Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojekonline memang bukan transportasi umum karena kendaraan roda dua tidak digolongkan dalam jenis transportasi umum. 
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Rizki Pratama, menggarisbawahi bahwa kendaraan roda dua hanya dapat mengangkut maksimal dua orang, yaitu satu orang pengemudi dan satu orang penumpang. “Sehingga sama sekali tidak efisien dalam konsep transportasi umum, di mana sebuah kendaraan seharusnya mampu membawa sebanyak mungkin penumpang sesuai dengan kapasitas kendaraan sesuai standar,” katanya. 
Masalah seputar ojol juga diperkuat oleh sejumlah fakta bahwa kendaraan roda dua merupakan moda transportasi paling rawan kecelakaan dan banyaknya yang gagal uji emisi di DKI Jakarta. “Selama ini kendaraan roda dua adalah kendaraan dengan tingkat kecelakaan yang paling tinggi di jalan raya, selain itu kendaraan roda dua juga berpotensi gagal dalam uji emisi yang dapat menandakan minimnya perawatan yang layak,” ujarnya.
Akibat regulasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) itu, ojol pernah dilarang beroperasi pada tahun 2015. Namun, akibat tekanan dari masyarakat luas dan Presiden Jokowi larangan terhadap ojekonline dicabut, dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan masyarakat. “Walaupun keberadaannya melanggar UU LLAJ,” kata Arif Novianto, peneliti di Institute of Governance and Public Affairs, Universitas Gadjah Mada.
Beberapa regulasi kemudian sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan untuk memberi payung hukum pada ojol, salah satunya Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Permenhub No. 12 Tahun 2019 ini tidak hanya melegalisasi ojol, tetapi juga mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojekonline.
Persoalan yang dialami ojekonline saat ini, kata Arif, sebenarnya tidak lagi tentang legalisasi, tetapi tentang kelayakan kerja. Dikutip dari The Conversation Indonesia, pada Maret 2020-Maret 2022, total ada 71 aksi protes dari pengemudi online di Indonesia, dan sebanyak 70,4 persen menuntut tentang bayaran layak.
“Persoalan utama yang saat ini dialami oleh pengemudi ojekonline adalah tentang belum didapatkannya kondisi kerja yang layak, akibat dari berlangsungnya praktik kemitraan yang tidak adil atau kemitraan semu,” ujarnya.
Praktik kemitraan semu ini terjadi ketika hubungan kemitraan yang seharusnya merupakan hubungan yang setara–tidak ada pihak yang menguasai dan dikuasai, menjadi hubungan yang tidak adil–perusahaanplatform bertindak sewenang-wenang dalam mengatur proses kerja kepada pengemudi ojekonline yang merupakan mitra mereka.
Selain itu, Rizki Pratama menilai wacana memasukkan roda dua sebagai kendaraan umum akan membawa konsekuensi pada kebijakan publik, terutama bagaimana implementasi dan pengawasannya. Pertama, implementasi akan sangat rumit tentang bagaimana menjamin kendaraan roda dua dan pengemudi memiliki syarat yang berbeda dari pengendara roda dua umum seperti perbedaan lisensi, perawatan kendaraan, fasilitas kendaraan, dan lain-lain.
Kedua, mengenai siapa yang berhak mengawasi, menegakkan aturan, dan melaporkan pelanggaran di mana beban pengawasan kendaraan umum di Indonesia sudah sangat tinggi.
Memasukkan kendaraan roda dua dalam kategori transportasi umum adalah juga kebijakan dilematis, perlu analisis kebijakan yang komprehensif dari seluruh pemangku kebijakan terlebih dahulu. Sebab regulasi harus bersifat sederhana tetapi mampu melindungi pengemudi dan pengguna, terutama soal kesejahteraan, keamanan dan keselamatan. 
Menurut Rizki, kebijakan transportasi di masa depan seharusnya lebih mengarah ke angkutan massal, bukan perorangan. Maka perlu ada ide alternatif kendaraan roda dua hanya untuk pengantaran paket-paket ringan dan bukan angkutan manusia. “Pemerintah tidak dapat lepas tangan dalam menyediakan transportasi publik yang layak dengan standar yang jelas dan terkontrol dengan baik.”

