Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas membantah narasi soal pemboikotan produk Aqua.

Menurut dia, MUI tidak pernah menyebutkan produk atau perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan Israel.

"MUI hanya menyampaikan sikap dan pandangannya untuk memboikot produk-produk yang dibuat oleh Israel dan atau oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dan mendukung Israel," ujar Anwar, kepada Kompas.com, Sabtu (6/4/2024).

Ia menjelaskan, MUI tidak pernah membuat daftar produk yang dianggap pro-Israel. Kendati begitu, ia menyebutkan, mendukung perbuatan zalim seperti yang dilakukan Israel adalah haram.

"Oleh karena itu membeli produk dari orang dan atau perusahaan yang melakukan dan atau mendukung praktik kezaliman maka hukumnya adalah haram," kata Anwar.

Hal senada disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis. Ia menegaskan, MUI tak pernah menyebut merek maupun perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

"MUI tak pernah menyebut apalagi nge-list produk," ujar dia. 

Adapun MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

Dalam fatwanya, MUI mengimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi Israel, mendukung penjajahan, dan zionisme.

Terkait seruan boikot produk Aqua, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone tak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel.

Sebagai entitas swasta, kata Arif, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik di mana pun.

"Misi Danone adalah meningkatkan kesehatan melalui makanan dan minuman. Danone merupakan entitas bisnis yang tidak memiliki keterkaitan atau melibatkan diri dalam pandangan politik ataupun hal-hal di luar wilayah bisnis," kata Arif, seperti diberitakan Kompas.com, pada Senin (12/11/2023).

Kesimpulan

Narasi bahwa MUI menyerukan boikot produk air mineral Aqua adalah tidak benar.

MUI tidak pernah menyebutkan produk atau perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Selain itu, MUI tidak membuat daftar produk yang dianggap pro-Israel.

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.

Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.

Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.

Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, AKBP Kuswara menegaskan, informasi soal polisi melepaskan anggota KKB yang ditangkap TNI adalah hoaks.

Kuswara mengatakan, narasi tersebut disebarkan oleh pihak yang ingin menjatuhkan institusi Polri dan memecah belah sinergitas dengan TNI, terutama di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Ia memastikan, kerja Polri dan TNI di Puncak Jaya berjalan sinergis.

"Sinergitas antara TNI-Polri di wilayah hukum Puncak Jaya sudah sangatlah harmonis dan sangat baik di mana hampir setiap hari kami melaksanakan aktivitas bersama, seperti melakukan patroli gabungan ataupun olahraga bersama. Itu membuktikan bahwa sampai saat ini kami baik-baik saja," ujar dia, pada Minggu (7/4/2024), dikutip dari Tribunnews.

Tangkapan layar video yang beredar bersumber dari kanal YouTube Info Lurr, tetapi berdasarkan pantauan pada Senin (8/4/2024) video tersebut telah dihapus.

Narasi soal polisi melepaskan anggota KKB yang ditangkap TNI merupakan hoaks.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara memastikan, sinergi TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Puncak Jaya berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut pernah beredar pada 2023.

Pada 4 Februari 2023, melalui akun Instagramnya, Divisi Humas Polri memastikan itu adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Cartenz, Papua.

Divisi Humas Polri menyatakan, video yang bersumber dari akun TikTok @99bima_satria itu sengaja dibuat dengan tujuan menyebarkan keresahan di masyarakat.

"Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Cartenz, Papua," dikutip dari akun @divisihumaspolri, Senin (8/4/2024).

Diberitakan Kompas.com, Corporate Communication Strategic PT Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menuturkan, penerbangan tersebut bukan membawa penumpang yang berisi tentara China.

Ia menjelaskan, penerbangan yang dilayani oleh Lion Air tersebut merupakan rute domestik, namun ia tidak menyebutkan bandara keberangkatan dan tujuan. 

"Penerbangan dimaksud adalah rute domestik yang terjadi pada 28 dan 31 Desember 2022," ujar Danang.

Narasi soal tentara China mendarat di Manado adalah tidak benar atau hoaks. Video itu telah beredar pada 2023.

Divisi Humas Polri menjelaskan video tersebut memperlihatkan pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Cartenz, Papua.