Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah petani gurem atau atau petani yang menggunakan atau menguasai lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 16,89 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP). Jumlah petani gurem berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 tersebut naik cukup signifikan sebanyak 18,54 persen atau 2,64 juta RTUP dibandingkan angka pada tahun 2013 yang hanya berjumlah 14,25 juta unit.

Kemudian, mengenai kenaikan subsidi pupuk, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pada Januari ini akan ada penambahan sebanyak 7,2 juta ton pupuk untuk produksi padi dan jagung dan benih gratis untuk lahan 2 juta hektare. Bersamaan dengan penyaluran pupuk, lanjutnya, Kementan juga akan memberikan benih padi dan jagung yang bisa ditanam untuk areal dengan luasan 2 juta hektare. Tujuannya, untuk mewujudkan swasembada beras dan jagung yang diharapkan dapat terjadi pada rentang waktu 3 tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah petani gurem atau atau petani yang menggunakan atau menguasai lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 16,89 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pada Januari ini akan ada penambahan

Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa petani gurem atau petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar semakin bertambah.

Jumlah pengguna lahan pertanian di Indonesia adalah 27,79 juta petani pada 2023. Sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia pada 2023 adalah 17,24 juta petani.

Dilansir Kompas.id, petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.

Sebuah postingan di Facebook memberikan informasi bahwa vaksin Polio diberikan secara massal oleh Kementerian Kesehatan dapat membahayakan anak-anak Indonesia. Narasi tersebut dibuktikan dengan temuan lebih dari 490.000 kasus kelumpuhan akibat vaksin tetes Polio atau Oral Polio Vaccine (OPV) di India.

Perlu diketahui, dari Kompas.com menjelaskan bahwa OPV adalah vaksin dari virus yang dilemahkan, virus tersebut dapat bermutasi terutama pada populasi yang imunisasinya lemah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi melalui Liputan6.com menjelaskan bahwa virus dari vaksin yang bermutasi tersebut berisiko menyebabkan infeksi dan menyebabkan lumpuh jika tidak diberikan imunisasi lengkap dan tidak tepat waktu.

Siti menegaskan bahwa Vaksin Polio dapat memberikan perlindungan terhadap jenis virus Polio Tipe 1, 2, dan 3 termasuk mutasinya, namun perlu diberikan imunisasi lengkap dari Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Polio Vaccine (IPV). Penelusuran oleh Kompas.com menyatakan bahwa vaksin ini telah terbukti mengurangi wabah polio, namun tetap mengikuti standar mekanisme kesehatan yang benar sehingga virus yang dilemahkan dalam vaksin tidak bermutasi dan menyebabkan kelumpuhan.

Dengan demikian, vaksin Polio yang diberikan secara massal oleh Kemenkes dapat membahayakan anak-anak adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa vaksin dapat memberikan perlindungan untuk jenis virus Polio tipe 1, 2, dan 3, tetapi harus diberikan lengkap imunisasi Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Polio Vaccine (IPV). Selengkapnya pada bagian penjelasan.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 jt menjadi 16.89 juta.

Mengutip Data BPS, dalam Sensus Pertanian 2023, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem sebanyak 16,89 juta, naik 18,49% dari catatan jumlah RTUP Gurem pada 2013 yang hanya sebanyak 14,25 juta.

“Jadi lahan pertanian banyak berkurang, bisa dijual, bisa diwariskan. Kalau diwariskan misalkan bisa jadi enggak untuk pertanian lagi kan,” kata Atqo dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Jakarta, Senin (4/12/2023), melansir dari laman resmi BPS.

Atqo menekankan, RTUP Gurem merupakan rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan untuk pertanian kurang dari 0,50 hektare. Persentase terbanyak petani gurem ada Papua Pegunungan dengan porsi 98,63%.

Lalu, di Yogyakarta mencapai 87,75%, Bali 69,32%, Aceh sebanyak 57,68%, Kalimantan Selatan sebanyak 42,41%, dan Sulawesi Selatan 41,23%. Atqo mengatakan, di daerah-daerah itu luas lahan pertanian sudah semakin sempit.

Ihwal ketimpangan yang disebutkan Cak Imin di mana ada seseorang yang menguasai 500.000 hektare lahan, kemungkinan menyinggung pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan yang mendekati 500.000 hektare.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo bercerita sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), ia diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun food estate.

Food estateadalah konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Food estate termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

“Saya menteri pertahanan, diberi tugas beliau (Presiden Jokowi) untuk membangunfood estate tiga tahun lalu. Kita antisipasi, (karena) akan ada krisis pangan, waktu itu mengajukan lahan ini dan itu. Saksinya ada,” kata Prabowo.

“Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare,” ucapnya.

Dia kemudian menyebut, pada dua tahun lalu, ia telah menyerahkan lahan-lahan itu kepada negara. Ia mengatakan pada Jokowi,

“Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap”.

Sebagai informasi, petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektare, sehingga data yang disampaikan Cak Imin sebagian benar.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 jt menjadi 16.89 juta.