Klaim TKN Prabowo-Gibran yang menyatakan pengakuan ojol sebagai transportasi umum agar dapat memberlakukan standar-standar keamanan adalahsebagian benar.
Meski kendaraan roda dua tidak digolongkan sebagai transportasi umum, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang melegalisasi keberadaan ojol untuk standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojekonline. Namun sejatinya persoalan yang dialami ojekonline saat ini tidak lagi tentang legalisasi, tetapi tentang kelayakan kerja akibat sistem kemitraan semu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan menghubungi Senior Communications Assistant United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR), Yanuar Farhanditya. Kepada Tempo, ia menyebut informasi tentang penyebab mogok makan tersebut tidak akurat. Para pengungsi Rohingya itu meminta kepastian tempat penampungan.
“Lebih tepatnya, para pengungsi Rohingya itu meminta kepastian tempat. Karena pada saat itu mereka mengalami pemindahan tempat beberapa kali dalam waktu yang singkat. Meski demikian, tidak lama setelah dijelaskan situasi terkini oleh tim dan relawan di lapangan, para pengungsi mau mulai makan Kembali,” kata Yanuar melalui pesan singkat, Jumat, 12 Januari 2024.
Pada prinsipnya, lanjut Yanuar, UNHCR mengikuti saran dari pemerintah mengenai penempatan pengungsi Rohingya. UNHCR dan para mitra kerja selalu siap melanjutkan bantuan bagi para pengungsi pasca penentuan lokasi
“Kami siap untuk melanjutkan perlindungan dan bantuan untuk pengungsi dimanapun mereka berada. UNHCR dan para mitra kerja selalu siap melanjutkan bantuan bagi para pengungsi pasca penentuan lokasi, seperti bantuan darurat, makanan dan minuman, air bersih, kebutuhan medis, perbaikan/penambahan fasilitas, dll,” jelas Yanuar.
Serambinews.com merilis, perihal tentang penolakan makan ini dibenarkan oleh Kasatintelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo Sumatri Darmoyo, Sabtu, 23 Desember 2023.
"Benar, aksi penolakan makan terjadi saat siang hari (Jumat, 22 Desember 2023) kemarin, namun setelah dibujuk oleh petugas, mereka mau makan kembali. Akan tetapi aksi itu kembali terulang saat jam makan malam. Tapi mereka akhirnya makan karena mungkin merasa lapar," kata Suryo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim mogok makan pengungsi Rohingya karena minta tempat tinggal yang enak adalahmenyesatkan.
Sesungguhnya para pengungsi Rohingya itu hanya meminta kepastian tempat. Karena dalam waktu yang singkat mereka mengalami pemindahan tempat beberapa kali.

Akun Tik Tok user2297434175308 memposting sebuah video berdurasi 15 detik yang menampilkan sebuah gambar Tretan Muslim yang sedang membuka baju dan menemukan sebuah laptop punggung Gibran. Nampak juga Coki yang sedang menengok ke arah Tretan Muslim. Pada caption postingan terdapat informasi bahwa gambar tersebut merupakan Gibran yang ketahuan menggunakan otak panduan pada saat debat cawapres tanggal 22 Desember 2023 yang diletakkan pada pantanya.

Telusuri menggunakan Google Image ditemukan sebuah video yang identik dengan gambar pada video postingan di akun Tretan Muslim yang diunggah pada 30 Desember 2023. Video tersebut merupakan video sindiran yang ditujukan untuk Roy Suryo. Melansir dari suara.com video yang dibuat oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede tersebut seolah-olah menjadi balasan atas komentar Roy Suryo saat debat cawapres. Sebelumnya Roy Suryo pada akun x-nya mengklaim bahwa Gibran membuat kecurangan saat debat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menjelaskan ketiga cawapres yang mengikuti debat kedua pada Jumat 22 Desember 2023 menggunakan alat mikrofon yang sama hal tersebut untuk mengantisipasi jika ada mic yang mati. Saat itu Gibran tidak menggunakan ear feeder atau pengumpan telinga. Hasyim memastikan bahwa debat cawapres tersebut berlangsung dengan adil dan spontan.

Dengan demikian postingan pada Tik Tok Gibran ketahuan menggunakan otak panduan saat debat merupakan hal yang tidak benar. Gambar pada foto tersebut merupakan sebuah video yang diunggah dan dibuat Tretan Muslim sebagai sindiran kepada Roy Suryo yang telah mengklaim bahwa Gibran melakukan kecurangan, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Postingan pada Tik Tok Gibran ketahuan menggunakan otak panduan saat debat merupakan hal yang tidak benar. Faktanya, gambar pada video tersebut merupakan sebuah video yang diunggah dan dibuat Tretan Muslim sebagai sindiran kepada Roy Suryo yang telah mengklaim bahwa Gibran melakukan kecurangan.

Akun Facebook Wahyu Nhat pada 3 Januari pukul 15.51 memposting sebuah video berdurasi 1 menit 58 detik yang menampilkan sebuah bencana yang diklaim sebagai gempa yang disusul dengan tsunami di Jepang. Pada caption juga terdapat keterangan waktu bencana tersebut terjadi pada satu Januari 2024.

Setelah ditelusuri menggunakan InVID ditemukan beberapa yang identik dengan video yang posting pada Facebook pada kanal YouTube POSKOTA pada video berjudul “DETIK-DETIK TANAH LONGSOR DI KOTA ATAMI JEPANG” yang diunggah pada 3 Juli 2021. Jika dilihat video pada Facebook dengan video POSKOTA memiliki kesamaan terlihat dari gedung-gedung dan kendaraan, keduanya sama-sama menunjukkan gedung bertingkat berwarna merah. Potongan video yang lain, yang menunjukkan sebuah wilayah dan terdapat mobil yang bergerak menjauhi longsoran tersebut.

Selain pada channel YouTube POSKOTA, video yang sama terdapat pada website tempo.co dengan judul “Detik-detik Pemukiman Warga di Jepang Dihantam Longsor dan Banjir” Senin, 5 Juli 2021 pukul 13.30. Video yang asli adalah video detik-detik longsor di kota Atami, Jepang pada Sabtu, 3 Juni 2021. Tanah longsor tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu setempat yang sebelumnya wilayah tersebut diguyur hujan deras.

Dengan demikian video yang diklaim sebagai gempa yang di Tsunami di Jepang pada 1 Januari 2024 tidak benar. Video tersebut merupakan video tanah longsor di kota Atami, Jepang pada 3 Juni 2021, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Video yang diklaim sebagai gempa yang disusul Tsunami di Jepang pada 1 Januari 2024 tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan video tanah longsor di kota Atami, Jepang pada 3 Juni 2021.