Untuk memverifikasi isi dari pesan berantai itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di media-media kredibel. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa informasi yang menyebut usai vaksinasi Covid-19 justru tubuh lebih rentan terinfeksi virus Corona keliru. Meskipun begitu, meski seseorang sudah menerima vaksin Covid-19, ia masih bisa tertular virus Corona.
Dilansir dari Kompas.com, menurut juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, informasi bahwa tubuh justru lebih rentan tertular Covid-19 setelah divaksin karena antibodinya belum terbentuk sempurna tidak benar. Dia menjelaskan vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini sudah dipastikan keamanannya dan dapat membangun sistem kekebalan sehingga menimbulkan antibodi. "Jadi dipastikan tidak menjadi sakit," ujarnya.
Namun, Nadia mengatakan, meski seseorang sudah disuntik vaksin Covid-19, ia masih bisa tertular virus Corona. Dia juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan seseorang sudah tertular virus Corona saat menjalani penyuntikan vaksin Covid-19. "Selalu kita ingatkan bahwa vaksin tidak mencegah kita tertular, tapi mencegah kita jatuh sakit," katanya.
Nadia juga membantah informasi yang menyebut antibodi akan terbentuk dengan sempurna dalam kurun waktu dua minggu setelah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua. Nadia menekankan bahwa antibodi dari vaksin Covid-19 baru akan terbentuk secara sempurna 28 hari atau empat minggu setelah penyuntikan vaksin dosis kedua.
Masih dari Kompas.com, Nadia menyebut antibodi atau imunogenitas tubuh terhadap virus Corona tidak langsung terbentuk sesaat setelah vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 Sinovac misalnya, baru membentuk antibodi yang optimal dalam 28 hari pasca penyuntikan dosis kedua.
Nadia menjelaskan, sekitar 14 hari pasca vaksinasi dengan vaksin Sinovac dosis pertama, antibodi tubuh yang terbentuk terhadap virus Corona mencapai 60 persen. Sementara, sekitar 28 hari pasca vaksinasi dosis kedua, pembentukan antibodi bisa mencapai 95-99 persen. Oleh karenanya, Nadia menegaskan bahwa vaksinasi dosis kedua penting dilakukan.
Berdasarkan arsip berita Tempo, dokter spesialis patologi klinis Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan, setelah suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama, tubuh melakukan priming atau pengenalan. Kemudian, terbentuk sel plasma dan sel B-memori dengan cepat. Sel plasma inilah yang membentuk antibodi.
Tapi, karena baru dalam tahap pengenalan, sel plasma yang terbentuk ini bekerja hanya dalam waktu yang singkat. "Maka, setelah sekitar hari ke-7 mulai ada sel plasma, kemudian hari ke-10 sampai ke-12 mulai ada antibodi, antibodi akan turun. Saat antibodi sudah turun, hampir habis, itulah saat yang tepat disuntikkan dosis kedua," kata Tonang pada 22 Maret 2021.
Bila penyuntikan dosis kedua dilakukan saat antibodi masih relatif tinggi, vaksin justru akan "ditangkap" oleh antibodi Covid-19 tersebut. Akibatnya, dosis kedua ini bakal berkurang efektivitasnya. "Bila antibodi sudah menurun, ketika disuntikkan dosis kedua, sebagian tertangkap antibodi, tapi sebagian besar tetap berefek. Maka, segera diikuti terbentuknya antibodi secara cepat dalam jumlah besar," katanya.
Tonang mengingatkan bahwa, sebelum dan setelah menerima suntikan vaksin, seseorang tetap berisiko terkena Covid-19, apalagi sebelum tercapainya titer antibodi yang optimal. Ia pun menganjurkan penerima vaksin Covid-19 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Masih dari arsip berita Tempo, orang lanjut usia (lansia) memerlukan jarak 28 hari untuk vaksinasi Covid-19 dosis kedua, berbeda dari kategori penerima vaksin berusia 18-59 tahun yang perlu jarak 14 hari. "Ada perbedaan karena pada lansia menurut penelitian, dengan 0-28 hari ternyata antibodi lebih baik, optimal, lebih tinggi dari 0-14 hari," ujar Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Iris Rengganis pada 7 Maret 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai yang berisi klaim bahwa, usai vaksinasi Covid-19, tubuh justru lebih rentan terinfeksi virus Corona, menyesatkan. Vaksin Covid-19 dapat membangun sistem kekebalan sehingga menimbulkan antibodi. Namun, meski seseorang sudah disuntik vaksin Covid-19, ia masih bisa tertular virus Corona, karena vaksin tidak mencegah tertular Covid-19, tapi mencegah jatuh sakit akibat penyakit tersebut.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, artikel situs Motor-plus.online.com tersebut berisi penjelasan dari Pertamina bahwa terbakarnya kilang Balongan tidak mempengaruhi pasokan BBM ke masyarakat. Dalam artikel itu, tidak terdapat informasi bahwa terjadi kelangkaan BBM di wilayah Jabodetabek akibat kejadian tersebut.
