Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "mahasiswa boleh minta pengawalan TNI untuk unjuk rasa" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel cek fakta di situs Turnbackhoax.id yang pernah memverifikasi klaim itu pada 5 Oktober 2019.
Menurut pemeriksaan fakta Turnbackhoax.id, pernyataan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pernah dimuat di situs CNN Indonesia pada 26 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul "Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam". Namun, cara penyampaian atau kesimpulan dalam gambar di atas keliru sehingga mengarah ke tafsir yang salah.
Berikut isi lengkap berita di CNN Indonesia:
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level komando daerah militer (kodam) dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri. Dia menyebut kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Kewenangan Panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya," kata Sisriadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).
Meski demikian, Sisriadi menyatakan kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran, karena berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri.
Dia lalu menjelaskan bahwa TNI bisa ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, itu akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan.
"TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi," ujarnya.
Sisriadi juga menyatakan bukan berarti TNI ingin ikut dalam kegiatan yang bersifat politik. "Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan," kata Sisriadi.
Ihwal unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di dekat Mabes TNI, Sisriadi tidak ingin bicara banyak. Dia mengatakan bahwa mahasiswa sudah melakukan itu dengan tertib.
Dia menjelaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang tidak berada di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Karenanya, keinginan mahasiswa untuk bertemu Hadi tidak akan bisa tercapai.
"Sedang di Palangkaraya mengecek pembuatan titik hujan. Kemarin kan Riau berhasil. Jambi berhasil. Jadi beliau melihat sekarang di Kalteng, nanti lanjut di Kalbar," ucap Sisriadi.
Ratusan mahasiswa berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (25/9). Mereka meminta TNI untuk ikut serta dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR selanjutnya.
Kapolsek Cipayung, Jakarta Timur Kompol Abdul Rasyid mengatakan mahasiswa itu berasal dari Bandung dan Jakarta. "Meminta dari pihak TNI ke Panglima TNI turun bersama-sama dengan mahasiswa ini untuk melakukan aksi damai [selanjutnya] di Gedung DPR/MPR, supaya pengamanan juga jangan cuma dari kepolisian," tutur Abdul saat dihubungi, Rabu (25/9).
Ratusan mahasiswa itu berkumpul sejak sore hari. Hingga pukul 19.30 WIB, mereka belum mau membubarkan diri. Abdul mengatakan para mahasiswa tetap ingin bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Keinginan mereka mau ketemu Panglima TNI, tapi belum ada fasilitas dari dalam (Mabes TNI). Sudah negosiasi dengan Mabes TNI tapi mereka tetap mau ketemu hari ini," tutur Abdul.
Sementara dikutip dari arsip berita Tempo pada 25 September 2019, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan mahasiswa tak berunjuk rasa di depan Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Sisriadi, pengunjuk rasa berada cukup jauh yaitu sekitar 500 meter dari depan Mabes TNI.
Sisradi menuturkan dirinya sempat berada di kemacetan di jalan menuju tempat kerjanya tersebut. "Saya enggak lihat ada orang rame-rame demo, tapi memang macet. Ya kan karena jalannya sempit juga," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 25 September 2019.
Meski begitu, Sisriadi mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan arah Mabes TNI. "Kata orang ya 500 meter dari Mabes TNI. Tapi itu artinya mereka pintar, di peraturan kan memang tidak boleh berdemo di depan Mabes TNI," kata Sisradi.
Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka berharap bisa beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sisradi pun angkat bicara. TNI tak akan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam gambar berjudul "Maklumat TNI Untuk Rakyat Indonesia" di atas, bahwa Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyebut bahwa mahasiswa bisa meminta didampingi Kodam saat berdemonstrasi, menyesatkan. Pernyataan Sisriadi itu diucapkan dalam konteks adanya permintaan pendampingan dari demonstran yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung dan Jakarta yang berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Sisriadi merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level Kodam dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolSource. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020.
Salah satu situs yang pernah memuat foto tersebut adalah situs Jakartasatu.com, yakni pada 3 September 2017. Foto itu terdapat dalam artikel yang berjudul “Tommy Suharto Makan Gudeg”. Foto tersebut diberi keterangan, "Malam keakraban antara Tommy Suharto dan tukang parkir, pengamen, pemilik toko dll."
Dilansir dari Jakartasatu.com, pada 2 September 2017, Tommy Soeharto mendatangi sebuah warung nasi gudeg yang terletak di Jalan Gajah Mada. Tommy ditemani satu ajudan dan dua petinggi Partai Berkarya. Saat itu, Tommy mengenakan kemeja kotak-kotak putih-biru tua.
Foto dari peristiwa yang sama namun dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda juga pernah dimuat di situs Kini.co.id. Foto tersebut dimuat pada 3 September 2017 dalam artikel yang berjudul "Tommy Soeharto Mengaku Tak Tertarik Nyapres".
Foto itu diberi keterangan, "Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto bertemu tokoh Tionghoa Lieus Sungkarisma di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat, Sabtu (2/9) malam. "Demo RUU HIP
Unjuk rasa untuk menolak pembahasan RUU HIP diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan untuk menggelar demonstrasi pada 24 Juni 2020.
Slamet mengatakan unjuk rasa tersebut akan berlangsung secara besar-besaran di Jakarta. Dia mengklaim bahwa sudah ada lebih dari 100 ormas yang sepakat menolak RUU HIP. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis. Beberapa di antaranya adalah PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI).
