Setelah melakukan penelusuran terhadap isi artikel yang discreenshot tersebut, klaim bahwa BPKH mengancam masyarakat agar tak meminta pengembalian dana dengan tidak membolehkannya untuk berhaji seumur hidupnya adalah keliru.

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah badan resmi pemerintah yang bertugas dan berwenang mengurus segala manajemen keuangan terkait ibadah haji di Indonesia. Dalam artikel aslinya di media rakyatku.com, diketahui bahwa pemerintah membolehkan masyarakat untuk menarik dananya. Namun dalam penarikan dana tersebut tentu akan terdapat konsekuensi.

” Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, Senin (7/6/2021).

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu. BPKH pun berfokus pada calon jemaah berusia 50 tahun ke atas yang dipastikan tidak dapat haji lagi seumur hidupnya jika menarik dana saat ini, apalagi yang difasilitasi dari pemerintah.

Melalui referensi dari salah satu artikel, waktu antrean untuk ibadah haji dapat mencapai waktu sekitar 18-20 tahun. Waktu tercepat hanya bisa sampai 11 tahun. Waktu tunggu ini jika ditambah dengan penghentian sementara jemaah haji Indonesia oleh Arab Saudi yaitu sampai 2022, maka lama antrean bisa mencapai 21-22 tahun. Untuk masyarakat yang masih berusia muda mungkin masih bisa mendapat kesempatan berhaji walaupun menarik dana saat ini. Namun untuk para lansia mungkin tidak dapat berhaji lagi seumur hidupnya jika harus mengulang antrean dari awal. Mengingat batas umur yang dibolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi hanya sampai 50 tahun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa BPKH mengancam masyarakat yang menarik dana hajinya dengan tidak membolehkan mereka untuk haji lagi seumur hidupnya adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Klaim tersebut salah. Faktanya BPKH membolehkan mayarakat menarik dana hajinya namun dengan mempertimbangkan konsekuensi untuk kembali pada antrean awal jika ingin berhaji di kemudian hari dengan estimasi waktu 11-20 tahun lagi.

Setelah ditelusuri, melansir dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) terdapat beberapa catatan gempa di wilayah California antara 1-2 Juni. Memang benar, pada Rabu, 2 Juni 2021, pukul 4.29 waktu setempat, telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 2,7 di kilometer 4 Anguana, California. Namun, tidak ada bukti gempa tersebut berkaitan dengan dinamit di tempat kloning manusia.

Dilansir dari Kompas.com, Tim Penelusuran Cek Fakta Kompas menemukan bahwa sebagian besar gempa bumi di California disebabkan oleh pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.

Lempeng Pasifik bergerak ke laut barat, menggores secara horizontal melewati Amerika Utara dengan kecepatan 50 milimeter per tahun. Sekitar dua pertiga pergerakan ini terjadi pada sesar San Andreas dan beberapa sesar pararel, yaitu sesar San Jacinto, Elsinore, dan Imperial.

Patahan tersebut menghasilkan sekitar setengah gempa bumi yang signifikan di California, serta banyak gempa bumi kecil. Sehingga, gempa di California yang dilaporkan tidak ada kaitannya dengan dinamit dan tempat kloning manusia.

Adapun isu terkait tempat kloningan manusia, Institut Riset Genome Manusia menyebut bahwa kloning manusia masih menjadi mitos.

Dengan demikian, klaim bahwa gempa magnitudo 2,7 di California berkaitan dengan kloningan manusia adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Bukan karena ledakan tempat kloningan manusia. Faktanya, gempa bermagnitudo 2,7 di California pada Rabu 2/6/2021 disebabkan oleh adanya pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Melalui Tempo.co, Menteri Agama, Yaqut Cholil, pembatalan keberangkatan jamaah haji 2021 untuk keselamatan jamaah haji karena Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Kemudian dalam keterangan konferensi pers Menteri Agama membantah pembatalan keberangkatan haji tahun ini karena Indonesia memiliki hutang dan memastikan Indonesia tidak memiliki tagihan yang belum dibayar terkait haji. “Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100 persen hoaks atau berita sampah semata. Tidak usah dipercaya,” ujar Yaqut Cholil dalam keterangan persnya.

Selain itu, Yaqut menjamin keamanan Dana Jamaah Haji 2021, ia menjelaskan dana dapat diminta kembali oleh jamaah, atau dana juga bisa tetap disimpan secara aman di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dengan demikian klaim haji 2021 dibatalkan karena pemerintah belum bayar tagihan dan dana jamaah digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan hoax dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah, faktanya Menteri Agama, Yaqut Cholil, menjelaskan alasan pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah haji 2021 karena pandemi di Indonesia dan Arab Saudi dapat mengancam keselamatan jamaah. Selain itu, pembatalan haji tidak ada kaitannya dengan adanya tagihan yang belum dibayar serta penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Dilansir dari beritaonline.com poster yang mengklaim bahwa NU selenggarakan poling konvensi calon presiden 2024 telah beredar di WhatsApp grup para Kiai dan Kader NU.

Setelah ditelusuri, klaim konvensi Capres NU 2024 dalam poster yang beredar tersebut adalah salah. Faktanya, melalui situs resmi NU, nu.or.id, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU mengonfirmasi bahwa poster yang beredar tersebut merupakan hoaks. “Itu (poster dan poling) hoaks. Saya pastikan tidak ada tim sembilan dari PBNU untuk konvensi Capres NU 2024,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU H Andi Najmi Fuaidi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj juga turut menanggapi beredarnya poster dan poling online Sukseskan Konvensi Capres NU 2024 tersebut, Ia menegaskan pihaknya tidak memiliki agenda politik praktik. Meski demikian, bukan berarti NU melarang untuk berpolitik. Secara organisasi, NU harus menjaga jarak dengan partai politik dan berbagai aktivitas yang dilakukan partai politik, tujuannya agar NU tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Ditegaskan pula bahwa agenda konvensi Capres NU 2024 itu tidak akan pernah terjadi selama tidak ada perubahan putusan dari Muktamar tentang posisi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

Dengan demikian klaim NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024 merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)
Klaim tersebut salah, faktanya melalui situs resmi NU, nu.or.id, mengonfirmasi bahwa poster yang beredar terkait konvensi Capres NU 2024 merupakan hoaks.