Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar dalam unggahan video tersebut dilansir dari laman Ayo Bandung yang berjudul “Presiden Jokowi Sahkan UU DKJ: Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Nasib IKN Justru Jadi Begini”. Dalam artikel tersebut, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan UU DKJ pada 25 April 2024 dan Jakarta dipastikan tetap akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Lantas masyarakat pun bertanya bagaimana nasib IKN setelah disahkannya UU DKJ yang masih menjadi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, diketahui bila Jakarta memang masih menyandang status sebagai ibu kota sebelum pindah ke IKN. Nantinya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan menunggu Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disahkannya UU DKJ membuat Jakarta nantinya akan daerah otonom setingkat provinsi sebelum ibu kota pindah ke IKN. Dalam UU DKJ pun disebutkan Jakarta akan diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Sementara untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, pemerintah saat ini masih terus melakukan pembangunan.

Juru Bicara Otorita IKN Nusantara (OIKN) Troy Pantouw menjelaskan, perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara masih menunggu terbitnya Keppres.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Prestige Productions yang berjudul “RUDY SALIM GANDENG RAFFI AHMAD BUAT BISNIS BARU! BIKIN APA LAGI NIH DUO SULTAN??!!” pada 19 Agustus 2023. Dalam video tersebut, tidak ada penjelasan proyek pelegalan judi online bersama Kominfo.

Dilansir dari laman Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan prioritas utama pemerintah adalah melindungi rakyat kecil dari jerat judi online. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan pemutusan akses terhadap situs-situs judi online.

Menurut Menkominfo, upaya memberantas judi online menghadapi tantangan yang berat karena banyak pelaku atau bandar judi online bersembunyi di luar Indonesia. Menteri Budi mengungkap bandar judi online juga semakin kreatif dengan selalu membuat situs baru dan melakukan peretasan pada situs-situs pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan negara-negara tetangga yang melegalkan perjudian agar mencegah perjudian di negara mereka tidak masuk ke Indonesia.

Klaim: Kominfo, Raffi Ahmad hingga Rudy Salim ajukan pelegalan judi online

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi valid Gibran batal dilantik menjadi wapres.

Narator hanya membacakan artikel di laman Sindonews ini yang berjudul: "Gugatan PDIP ke PTUN Bisa Jadi Pertimbangan MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran".

Artikel tersebut memuat pernyataan Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun yang mengatakan bahwa jika gugatan mereka di PTUN dikabulkan maka bisa menjadi bahan pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. 

Adapun PDI-P menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke PTUN terkait dengan dugaan  perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada putusan dari PTUN terkait gugatan tersebut. 

Sementara itu beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Gibran batal dilantik sebagai wakil presiden.

Salah satu klip yang menampilkan Gayus Lumbuun mirip dengan unggahan di kanal YouTube Sindonews ini. 

Dalam video Gayus meminta MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden jika nantinya PTUN memutuskan KPU terbukti melanggar hukum terkait pencalonan Gibran. 

Dilansir Kompas.id Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sulit untuk dijegal karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dinilai telah mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan, di MPR tidak ada pembahasan soal putusan yang bisa menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.

Ia menuturkan, agenda rapat MPR pada 6 Mei 2024 justru membicarakan seputar rencana pelantikan presiden-wapres terpilih.

Narasi yang mengeklaim Gibran resmi batal dilantik menjadi wakil presiden tidak benar atau hoaks. Judul dalam video tidak sesuai dengan isi konten di dalamnya.

Narator lebih hanya membahas pernyataan Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun yang mengatakan jika gugatannya ke PTUN dikabulkan maka bisa menjadi bahan pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran. 

Sementara, Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sulit untuk dijegal karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai.

Selain itu, putusan MK dinilai telah mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Sivakorn sedang diwawancara identik dengan unggahan di kanal YouTubePlay Now Thailand ini.

Video itu telah diunggah pada 8 Februari 2021, sebelum laga Indonesia melawan Uzbeskitan di Piala Asia U23 pada 29 April 2024.

Sehingga, dapat dipastikan dalam video Sivakorn tidak membahas mengenai laga semifinal Piala Asia U23 2024. 

Adapun dalam video aslinya Sivakorn membagikan cerita soal kariernya sebagai wasit serta pengalamannya memimpin pertandingan di Piala Asia. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Sivakorn mengeluarkan pernyataan terkait laga Indonesia melawan Uzbekistan. 

Video yang mengeklaim Sivakorn Pu-Udom memberikan pernyataan soal pertandingan Indonesia melawan Uzbeskitan tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya ia membagikan cerita soal kariernya sebagai wasit serta pengalaman memimpin pertandingan Piala Asia.

Adapun video itu diunggah pada 8 Februari 2021, sebelum laga Indonesia melawan Uzbeskitan di Piala Asia U23 pada 29 April 2024.