Dikutip dari Kompas.com, unjuk rasa itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Para demonstran menghendaki agar RUU HIP ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sebanyak 12 orang perwakilan massa telah direima oleh Wakil Ketua DPR Sufmu Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto-foto di atas adalah foto-foto Tommy Soeharto saat mengevaluasi demo RUU HIP keliru. Foto tersebut telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020. Foto-foto itu diambil ketika Tommy sedang makan nasi gudeng di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci “FKPPI Jawa Barat ke Monas” dalam kolom pencarian Facebook. Hasilnya, ditemukan video yang sama yang diunggah oleh akun Erwin Nuryadin ke grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat pada 9 Desember 2017. Akun itu memberikan narasi “Monas menjadi lautan loreng KB FKPPI. Mantap Saudaraku, sudah saatnya kita berikan Yang terbaik buat Ibu Pertiwi.”
Tempo kemudian mengecek video lain di grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat yang dibagikan pada Desember 2017. Hasilnya, ditemukan video lain yang masih berkaitan dengan video unggahan akun Erwin Nuryadin. Video tersebut dibagikan oleh akun Muhammad Farid pada 12 Desember 2017 dengan keterangan "Pasukan Peserta Apel Kebangsaan Bela Negara dari Jawa Barat bergerak menuju Monas setelah Subuh berjamaah di Istiqlal".
Berdasarkan petunjuk waktu dan lokasi dalam kedua video itu, Tempo menelusuri pemberitaan media tentang kegiatan Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI di Monas pada Desember 2017 tersebut.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI itu memang benar dilaksanakan di Monas pada 9 Desember 2017. Acara itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah menteri.
Dalam apel kebangsaan yang dihadiri oleh FKPPI berbagai daerah itu, Jokowi diangkat sebagai anggota kehormatan. Mendapat gelar tersebut, Jokowi mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia juga menyatakan bangga bisa berdiri di hadapan keluarga besar FKPPI.
Menurut Jokowi, para purnawirawan di FKPPI telah berjasa bagi keamanan dan kemerdekaan Indonesia. "Saya bangga berdiri di sini, di depan keluarga besar FKPPI yang sudah 39 tahun berkomitmen memperkokoh NKRI dan menegakkan Pancasila," ujar Jokowi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video FKPPI Bandung yang berkumpul di Monas untuk menolak RUU HIP keliru. Video itu merupakan video saat FKPPI Jawa Barat menghadiri Apel Kebangsaan Bela Negara di Monas pada 9 Desember 2017.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri foto unggahan akun Pedongkelan Barat dengan reverse image tool Source. Hasilnya, ditemukan bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto itu bukanlah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab.
Foto tersebut pernah dimuat di situs resmi Majelis Hikmah Alawiyah pada 14 Agustus 2019 dalam artikelnya yang berjudul "APB Mercusuar Kabar Proklamasi RI ke Dunia Internasional". Artikel ini sama sekali tidak menyinggung soal Hussein bin Muhammad Shihab.
Artikel ini menjelaskan tentang maklumat dari Presiden Sukarno dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Maklumat tersebut mengisyaratkan agar kabar kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke dunia internasional.
Dua pekan setelah maklumat Bung Karno itu, yakni pada 2 September 1945, Kantor Berita Arabian Press Board (APB) berdiri. APB kemudian berkantor di Gang Tengah Nomor 19, Jakarta Pusat. Pendirinya merupakan seorang pemuda peranakan Arab yang bernama Muhammad Asad Shahab.
Foto yang sama juga pernah dimuat di situs Detik.com pada 17 Agustus 2017 dalam artikelnya yang berjudul "Asad Shahab dan APB Kabarkan Proklamasi RI ke Timur Tengah". Foto tersebut diberi keterangan "(Kiri ke Kanan) M. Asad Shahab, Presiden Sukarno, serta dua pendiri APB, Muhammd Alhabsyi dan M. Dhya Shahab. (Foto: Koleksi A. Mutalib Shahab)".
Dilansir dari Detik.com, sebagai salah satu jurnalis yang hadir dalam Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, Muhammad Asad Shahab membatin bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu seperti yang diharapkan Presiden Sukarno. Aktif di dunia jurnalistik sejak 1936 membuatnya punya banyak jaringan hingga luar negeri, khususnya Timur Tengah. Pada 1938-1942, dia tercatat sebagai kontributor media berbahasa Arab, al-Mughatttan, di Mesir.
Bersama kakaknya, M. Dzya Shahab dan sahabatnya, Husein Alhabsyi, dia lalu berembug tentang perlunya membentuk kantor berita berbahasa Arab. Hal ini ditempuh sebab saat itu sudah ada dua kantor berita, yaitu Antara yang jangkauannnya bersifat lokal dan Domei yang dikontrol oleh Jepang.
"Kalau kantor berita khusus berbahasa Arab belum ada, padahal ayah (Asad) punya banyak jaringan di negara-negara Timur Tengah," kata A. Mutalib Shahab, putra kedua Asad kepada Detik.com di kediamannya pada 16 Agustus 2017. Beberapa waktu lalu, ia merilis biografi ayahnya yang bertajuk "Sang Penyebar Berita Proklamasi RI". Asad dkk sepakat menamai kantor berita yang dimaksud dengan "Arabian Press Board (APB)".
APB resmi berdiri 19 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan atau pada 2 September 1945. Kata Arabian, menurut wartawan senior Solichin Salam di koran Angkatan Bersenjata terbitan 1 September 1993, sengaja digunakan untuk menarik perhatian dunia Islam serta negara-negara di Timur Tengah. Hal itu juga sekaligus dimaksudkan untuk mengelabui sekutu dan Belanda.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto di atas adalah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab, keliru. Pria di sebelah Presiden Sukarno itu bernama Muhammad Asad Shahab, seorang jurnalis yang merupakan pendiri kantor berita Arabian Press Board (APB). Melalui APB, Asad dan rekan-rekannya menyebarkan berita Proklamasi RI ke dunia internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id