Setelah dilihat seksama, dalam video berdurasi 8 menit 43 detik tersebut tidak ada narasi yang menjelaskan banding Sambo dan Putri ditolak. Unggahan tersebut justru menarasikan upaya banding Sambo CS yang telah dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Selatan. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara isi dengan judul video. Dalam thumbnail dan judul video sendiri, tampak PC pingsan di persidangan. Sedangkan dalam isi dan narasi pada unggahan tersebut sama sekali tidak menampilkan hal tersebut. Justru yang dibahas adalah upaya banding oleh keempat terdakwa pembunuhan berencana. Diantaranya FS, PC, KM, dan RR.

Setelah dilihat seksama, dalam video berdurasi 8 menit 43 detik tersebut tidak ada narasi yang menjelaskan banding Sambo dan Putri ditolak. Unggahan tersebut justru menarasikan upaya banding Sambo CS yang telah dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Selatan. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara isi dengan judul video. Dalam thumbnail dan judul video sendiri, tampak PC pingsan di persidangan. Sedangkan dalam isi dan narasi pada unggahan tersebut sama sekali tidak menampilkan hal tersebut. Justru yang dibahas adalah upaya banding oleh keempat terdakwa pembunuhan berencana. Diantaranya FS, PC, KM, dan RR.

Setelah dilakukan penelusuran, video berdurasi 8 menit tersebut, berisi potongan beberapa wawancara serta video proses persidangan Sambo beberapa waktu lalu. Narasi yang ada rupanya sama persis dengan artikel yang diupload nasional.tempo dengan judul “Divonis Hukuman Mati, Harta Kekayaan Ferdy Sambo di LHKPN Masih Jadi Misteri” tanggal 14 Februari 2023.

Lebih lanjut video wawancara kepada Djoko Sarwoko pada unggahan tersebut merupakan potongan video di kanal Youtube tvOneNews (https://youtube.com/@tvOneNews) pada 13 Februari 2023. Pada kesempatan itu, Djoko Sarwoko selaku mantan Hakim Agung RI periode 2009-2009 menuturkan harapannya majelis hakim memiliki ketangguhan agar dapat menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan. Karena selama hakim tidak memiliki kepentingan apa-apa, diharapkan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan.

Unggahan video dengan klaim bahwa semua aset kekayaan Ferdy Sambo disita aparat adalah konten yang tidak benar. Faktanya tidak ada berita yang konkret mengenai penyitaan aset Ferdy Sambo oleh aparat. Sambo telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. Namun KPK tidak bisa mempublikasikan hal itu secara publik karena tidak mendapat surat kuasa.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui isi potongan video unggahan di atas merupakan video yang diupload kanal Youtube KOMPASTV 19 Februari 2023 lalu. Dengan judul “Demi keselamatan , Eliezer Ajukan Perpanjangan Status Penguak Fakta”. Dalam video itu Ronny selaku pengacara Eliezer mengungkapkan bahwasannya keselamatan Eliezer perlu dijaga agar semua berjalan dengan baik. Lebih lanjut Edwin Partogi selaku wakil ketua LPSK memperjelas bahwa Eliezer akan mendapat perlindungan LPSK selama 6 bulan ke depan terhitung dari bulan Februari.

Unggahan video dengan klaim bahwa Bharada E dipindah ke Nusakambangan agar aman dari ancaman Sambo adalah konten yang menyesatkan. Faktanya saat ini Bharada E masih ditahan di rutan Bareskrim Polri serta pengajuan perlindungan keselamatan Bharada E diajukan ke pihak LPSK.

Setelah ditelusuri tidak ada bukti Presiden Jokowi memerintahkan untuk tembak Sambo yang hendak melarikan diri. Namun dalam video yang diupload Kompas.com (https://youtube.com/@Kompascom), Presiden Jokowi menegaskan bahwa segala keputusan merupakan wilayah yudikatif dan wilayah pengadilan. Oleh karena itu Presiden sebagai pemegang eksekutif tidak bisa memberikan komentar banyak terkait hal itu.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara isi dengan judul video. Dalam thumbnail dan judul video sendiri, akun Kabar News berisi Presiden Jokowi nampak perintahkan tembak Sambo. Sedangkan dalam isi dan narasi pada unggahan tersebut sama sekali tidak menampilkan hal tersebut. Justru yang dibahas adalah respon Jokowi mengenai vonis terhadap Ferdy Sambo dan Richard Eliezer.

Unggahan video dengan klaim bahwa Presiden Jokowi perintahkan tembak Sambo yang hendak melarikan diri adalah konten yang tidak benar. Faktanya tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan Jokowi memerintahkan hal tersebut. Selain itu vonis hukuman mati hakim terhadap Ferdy Sambo belum final.