Beredar sebuah video TikTok yang mengklaim Meghan Markle bukan manusia. Video itu menunjukkan gerakan Meghan Markle nampak seperti robot. Pengunggah menuliskan keterangan video “Megan is not human :robot_face: (Megan bukan manusia :robot_face:)” yang disertai dengan audio menegangkan. Faktanya, klaim tersebut salah.

Sosok Meghan Markle dalam video merupakan sebuah pertunjukan di Museum Tussauds London. Museum Tussauds menampilkan aktor-aktor yang menyamar menjadi Harry dan Meghan dalam topeng dan wig yang realistis. Penampilan ini ditampilkan pada saat siaran pers museum pada 2018 lalu.

Dengan demikian, video yang menampilkan sosok Meghan Markle seperti robot adalah tidak benar. Unggahan itu termasuk konten yang menyesatkan.

Sosok Meghan dalam video tersebut merupakan aktor dengan topeng lilin dan wig di Museum Tussauds London.

Akun Instagram lokerkendari_upadate mengunggah grafis lowongan kerja kantor notaris dan PPAT. Terdapat informasi menenai posisi yang dibutuhkan yaitu staff administrasi, staff kantor, dan petugas lapangan. Dituliskan juga fasilitas yang tersedia dan kontak yang dihubungi. Setelah menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, calon recruiter dibebankan uang sebesar Rp 50 ribu sebagai biaya tabungan yang akan dikembalikan jika lolos seleksi.

Setelah ditelusuri pada akun Instagram resmi ditemukan bahwa informasi mengenai lowongan kerja kantor notaris dan PPAT merupakan hoaks, hal tersebut berdasarkan postingan Instagram yang diunggah pada 28 Februari 2023. Pengda IPPAT Kendari mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjamin bahwa lowoongan kerja di kantor-kantor PPAT/Notaris tidak pernah dipungut biaya.

Dengan demikian informasi mengenai lowongan kantor notaris dan PPAT merupakan hoaks sehingga masuk dalam kategori konten yang tiruan.

Informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut merupakan hoaks. Faktanya, Pengda IPPAT Kendari menjamin bahwa loker di kantor-kantor PPAT/Notaris tidak pernah dipungut biaya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar PLN Bagikan Subsidi Listrik Sebesar Rp 5 Juta Lewat Tautan Ini" yang tayang di Liputan6.com pada 30 April 2022.
Dalam artikel tersebut terdapat bantahan dari Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Diah Ayu Permatasari. Ia menyebut informasi dalam postingan tersebut tidak benar.
"Seluruh informasi terkait subsidi listrik dan promo PLN dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile," kata Diyah.
Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR, Agung Murdifi juga pernah menjelaskan bahwa pelanggan harus berhati-hati terhadap informasi terkait cara memperoleh stimulus listrik dan subsisi listrik. Pasalnya banyak informasi yang mengarah ke modus penipuan.
"Seluruh informasi terkait subsidi dan stimulus dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile atau melalui Contact Center PLN 123," kata Agung.
Selain itu dalam artikel Liputan6.com berjudul "6 Cara Mendapatkan Token Gratis Secara Online dan Offline, Mudah dan Praktis" yang tayang pada 17 Desember 2022 disebutkan tidak semua pelanggan PLN mendapat token gratis. Hanya pelanggan dengan daya listrik 450 dan 900 watt saja yang bisa mendapatkannya.
Ada tiga cara mendapatkan token gratis ini. Cara yang pertama adalah dengan mengakses website resmi PLN. Yang kedua dengan mengajukan permohonan token gratis melalui aplikasi PLN Mobile.
Yang terakhir, cara mendapatkan token gratis adalah dengan menghubungi PLN melalui WhatsApp 08122 123 123.

Postingan yang mengklaim ada pembagian token gratis dari PLN dengan cara mengunduh aplikasi tertentu adalah tidak benar. Aplikasi resmi PLN hanya satu yakni PLN Mobile.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan dalam website Democrazy.id. Namun judul artikel berbeda dalam postingan.
Dalam artikel asli berjudul "Sisa Setahun Berkuasa, Jokowi Baru Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan". Kesamaan dengan postingan terdapat pada tanggal artikel diunggah yakni 20 Februari 2023 dan juga kesamaan foto.
Berikut isi dalam artikel tersebut:
"DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tahun-tahun sebelumnya terlupakan mungkin ya.
“Bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari Pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya, satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024.
Pada 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan tahun depan.
Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus anak ketes, menuju tiga persen pada 2024.
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus 0 persen, kemudian kemiskinan ‘headline’ di 6,5 hingga 7,5 persen sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, prioritas kedua program ini tentunya berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan.
“Oleh karena itu, pemerintah juga menggenjot investasi dapat meningkat secara signifikan, melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai,” ungkapnya.
Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk “tax holiday”, “super deduction tax” untuk litbang, vokasi.
Fasilitas pajak berupa tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai."

Postingan yang mengklaim Presiden Jokowi geram karena pulau Maluku sebagian sudah diambil China adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah disunting.