Mula-mula, Tempo memeriksa artikel itu secara menyeluruh. Artikel tersebut mengutip dari berita yang dimuat oleh Kompas.com dengan judul "Kilang Minyak Balongan Terbakar, Ini Kata Pertamina". Berita ini memuat siaran pers dari Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya soal kebakaran kilang Balongan.
"Telah terjadi insiden di Kilang Pertamina Balongan yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada tangki T-301G pada tanggal 29 Maret 2021 mulai sekitar pukul 00.45 dini hari," ujar Ifki seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada 29 Maret 2021. Pertamina pun memastikan bahwa pasokan BBM ke masyarakat tidak terganggu dan saat ini masih berjalan normal.
Pernyataan Ifki tersebut juga dimuat oleh Tempo pada 29 Maret 2021. Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya memastikan peristiwa ledakan dan kebakaran kilang Balongan tidak mempengaruhi pasokan BBM. "Pertamina memastikan bahwa pasokan BBM ke masyarakat tidak terganggu dan saat ini masih berjalan normal," katanya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawaati meminta masyarakat untuk tidak panik terkait adanya insiden kebakaran tangki minyak di area kilang Balongan tersebut. Nicke mengatakan perseroan sudah memiliki skenario untuk tetap beroperasi bahkan dalam kondisi darurat. Sehingga, untuk saat ini, ia memastikan pasokan BBM akan tetap aman.
"Yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain, dan kita akan salurkan langsung ke daerah daerah yang selama ini disupply dari Balongan yaitu di daerah Jakarta dan Cikampek," ujarnya. Pasokan pun dipastikan tidak terdampak, lantaran kebakaran hanya terjadi di wilayah tangki. Sementara peralatan pemrosesan yang utama di kilang tersebut aman dan tidak terdampak.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa BBM di wilayah Jabodetabek langka karena terbakarnya kilang minyak Pertamina Balongan, menyesatkan. Dalam artikel yang disebut sebagai sumber dari klaim itu, tidak terdapat penjelasan tentang potensi kelangkaan BBM di wilayah Jabodetabek akibat kebakaran kilang Balongan. Justru, dalam artikel tersebut, Pertamina memastikan bahwa pasokan BBM tidak terganggu dan saat ini masih berjalan normal.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital video itu dengan mengambil gambar tangkapan layarnya, lalu memasukkannya kereverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa video ini tidak direkam di Indonesia, melainkan di Vietnam. Tulisan yang terlihat di bagian bawah video itu juga bukanlah tulisan dalam bahasa Indonesia, melainkan bahasa Vietnam.
Awalnya, Tempo menemukan video tersebut pernah diunggah ke situs database GIF, Gfycat, pada 22 Januari 2019. Video itu bersumber dari YouTube. Namun, di YouTube, video ini telah dihapus. Dalam keterangannya yang ditulis dalam bahasa Vietnam, tertulis bahwa video itu menunjukkan truk kontainer yang menabrak lebih dari 20 pengendara motor yang berhenti di sebuah persimpangan di Long An. Long An merupakan salah satu provinsi di Vietnam.
Video yang sama juga ditemukan di situs berbahasa Turki, Mynet.com. Menurut situs ini, video itu menunjukkan truk kontainer yang remnya blong yang menabrak 20 pengendara motor di sebuah persimpangan lampu merah. Menurut pejabat polisi Vietnam, Kolonel Nguyen Van Duc, akibat kecelakaan truk tersebut, tiga pengendara motor tewas. Sementara pengemudi truk itu melarikan diri dari lokasi kejadian, walaupun akhirnya tertangkap.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan terkait di situs-situs media. Dilansir dari Suara.com, kecelakaan truk ini terjadi pada 2 Januari 2019. Menurut laporan situs media Vietnam, VnExpress, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 15.30 di Distrik Ben Luc, Provinsi Long An, Vietnam.
Karena hilang kendali, truk tersebut menabrak 20 pengendara motor. Beberapa pengendara terseret sejauh hampir 250 meter. Akibat insiden ini, enam orang meninggal dan 22 orang luka parah. Sementara itu, sopir truk kontainer tersebut yang bernama Pham Thank Hieu, 32 tahun, melarikan diri dari lokasi kecelakaan.
Dikutip dari Liputan6.com, pada awal Januari 2019, video itu sempat disebarkan dengan klaim bahwa kejadian tersebut terjadi di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Namun, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur ketika itu, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, telah membantah bahwa kecelakaan truk dalam video ini terjadi di wilayahnya. "Video itu terjadi di Vietnam bukan di Pandaan, Pasuruan, atau di wilayah Jawa Timur yang lainnya," tutur Barung pada 3 Januari 2019.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa peristiwa tertabraknya puluhan pengendara motor oleh truk kontainer dalam video tersebut terjadi di Menganti, Surabaya, keliru. Video itu adalah video lama, yang memperlihatkan tertabraknya 20 pengendara motor oleh truk kontainer di Distrik Ben Luc, Provinsi Long An, Vietnam, pada 2 Januari 2019.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun pemberitaan di media-media kredibel mengenai penyelenggaraan Haji 2021 beserta kuota bagi Indonesia. Hasilnya, ditemukan penjelasan di situs resmi Kemenag terkait pesan berantai itu.
