Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan YouTube menarasikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis 50 tahun penjara.
Sebelumnya, penyidik KPK pada hari Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Megawati MENJERIT! Hasto Divonis 50 Tahun! Prabowo Putuskan Semua Koruptor Dihukum Sampai 50 Tahun!”
Namun, benarkah Hasto divonis 50 tahun penjara?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2025-25109) Cek fakta, Hasto resmi divonis 50 tahun penjara
Sumber:Tanggal publish: 15/01/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam video tersebut host memberikan opininya berdasarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, yang mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor.
Dalam pidatonya, Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kejaksaan, yang pada acara diwakili langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengajukan banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya diyakini terlalu ringan.
Presiden menekankan para terdakwa korupsi seharusnya menerima vonis berat. "Vonisnya ya 50 tahun, begitu kira-kira," kata Presiden kepada Jaksa Agung, dilansir dari ANTARA.
Dalam unggahan tersebut juga menyertakan video MerdekaDotCom yang berjudul “Sindiran Pedas Prabowo Vonis Ringan Harvey Moeis: Ngerampok Ratusan Triliun Vonis Ya, 50 Tahun”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) bakal menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal praperadilannya, sekaligus berharap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam proses hukumnya.
Hasto mengingatkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang hukum acara pidana.
Terkait dengan apakah pimpinan KPK akan tetap melanjutkan proses hukumnya atau menunggu proses praperadilan selesai, Hasto sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada KPK.
Hingga saat ini, belum ada putusan vonis Hasto Kristiyanto terkait perkara kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Dengan demikian, klaim Hasto divonis 50 tahun penjara merupakan interpretasi host dari pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan para terdakwa korupsi seharusnya menerima vonis berat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dalam pidatonya, Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kejaksaan, yang pada acara diwakili langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengajukan banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya diyakini terlalu ringan.
Presiden menekankan para terdakwa korupsi seharusnya menerima vonis berat. "Vonisnya ya 50 tahun, begitu kira-kira," kata Presiden kepada Jaksa Agung, dilansir dari ANTARA.
Dalam unggahan tersebut juga menyertakan video MerdekaDotCom yang berjudul “Sindiran Pedas Prabowo Vonis Ringan Harvey Moeis: Ngerampok Ratusan Triliun Vonis Ya, 50 Tahun”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) bakal menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal praperadilannya, sekaligus berharap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam proses hukumnya.
Hasto mengingatkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang hukum acara pidana.
Terkait dengan apakah pimpinan KPK akan tetap melanjutkan proses hukumnya atau menunggu proses praperadilan selesai, Hasto sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada KPK.
Hingga saat ini, belum ada putusan vonis Hasto Kristiyanto terkait perkara kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Dengan demikian, klaim Hasto divonis 50 tahun penjara merupakan interpretasi host dari pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan para terdakwa korupsi seharusnya menerima vonis berat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
(GFD-2025-25108) [HOAKS] Daftar Tarif Tilang Terbaru untuk Tahun 2025
Sumber:Tanggal publish: 15/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan dengan narasi yang diklaim berisi daftar tarif denda tilang terbaru untuk periode tahun 2025.
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan soal daftar tarif denda tilang terbaru salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan rapat dengar pendapat Korlantas Polri dengan Komisi III DPR RI. Unggahan itu diberi keterangan:
*INFORMASI LALU LINTAS*Instruksi Kapolri
*BIAYA tilang terbaru di Indonesia ???? Kapolri baru mantap1. Tidak ada STNKRp. 50,000
