Sebuah postingan Twitter menyebut bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, menghancurkan Forum Ekonomi Dunia (WEF). Postingan tersebut juga menyertakan tangkapan layar artikel yang mengklaim bahwa Putin menyatakan Founder WEF sebagai Globalist Terrorist dan menjadi target militer yang sah (Legitimate Military Target).

Setelah ditelusuri tidak ditemukan sumber berita valid yang membenarkan klaim tersebut. Dilansir dari Reuters dan AFP, Putin tidak pernah menyebut bahwa Klaus Schwab sebagai Founder WEF adalah seorang Globalist Terrorist. Selain itu, Putin juga tidak pernah menyatakan bahwa Schwab menjadi ‘Legitimate Military Target’ atau target militer yang sah untuk diserang oleh pasukan yang berperang menurut hukum perang selama konflik bersenjata.

Dengan demikian, Putin menyebut Founder WEF sebagai Globalist Terrorist yang menjadi target militer yang sah adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak pernah menyatakan demikian. Berbagai sumber menyatakan bahwa klaim Putin menyatakan Founder WEF sebagai Globalist Terrorist dan telah menjadi target militer yang sah adalah tidak benar.

Postingan di Facebook membagikan informasi dan video dengan klaim bahwa hakim kasus Kopi Sianida, Binsar Gultom, ditetapkan sebagai tersangka. Disebutkan juga bahwa Kapolri terlibat dalam penetapan tersebut.

Setelah ditelusuri tidak ditemukan sumber berita valid yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran Kompas.com menemukan bahwa narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari AyoJakarta.com yang berjudul “Rismon Sianipar Beri Pesan kepada Kapolri soal Kasus Jessica Wongso: Pak, Jangan Tutup Mata!”.

Foto Binsar Gultom yang menggunakan baju tahanan pada thumbnail merupakan hasil suntingan, foto tersebut identik dengan artikel berita mengenai penangkapan Djoko Tjandra yang terpublikasi pada BeritaSatu.com pada 5 Agustus 2020.

Dengan demikian, hakim Binsar Gultom akhirnya ditetapkan tersangka adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Tidak ditemukan sumber valid yang memberitakan kabar tersebut. Isi video tidak ditemukan informasi yang membuktikan bahwa hakim kasus Kopi Sianida ditetapkan sebagai tersangka, narator hanya membacakan artikel yang tidak berkaitan dengan judul dan thumbnail video.

Sebuah video di Twitter menunjukkan beberapa orang dilempar dari gedung yang diklaim merupakan cara Hamas untuk mengeksekusi warga yang diduga bekerja sama dengan Israel.

Setelah ditelusuri video tersebut merupakan video eksekusi yang dilakukan oleh ISIS kepada koruptor di Fallujah, Irak pada 2015. Tidak ada kaitannya dengan Hamas ataupun Israel.

Dengan demikian, video Hamas eksekusi warga yang bekerja sama dengan Israel adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video tersebut merupakan hukuman yang dilakukan oleh ISIS pada 2015 atas tuduhan korupsi di Fallujah, Irak.

Beredar foto yang menunjukkan 3 KTP dan 3 NPWP dengan orang yang sama yang diklaim merupakan kerja sama antara Disdukcapil, KPU, dan China Taipan untuk memenangkan salah satu Capres pada Pilpres 2024.

Pemeriksa fakta Mafindo pada laman turnbackhoax.id sejak 2017 sudah membantah klaim bahwa foto tersebut berhubungan dengan politik untuk memenangkan salah satu calon pada suatu pemilihan umum.

Foto yang sudah berulang kali dijadikan bahan hoax pemilu tersebut diduga berasal dari Kamboja dan akan digunakan untuk kejahatan finansial seperti penipuan atau pencucian uang, seperti yang dijelaskan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi melalui BBC.com pada Februari 2017.

Dengan demikian, temuan 3 KTP dan 3 NPWP dengan satu orang yang sama adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Klaim yang dikaitkan dengan foto tersebut adalah hoaks lama yang beredar kembali dan sudah dibantah beberapa keasliannya. 3 KTP dan 3 NPWP dengan orang yang sama dalam foto tersebut dikirim dari Kamboja yang akan digunakan untuk kejahatan finansial. Tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024 mendatang.