Beredar akun WhatsApp Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Akun dengan nomor +62856 6896 9658 menggunakan nama dan foto profil Rohidin Mersyah dan menawarkan barang lelang dengan harga murah.

Setelah ditelusuri akun WhatsApp tersebut bukan milik Dubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. epala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu H. Moh. Redhwan Arif telah memastikannya, “Alhamdulillah, ada warga kita cepat memberitahu pagi ini sekitar pukul 9 pagi, muncul pesan dari akun Whatsapp yang seolah-olah Gubernur Rohidin, dan sudah kita pastikan nomor telepon yang digunakan bukan milik Bapak Gubernur Rohidin Mersyah yang Asli,” jelas Redhwan Arif, dilansir dari progress.id.

Berdasar pada seluruh referensi, akun WhatsApp Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dengan nomor +62856 6896 9658 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu H. Moh. Redhwan Arif memastikan akun WhatsApp yang beredar bukan milik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Beredar flyer lowongan kerja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige, untuk posisi admin data, staff kantoran, dan telemarketing. Dalam flyer tersebut dituliskan persayaratan juga benefit yang didapat sebagai karyawan. Tercantum pula nomor telepon atas nama Karina dan lokasi KPP Pratama Balige.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, lowongan kerja tersebut adalah palsu. KPP Pratama Balige melalui akun media sosial resminya @pajakbalige menjelaskan bahwa DJP tidak membuka lowongan pekerjaan di lingkungan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah DJP, maupun Kantor Pusat DJP. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP dilaksanakan langsung oleh Kementrian Keuangan.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap upaya penipuan mengatasnmakan DJP maupun unit vertikal. Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa lowongan kerja di KPP Pratama Balige adalah palsu dan termasuk kategori Konten Tiruan.

KPP Pratama Balige mengklarifikasi bahwa lowongan kerja yang beredar adalah hoaks. Segala bentuk rekrutmen pegawai DJP langsung dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumbnail dan video yang diunggah merupakan hasil editan disertai dengan narasi yang menyesatkan. Video merupakan hasil editan dari beberapa kumpulan video yang tidak ada kaitannya dengan gudang emas yang ditemukan ataupun DPR yang berkhianat.

Video pertama yang dicuplik adalah video pernyataan Dito Ariotedjo usai dilantik Presiden menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada tanggal 3 April 2023. Video pernyataan lengkap tersebut diunggah oleh akun Youtube KOMPASTV.

Video kedua yang diunggah adalah video yang diunggah oleh akun Youtube KOMPASTV pada tanggal 20 Maret 2023 dengan judul: “Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu”.

Video Ketiga yang dicuplik adalah video pidato lengkap Presiden Jokowi di KTT G20 di depan para pemimpin dunia pada tanggal 15 November 2022 yang diunggah oleh akun Youtube KOMPASTV.

Konten yang dimanipulasi. Video merupakan kumpulan cuplikan video pernyataan Dito Ariotedjo usai dilantik jadi Menpora, penjelasan lengkap Mahfud MD soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu, serta video pembukaan KTT G20 di Bali yang diedit dengan disertai narasi yang menyesatkan.

Hasil penelusuran menunjukan bahwa video sebenarnya merupakan video cuplikan sidang ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi. Dalam video asli, tidak ditemukan bukti kebohongan Jokowi.

Dilansir dari KOMPAS.com, Polri pada tanggal 13 Oktober 2022 menetapkan Bambang Tri Mulyono yang menggugat ijazah Presiden Joko Widodo dan Sugik Nur Raharja sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di Youtube Gus Nur 13 Official.

Konten yang dimanipulasi. Video identik dengan video sidang kasus ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi.