Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa foto-foto bangunan berwarna merah tersebut memang benar kamp pengungsian di Pulau Bhasan Char yang dibangun di Bangladesh untuk etnis Rohingya. Namun kelompok etnis Rohingya yang datang ke Aceh dalam dua pekan terakhir, tidak berasal dari kamp pengungsian Pulau Bhasan Char, melainkan mereka yang masih berada di kamp Cox Bazar. 
Dengan menggunakanreverse image searchGoogle dan Yandex, Tempo dapat mengkonfirmasi bahwa bangunan tersebut adalah kamp pengungsian di Pulau Bhasan Char. Foto yang sama pernah tayang dalam berita Tempo, pada 6 Desember 2020. 
Jumlah rumahnya 1.440 unit, dengan dapur dan kamar mandi yang digunakan bersama untuk penghuni beberapa rumah yang berdekatan.
Video kolase gambar di TikTok memperlihatkan foto bangunan yang diklaim sebagai rumah pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto yang sama pernah tayang dalam berita Tempo dan New York Times.

Foto tersebut menunjukkan rumah-rumah yang dibangun pemerintah Bangladesh, di Pulau Bhasan Char, untuk pengungsi Rohingya. Jumlah rumahnya 1.440 unit, dengan dapur dan kamar mandi yang digunakan bersama untuk penghuni beberapa rumah yang berdekatan.
Kondisi Pengungsian di Bangladesh
Menurut Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra, dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan kelompok etnis muslim dari Myanmar terpaksa mengungsi dan tidak bisa pulang karena mengalami persekusi selama puluhan tahun. Menurutnya, Etnis Rohingya menjadi populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Sejak 1977-1978, mereka telah kehilangan kewarganegaraan. Sementara pada tahun 1979 sempat ada repatriasi dari Bangladesh. Kemudian pada 1982 ada konstitusi yang membuat mereka tidak memiliki status warga negara Myanmar.
Kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan berbagai penjajahan etnis membuat Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun karena tidak ada kejelasan dan sanitasi yang buruk, maka di Bangladesh-pun ditolak di kamp-kamp pengungsi. Kondisi kamp sangat buruk dan kondisi mereka semakin rentan karena eksploitasi dan kekerasan. Bahkan pada 2017 ada kampanye anti Rohingya. Kemudian pada tahun 2021 karena kondisi Myanmar juga bergejolak termasuk kepada etnis lain, sedangkan di Bangladesh juga tidak layak. 
Kekerasan yang berlangsung sejak 2017, ratusan ribu orang Rohingya berpindah dan tinggal di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut UNFPA per Juni 2023, hampir 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Cox's Bazar, yang disebut sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun kondisi di Cox Bazar sangat sulit. Banyak pengungsi Rohingya tinggal di tempat penampungan sementara yang penuh sesak dan tidak memberikan privasi yang memadai serta menimbulkan risiko perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan. 
Layanan dasar juga terbatas di dalam jaringan kamp. Banyak pengungsi Rohingya yang sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Bangladesh juga rentan terhadap bencana alam dan para pengungsi di Cox Bazar telah terpapar banjir, angin topan, dan tanah longsor, yang kemungkinan besar akan meningkat frekuensi dan intensitasnya dari waktu ke waktu. 
Dari laporan BBC yang dipublikasikan ulang oleh Tempo, Pemerintah Bangladesh kemudian membangun kamp pengungsian di Bhasan Char. Lokasinya terletak 60 km dari daratan utama Bangladesh, yang muncul ke permukaan laut kurang dari 20 tahun lalu. Ketinggian tanahnya kurang dari dua meter di atas permukaan laut. Materi tanahnya adalah tanah lempung, berasal dari sedimen Himalaya yang dibawa sungai ke laut. 
Pemerintah Bangladesh bertujuan merelokasi lebih dari 100.000 pengungsi ke pulau itu guna meredakan ketegangan di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazar. 
Akan tetapi, bagi banyak orang Rohingya, pulau itu adalah "penjara" dan dari 306 pengungsi yang kini bermukim di pulau tersebut, semuanya direlokasi tanpa persetujuan mereka. Tidak ada pengungsi yang diperbolehkan pergi. PBB mengatakan sebagian besar 306 orang itu adalah perempuan dan anak-anak. 
Dari Cox's Bazar ke Aceh
Media asal Jerman, DW dan media Australia, ABC, melaporkan bahwa orang-orang Rohingya yang datang ke Provinsi Aceh sejak November, adalah mereka yang berasal dari kamp pengungsian Cox Bazar, bukan Pulau Bhasan Char.
Seorang pengungsi, Abdu Rahman, mengatakan bahwa kondisi Kamp pengungsian Cox Bazar semakin tidak aman dengan lebih seringnya terjadi kriminalitas. Situasi itu membuat mereka merasa masa depan semakin suram.
Di tengah kondisi itu, mereka mendapatkan tawaran dari sindikat penyelundupan orang. Sindikat itu menawarkan perjalanan ke Indonesia atau Malaysia dengan sejumlah imbalan. Indonesia dipilih karena ongkosnya lebih murah, yakni 1,800 USD. Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra, mengingatkan bahwa warga etnis Rohingya adalah korban, bukan pelaku.
Jadi pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh baru-baru ini berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar, bukan dari Pulau Bhasan Char yang sulit bagi pengungsi Rohingya keluar dari pulau itu.
Aktivis HAM dan demokrasi di Indonesia dan ASEAN, Rafendi Djamin, dikutip dari laman BRIN, memberikan paparan mengenai Hak Asasi Manusia, Komitmen Global Indonesia, dan Konsekuensinya. Dalam perspektif HAM, Rohingya adalah pencari suaka politik atau pengungsi politik yang tergolong dalam kategori kelompok rentan dalam masyarakat. Rohingya juga mempunyai hak mencari perlindungan internasional di bawah dasar hukum HAM dan Humaniter Internasional Refugee Convention 1951.
Rafendi menerangkan, hak yang paling utama adalah penghargaan dari negara atas prinsip bahwa Indonesia dan seluruh negara harus melindungi orang yang mencari perlindungan internasional. Pada konvensi tersebut, negara tidak boleh mengembalikan orang yang mencari suaka tanpa memperhatikan keselamatan pengungsi (non refoulement). Indonesia wajib melaksanakan semua konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab HAM yang sama, Indonesia memiliki komitmen global mengenai HAM internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya meninggalkan kamp pengungsian mewah di Bangladesh, dan pergi ke Indonesia karena malas bekerja adalahkeliru.
Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia baru-baru ini berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar, bukan dari Pulau Bhasan Char. Mereka juga enggan dipindah ke Pulau Bhasan Char yang dilengkapi bangunan rumah baru, karena tidak adanya pekerjaan dan tingginya potensi bencana alam.

