Salah satunya prinsipnon-refoulementatau tidak dikembalikan ke tempat asal secara paksa, yang juga diterapkan di Indonesia. Maka menurut Satria, ASEAN harus mendorong pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar, dengan menjamin keselamatan mereka.

“Etnis Rohingya kemudian memiliki hak-hak untuk tinggal atau mendapatkan tempat yang aman, sampai kemudian mereka dipulangkan kembali ke Rakhine State,” kata Satria lagi.

Sementara itu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam mereka di tempat tinggal sebelumnya, kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

Dikatakan juga niat pengungsi Rohingya datang, bukan untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan untuk menghindari pembunuhan, penculikan dan pemerasan yang terus terjadi di Cox’s Bazar, tempat mereka tinggal sebelumnya.

Hal itu sebenarnya sudah dikonfirmasi tim Polda Aceh yang telah berkunjung ke Cox’s Bazar pada 18 Maret 2024, sebagaimana diberitakan AJNN. Dir Intelkam Polda Aceh, Muhammad Ali Khadafi, mengatakan kondisi pengungsian di sana rawan pembunuhan, bentrok antar geng, hingga peredaran narkotika.

Tempo juga pernah memeriksa narasi yang mengatakan UNHCR minta Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Sesungguhnya narasi tersebut juga keliru.

Di sisi lain, sejumlah media memberitakan sesungguhnya pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar yang mereka anggap sebagai tanah airnya, salah satunya Antara. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan.

Pengungsi Rohingya ingin kembali hidup di Myanmar, diakui sebagai warga negara, mendapatkan kebebasan bekerja dan dijamin keselamatannya. Mereka menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan meminta dukungan internasional untuk membantu memulangkan mereka dengan aman ke Myanmar.

Mereka menginginkan proses repatriasi ke Myanmar yang aman dan tidak rumit. Upaya repatriasi pernah dilakukan tahun 2018 dan 2019, namun beberapa orang yang mengikuti program itu mengaku dikurung di Myanmar, hingga upaya itu gagal dilakukan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk dipersenjatai Amerika Serikat dan Israel demi menjajah Indonesia, sebagaimana AS mempersenjatai Israel untuk menguasai Palestina, merupakan klaim keliru.

Narasi yang disertakan, seperti Presiden Israel mengancam Indonesia dan pengungsi Rohingya minta pulau di Indonesia, telah terbukti hoaks. Selain itu pengungsi Rohingya sesungguhnya ingin kembali ke Myanmar, namun dijamin kebebasan dan keselamatannya.