Dosen Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Hasdiansyah merujuk pada aturan hukum terkait pendidikan nasional pada masa Orde Baru, yaitu Undang-Undang (UU) No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU itu tidak mengatur mengenai subsidi 90 persen. 
Pada era Orde Baru, kata Andi, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan. Namun jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen. Sementara pada akhir masa Orde Baru (1997/1998), subsidi pendidikan hanya sebesar 4,5 persen.
Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan (mandatory spending). Angka ini termasuk yang terbesar di Asia, walaupun belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste jika ditinjau dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB).
Dilansir Katadata, dalam 10 tahun terakhir, anggaran pendidikan 2023 yang dikucurkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) mencapai Rp 612,2 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun. Anggaran tersebut merupakan rekor tertinggi baru. Besaran anggaran pendidikan tersebut setara 19,68 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2024 yang nilainya Rp3.304,1 triliun.

Hasil verifikasi klaim bersama ahli menunjukkan bahwa pemerintah di masa Orde Baru mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen adalahkeliru.
Pada era Orde Baru, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan. Namun jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen. Sementara pada akhir masa Orde Baru (1997/1998), subsidi pendidikan hanya sebesar 4,5 persen.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tim Cek Fakta Tempo menghubungi Prof Usman langsung melalui telepon untuk mengkonfirmasi narasi itu. Dia menegaskan tidak mengeluarkan pernyataan mengajak pemboikotan Google dan YouTube. “Itu bukan dari saya, nggak tahu itu dari mana asalnya, kok muncul nama saya,” kata Prof Usman, Jumat, 15 Desember 2023.
Dia mengatakan sejumlah kolega pun menanyakan narasi tersebut kepada dirinya, termasuk yang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia pun menjawab tidak pernah membuat dan menyebar pernyataan tersebut dan tidak tahu siapa yang melakukannya.
Prof Usman menjelaskan dirinya setiap hari mengajar Ilmu Hukum di Untirta dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dia mengaku tidak memiliki urusan dengan isu-isu yang disebarkan melalui narasi tersebut. “Saya kan setiap hari ngajar di Untirta, di UIN. Apa urusannya saya dengan itu, nggak tahu itu jadi muncul nama saya,” kata dia lagi.
Kontroversi Film “Innocence of Muslims”
Pada 2012 pernah muncul sebuah video kontroversial di YouTube yang menyebabkan platform tersebut diboikot komunitas muslim. Dilansir The Guardian, 19 Mei 2015, sebuah trailer film berjudul “Innocence of Muslims” diunggah ke YouTube oleh penulis naskah dan sutradaranya, Mark Basseley Youssef, pada tahun 2012. 
Video itu dianggap menghujat Nabi Muhammad hingga timbul protes, pemboikotan, dan kerusuhan pada komunitas muslim, terutama di Timur Tengah. Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan YouTube harus menghapus video tersebut, yang didukung presiden saat itu, Barack Obama, dan para tokoh dunia.
Aktris dalam video tersebut, Cindy Lee Garcia, merupakan orang yang mengajukan gugatan penghapusan video tersebut. Dia mengaku sebelumnya berakting untuk film Desert Warrior, namun suara dialog dirinya dan judul film telah diubah oleh produser.
Pihak Google tidak menyatakan mengikuti putusan pengadilan saat dimintai tanggapan. Apalagi, pada tahun 2015 pengadilan di tahap banding Amerika Serikat memutuskan agar trailer film itu tidak harus dihapus dari platform YouTube.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Guru Besar Untirta dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH.,MH. mengajak masyarakat memboikot Google dan YouTube karena akan meluncurkan trailer film yang menghina atau merendahkan Nabi Muhammad, adalahkeliru.
Kasus video kontroversial yang dianggap menghujat Nabi Muhammad pernah tayang di YouTube pada 2012. Namun, sesungguhnya Prof Suparman menyatakan tidak terkait dengan isu tersebut.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video seorang guru di Palestina seolah berbicara di depan muridnya, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri video yang identik dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Menteri Pendidikan Gaza Umumkan Tahun Ajaran 2023/2024 Berakhir karena Siswanya Gugur", yang dimuat situs Liputan6.com, pada 4 November 2023.
Dapam menelusuri video tersebut, Cek Fakta Liputan6.com menjadikan logo dan Telescope sebagai bahan penelusuran.
Penelusuran mengarah pada situs Telescope.productions, dalam situs tersebut terdapat logo dan tulisan yang identik dengan klaim. Situs tersebut menyebutkan Telescope merupakan perusahaan yang memproduksi konten visual berbahasa Arab, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial dan kesehatan.
Lewat akun Instagramnya @telescope mengunggah video yang identik dengan klaim, video tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
حاولنا في تلسكوب من خلال هذا الفيديو أن نسلط الضوء على جزء من مأساة كبيرة يعيشها الغزيون منذ 26 يوماً.
We, at Telescope, tried through this video to shed the light on a small part of the painful tragedy that Gazans have been going through for the past 26 days
Jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai berikut.
"Melalui video ini, kami mencoba menggunakan teleskop untuk menjelaskan sebagian dari tragedi besar yang dialami warga Gaza 26 hari lalu.
Kami di Telescope mencoba melalui video ini untuk menjelaskan sebagian kecil dari tragedi menyakitkan yang dialami warga Gaza selama 26 hari terakhir."
 