2. Tidak bawa SIMRp. 25,000
3. Tidak pakai HelmRp. 25,000
4. Penumpang tidak pakai HelmRp. 10,000
5. Tidak pakai sabukRp. 20,000
6. Melanggar lampu lalin- Mobil Rp. 20,000- Motor Rp. 10.000
7. Tidak pasang isyarat mogokRp. 50,000
8. Pintu terbuka saat jalanRp. 20,000
9. Perlengkapan mobilRp. 20,000
10. Melanggar TNBKRp. 50,000
11. Menggunakan HP/SMSRp. 70,000
12. Tidak miliki spion, klakson- Motor Rp. 50,000- Mobil Rp. 50,000
13. Melanggar rambu lalinRp. 50,000.
Dicopy dari Mabes Polri
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook unggahan yang diklaim sebagai daftar tarif denda tilang terbaru pada tahun 2025
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan soal daftar tarif denda tilang terbaru salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan rapat dengar pendapat Korlantas Polri dengan Komisi III DPR RI. Unggahan itu diberi keterangan:
*INFORMASI LALU LINTAS*Instruksi Kapolri
*BIAYA tilang terbaru di Indonesia ???? Kapolri baru mantap1. Tidak ada STNKRp. 50,000
2. Tidak bawa SIMRp. 25,000
3. Tidak pakai HelmRp. 25,000
4. Penumpang tidak pakai HelmRp. 10,000
5. Tidak pakai sabukRp. 20,000
6. Melanggar lampu lalin- Mobil Rp. 20,000- Motor Rp. 10.000
7. Tidak pasang isyarat mogokRp. 50,000
8. Pintu terbuka saat jalanRp. 20,000
9. Perlengkapan mobilRp. 20,000
10. Melanggar TNBKRp. 50,000
11. Menggunakan HP/SMSRp. 70,000
12. Tidak miliki spion, klakson- Motor Rp. 50,000- Mobil Rp. 50,000
13. Melanggar rambu lalinRp. 50,000.
Dicopy dari Mabes Polri
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook unggahan yang diklaim sebagai daftar tarif denda tilang terbaru pada tahun 2025
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video yang menampilkan rapat dengar pendapat Korlantas Polri dengan Komisi III DPR RI menggunakan Google Lens.
Hasilnya, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.
Setelah disimak sampai tuntas tidak ada pembahasan mengenai biaya tilang terbaru. Rapat tersebut juga telah dilakukan pada 5 Juli 2023.
Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa unggahan terkait pembaruan daftar tilang pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Divisi Humas Polri.
"Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi atau perintah seperti informasi tersebut," tulis Divisi Humas Polri di akun Instagramnya.
Adapun sampai saat ini tidak ada tarif baru terkait denda tilang pada tahun 2025. Biaya tilang masih diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Hasilnya, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.
Setelah disimak sampai tuntas tidak ada pembahasan mengenai biaya tilang terbaru. Rapat tersebut juga telah dilakukan pada 5 Juli 2023.
Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa unggahan terkait pembaruan daftar tilang pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Divisi Humas Polri.
"Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi atau perintah seperti informasi tersebut," tulis Divisi Humas Polri di akun Instagramnya.
Adapun sampai saat ini tidak ada tarif baru terkait denda tilang pada tahun 2025. Biaya tilang masih diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kesimpulan
Unggahan berisi daftar tarif denda tilang terbaru pada tahun 2025 tidak benar atau hoaks.
Dalam video yang beredar tidak ada pembahasan mengenai biaya tilang terbaru.
Unggahan soal pembaruan tarif denda tilang sebelumnya telah beredar sejak 2021 dan dibantah oleh Divisi Humas Polri.
Dalam video yang beredar tidak ada pembahasan mengenai biaya tilang terbaru.
Unggahan soal pembaruan tarif denda tilang sebelumnya telah beredar sejak 2021 dan dibantah oleh Divisi Humas Polri.
Rujukan
- https://www.facebook.com/watch/?v=584473764339042&rdid=AyGn9yTzbJIWtAB3
- https://www.facebook.com/reel/1290716362235572
- https://www.facebook.com/share/v/1GXnVogv5K/
- https://www.facebook.com/reel/1625225984778985
- https://www.youtube.com/watch?v=ULLYAyjvu8Q&t=11s&ab_channel=KOMPASTV
- https://www.instagram.com/p/CKq8us4pbFs/ file:///C:/Users/Luqman%20Sulistiyawan/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25107) [HOAKS] Bantuan Dana Rp 150 Juta untuk Pekerja Migran Mengatasnamakan BP2MI
Sumber:Tanggal publish: 15/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Beredar informasi adanya bantuan dana sebesar Rp 150 juta untuk pekerja migran Indonesia (PMI) mengatasnamakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut hoaks.
Informasi bantuan dana RP 150 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini, pada 11 Januari 2025.
Berikut narasi yang dibagikan:
Telah tersalurkan kembali bantuan senilai 3 Miliar Pada tahun. untuk para pekerja migran indonesia ayo buruan daftarkan diri anda untuk menjadi salah satu penerima bantuan yg di kelolah oleh BP2MI.
Narasi itu menyertakan edaran dengan kop Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan isi sebagai berikut:
Assalamualaikum Disampaikan kepada seluruh TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Timur Tengah dan di Taiwan, Hongkong, Malaysia. Bahwa pada tahun 2025 pemerintah secara resmi memberikan bantuan kepada tenaga kerja Indonesia sebesar Rp 150.000.000
Dana bantuan ini adalah program pemerintah Indonesia dalam peningkatan taraf hidup TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pahlawan devisa negara, Kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang belum menerima dana ini untuk segera mendaftarkan diri ke nomor yang sudah ditentukan.
Info layanan penerimah dana bantuan Langsung chat ke whatsapp
Screenshot Hoaks, bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut hoaks.
Informasi bantuan dana RP 150 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini, pada 11 Januari 2025.
