Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Twitter, yang berisi klaim informasi tentang Ganjar yang disebut "tidak nyambung" saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Duta Besar Jepang, Kanasugi Kenji. Unggahan dari akun @abu_waras ini juga menyertakan tautan sebuah artikel dari media Gelora News dengan judul yang menunjukkan klaim serupa yaitu, "Viral! Ganjar Pranowo Gak Nyambung Jawab Pertanyaan Dubes Jepang, 'Ditanya Apa Dijawab Apa'".

Namun setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi viral ini, ditemukan sebuah kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Perlu diketahui sebelumnya, klaim ini berawal dari cuplikan video Capres Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara bertajuk “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri”, yang diselenggarakan oleh CSIS Indonesia pada 07-08 November 2023 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar membuka kesempatan bagi para hadirin yang datang, termasuk salah satunya Kanasugi Kenji, untuk bertanya tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Kanasugi kemudian menanyakan mengenai hal tersebut dengan kalimat yang cukup panjang dan dalam Bahasa Inggris.

"Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan dalam kebijakan luar negeri Anda dibandingkan dengan kebijakan luar negeri yang ada di bawah presiden Joko Widodo?," tanya Kanasugi. Kanasugi Kenji pernasaran dengan perubahan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan Ganjar ketika dirinya terpilih menjadi Presiden RI nanti.

Dalam jawabannya, Ganjar ternyata tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ganjar bercerita tentang betapa ramahnya Kaisar Jepang saat berkunjung ke Candi Borobudur beberapa waktu lalu. Ganjar juga bercerita tentang budaya salaman yang ternyata tidak diperbolehkan. Hal ini kemudian menjadi viral lantaran jawaban Ganjar dituding tidak nyambung.

Namun meski demikian, Ganjar Pranowo kemudian menjawab pertanyaan Kanasugi bahwa politik luar negeri Indonesia akan sama, tidak peduli siapapun yang menjadi presidennya.

"Apa yang berbeda? Sebenarnya politik luar negeri kita sama di seluruh presiden yang pernah menjabat di republik ini. Tinggal mana yang harus kita cukup serius dan mana yang kemudian menjadi prioritas," imbuh Ganjar. Ganjar Pranowo kemudian menambahkan penjelasan mengenai beberapa strategi politik bebas aktif di Indonesia.

Jadi klaim viral yang menyebutkan Ganjar tidak nyambung saat menjawab pertanyaan Dubes Jepang merupakan klaim yang mengandung kekeliruan sehingga termasuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading content.

Faktanya, klaim tersebut muncul karena hanya menyoroti sebagian dari jawaban Ganjar mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Duta Besar Jepang.

Beredar sebuah informasi melalui media sosial Instagram, tentang tidak adanya sesi debat capres-cawapres dalam rangkaian kegiatan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam unggahan milik akun @sumatera.referendum, tampak sebuah gambar yang diklaim sebagai timeline kegiatan Pemilu 2024 dengan tambahan narasi yang berbunyi, "Tidak ada jadwal debat, ketahuan kan karena calon sebelah tidak punya gagasan & ide. Takut yee makanya kpu nya sudah di atur. INDONESIA SEDANG TIDAK BAIK2 SAJA". Lalu apakah benar KPU tidak mengadakan sesi debat capres dan cawapres dalam Pemilu 2024 mendatang?

Setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi tersebut, ditemukan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa klaim mengenai KPU tidak menyelenggarakan sesi debat capres-cawapres dalam rangkaian Pemilu 2024 merupakan sebuah informasi yang keliru. Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan debat capres dan cawapres merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Jadi, pelaksanaan debat capres dan cawapres dilaksanakan selama waktu pelaksanaan kampanye, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh KPU.

Melansir dari artikel antaranews.com, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwa akan tetap menggelar kampanye dengan metode debat capres dan cawapres.

"Insyaallah tetap ada kampanye dengan metode debat capres-cawapres," kata Hasyim di Kantor KPU RI.