 
Dalam kolom komentar unggahan tersebut akun Instagram @telescope mengucapkan terimakasi dan mention akun bernama @mohammad.salamah yang merupakan seorang aktor.
 
Akun Instagram @mohammad.salamah pun mengunggah video yang identik dan memberikan keterangan sebagai berikut.
إلى أرواح أبناءنا ..... و بنعتذر منكم يا ولاد, بنحبكوشكرا @telescope#gaza #gazaunderattack #freepalestine #kids#غزة_تحت_القصف #غزة #فلسطين #اطفال
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.
Kepada jiwa anak-anak kami..... Dan kami mohon maaf kepada kalian, kami sayang kalianTerima kasih @teleskop#gaza #gazaunderserangan #freepalestine #kids#غزة_تحت_القصف #غزة #فلسطين #اطفال
Jika diperhatikan dengan seksama, wajah aktor tersebut identik dengan seorang yang diklaim sebagai Menteri Pendidikan Gaza.
Penelusuran juga menemukan artikel berjudul 'Hoaks Menteri Pendidikan Gaza Akhiri Tahun Ajaran 2023/2024 Karena Seluruh Siswa Telah Terbunuh" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 30 Oktober 2023.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, kabar tersebut adalah hoaks. Tidak ada satu sumber kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan Gaza mengakhiri tahun ajaran 2023/2024 akibat seluruh anak tewas.
Meski memang korban perang dari golongan anak-anak dan pelajar cukup banyak, namun tidak ada satu pun akun media sosial resmi yang terkait dengan Palestina atau Gaza menyatakan informasi di atas.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video seorang guru di Palestina seolah berbicara di depan muridnya tidak benar.
Video tersebut diperankan oleh aktor dalam konten visual dokumenter.

Polri memang telah mengoperasikan ETLE di sejumlah daerah. Akan tetapi, dikutip dari Kantor Berita Antara, Kasubdit Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) Korlantas Polri Kombes Polri, Made Agus, ada tiga jenis ETLE yang dioperasikan.  
Pertama, kamera ETLE terpasang di titik-titik jalan rawan pelanggaran. Kedua, kamera ETLE portabel yang bisa digunakan dalam situasi tertentu untuk kepentingan tertentu, alias tidak digunakan secara reguler.
Ketiga, kamera ETLE mobile yang terpasang di kendaraan atau berupa ponsel yang dibawa petugas Polantas, sehingga bisa berpindah-pindah saat melakukan penindakan hukum.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi, mengatakan, Polri kini memiliki 433 unit kamera ETLE statis, lima kamera mobile untuk weight in motion atau penimbangan, 806 kamera mobile handheld, dan 65 mobile on-board, sebagaimana diberitakan Tempo, 6 Juli 2023.
Sehingga bila dijumlah, kamera ETLE mobile yang bisa dibawa berpindah-pindah adalah 876 unit, atau tidak sampai seribu unit. Selain itu, sesungguhnya kamera ETLE mobile hanya diperuntukkan melaporkan pelanggaran lalu lintas di jalan umum, bukan di gang-gang sempit, sebagaimana diberitakan Detik.com.
Di sisi lain, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 21 Maret 2023, Kabag TIK Korlantas Polri I Made Agus Prasatya menyajikan data yang berbeda dengan yang diucapkan kepala korpsnya.
Dia mengatakan terdapat 905 unit kamera ETLE mobile berupa ponsel, dan 63 unit yang melekat di mobil. Maka jumlah kamera ETLE mobile versi dirinya adalah 968 unit. Jumlah ini pun tidak sampai seribu unit sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.
Verifikasi Video

Narasi yang beredar itu juga dilengkapi video seorang petugas Polantas yang melakukan penilangan dengan kamera dan aplikasi gawai. Video tersebut sesungguhnya konten Polantas Polda Jawa Barat bernama Septa Eka Diansyah, yang diunggah di akun TikTok miliknya.
Video yang diunggah tanggal 17 Desember 2022 itu salah satu dari puluhan video yang ia unggah di porta YouTube, Instagram dan TikTok bernama Escort79 miliknya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan seribu kendaraan Polantas yang dilengkapi kamera tilang elektronik diterjunkan untuk memburu pelanggaran lalu lintas sampai di gang-gang kecil, adalahsebagian benar. 
Jumlah kamera ETLE mobile yang bisa dibawa berpindah-pindah untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas kurang dari seribu. Penggunanya hanya di jalan umum, tidak sampai masuk gang-gang sempit.