Kami menelusuri klaim ini ke situs dan media sosial resmi milik Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya informasi soal bantuan dana dari Pemerintah Australia yang disalurkan lewat Ditjen Bimas Kristen untuk masyarakat Kristiani di Indonesia. Lebih lanjut, ditemukan juga fakta bahwa akun penyebar klaim tersebut bukanlah akun Facebook resmi milik Ditjen Bimas Kristen, yakni akun berikut, seperti yang tertera di situs resmi Kemenag.

Penelusuran dilanjutkan dengan mengamati kedua video yang disertakan dalam klaim ini dari awal hingga akhir. Kami menemukan kejanggalan terhadap kedua video tersebut. Kedua video tersebut nampak tidak natural, gerak bibir dan suara yang dihasilkan oleh Pdt. Amsal Yowei dan Pdt. Jacklevyn F Manuputty dalam video itu nampak tidak sinkron.

Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi kuat bahwa video-video tersebut kemungkinan besar telah disunting atau dimanipulasi menggunakan teknologi tertentu.

Untuk mendalami hal ini lebih lanjut, kami melakukan pencarian menggunakan teknik reverse image search serta penelusuran kata kunci terkait di Google. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang menampilkan Pdt. Amsal Yowei identik dengan cuplikan dari video yang diunggah kanal YouTube “Kanwil Kemenag Papua” berjudul "Penyerahan Bantuan Dana Pembangunan dan Operasional Gereja di Papua", yang telah dipublikasikan pada 14 November 2023.

Dalam video aslinya, Pdt. Amsal Yowei, selaku Direktur Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, menyampaikan penyerahan bantuan dana pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan kristen dan operasional di Papua. Tidak ada satupun pernyataannya terkait bantuan dana dari Pemerintah Australia yang disalurkan lewat Ditjen Bimas Kristen untuk masyarakat Kristiani di Indonesia, seperti dalam klaim unggahan.

Baca juga:Dibantu Australia, Indonesia akan Bergabung CPTPP

Lalu, untuk video kedua yang menampilkan sosok Pdt. Jacklevyn F Manuputty selaku Ketua Umum PGI, kami menemukan bantahan resmi dari akun resmi Ditjen Bimas Kristen dan PGI terkait video yang beredar itu. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan bahwa video yang beredar itu adalah konten palsu atau penipuan.

“Video tersebut telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI (deepfake) dan disebarkan dengan tujuan menipu atau merugikan masyarakat. Kami tegaskan bahwa PGI tidak pernah membuat atau menyebarkan video tersebut, dan tidak pernah meminta dukungan dana melalui cara-cara demikian,” ujar PGI dalam keterangan resmi pada Rabu (14/5/2025).

Tirto mengecek kedua video tersebut dengan menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa kedua video tersebut memiliki skor agregat sebesar 99,8 persen, yang mengindikasikan bahwa konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau termasuk dalam kategori deepfake.

Hasil penelusuran fakta menunjukan klaim bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Bimas Kristen) Kementerian Agama RI menawarkan dana bantuan bagi umat Kristiani di Indonesia yang berasal dari pemerintah Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan informasi resmi dari Ditjen Bimas Kristen soal bantuan dana dari Pemerintah Australia untuk masyarakat Kristiani. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Usai menyimak video secara utuh selama 11 detik, Tim Riset Tirto mencoba mengambil salah satu frame video dan menyalinnya ke mesin telusur Google Image. Setelah memasukkan tangkapan layar gambar helikopter terbang, kami menjumpai dokumentasi identik di postingan Facebook media MiRegión360.

Gambar itu diunggah pada Minggu (25/5/2025) dengan keterangan berbahasa Spanyol. Menurut takarirnya, dokumentasi tersebut menggambarkan mesin yang digunakan untuk menghancurkan penambangan ilegal di Antioquia, Kolombia.

“Dalam operasi yang dilakukan Sabtu ini di sektor El Saltillo di kotamadya Zaragoza, Antioquia, Kepolisian Nasional menghancurkan beberapa mesin yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal,” begitu bunyi keterangannya.