Dia menjelaskan debat capres-cawapres dilakukan sebanyak lima kali, sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia lalu merinci bahwa dalam lima kali debat itu, para capres akan melakukan debat sebanyak tiga kali dan cawapres dua kali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kabar yang menyebutkan bahwa tidak ada penyelenggaraan debat capres dan cawapres dalam timeline kegiatan Pemilu 2024 merupakan informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, Ketua KPU RI telah mengonfirmasi bahwa kampanye dengan metode debat pasangan capres dan cawapres akan tetap dilaksanakan. Pelaksanaan debat ini juga akan dilakukan selama 5 kali sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang.
Selengkapnya ada di penjelasan.

Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dengan laporan pelanggaran kode etik oleh 6 Hakim MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres berhasil menuai beragam respon dari masyarakat. Pasalnya, dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 7 November 2023, MKMK memutus bersalah 9 Hakim MK dengan pelanggaran kode etik, serta mencopot Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK. Namun, selain mengundang beragam reaksi pro dan kontra, hasil putusan MKMK ini juga turut menimbulkan kekeliruan yang beredar luas di masyarakat.

Salah satunya, akun Tiktok bernama @evaisnandri, mengunggah sebuah cuplikan video dari salah satu saluran TV nasional, yang tengah membahas mengenai putusan MKMK. Dalam unggahan videonya, akun ini turut menambahkan narasi yang menyebutkan bahwa dampak dari putusan MKMK tersebut, Gibran, disebut batal menjadi cawapres Prabowo. Apakah benar Gibran Rakabuming Raka batal maju menjadi cawapres dari Prabowo?

Terkait dengan putusan MKMK tentang pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak secara serta merta mencabut putusan yang telah dikeluarkan soal batas usia capres dan cawapres. Hal ini juga secara resmi telah disampaikan di dalam kesimpulan putusan etik pertama yang dibacakan MKMK untuk 9 hakim konstitusi secara kolektif, terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," tulis putusan tersebut yang ditampilkan dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (7/11/2023).

Walaupun MKMK tidak berwenang dalam menilai putusan MK nomor 90 tersebut, upaya pembatalan ataupun pengujian kembali ketentuan tentang batas minimal capres dan cawapres masih terus dilakukan. Namun, upaya ini masih dalam proses persidangan dan belum menghasilkan keputusan yang sah. Artinya, kabar mengenai batalnya Gibran Rakabuming Raka akibat keluarnya putusan MKMK dapat dikatakan merupakan kabar yang keliru. Hal ini diperkuat juga dengan tidak adanya informasi resmi dari pihak-pihak terkait, mengenai keberlanjutan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pemilu 2024 mendatang.

Faktanya, sampai saat ini, tidak terdapat informasi resmi mengenai batalnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Akun Old Women pada 19 November 2023 mengunggah video yang berjudul "AHOK RESMI GANTIKAN GIBRAN, TAK INGIN KONTROVERSI DENGAN PDIP KINI JOKOWI BATALKAN GIBRAN". Unggahan yang berdurasi 6 menit 12 detik itu tidak menyampaikan tentang peresmian Ahok sebagai pengganti Gibran menjadi cawapres Prabowo dalam pilpres 2024. Judul dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan dalam unggahan. Narasi yang disampaikan memang tentang Gibran namun berbeda topik dengan judul yang ada pada unggahan.

Narasi pada unggahan tersebut adalah sebuah artikel berita dari seword.com yang berjudul "Cawe-Cawe Presiden Jokowi Dalam Mengkhianati Bangsa Indonesia" pada 16 November 2023. Artikel tersebut berisi tentang putusan MK tentang undang-undang baru yang membuat Gibran bisa maju menjadi cawapres. Artikel tersebut juga merupakan opini dari penulis tentang Jokowi yang diduga bertujuan untuk membuat politik dinasti atau politik keluarga.

Hasil periksa fakta Ummul Hidayah. Unggahan video dengan klaim Ahok resmi gantikan Gibran. Unggahan tersebut telah dimanipulasi dari cover hingga judul yang tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut menarasikan sebuah artikel yang membahas Gibran tetapi tidak membahas peresmian Ahok menggantikan Gibran.