Berikut narasi yang dibagikan:
Telah tersalurkan kembali bantuan senilai 3 Miliar Pada tahun. untuk para pekerja migran indonesia ayo buruan daftarkan diri anda untuk menjadi salah satu penerima bantuan yg di kelolah oleh BP2MI.
Narasi itu menyertakan edaran dengan kop Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan isi sebagai berikut:
Assalamualaikum Disampaikan kepada seluruh TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Timur Tengah dan di Taiwan, Hongkong, Malaysia. Bahwa pada tahun 2025 pemerintah secara resmi memberikan bantuan kepada tenaga kerja Indonesia sebesar Rp 150.000.000
Dana bantuan ini adalah program pemerintah Indonesia dalam peningkatan taraf hidup TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pahlawan devisa negara, Kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang belum menerima dana ini untuk segera mendaftarkan diri ke nomor yang sudah ditentukan.
Info layanan penerimah dana bantuan Langsung chat ke whatsapp
Screenshot Hoaks, bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun Facebook resmi BP2MI untuk memastikan kebenaran informasi bantuan dana tersebut.
Namun, BP2MI melalui unggahan Facebook, 3 Januari 2025, menyatakan bahwa informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Dapat kami pastikan hal tersebut merupakan hoaks atau penipuan dari oknum jahat yang tidak bertanggungjawab," jelas BP2MI.
"Kementerian P2MI tidak pernah memberikan iming-iming bantuan sebagaimana tertuang pada visual di atas," demikian penjelasan tersebut.
BP2MI meminta pekerja migran Indonesia untuk senantiasa berhati-hati terhadai penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.
Informasi resmi terkait pekerja migran Indonesia dapat diperoleh melalui kanal website dan akun media sosial resmi BP2MI yang memiliki tanda centang biru (terverifikasi).
Namun, BP2MI melalui unggahan Facebook, 3 Januari 2025, menyatakan bahwa informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Dapat kami pastikan hal tersebut merupakan hoaks atau penipuan dari oknum jahat yang tidak bertanggungjawab," jelas BP2MI.
"Kementerian P2MI tidak pernah memberikan iming-iming bantuan sebagaimana tertuang pada visual di atas," demikian penjelasan tersebut.
BP2MI meminta pekerja migran Indonesia untuk senantiasa berhati-hati terhadai penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.
Informasi resmi terkait pekerja migran Indonesia dapat diperoleh melalui kanal website dan akun media sosial resmi BP2MI yang memiliki tanda centang biru (terverifikasi).
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana RP 150 juta untuk pekerja migran mengatasnamakan BP2MI adalah hoaks.
BP2MI melalui unggahan Facebook, 3 Januari 2025, menyatakan bahwa informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.
BP2MI melalui unggahan Facebook, 3 Januari 2025, menyatakan bahwa informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.
Rujukan
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yfJEx2MKckpTRs3idu7p25J4ebjBabWjjibuxc9tH3JoCvvxG28mbgGKEBaMJswAl&id=61569608470449
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07ZYc8s1yvLwE6DiFHRqxX2DNfmYwbaCwcvwN5VeUQobmYWVNXwiKgNAuWdj4h8t6l&id=61571962919366
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08oQW2DdgngVUMHe9J7KGeTymZ2oDvHTz7JNpdJNhj2P4CDb2teyst68nh74bd173l&id=61570464239236
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031dCmnAuA4zYfrJhr5BPtZP6363NUKhk6odSxeu6SU8hHLWGbJ7dQzfq8QDwnXop6l&id=61568672645723
- https://www.facebook.com/kemenp2mi/
- https://www.facebook.com/kemenp2mi/posts/pfbid02qM8osFCLsDKcMUu4MEwoDRHs6aPnKRL4EXSV8KRR8jAs6uevY7YSFuyu83oZQ7Fkl
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25106) Keliru, Rangkaian Kebakaran di Amerika Serikat Bagian dari New World Order
Sumber:Tanggal publish: 15/01/2025
Berita
Sebuah video beredar di Instagram [ arsip ] yang disertai klaim bahwa serangkaian kebakaran di Amerika Serikat (AS) adalah bagian dari rencana pelaksanaan New World Order.
Video itu memperlihatkan barisan gedung yang terbakar dan sedang dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Dikatakan peristiwa itu terjadi di kawasan Bronx, New York AS. Dikatakan juga peristiwa itu, dan kebakaran dua minggu terakhir di Los Angeles (LA), telah ditampilkan dalam film kartun The Simpsons. Tak hanya telah diramalkan, film itu diklaim membuktikan bahwa serangkaian kebakaran di AS telah direncanakan dan bagian dari New World Order.
Namun, benarkah rangkaian kebakaran di Amerika Serikat bagian dari rencana New World Order?