Menurut pihak berwenang, operasi ini bertujuan untuk mengekang dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di Antioquia timur laut. Intervensi tersebut merupakan bagian dari upaya kelembagaan untuk melindungi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Tirto lalu mencoba mencari sumber lain untuk mengonfirmasi informasi ini. Rupanya, informasi soal operasi ini juga dimuat di situs resmi kepolisian Kolombia.

Dalam keterangannya disebukan, sebagai bagian dari Operasi Achilles, Kepolisian Nasional berkoordinasi dengan Angkatan Udara Kolombia, melaksanakan intervensi strategis yang disebut "Lince I," yang difokuskan pada penanggulangan eksploitasi mineral ilegal di daerah pedesaan kotamadya Zaragoza di departemen Antioquia, khususnya di sepanjang bagian Remedios-Zaragoza dari Jalan Raya Penghubung Utara.

Dengan begitu, video yang berlalu-lalang terbukti tak diambil di kawasan Raja Ampat. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo juga telah memastikan kalau foto dan narasi tersebut hoaks.

“Berita tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan tidak termakan oleh informasi yang tidak benar,” kata Brigjen Gatot kepada seputarpapua.com, Minggu (8/6/2025).

Kendati pembakaran ekskavator ini tidak terjadi di Raja Ampat, warga setempat memang diketahui menolak adanya penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai bahkan mengkritik kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dan para pejabat daerah Papua Barat Daya ke Pulau Gag, Raja Ampat. Para pejabat itu belum lama meninjau lokasi tambang yang dikelola PT Gag Nikel.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, video dengan klaim warga Raja Ampat membakar alat berat di wilayah pertambangan bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Dokumentasi identik diunggah oleh media MiRegión360 di Facebook-nya pada Minggu (25/5/2025). Menurut keterangan, dokumentasi tersebut menggambarkan mesin yang digunakan untuk menghancurkan penambangan ilegal di Antioquia, Kolombia.

Operasi ini dilakukan oleh Kepolisian Nasional untuk mengekang dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di Antioquia timur laut. Informasi soal operasi ini juga dimuat di situs resmi kepolisian Kolombia.

Kendati klip tidak berkaitan dengan masalah di Raja Ampat, warga setempat memang diketahui menolak adanya penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut secara menyeluruh, dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak ditemukan adanya petunjuk atau informasi yang dapat membenarkan klaim bahwa video tersebut menampilkan momen penangkapan 700 kepala desa oleh KPK.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci “700 kepala desa ditangkap KPK” ke mesin pencari Google. Hasil pencarian tidak menunjukkan adanya pernyataan resmi dari pihak terkait, seperti KPK, kepolisian, maupun instansi berwenang lainnya. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Langkah selanjutnya, kami menelusuri video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik yang diunggah kanal youtube “KompasTV Makassar” berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus” yang diunggah pada Kamis (14/11/2024).

Baca juga:KPK Periksa Gibrael Isaak Terkait Korupsi Dana Operasional Papua

Video serupa juga ditemukan di kanal YouTube “TV Radio Polri” dengan judul “31 Kasus Korupsi dengan 21 Tersangka Terungkap di Wilayah Hukum Polda Sulsel”, yang diunggah sehari sebelumnya, yakni Rabu (13/11/2024).

Pada video yang diunggah oleh kanal YouTube “KompasTV Makassar” cuplikan yang memperlihatkan sejumlah orang berbaju oranye dikawal oleh aparat terlihat mulai detik ke-01. Sementara itu, dalam video dari kanal “TV Radio Polri” adegan serupa muncul mulai detik ke-21.

Kedua video tersebut memberikan konteks yang sama, yaitu konferensi pers terkait 31 kasus korupsi, yang ditangani oleh Subdirektorat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan, pada 12 November 2024. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, sebagaimana diberitakan oleh Antara, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mencakup berbagai bidang, mulai dari proyek konstruksi, kredit perbankan, hingga penyalahgunaan bantuan COVID-19. Penetapan tersangka ini disampaikan dalam ekspos kasus yang digelar di Mapolda Sulsel.

