Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Anies: Ada 3 Unsur Penyebab Korupsi yaitu Kebutuhan, Keserakahan dan Sistem" yang tayang di Merdeka.com 8 April 2021.

Dalam artikel tersebut Anies Baswedan memang berbicara tentang korupsi namun dengan konteks maraknya korupsi yang terjadi saat pandemi. Berikut isi artikel selengkapnya:

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti isu korupsi yang belakangan tetap marak terjadi saat pandemi. Anies menyebut koruptor memiliki tingkat kreativitas yang luar biasa. Koruptor, kata Anies, mampu membuat suatu terobosan dalam melakukan praktik korupsi.

"Ada setidaknya tiga unsur penyebab munculnya korupsi, yaitu korupsi karena kebutuhan, keserakahan dan sistem. Korupsi karena kebutuhan diselesaikan dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak," kata Anies.

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertema 'Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah' yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta, Kamis (8/4). Anies sebagai pembicara hadir secara virtual dihadapan puluhan mahasiswa yang mengikuti seminar.

Anies mencontohkan apabila kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat seseorang bekerja, maka tanggung jawab kebutuhan di rumah harus diselesaikan dengan mencari peluang lain guna menutupnya. Anies mengatakan bila kewenangan yang dimiliki seseorang dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, maka menjadi masalah.

"Misalnya kebutuhan hidupnya Rp10 juta selama satu bulan. Sedangkan pendapatannya Rp7 juta sebulan. Maka selisih Rp3 juta ini bisa diambil lewat kewenangan yang dimiliki," ungkap Anies.

"Solusinya adalah meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhannya tertutup. Alhamdulillah di Jakarta solusinya adalah dengan pendapatan ASN dibuat setara dengan pendapatan bagi kegiatan-kegiatan lain yang ada di Jakarta. Intinya dibuat cukup, jangan sampai kurang," imbuh Anies.

Sementara faktor korupsi yang kedua disebut Anies adalah keserakahan. Anies menilai keserakahan tak punya batas dan ujung.

"Serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu," tegas Anies.

Sedangkan faktor ketiga adalah sistem. Anies menjabarkan jika sistem ini bukan karena kebutuhan dan keserakahan. Sistem yang buruk dinilai bisa menjadi faktor terjadinya korupsi.

"Karena proses yang dikerjakannya, kondisi yang dihadapinya bisa membuat dirinya dinilai bahkan terjebak di dalam praktik korupsi," tutur Anies.

Untuk membentengi dari korupsi yang tercipta karena sistem, sambung Anies, di Jakarta telah dilakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan dengan melakukan smart planning, smart budgeting, smart procurement.

"Jadi mulai perencanaan sudah didigitalisasi. Saat penganggaran diteruskan sistem digital. Pengadaan juga begitu. Digitalisasi semua level biar bisa nengendalikan praktik di lapangan," papar Anies.

Anies mengungkap di Jakarta, dirinya berusaha menetapkan lima kesepakatan yang diamini bersama untuk pengelolaan pemerintahan yakni integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif dan berkeadilan. Anies menuturkan kesepakatan tersebut terus dikomunikasikan dalam setiap gerak pemerintahan sehingga menjadi bentuk kebudayaan yang mengakar.

"Memang tidak sehari dua hari jadi ini ya. Karena kebiasaan itu harus berlangsung terus-menerus untuk menjadi budaya. Budaya itu tidak bisa muncul dalam sehari," urai Anies.

Anies mengaku menemui beberapa kondisi karena koruptor dinilai memiliki kreativitas luar biasa dalam melakukan aksi, terutama untuk penyebab karena keserakahan dan sistem. DKI Jakarta, ucap Anies kini tengah melakukan smart planning dalam melakukan berbagai pengadaan baik barang atau jasa untuk mencegah praktik korupsi.

"Kami juga punya pengawas yang disebut KPK ibukota. Ini juga memiliki fungsi pencegahan agar korupsi tidak terjadi di Jakarta," tuturnya.

Dia menambahkan jika sebagai pemimpin kerap kali menemui situasi yang dilematis, hal ini kadang membuat para pemimpin terjebak dalam kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.

"Kadang ada dilema yang dialami pemimpin. Yakni kadang harus mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat namun cara prosedurnya kurang benar. Di sisi lain kadang prosedurnya benar hanya kurang baik untuk masyarakat. Di sini pemimpin harus ambil langkah. Kadang kita harus mengambil keputusan dalam dua situasi itu," kata Anies.

Sedangkan menurut Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Totok Dwi Diantoro, situasi yang terjadi saat ini memang memperlihatkan situasi di mana pemerintah kerap kali menelurkan kebijakan berseberangan dengan aspirasi masyarakat. Totok menyebut pihaknya melihat adanya beberapa indikasi di antaranya pembangunan infrastruktur yang tak sesuai sasaran serta peraturan undang-undang yang dirasa tidak tepat.

