Untuk verifikasi klaim ini, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber asli di video dengan menggunakan Google Advanced Video Search, serta berita dari media kredibel dan penjelasan resmi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dilansir Tempo, dalam pernyataan resmi Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu JURDIL Selasa 13 Juni 2023, 52 juta data yang dianggap janggal itu berada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024  yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kejanggalan itu berupa pemilih yang berusia di bawah 12 tahun (anak-anak) dan di atas 100 tahun. 
Dilansir Detik.com, Dendi mengatakan data tersebut didapatkan dari DPS yang dikeluarkan oleh KPU ke partai politik. Data tersebut merupakan softcopy dari seluruh DPS dengan format CSV (Comma Separated Value). Ia juga mengatakan telah berkirim surat dengan KPU RI untuk mengkonfirmasi tentang keanehan data-data DPS tersebut.
Dilansir laman KPU, pada April 2023, KPU menetapkan DPS pada Pemilu 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. 
Menanggapi temuan tersebut, dilansir Detik.com, pada kamis 15 Juni 2023, Ketua KPU Ketua KPU Hasyim As'ari pun mempertanyakan asal data tersebut. “Terkait temuan menyebutkan ada 52 juta data pemilih dalam DPS tidak wajar tersebut, pertanyaan pertama kami begini, dari mana teman-teman LSM ini mendapatkan akses DPS tersebut," kata Hasyim.
Menurut Hasyim satu-satunya akses publik dalam penyerahan daftar pemilih hanya ada pada KPU ke partai politik. Namun, KPU membuka ruang bagi publik untuk menganalisis temuan tersebut.
Terkait temuan DPS aneh dan penetapan DPT oleh KPU, dilansir Rmol.id, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan DPT yang ditetapkan KPU  diharapkan tidak memuat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. 
JPPR menilai DPT yang telah ditetapkan tidak hanya memuat masalah data pemilih meninggal dunia, tetapi juga ruang partisipasi publik tidak maksimal. DPT yang bermasalah tersebut masih dapat diperbaiki dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTP).
Dilansir laman KPU, pada 2 Juli 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan hingga artikel ini dipublikasikan, temuan penyusupan 52 juta data pemilih Pemilu 2024 adalahBelum Ada Bukti. 
Memang ada laporan dari Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu JURDIL pada Juni 2023 tentang 52 juta pemilih yang tidak sesuai persyaratan. Namun, perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai benar tidaknya 52 juta pemilih itu tidak sesuai syarat, atau sengaja diselundupkan.
Dalam rapat pleno yang dihadiri semua perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.  

Sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan nama pengguna “Parameter Major” mengunggah video dengan narasi PAN putar balik dukung Ganjar dipilpres 2024.

Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim dalam narasi. Video tersebut hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda yang digabung menjadi satu.

Thumbnail video yang memperlihatkan sosok Zulkifli Hasan dan beberapa kader PAN tersebut identik dengan artikel milik Tribunnews.com dengan judul artikel “Zulkifli Hasan Pertimbangkan Turun Gunung Jadi Calon Legislatif Untuk Bantu Suara PAN di Jawa Tengah”.

Salah satu klip pada video tersebut identik dengan video di kanal youtube milik KOMPASTV dengan judul video “Sekjen PAN Angkat Bicara Terkait Kadernya yang Dukung Ganjar Maju Capres 2024”.

Berdasarkan penjelasan di atas narasi tentang PAN putar balik dukung Ganjar dipilpres 2024 adalah slah dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Informasi menyesatkan. Judul dan isi video tidak sesuai dan narator dalam video tersebut tidak berkaitan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa PAN putar balik dukung Ganjar dipilpres 2024.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar pada thumbnail video yang memperlihatkan polisi melakukan gelar perkara dan seorang perempuan memakai baju tahanan.
Hasilnya, gambar tersebut mirip dengan foto di laman Nusabali.com ini.
Dalam keterangan foto disebutkan, Kepolisian Sektor (Polsek) Denpasar, Bali, membekuk dokter bedah gadungan bernama Ni Made Kunti pada 2018.
Sehingga, dapat dipastikan perempuan dalam foto bukan dokter yang menangani jenazah Mirna. 
Setelah video disimak sampai tuntas, tidak terdapat informasi soal dokter yang menangani jenazah Mirna ditetapkan menjadi tersangka.
Narator video membacakan artikel di laman Ayo Jakarta ini, Selasa (26/12/2023), berjudul "Perjuangkan Keadilan Jessica Wongso, Otto Hasibuan Bakal Laporkan Dokter yang Tangani Jenazah Mirna ke MKDKI".
Artikel tersebut membahas rencana pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, melaporkan dokter yang menangani jenazah Mirna ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Menurut Otto, pelaporan tersebut dilakukan karena dokter dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan mengabaikan surat perintah otopsi. Sehingga, Jessica dirugikan dalam kasus tersebut. 
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa dokter yang menangani jenazah Mirna ditetapkan menjadi tersangka.

Narasi soal dokter yang menangani jenazah Mirna Salihin ditetapkan menjadi tersangka adalah tidak benar atau hoaks.
Gambar pada thumbnail video merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya menampilkan jajaran Polsek Denpasar, Bali, dan dokter bedah gadungan bernama Ni Made Kunti pada tahun 2018.
Selain itu, judul dan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas mengenai Otto Hasibuan yang akan melaporkan dokter yang menangani jenazah Mirna ke MKDKI.
Menurut Otto, dokter tersebut dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan mengabaikan surat perintah otopsi.