Politikus senior Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid membantah narasi yang beredar.

"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons," kata Nurdin pada Jumat (1/8/2025) dikutip dari pemberitaan Antara.

Sampai saat ini, Partai Golkar masih diketuai Bahlil dan konsolidasinya terus berjalan baik di pusat maupun di daerah.

"Suasana dan kondisi Partai Golkar yang solid membuat seluruh kader Partai Golkar di pusat dan daerah fokus mendukung dan melaksanakan berbagai program strategis pemerintahan Prabowo–Gibran," lanjutnya.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar juga membantah narasi mengenai munaslub.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, isu munaslub muncul sekitar pertengahan 2024, ketika Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto.

Airlangga dikabarkan melobi sejumlah pengurus DPD dan ormas Partai Golkar untuk dukungannya sebagai ketua umum periode berikutnya. Manuver dilakukan Airlangga sejak Juni 2024.

Meski enggan mengungkap nama, tetapi Anggota Dewan Pakar Partai Golkar saat itu, Ridwan Hisjam mengatakan, ada tiga kelompok yang mendorong dilangsungkannya munaslub.

Namun setelah itu, Airlangga menyatakan mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024.

Adapun Ketua Umum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit berpendapat, potensi kekuatan Partai Golkar bersatu dalam kepemimpinan Bahlil Lahadalia selaku ketua umum.

"Menurut kita semua di SOKSI, beliau adalah luar biasa mencoba menyatukan semua yang tadinya tercerai-berai," ucap Supit.

Narasi mengenai munaslub untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak benar.

Politikus senior Partai Golkar membantah narasi itu.

Wacana munaslub Partai Golkar muncul pada 2024, saat Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto. Namun isu itu meredam setelah Airlangga mundur dari posisi ketua umum.

Jika dicermati lebih teliti, gerakan bibir dan perkataan Thomas Pentury dalam video tidak sinkron. Hal itu mengindikasikan konten video tersebut merupakan hasil rekayasa.

Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Thomas Pentury identik dengan unggahan di kanal YouTube ini pada 21 Oktober 2021.

Dalam video aslinya, Thomas tidak menawarkan dana bantuan dari Pemerintah Australia kepada umat Kristen di Indonesia.

Namun, dia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.

Lalu, bagaimana suara Thomas Pentury itu dimanipulasi?

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Thomas Pentury dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 95,7 persen. 

Sebelumnya, di media sosial juga muncul konten manipulasi yang mengeklaim Dirjen Bimas Kristen Kemenag, Jeane Marie Tulung menginformasikan soal bantuan kesejahteraan umat dan pembangunan gereja.

Penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com bisa dilihat di sini. 

Video yang mengeklaim Thomas Pentury menawarkan bantuan dari pemerintah Australia untuk umat Kristen di Indonesia merupakan konten hasil manipulasi berbasis AI generatif.

Di video aslinya ia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.

Suara yang ada dalam unggahan dihasilkan AI generatif. Kemudian, suara yang sudah dimanipulasi itu ditempel pada video asli yang sudah tayang sejak 2021.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Geloranews.com. Namun kami tidak menemukan artikel seperti dalam postingan.
Penelusuran dilanjutkan dan ada artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan juga waktu artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai".
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan mantan Presiden Jokowi terkait kedatangannya pada reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1980.
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait bebasnya Tom Lembong maupun Hasto.

Postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi adalah tidak benar. Faktanya judul dalam postingan artikel itu merupakan hasil editan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan tersebut tidak benar. Tautan yang disertakan mengarah pada website palsu bukan milik Bank BNI.
Bahkan dalam website tersebut kita diminta memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor Telegram. Ini merupakan indikasi penipuan, pencurian data, atau menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Selain itu, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa Pihaknya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun kepada Nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.
Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas Nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.
Kupon undian rejeki Wondr BNI akan tergenerate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi wondr.
Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.
"Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan klaim hadiah, sudah pasti itu penipuan," ucap Corina.

Postingan tautan pendaftaran program undian rejeki Bank BNI adalah hoaks.