Terdapat surat edaran seminar nasional terkait bimbingan teknis mengatasnamakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan (PPSDMK). Isi surat tersebut ditujukan kepada direktur utama salah satu PT. Pelaksanaan teknis, waktu dan tempat kegiatan akan dilaksanakan pada Juni 2024 di Hotel Bidakara Jakarta. Selain itu terdapat biaya kontribusi seminar sebesar 6 juta yang dibayarkan ke rekening BRI atas nama Tesi Septiani.
Faktanya surat tersebut palsu. PPSDMK telah memberikan klarifikasinya pada media sosial resmi PPSDM Ketenagakerjaan, “Sahabat Corpu kami informasikan bahwa edaran ini adalah Hoax.
Maka, diingatkan kepada seluruh #SahabatCorpu untuk dapat menyaring kembali informasi yang diterima dan tidak sungkan untuk bertanya melalui sosial media resmi milik Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan @ppsdm_ketenagakerjaan dan laman resmi ppsdm.kemnaker.go.id
Mari kita Lawan Hoax!.
Pihaknya mengimbau kepada #SahabatCorpu untuk menyaring informasi yang diterima dan konfirmasi ke media sosial resmi yang terverifikasi:
Facebook: PPSDM Ketenagakerjaan, Kemnaker RI
Website: ppsdm.kemnaker.go.id
Faktanya surat tersebut palsu. PPSDMK telah memberikan klarifikasinya pada media sosial resmi PPSDM Ketenagakerjaan, “Sahabat Corpu kami informasikan bahwa edaran ini adalah Hoax.
Maka, diingatkan kepada seluruh #SahabatCorpu untuk dapat menyaring kembali informasi yang diterima dan tidak sungkan untuk bertanya melalui sosial media resmi milik Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan @ppsdm_ketenagakerjaan dan laman resmi ppsdm.kemnaker.go.id
Mari kita Lawan Hoax!.
Pihaknya mengimbau kepada #SahabatCorpu untuk menyaring informasi yang diterima dan konfirmasi ke media sosial resmi yang terverifikasi:
Facebook: PPSDM Ketenagakerjaan, Kemnaker RI
Website: ppsdm.kemnaker.go.id
Berdasarkan penjelasan di atas surat edaran pelaksanan bimbingan teknis mengatasnamakan PPSDMK merupan konten palsu.

PPSDM Ketenagakerjaan menginformasikan surat edaran tersebut palsu.

Terdapat akun WhatsApp mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi. Pada pesan yang mengatasnamakan sekda tersebut mengirimkan pesan ke salah satu pengurus masjid bertujuan untuk menyalurkan donasi dalam rangka menyambut idul adha.
Namun setelah ditelusuri akun WhatsApp yang beredar adalah pesan penipuan. Pemkab Ciamis tidak pernah meminta maupun menyalurkan donasi apapun secara pribadi ataupun kedinasan kepada masyarkat. Pihak pemkab juga mengimbau kepada warga Ciamis selalu waspada jika mendapatkan pesan mengatasnamakan pejabat.
“Semoga tidak ada korban yang terkena penipuan yg mengatasnamakan pejabat ini ya sobat Cliks.
Jangan lupa check n recheck apabila ada pesan dan nomor WA masuk yang tidak dikenal dan mengaku2 sebagai orang yang kita kenal apalagi mengaku sebagai pejabat.
Waspada Sobat Cliks:purple_heart:,” narasi pada akun Instagram @cliks_ciamislibashoaks

Pemkab Ciamis menyatakan nomor WhatsApp yang beredar dipastikan pesan penipuan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video kemudian membaliknya dengan mode mirror.

Dengan metode reverse image search, Google Lens mengarahkan ke kanal YouTube ini, 11 Desember 2017.

Judul video berbahasa Bulgaria menyebutkan bahwa Putin berada di Suriah. Pesawat Angkatan Udara Rusia mendampingi pesawat yang ditumpangi Putin.

Video lain ditemukan di kanal YouTube ini, 30 Desember 2017. Judul video menyebutkan bahwa Putin menuju Kairo.

Berbekal informasi tersebut, ditemukan artikel dari Sputnik News.

Putin mengunjungi pangkalan udara Khmeimim, untuk memberi perintah penarikan pasukan Rusia dari Suriah. Setelah itu, ia melanjutkan kunjungan ke Kairo pada 11 Desember 2017.

Adapun juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov memberikan keterangan pada Selasa (21/5/2024) bahwa tidak ada delegasi Rusia yang menghadiri pemakaman Presiden Iran.

"Sejauh yang saya tahu, tidak ada kehadiran internasional yang diharapkan (selama upacara pemakaman)," kata Peskov dikutip Tass.com.

Video Putin menaiki pesawat menuju pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi merupakan hoaks.

Putin sedang dalam perjalanan ke Kairo pada 11 Desember 2017, usai mengunjungi pangkalan udara Khmeimim, untuk memberi perintah penarikan pasukan Rusia dari Suriah.

Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov memastikan, tidak ada delegasi dari Rusia yang hadir ke pemakaman Presiden Iran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024.

Kendati demikian, Jakarta masih menjadi ibu kota sampai adanya keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ mengatur sebagai berikut:

Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, kapan terbitnya keppres sepenuhnya kewenangan presiden.

"Kapan persisnya keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden," ujarnya, Kamis (7/3/2024) seperti diwartakan Kompas.com.

"Namun tentunya timing yang pas akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi," kata Dini.

Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan, efektivitas operasionalisasi OIKN di Balikpapan dijadwalkan pada 1 Mei 2024.

Sementara pengelolaan dan pengoperasian IKN dalam nomenklatur pemerintah daerah khusus juga bergantung pada Keppres.

"Namun, seraya menunggu, kami akan mulai efektif beroperasi (berkantor) di Balikpapan," ujar Bambang, Rabu (10/4/2024) dikutip dari Kompas.com.

Tahap pemindahan dan pembangunan IKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 63 Tahun 2022.

Tahap I dikerjakan selama kurun 2022-2024 dan mulai dilakukan pemindahan tahap awal.

Tahap II merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh yang dikerjakan pada 2025-2029.

Kemudian Tahap III pada 2030-2034 akan melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif.

Tahap IV pada 2035-2039 akan membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Jakarta masih menjadi ibu kota sampai adanya keppres mengenai pemindahan ke Nusantara.

Meski UU DKJ telah disahkan pada 25 April 2024, tetapi waktu penerbitan keppres sepenuhnya kewenangan presiden.