"Ada gabungan tiga LP (laporan polisi), jadi kita gabung jadi satu. Tersangkanya masih kita gabungkan tiga LP tersebut, jadi kita gabungkan 21 orang (tersangka) ini," ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol. Yudhiawan saat ekspos di Makassar, Selasa (12/11/2024).

Dalam kasus ini, penyelamatan uang negara (uang dan barang) senilai Rp8,7 miliar lebih, hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sebesar Rp25,4 miliar lebih, dan potensi kerugian negara sebesar Rp59,4 miliar lebih, total keseluruhan senilai Rp84,8 miliar lebih.

Kembali pada klaim yang menyebut bahwa 700 kepala desa ditangkap oleh KPK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memastikan bahwa informasi yang ramai beredar di media sosial tersebut tidak benar. Komdigi secara tegas mengkategorikan klaim tersebut sebagai hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim soal video yang diklaim momen penangkapan 700 kepala desa oleh Komisi Pemberantasan Koruopsi (KPK).

Konteks asli video tersebut adalah momen konferensi pers terkait 31 kasus korupsi yang ditangani oleh Subdirektorat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 12 November 2024. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Hingga Senin (16/6/2025), atau saat artikel pemeriksaan fakta ini ditulis, tidak ada satu pun berita yang melaporkan bahwa ada 700 kepala desa telah ditangkap oleh KPK. Jadi, klaim soal video yang diklaim momen penangkapan 700 kepala desa oleh KPK bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Riset Tirto mula-mula menelusuri klaim yang berseliweran dengan memanfaatkan pencarian Google. Dengan kata kunci berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kami tak menemukan adanya berita kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Narasi Kim Jong-un mendukung kebijakan Dedi ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tirto sebelumnya pernah memeriksa video Jong-un yang sama persis, tapi dengan narasi bahwa pemimpin Korea Utara itu prihatin atas praktik korupsi di Indonesia. Namun begitu, klip aslinya terbukti tak ada kaitannya dengan pembahasan korupsi di Indonesia maupun apresiasi terhadap Dedi Mulyadi.

Video aslinya diunggah oleh kanal YouTube “El Pais” dalam bentuk shorts dan disiarkan pula oleh kanal YouTube Arirang News dengan judul “Kim Jong-un kembali menyebut Korea Selatan sebagai ‘negara yang bermusuhan nomor 1’”.

Mengutip keterangan video Arirang News, pidato Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" dan berjanji untuk menjaga perdamaian melalui "kekuatan", bukan perundingan. Pidato tersebut diberikan Kim Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, pada 8 Februari 2024 lalu.

“Beberapa minggu yang lalu, Kim memerintahkan revisi konstitusi untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan nomor 1," dan menetapkan pendudukan teritorial jika terjadi perang,” begitu bunyi potongan keterangan videonya.

Adapun dokumentasi lengkap pidato Jong-un bisa dilihat di unggahan kanal YouTube “NORTH KOREA NOW" yang dikelola oleh Kantor Berita Yonhap News Agency. Pernyataan yang dicuplik dalam video TikTok yang beredar identik dengan durasi 25:39.

Segendang sepenarian dengan pemberitaan Arirang News, pidato Jong-un ini terkait dengan upaya dia membakar semangat para awak militernya dengan mengupayakan perdamaian, tapi tidak lewat jalur negosiasi.

Meski beberapa kebijakan Dedi mendapat sorotan, termasuk soal mengirimkan pelajar “bandel” ke barak militer, Tirto tak menjumpai adanya komentar dari Jong-un terkait hal ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video pidato Kim Jong-un dengan klaim dirinya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto tak menemukan adanya berita kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Klip aslinya terbukti tak ada kaitannya dengan pembahasan korupsi di Indonesia maupun apresiasi terhadap Dedi Mulyadi. Video ini salah satunya diunggah oleh kanal YouTube Arirang News dengan judul “Kim Jong-un kembali menyebut Korea Selatan sebagai ‘negara yang bermusuhan nomor 1’”.

Pidato asli Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" dan berjanji untuk menjaga perdamaian melalui "kekuatan", bukan perundingan. Pidato tersebut diberikan Kim Jong-un pada peringatan 76 tahun berdirinya rezim militer di Korea Utara, pada 8 Februari 2024 lalu.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim