Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, mengatakan bahwa klaim yang dinyatakan Anies tersebut benar, berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan per tahun.

Dia mengutip data dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa mereka mendapat 459.094 laporan kekerasan pada perempuan pada tahun 2022, dan pada 2021 sebanyak 457.895 kasus. Maka rata-ratanya 400 ribu per tahun.

“Jika konteksnya merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan, maka rata-rata pengaduan kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya berkisar pada angka 400 ribuan. Jika dirata-rata, maka angka 3,2 juta kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam 8 tahun terakhir itu tepat,” kata Nabiyla, Minggu, 4 Februari 2024.

Senior research associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, juga mengatakan bahwa kemungkinan yang dimaksud Anies adalah jumlah yang dihasilkan dari rata-rata kasar laporan yang masuk ke Komnas Perempuan per tahun.

“Ini mungkin adalah angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400ribu kasus kekerasan terhadap perempuan,” kata Klara, Minggu, 4 Februari 2024.

Di sisi lain, dia mengutip data Catahu Komnas Perempuan terkait jumlah kekerasan perempuan per tahun selama sembilan tahun terakhir secara rill. Jumlahnya per tahun dari 2015 sampai 2023 mencapai 3.263.585 kasus dengan total:

- 2015: 279.688- 2016: 321.752- 2017: 259.150- 2018: 348.446- 2019: 406.178- 2020: 431.471- 2021: 299.911- 2022: 459.094- 2023: 457.895

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Anies Baswedan terkait jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan delapan tahun terakhir mencapai 3,2 juta adalah benar.

Jumlah itu didapat dari menghitung rata-rata jumlah kasus per tahun, pada periode 2021 dan 2022, lalu dikalikan 8 yang menghasilkan angka 3,2 juta. Penjumlahan data rill pun menunjukkan total sekitar 3,2 juta kasus.

Adapun berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 populasi penduduk. Indonesia memiliki penduduk sektar 270 juta jiwa. Maka, kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000 dokter. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes mencatat bahwa data Bappenas 2018 menunjukkan bahwa rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk tahun 2025 sebesar 0,28 artinya 28 dokter spesialis untuk 100.000 penduduk.

Dengan komposisi ketersediaan dokter spesialis saat ini, maka target rasio Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 orang untuk 100.000 penduduk, Spesialis Obstetri dan Ginekologi juga 3 orang untuk 100.000 penduduk. Data tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Sugiyanto pada Workshop Pembahasan Kerjasama Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam rangka Academic Health System di Bali, 12 April 2022. "Per 1 April 2022 jumlah Dokter dan Dokter Spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan kekurangan sebesar 8.182 orang dokter. Kekurangan ini hanya didasarkan pada pada standar minimal ketersediaan dokter pada rumah sakit dan belum memperhitungkan beban kerja pelayanan," kata Sugiyanto. Merujuk keterangan dari Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menilai jelas bahwa Indonesia mengalami kekurangan dokter apabila sesuai dengan standar rasio WHO. "Namun, jika memperhatikan rasio standar WHO yang minimalnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, angka kekurangan dokter yang disampaikan Kemenkes ini jelas belum memenuhi rasio standar WHO," kata Klara. Sementara itu, Associate Professor Data Science Program Monash University sekaligus Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya menyebut klaim Prabowo itu salah. Derry lalu merujuk pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh akademisi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Sutrisno, di Asian Journal of Health Research. Sutrisno menuliskan bahwa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Indonesia memiliki total 214.878 dokter dan didominasi oleh dokter umum 165.453 dokter dan dokter spesialis 49.425 dokter. "Salah. Memang benar bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, dan termasuk juga spesialis medis. Namun jumlahnya bukan 140.000," kata Derry.

Derry lalu merujuk pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh akademisi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Sutrisno, di Asian Journal of Health Research. Sutrisno menuliskan bahwa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Indonesia memiliki total 214.878 dokter dan didominasi oleh dokter umum 165.453 dokter dan dokter spesialis 49.425 dokter. "Salah. Memang benar bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, dan termasuk juga spesialis medis. Namun jumlahnya bukan 140.000," kata Derry.

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil dari pengukuran Low Pay Rate (LPR) atau seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak terdapat 13,59 juta orang di tahun 2021 dan meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Mengacu pada data BPS tahun 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.

Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengutip dari data BPJS, data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial adalah data pada tahun 2017.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Mengacu pada data BPS tahun 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.

Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengutip dari data BPJS, data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial adalah data pada tahun 2017.

Mengutip laman Kementerian Kesehatan, menurut riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Kemudian, lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Celestinus Eigya Munthe mengatakan, sekitar satu dari lima penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Sementara, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 29.883 orang menjadi korban kekerasan seksual pada 2023.

Perinciannya, 6.332 korban berjenis kelamin laki-laki, dan 26.161 berjenis kelamin perempuan. Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya menyampaikan, dalam penelitian I-NAMHS (Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey) satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami kesehatan mental di tahun 2022. "Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja," ucap Derry. Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.