"Penentuan prioritas pembangunan yang tak inline dengan aspirasi masyarakat. Misalnya pembangunan bandara mangkrak, yang justru menjadi kerugian. Misalnya juga perijinan yang njlimet, namun justru sayangnya direspon dengan terbitnya Omnibuslaw. UU Cipta Kerja misalnya digunakan untuk menyederhanakan perijinan tapi justru mempengaruhi lingkungan hidup," terang Totok.

Totok mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya kembali pada semangat integritas, jujur serta berupaya menghindari kemungkinan konflik kepentingan. Selain itu Totok menjabarkan jika pengawasan terhadap korupsi perlu selalu dilakukan.

"Di sini peran pengawasan menjadi sangat penting, karena korupsi muncul setelah ada kewenangan besar, diskresi yang tidak ada pengawasan," tutup Totok."

Selain itu ada juga artikel berjudul "Anies: Pemimpin Harus Punya Gagasan untuk Intoleransi terhadap Korupsi" yang tayang di Liputan6.com 9 April 2021. Dalam artikel tersebut juga terdapat penjelasan Anies Baswedan terkait korupsi.

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seorang pemimpin seharusnya memiliki rangkaian jenjang berupa gagasan, narasi, dan aksi. Dengan tiga jenjang tersebut, justru memudahkan Pemprov mengendalikan perilaku korupsi.

"Ini juga yang kita lakukan ketika menghadapi praktik korupsi jadi satu sisi kita siapkan sistem yang baik, satu sisi kita siapkan pencegahan yang baik, tapi kita juga akan selalu menghadapi situasi di mana kreativitas itu muncul," kata Anies saat menyampaikan sambutan dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Anies menjelaskan alasan seorang pemimpin perlu memiliki tiga gagasan sebagai formulasi apik untuk menekan perilaku rasuah. Melalui gagasan, seorang pemimpin akan membentuk satu sistem tepat mengendalikan angka korupsi.

Dengan sistem yang dibangun, kata Anies, perlu ada narasi sebagai penguat bahwa pemerintahan tersebut tidak mentolerir kasus korupsi. Sebab, menurutnya, pemerintah telah membuat sistem sebagai standar ada tidaknya perilaku korupsi oleh para abdi negara.

"Bila ada kejadian (korupsi) misalnya, maka langkah yang dilakukan Pemprov sederhana. Yang bersangkutan diberhentikan, diganti, proses hukum dijalankan, dan tidak ada toleransi sedikitpun kepada siapapun yang terlibat dalam praktek ini, khususnya di Jakarta," jelasnya.

Anies menyebutkan sistem yang dibentuk Pemprov DKI melihat penyebab terjadinya kasus korupsi. Pertama, karena kebutuhan. Kedua, keserakahan. Ketiga karena sistem.

Dari ketiga masalah itu, kata Anies, pihaknya telah membentuk solusi menyesuaikan potensi penyebab korupsi, agar ketika seorang pejabat publik melampaui standar dari sistem tersebut secara tegas dapat segera diberhentikan.

"Kalau taat pada sistem harusnya aman," ujarnya."

Ada juga artikel berjudul "Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan : Waspada, Koruptor Punya Tingkat Kreativitas Luar Biasa" yang tayang 8 April 2021. Anies menjelaskan koruptor yang kreatif harus diwaspadai.

Berikut isi artikelnya:

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir secara daring dalam Serial Diskusi Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta di Grand Tjokro Gejayan, Kamis (8/4/2021).

Di hadapan puluhan mahasiswadari perwakilan berbagai organisasi kampus di DIY serta sejumlah pembicara seperti Guru Besar FH UNS Prof Pujiyono Su

Postingan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kutipan terkait korupsi sebagai sebuah kreativitas adalah tidak benar. Faktanya kutipan tersebut telah dipotong dan dipelintir. Anies Baswedan sendiri justru menyebut kreativitas koruptor harus diwaspadai.

Telah beredar sebuah narasi dalam Facebook oleh akun Kulvityh yang memuat sebuah foto seorang anak perempuan yang tertidur di atas gambar yang diklaim merupakan sosok ibunya yang sudah meninggal. Dalam unggahan tersebut juga mengatakan bahwa anak tersebutlah yang menggambar sosok yang diklaim merupakan ibunya. Narasi serupa juga pernah diunggah pada Desember 2020 lalu, yang mengatakan bahwa foto tersebut merupakan anak korban perang Irak yang kehilangan keluarganya.

Setelah melakukan penelusuran, narasi tersebut tidak benar. Melansir dari laman Tempo, gambar tersebut merupakan karya milik Bahareh Bisheh yang diunggah melalui Flickr pada 2012. Melalui unggahannya pada Flickr, Bisheh mengatakan bahwa anak yang berada dalam foto tersebut merupakan sepupunya yang tertidur di trotoar halaman rumahnya. Bisheh juga menjelaskan tidak ada kisah tragis di balik pengambilan foto tersebut. Ia hanya menggunakan foto tersebut untuk dijadikan sebuah karya. Hasil periksa fakta terhadap foto yang sama juga pernah diunggah melalui laman turnbackhoax.id dengan judul [SALAH] Foto Gadis Kecil yang Kehilangan Keluarganya Akibat Perang di Irak Tertidur di atas Lukisan Sosok Ibunya yang Telah Meninggal.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook Kulvityh tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori false content atau konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro)

Narasi serupa juga pernah muncul pada Desember 2020 lalu, yang mengatakan bahwa anak perempuan yang ada di dalam foto merupakan anak piatu korban perang Irak. Melansir dari laman Tempo, foto tersebut merupakan karya milik Bahareh Bisheh yang mengambil gambar sepupunya ketika tertidur di trotoar yang tidak memiliki kisah tragis di belakangnya.