Menurut Konsul Haji Konsulat Jenderal RI atau KJRI Jeddah Endang Jumali, pesan berantai mengenai kuota haji reguler dan khusus, beserta kapasitas kamar dan masa tinggal di Madinah, untuk penyelenggaraan Haji 2021 tersebut bukanlah informasi resmi. Hingga kini, belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai penyelenggaraan Haji 2021 atau 1442 H.
"Sampai saat ini, Arab Saudi belum mengumumkan kebijakannya terkait Haji 2021. Semua negara masih menunggu, termasuk soal kuota. Sampai saat ini, belum ada info resmi terkait kuota, reguler maupun khusus," kata Endang pada 29 Maret 2021.
Endang menduga informasi yang beredar itu bersumber dari rumusan hasil pertemuan antara KJRI Jeddah dengan sekitar 50 calon penyedia layanan akomodasi di Mekah yang berlangsung pada 24-27 Maret 2021. Endang pun memastikan bahwa itu bukan informasi resmi atau bersifat kebijakan, melainkan sebatas rencana mitigasi.
"Sebagai wakil pemerintah, Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah juga mempersiapkan operasional haji. Salah satunya, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para calon penyedia layanan, baik di Mekah dan Madinah. Kegiatan tersebut tidak bersifat pengambilan kebijakan, melainkan bagian dari mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang harus dipersiapkan ketika ada kepastian penyelenggaraan haji dari Arab Saudi," katanya.
Tujuan pertemuan itu, menurut Endang, adalah memastikan dan melakukan inventarisasi sejauh mana kesiapan para calon penyedia layanan, baik dari sisi administrasi dokumen, sumber daya manusia, maupun kemungkinan jika terdapat perubahan kebijakan mengenai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu, disusunlah skenario penyelenggaraan dengan pengandaian pembatasan kuota haji dan penerapan protokol kesehatan. "Skenario ini dibahas bersama sebagai gambaran awal untuk menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan," kata Endang. "Jadi, rumusan yang dihasilkan bersifat sementara, hanya sebagai rencana mitigasi," ujarnya.
Endang menambahkan para calon penyedia akomodasi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah mereka yang sudah mencapai kata sepakat dalam proses negosiasi yang berlangsung pada 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020, semua layanan di Arab Saudi yang sudah sepakat dalam proses negosiasi pada 2020 akan digunakan pada 2021.
"Dari pertemuan ini, seluruh calon penyedia akomodasi menyatakan kesiapannya jika ada kepastian haji. Dari calon penyedia yang hadir, hampir 80 persen sudah memperbarui tasreh (dokumen resmi) untuk penggunaan hotel pada 2021," ujar Endang.
Penjelasan Endang tersebut juga dimuat oleh sejumlah media massa. Salah satunya adalah Tirto.id, yang memuat artikel mengenai hal tersebut pada 29 Maret 2021 dengan judul "KJRI: Belum Ada Informasi Resmi Haji 2021 dari Pemerintah Saudi".
Sebelumnya, pada 18 Maret 2021, beredar pula klaim bahwa Raja Arab Saudi, Raja Salman, telah memastikan Haji 2021 berlangsung seperti biasa tanpa batasan. Klaim itu terdapat dalam sebuah pesan berantai yang mengutip sebuah artikel yang berjudul "Hajj 2021 To Take Place As Usual With No Limits, Saudi King Assures".
Tim CekFakta Tempo telah memverifikasi klaim itu dan menyatakannya keliru. Artikel sumber menyebut bahwa informasi itu berasal dari Reuters. Namun, tidak ditemukan artikel yang berisi informasi semacam itu di Reuters. Demikian pula di situs media-media lain, tidak ditemukan artikel yang mengenai hal tersebut. Kemenag pun telah menyatakan informasi tersebut hoaks. Hingga kini, belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 64 ribu orang untuk penyelenggaraan Haji 2021, menyesatkan. Hingga kini, belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai penyelenggaraan Haji 2021 atau 1442 H, termasuk soal kuota haji bagi setiap negara. Klaim itu diduga bersumber dari pertemuan antara KJRI Jeddah dengan calon penyedia layanan akomodasi di Mekah beberapa waktu lalu. Namun, KJRI Jeddah memastikan bahwa itu sebatas rencana mitigasi, bukan informasi resmi atau bersifat kebijakan.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Catatan Redaksi: Artikel ini diubah pada 31 Maret 2021 pukul 13.55 WIB di bagian kesimpulan. Redaksi mohon maaf.
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id