Setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi valid Gibran batal dilantik menjadi wapres.

Narator hanya membacakan artikel di laman Sindonews ini yang berjudul: "Gugatan PDIP ke PTUN Bisa Jadi Pertimbangan MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran".

Artikel tersebut memuat pernyataan Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun yang mengatakan bahwa jika gugatan mereka di PTUN dikabulkan maka bisa menjadi bahan pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. 

Adapun PDI-P menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke PTUN terkait dengan dugaan  perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada putusan dari PTUN terkait gugatan tersebut. 

Sementara itu beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Gibran batal dilantik sebagai wakil presiden.

Salah satu klip yang menampilkan Gayus Lumbuun mirip dengan unggahan di kanal YouTube Sindonews ini. 

Dalam video Gayus meminta MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden jika nantinya PTUN memutuskan KPU terbukti melanggar hukum terkait pencalonan Gibran. 

Dilansir Kompas.id Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sulit untuk dijegal karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dinilai telah mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan, di MPR tidak ada pembahasan soal putusan yang bisa menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.

Ia menuturkan, agenda rapat MPR pada 6 Mei 2024 justru membicarakan seputar rencana pelantikan presiden-wapres terpilih.

Narasi yang mengeklaim Gibran resmi batal dilantik menjadi wakil presiden tidak benar atau hoaks. Judul dalam video tidak sesuai dengan isi konten di dalamnya.

Narator lebih hanya membahas pernyataan Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun yang mengatakan jika gugatannya ke PTUN dikabulkan maka bisa menjadi bahan pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo-Gibran. 

Sementara, Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sulit untuk dijegal karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai.

Selain itu, putusan MK dinilai telah mengukuhkan kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Sivakorn sedang diwawancara identik dengan unggahan di kanal YouTubePlay Now Thailand ini.

Video itu telah diunggah pada 8 Februari 2021, sebelum laga Indonesia melawan Uzbeskitan di Piala Asia U23 pada 29 April 2024.

Sehingga, dapat dipastikan dalam video Sivakorn tidak membahas mengenai laga semifinal Piala Asia U23 2024. 

Adapun dalam video aslinya Sivakorn membagikan cerita soal kariernya sebagai wasit serta pengalamannya memimpin pertandingan di Piala Asia. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Sivakorn mengeluarkan pernyataan terkait laga Indonesia melawan Uzbekistan. 

Video yang mengeklaim Sivakorn Pu-Udom memberikan pernyataan soal pertandingan Indonesia melawan Uzbeskitan tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya ia membagikan cerita soal kariernya sebagai wasit serta pengalaman memimpin pertandingan Piala Asia.

Adapun video itu diunggah pada 8 Februari 2021, sebelum laga Indonesia melawan Uzbeskitan di Piala Asia U23 pada 29 April 2024.

Tim Cek Fakta Kompas.com menyimak video utuhnya di YouTube Kompas TV ini yang diunggah pada 14 Mei 2024. 

Dalam video, presenter Kompas TV menjelaskan bahwa dua orang pegawai Kemenag Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulses) yang beragama Kristen dan Katolik ditugaskan untuk memastikan kelancaran pemberangkatan haji.

Adapun video di YouTube Kompas TV menampilkan momen pemberangkatan jemaah haji di Kota Parepare menuju Embarkasi Makassar. 

Setelah informasi tersebut ramai di media sosial, Kepala Kemenang Kota Parepare, Fitriadi memberikan klarifikasi.

Dikutip dari laman resmi Kemenang Sulsel, Fitriadi menjelaskan bahwa dua pegawai non-muslim tersebut bukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berangkat ke Arab Saudi, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi Makassar.

Adapun tugas yang diberikan kepada mereka tidak terkait dengan ritual ibadah.

"Untuk Bapak Dominggus (Agama Kristen) tergabung pada tim pelayanan koper jemaah dan Bapak Yohannes Salu Tandi Alla' (Agama Katolik) tergabung pada pelayanan penerimaan jemaah," ucap Fitriadi. 

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada suatu aturan yang dilanggar. 

Hal senada juga diungkap oleh Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie. Ia memastikan dua pegawai tersebut bukanlah petugas haji, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji.

Menurut Anna, sebagai panitia pemberangkatan, tugas mereka sebatas mengantar jemaah dari Kota Parepare menuju ke Embarkasi Makassar (UPG) di Asrama Haji Sudiang, Makassar. 

"Jadi keduanya bukan menjadi bagian dari PPIH Arab Saudi yang berangkat ke Tanah Suci. Tugas mereka hanya sampai Embarkasi Makassar," ujar Anna.

Dijelaskan Anna, kepanitiaan yang melibatkan pegawai lintas agama juga terjadi dalam banyak kegiatan Kemenag.

Kegiatan itu seperti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di sejumlah daerah yang  melibatkan umat muslim. Kemudian, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)  yang kepanitiannya juga melibatkan pegawai non-muslim.

"Jadi ini wilayahnya kepanitiaan untuk bersama, bergotong royong, menyukseskan acara. Adapun pada hal-hal yang sifatnya peribadahan, itu tentu menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama, tidak ada campur aduk," kata Anna.

Anna menambahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga dalam proses kepanitian melibatkan beragam unsur. 

"Pelibatan dua pegawai non-Islam dalam kepanitian itu bukan tentang mayoritas dan minoritas atau tentang siapa mengalah dan siapa menang. Ini justru bagian dari upaya menumbuhkan sikap saling gotong royong dengan tetap menghargai keyakinan dan kepercayaan masing-masing," ungkap Anna. 

Narasi yang mengeklaim Kemenag Parepare melibatkan dua pegawai non-muslim sebagai petugas haji 2024 perlu diluruskan.

Kemenang menjelaskan bahwa kedua pegawai non-muslim tersebut bukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berangkat ke Arab Saudi, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi Makassar dan tidak terkait dengan ritual ibadah.

Setelah ditelusuri, video itu merupakan hasil manipulasi dari cuplikan program Mata Najwa yang ditayangkan di YouTube MetroTV pada 19 Oktober 2016.

Tim Cek Fakta Kompas.com menduga video itu dimanipulasi dengan mengubah suara asli Sule menggunakan perangkat kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kemudian, suara Sule mempromosikan judi online diperiksa menggunakan AI Voice Detector, yang dapat mendeteksi apakah sebuah audio dihasilkan oleh AI generatif.

AI generatif mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video.

Hasil pemeriksaan AI Voice Detector menunjukkan, suara Sule mempromosikan judi online terdeteksi memiliki probabilitas 84,44 persen dihasilkan oleh AI generatif.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Sule mempromosikan judi online adalah hoaks.

Video tersebut merupakan hasil manipulasi dari cuplikan program Mata Najwa yang tayang di YouTube MetroTV pada 19 Oktober 2016.

Suara Sule mempromosikan judi online terdeteksi memiliki probabilitas 84,44 persen dihasilkan oleh AI generatif.