Beredar sebuah pesan berantai mengatasnamakan Team Giveaway Baim Wong membagikan hadiah uang sebesar Rp100 juta. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, penerima pesan diarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp yang tertera dalam pesan.

Berdasarkan hasil penelusuran, program giveaway Baim Wong bagi-bagi hadiah tersebut adalah palsu. Faktanya, Istri Baim Wong, Paula Parhoeven, melalui kanal Youtube resminya sempat mengklarifikasi bahwa program bagi-bagi hadiah yang diadakan Baim Wong hanya akan dilakukan melalui siaran langsung (live) di akun Youtube dan Instagram resmi mereka untuk menghindari penipuan.

Selain itu, melansir dari Tribunnews, program bagi-bagi hadiah Baim Wong dan Paula juga di adakan di Trans 7 dalam acara Indonesia Giveaway dan mekanisme mendapatkan hadiah disiarkan secara langsung saat itu juga tidak melalui pemberitaan seperti SMS.

Kasus penipuan Giveaway Baim Wong juga sudah mendapatkan atensi dari pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Utara, melalui detik news menjelaskan bahwa pelaku melancarkan penipuannya dengan modus giveaway melalui Facebook. Lebih lanjut, para korban akan diminta menghubungi pihak Baim Wong melalui WhatsApp dan selanjutnya diminta untuk mentransfer uang sebagai syarat. Modus serupa juga dilakukan dalam pesan berantai tersebut.

Unggahan terkait bagi-bagi hadiah dari Baim Wong juga pernah dibahas dalam artikel Turn Back Hoax yang berjudul “[SALAH] Baim Wong Adakan Bagi-Bagi Hadiah Sebsar Rp50.000.000” pada tanggal 16 Januari 2021.

Dengan demikian, klaim bahwa Team Giveaway Baim Wong bagi-bagi hadiah adalah hoaks dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Informasi palsu. Faktanya, Baim Wong hanya mengadakan program Giveaway melalui akun Youtube, Instagram, dan acara televisi resmi secara langsung (live).

Beredar sebuah video berdurasi 10.04 menit yang diunggah di Youtube pada tanggal 15/04/2021 oleh akun Suara Istana. Video tersebut memuat judul “Berita Terkini ~ Niat Busuk Prabowo Terbongkar, Karir Politik Prabowo Diujung Tanduk”.

Di halaman sampul video terdapat kutipan sebagai berikut “Akhirnya Terjadi!!! Ditendang dari Istana Karir Prabowo Berakhir Tragis di Tangan Jokowi”.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Jokowi singkirkan Prabowo dari Istana adalah salah. Faktanya, hingga saat ini belum ada informasi resmi dan valid terkait klaim tersebut.

Dalam video tersebut juga tidak ada informasi atau narasi yang menyatakan bahwa Prabowo disingkirkan dari Istana. Video hanya berisi pernyataan terkait polemik pembentukan Detasemen Kawal Khusus oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dilansir dari Republika, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memang membentuk satuan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) yang bertugas untuk mengawal dirinya dan melakukan pengamanan internal.

Kehadiran Detasemen Kawal Khusus ini mendapatkan respons positif dan negatif dari jajaran pemerintahan. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Azhar, mengatakan Denwalsus bertugas untuk melakukan pengaman, pengawalan, serta sebagai penyambut tamu VVIP, seperti menteri pertahanan atau pejabat militer negara lain yang berkunjung ke Indonesia.

Di sisi lain, menanggapi hal tersebut, melalui detik.news, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, memandang bahwa pembentukan Denwalsus bukan permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan.

Saifullah Tamilha, Anggota Komisi I DPR, melalui Inews.id juga menambahkan bahwa pengawalan terhadap Menhan telah disiapkan oleh Mabes TNI dan pengawalan dilakukan secara berlapis oleh Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Meski menimbulkan polemik, sampai saat ini belum ada informasi yang mengatakan bahwa Jokowi menyingkirkan Prabowo dari Pemerintahan.

Dengan demikian, mengacu kepada seluruh referensi, headline dalam video tersebut berbeda dengan isi berita. Maka dari itu, klaim Jokowi singkirkan Prabowo dari Istana adalah hoaks dengan kategori koneksi yang salah.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah. Faktanya, video tersebut hanya berisi pernyataan terkait polemik pembentukan Detasemen Kawal Khusus oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.