Untuk memverifikasi informasi tersebut, Tempo menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir. Menurut Ilham, pengungsi Rohingya tidak bisa ikut sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pengungsi Rohingya tidak bisa ikut memilih dalam Pemilu 2024. Dasar seseorang menjadi pemilih itu, harus memiliki NIK KTP elektronik ataupun NIK di Kartu Keluarga,” kata Ilham melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 8 Desember 2023.
“Kami memiliki sistem yang namanya Aplikasi Sidalih (Data Pemilih). Semua pemilih yang memenuhi syarat dan sudah terdaftar ada dalam data tersebut. Petugas TPS/KPPS akan mengecek semua kelengkapan sebelum pemilih masuk ke dalam TPS seperti surat pemberitahuan memilih (C6), KTP/KK dan terakhir cek NIK melalui hp android petugas di Apps Sidalih,” lanjutnya.
Tidak ada celah bagi orang yang tidak memiliki kelengkapan data bisa memberi suara dalam Pemilu 2024. Ada 7 anggota KPPS, 1 pengawas TPS dan para saksi yang akan saling mengocontrol kalau ada keanehan dan kecurangan di TPS.
Dikutip dari laman resmi KPU, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Syarat untuk menjadi pemilih, PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU No.7 Tahun 2022, syaratnya sebagai berikut:
1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tentang Pengungsi Rohingya
Dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra menjelaskan alasan mengapa etnis Rohingya mengungsi. 
Menurut dia, kelompok etnis muslim dari Myanmar itu tidak bisa pulang karena mengalami persekusi selama puluhan tahun. Etnis Rohingya menjadi populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Sejak 1977-1978, mereka telah kehilangan kewarganegaraan. Sementara pada tahun 1979 sempat ada repatriasi dari Bangladesh. Kemudian pada 1982 ada konstitusi yang membuat mereka tidak memiliki status warga negara Myanmar.
Kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan berbagai penjajahan etnis membuat Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun karena tidak ada kejelasan dan sanitasi yang buruk, maka di Bangladesh pun ditolak di kamp-kamp pengungsi. 
Kondisi kamp sangat buruk dan kondisi mereka semakin rentan karena eksploitasi dan kekerasan. Bahkan pada 2017, ada kampanye anti Rohingya. Kemudian pada tahun 2021 karena kondisi Myanmar juga bergejolak termasuk kepada etnis lain, sedangkan di Bangladesh juga tidak layak karena akses pendidikan dan pekerjaan masih seperti penjajahan, maka Indonesia menjadi satu-satunya harapan, ketika mereka ditolak di Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya.

