Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan, dilansir dari ANTARA.

Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan. Ia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.

Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga.

“LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang orang anak anak hebat ke sana. Namun demikian ketika mereka sudah balik mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Kemudian pengamanan di kepolisian saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga dan kita perlu duta besar cyber,” ujarnya dalam Debat Capres yang digelar KPU, Minggu, 7 Januari 2024.

Lantas, benarkah Divisi Cyber Mabes Polri tidak dipimpin Jenderal Bintang Tiga ?

PEMERIKSAAN KLAIM

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, saat ini Divisi Cyber atau Direktur Tindak Pidana Cyber dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, seorang perwira tinggi yang memiliki pangkat Bintang Satu.

Padahal sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie telah mengajukan saran untuk memberikan jabatan tersebut pada jenderal bintang dua atau tiga. “Usulan itu bahkan sudah disampaikan sejak Agustus 2023,” kata Prasetia mengutip berita dari Detik.com.

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengatakan usulan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang dua dikarenakan kejahatan di bidang siber di Indonesia semakin canggih dan kompleks. Ia menekankan bahwa security in digital economic ini sudah menjadi isu dunia lantaran kejahatannya transnasional. “Servernya ada di mana, pelakunya ada di mana.”

Dikutip dari Detik.com, Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri berdasarkan surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Himawan menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalah benar.

Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalah benar.

Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.

"Sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi itu masih berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita kembali lagi dengan mekanismenya produk pengelolaan yang baik dan dengan strategi ekonomi yang tepat," ujar Prabowo.

Adapun berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang terhadap PDB 2023 mencapai 29,2%. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya sesama negara anggota G20, rasio utang terhadap PDB di Arab Saudi mencapai 31,65%, dan Rusia mencapai 16,99%.

Kemudian, klaim Prabowo mengenai default sejauh ini sesuai. Indonesia sejak 1945 belum pernah mengalami gagal membayar utang.

Berdasarkan catatan Bisnis, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat senilai Rp112,88 triliun. Sementara pada 2020, Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari dari realisasi 2019.

Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020. Selanjutnya pada 2022, anggaran untuk Kemhan merupakan yang terbesar sejak 2019 yakni mencapai Rp150,43 triliun. Lalu pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun. Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN. Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha menggarisbawahi bahwa pernyataan Anies sebagian benar. Dia menyoroti bahwa anggaran Rp700 triliun tidak seluruhnya digunakan untuk membeli alutsista bekas. "Sebagian benar, karena dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas [produksi Czechoslovak Group/CSG] dari Qatar, dinyatakan dipending atau dibatalkan pada januari 2024," kata Prasetia.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha menggarisbawahi bahwa pernyataan Anies sebagian benar. Dia menyoroti bahwa anggaran Rp700 triliun tidak seluruhnya digunakan untuk membeli alutsista bekas. "Sebagian benar, karena dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas [produksi Czechoslovak Group/CSG] dari Qatar, dinyatakan dipending atau dibatalkan pada januari 2024," kata Prasetia.