Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mengonsumsi air rebusan rumput paragis bisa menyembuhkan kista ovarium hingga epilepsi.

Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Zullies Ikawati, Apt.

Prof Zullies mengungkapkan, mengonsumsi air rebusan rumput paragis tidak bisa menyembuhkan kista ovarium hingga epilepsi.

"Belum ada bukti ilmiah, apalagi pada manusia, yang mendukung klaim tersebut," kata Zullies kepada Liputan6.com, Senin (14/3/2022).

Klaim mengonsumsi air rebusan rumput paragis bisa menyembuhkan kista ovarium hingga epilepsi ternyata tidak terbukti. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut.

Akun Twitter @lemaiyanpoet (Lemaiyan Mshairi) mengunggah foto seorang polisi Uganda yang terlihat sedang menarik katapel di konferensi pers. Foto tersebut diklaim sebagai juru bicara polisi Uganda yang baru diangkat dan hendak menyerang seorang reporter karena mengajukan pertanyaan yang tidak relevan.

Berdasarkan hasil penelurusan, polisi Uganda tersebut bernama Fred Enanga. Portal berita The Independent telah menerbitkan artikel yang menggunakan foto serupa. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Fred Enanga sedang memperagakan penggunaan katapel kepada wartawan pada sebuah konferensi pers.

Masih dilansir dari The Independent, katapel tersebut merupakan kiriman ilegal yang secara khusus dibuat oleh sebuah pabrik, yang kemudian digunakan oleh sebuah kelompok kriminal di Uganda.

Akun YouTube UBC Television Uganda juga mengunggah video Fred Enanga dengan judul “Ugandan Police Tighten Vigilance Against Catapult Gangs”. Terlebih lagi, penjelasan untuk video tersebut tertulis sebagai berikut:

“Uganda Police’s investigation is about a criminal gang trading terror activities using catapults to destabilize the country”.

Informasi serupa juga pernah dibahas oleh India Today dengan judul “Fact Check: This Ugandan cop was NOT attacking reporters with a catapult for asking irrelevant questions” dan mengkategorikannya sebagai Mostly Lies.

Dengan demikian, cuitan yang ditulis oleh @lemaiyanpoet merupakan konteks yang salah.

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.

Informasi yang salah. Foto seorang polisi yang terlihat sedang menarik katapel tersebut merupakan polisi Uganda yang sedang mendemonstrasikan penggunaan katapel yang disita dari sebuah kelompok kriminal pada 2021, bukan untuk menyerang reporter.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya poster “OPEN REKRUTMEN PENDAMPING HALAL” yang diklaim bahwa pendamping untuk Sertifikasi Halal dalam suatu UMKM itu syaratnya harus GP Ansor” merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya tidak hanya GP Ansor. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi UMK sesuai Permenag No 20 tahun 2021 dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Dikutip dari “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL”, dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 : “Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.”

Dan ayat 2: “Dalam melakukan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH.”

Sedangkan kriteria bagi organisasi kemasyarakat Islam yang bisa menjadi organisasi yang melakukan pendampingan PPH dijelaskan dalam Pasal 6:
“Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan c. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.”

Dilansir dari Detikcom, Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, mengapresiasi peran ormas Islam dan perguruan tinggi dalam upaya penyiapan Pendamping PPH bagi pelaku UMK tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut berperan aktif dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya ormas Islam dan perguruan tinggi yang saat ini menyiapkan Pendamping PPH,” kata Aqil Irham di Gedung BPJPH di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Saat ini, lanjut Aqil Irham, ada 2.795 Pendamping PPH bagi UMK yang sudah dan sedang dilatih. Mereka adalah peserta yang sudah dan sedang mengikuti pelatihan Pendamping PPH yang dilaksanakan oleh BPJPH bekerja sama dengan ormas keagamaan seperti GP Ansor dan PP Pemuda Muhammadiyah. Pendampingan itu juga dilakukan dengan perguruan tinggi, di antaranya UIN Jakarta, UIN Banten, UIN Yogyakarta, UIN Semarang, UIN Malang, UIN Surabaya, dan UIN Bandung.

Pada Februari 2022, dilansir dari situs resmi Kemenag, BPJPH Kemenag kembali menggelar Training of Trainer (ToT) Pendamping Proses Produk Halal (PPH). ToT angkatan ke-2 ini diikuti 215 peserta dari sejumlah ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam.

Mereka adalah perwakilan dari perguruan tinggi NU dan Muhammadiyah se-Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Jember. Ada juga perwakilan dari Pengurus Pusat GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, Pengurus Wilayah (PW) NU DKI Jakarta, PW Fatayat NU Jawa Timur, NU Care Lazisnu Jawa Timur, dan PW ISNU Jawa Timur.

TIDAK hanya GP Ansor. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi UMK sesuai Permenag No 20 tahun 2021 dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi terkait dengan munculnya akun WhatsApp bernomor 081237862386 dengan mengatasnamakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, yaitu Dartim yang meminta bantuan dana sejumlah Rp15 juta kepada beberapa pihak untuk keperluan tertentu.

Namun melansir dari banten.suara.com, Dartim menegaskan bahwa ia baru mengatahui informasi terkait dengan pencatutan namanya dalam hal meminta sejumlah dana kepada beberapa pihak yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Selain itu, melansir dari satelitnews.id, ia juga menegaskan bahwa nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya bukanlah nomor WhatsApp pribadinya. Serta ia juga menambahkan bahwa kejadian pencatutan namanya untuk meminta sejumlah dana seperti itu bukanlah kejadian pertama, tetapi pencatutan namanya dengan meminta sejumlah dana yang belum lama ini terjadi merupakan kejadian yang ketiga kalinya.

Atas dasar tersebut, maka Dartim mengimbau kepada semua masyarakat jika menerima pesan singkat atau telepon yang mengatasnamakan dirinya dengan meminta sesuatu agar segera melakukan koordinasi ataupun mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari nomor telepon yang mengatasnamakan dirinya, apakah nomor tersebut merupakan nomor telepon pribadinya atau bukan.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak meminta uang Rp15 juta melalui WhatsApp dengan nomor 081237862386 ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani. Informasi tersebut salah. Faktanya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, yaitu Dartim menegaskan bahwa nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya meminta sejumlah dana bukanlah nomor WhatsApp pribadinya.