Hasil pemeriksaan klaim bahwa pengungsi Rohingya bisa menambah pemilih pada pemilu 2024 adalahkeliru.
Berdasarkan ketentuan PKPU No.7 Tahun 2022, ada 6 persyaratan seseorang bisa menjadi pemilih dalam Pemilu. Dan pengungsi Rohingya tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Politisi Fahri Hamzah menyebarkan informasi melalaui Twitternya bahwa Calon Presiden No. 1, Anies Baswedan akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet Indonesia Maju pekan ini. Diketahui ada dua partai pengusung Anies yakni NasDem dan PKB merupakan partai pro-pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki beberapa menteri di kabinet.

Namun faktanya pihak koalisi pengusung Anies Baswedan membantah klaim tersebut. Juru Bicara Timnas AMIN, Surya Tjandra melalui Republika.com menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Usamah Abdul Aziz yang juga Juru Bicara Timnas AMIN menambahkan bahwa Tim Pemenangan Anies-Muhaimin tidak akan mencampuri urusan partai pengusung.

Dilansir dari MediaIndonesia.com, Anies Baswedan enggan menanggapi kabar tersebut. “Menurut saya gak level untuk dijawab” ujar Anies saat di Jambi. Begitu pun dengan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid tidak ingin memberikan tanggapan terkait hal tersebut. “No comment,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, mengutip dari Tribunnews.com.

Sebagai partai koalisi pemerintah, NasDem berkomitmen untuk menyelesaikan periode pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang membantah kabar dari Fahri Hamzah seperti yang diberitakan melalui CNN Indonesia.

Dengan demikian, Calon Presiden No. 1 Anies Baswedan akan mengumumkan Nasdem dan PKB keluar dari kabinet adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya pihak Calon Presiden No.1, Anies Baswedan menyebut bahwa klaim terebut adalah tidak benar atau hoaks.

Sebuah video menunjukkan seorang prajurit yang sedang membacakan doa penutupan seperti di penghujung acara di hadapan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Namun isi doa tersebut berharap agar Joe Biden disingkirkan dan presiden dikembalikan kepada Donald Trump.

Namun setelah ditelusuri video asli yang dipublikasi melalui channel YouTube The White House, tidak terdengar kalimat doa seperti pada postingan tersebut. Diduga video dalam postingan tersebut adalah hasil manipulasi dengan menambahkan dubbing suara lain.

Dalam video asli, prajurit tersebut dalam doanya mengucapkan terima kasih atas kebebasan Amerika, anggota militer dan keluarga serta teman-temannya, dan ia memohon bimbingan, dukungan dan perlindungan bagi Amerika Serikat dan militernya.

Dengan demikian, prajurit Amerika berdoa agar Donald Trump kembali jadi presiden di depan Joe Biden adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video tersebut didubbing dengan audio palsu, dalam video asli tidak terdengar kalimat prajurit tersebut agar Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika menggantikan Joe Biden.