Hasil Cek Fakta
Meskipun pemerintah setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran di Amerika Serikat, namun kebakaran di Amerika bukan bagian dari New World Order yang sering dikaitkan dengan depopulasi. Selama ini kebakaran sudah sering kali terjadi di Amerika. Beberapa faktor yang terjadi sebelumnya, kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia, utilitas, dan petir.
Dikutip dari The Conversation, kebakaran hutan di AS empat kali lebih besar dan tiga kali lebih sering terjadi dibandingkan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Kebakaran yang bergerak cepat sangat merusak, menyebabkan 78% bangunan hancur dan 61% biaya pemadaman antara tahun 2001 dan 2020. Sambaran petir merupakan penyebab umum kebakaran hutan di AS, tetapi sebagian besar kebakaran hutan yang mengancam masyarakat dimulai oleh aktivitas manusia.
Kabel listrik yang putus memicu kebakaran mematikan di Maui pada tahun 2023 yang menghancurkan kota Lahaina, Hawaii. Logam dari mobil atau mesin pemotong rumput yang terseret di tanah dapat memicu kebakaran. Kebakaran terbesar di California pada tahun 2024 dimulai ketika seorang pria mendorong mobil yang terbakar ke jurang dekat Chico. Kebakaran tersebut menghancurkan lebih dari 700 rumah dan bangunan.
AS bagian barat menjadi lebih rentan kebakaran karena kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim telah menggandakan jumlah lahan hutan yang terbakar sejak 1984. Masalah ini diperparah dengan peningkatan suhu malam hari yang cepat, yang kini meningkat lebih cepat daripada suhu siang hari. Terakhir, angin juga berkontribusi pada perluasan, peningkatan intensitas, dan perilaku kebakaran hutan yang tidak menentu. Hembusan angin mendorong panas dan bara api ke depan garis depan api dan dapat menyebabkannya meluas dengan cepat. Angin juga dapat menciptakan titik api di lokasi baru. Selain itu, angin meningkatkan pembakaran dengan memasok lebih banyak oksigen.
Kedua, pembangunan manusia di wilayah rawan kebakaran, terutama di wilayah perbatasan antara hutan dan perkotaan, seperti bangunan, kendaraan, dan infrastruktur sering kali mudah terbakar lebih cepat daripada vegetasi alami. Perubahan ini telah mengubah pola bahan bakar secara signifikan, menciptakan kondisi yang mendukung kebakaran hutan yang lebih parah dan lebih sulit dikendalikan.
Ketiga, musim semi yang basah pada tahun 2024 mendorong pertumbuhan vegetasi, yang kemudian mengering karena suhu musim panas yang terik, berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Siklus ini memicu beberapa kebakaran terbesar pada musim 2024 , beberapa di antaranya disebabkan oleh manusia.
Kekeringan itu berlanjut di California Selatan sepanjang musim gugur dan awal musim dingin, dengan curah hujan yang sangat sedikit. Kelembaban tanah di wilayah Los Angeles sekitar 2% dari tingkat historis pada waktu itu ketika kebakaran dimulai pada 7 Januari 2025.
The Simpsons tidak meramalkan kebakaran hutan di AS saat ini
Menurut akun @TheSPAVS yang memverifikasi teori konspirasi yang menghubungkan banyak peristiwa dengan serial The Simpsons, menjelaskan meski dalam sebuah episode yang memperlihatkan kebakaran hutan menyebar di Springfield, menyebar di daerah perkotaan, dan penduduk berjuang untuk memadamkannya, bukanlah sebuah prediksi.
Springfield tidak berlokasi pasti di Amerika Serikat, meskipun para penggemarnya telah berusaha keras untuk mengaitkannya. Oleh karena itu, acara tersebut tidak dapat benar-benar memprediksi kebakaran hutan kecuali lokasinya disebutkan secara eksplisit.
Kesimpulan
Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan serangkaian kebakaran di Amerika Serikat adalah bagian dari pelaksanaan teori konspirasi New World Order oleh PBB adalah klaimkeliru.
Teori konspirasi New World Order telah terbukti merupakan narasi bohong yang disebarkan menggunakan dokumen palsu. Sementara penyebab serangkaian kebakaran di AS awal 2025 masih dalam investigasi.
Rujukan
- https://www.instagram.com/reel/DErOEuJxWsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- https://mvau.lt/media/703b1001-9b22-4316-8f6f-c874501e3df7
- https://theconversation-com.translate.goog/la-fires-why-fast-wildfires-and-those-started-by-human-activities-are-more-destructive-and-harder-to-contain-247314?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp#:~:text=Lightning%20strikes%20are%20a%20common,the%20ground%20can%20spark%20fires.
- https://x.com/TheSPAVS /cdn-cgi/l/email-protection#e685838d80878d9287a692838b9689c88589c88f82
Halaman: 385/6024