Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di situs media kredibel dengan memasukkan kata kunci "Macron mohon Timur Tengah akhiri boikot" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita, baik dari media dalam negeri maupun media asing, bahwa Prancis memang meminta seruan boikot terhadap produk-produknya dihentikan. Namun, pernyataan itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron.
Dilansir dari Kompas.com, yang mengutip BBC pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah mengakhiri seruan boikot terhadap produk Prancis. Menurut kementerian, saat ini, terdapat seruan "tidak berdasar" untuk memboikot barang-barang Prancis yang "didorong oleh minoritas radikal".
Produk Prancis telah dihapus dari beberapa toko di Kuwait, Yordania, dan Qatar. Reaksi dari beberapa negara di Timur Tengah ini muncul setelah Macron mengomentari pemenggalan seorang guru Prancis, Samuel Paty, yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Macron mengatakan Paty "dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kami", tapi Prancis "tidak akan melepaskan kartun kami".
Penggambaran Nabi Muhammad dapat dianggap pelanggaran yang serius bagi umat Islam, karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan Allah (Tuhan). Namun, sekulerisme negara dianggap sebagai pusat identitas nasional bagi Prancis, sehingga membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu, kata negara, merusak persatuan.
Dikutip dari berita di CNN Indonesia pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis meminta agar seruan boikot terhadap produk mereka yang dilakukan di berbagai negara Timur Tengah segera dihentikan. Dalam sebuah pernyataan pada 25 Oktober malam, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata diplomatnya sedang bergerak untuk menanyakan negara-negara di mana boikot dilakukan atau seruan kebencian diliontarkan.
"Di banyak negara di Timur Tengah, seruan untuk boikot produk Prancis dan secara lebih umum, seruan untuk berdemonstrasi melawan Prancis, dalam istilah yang terkadang penuh kebencian, telah disebarkan di media sosial," kata Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Associated Press.
Dilansir dari Reuters, pada 25 Oktober 2020, Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah untuk menghentikan perusahaan ritel yang memboikot produk Prancis. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, terdapat seruan untuk memboikot produk Prancis, terutama produk makanan, di beberapa negara Timur Tengah.
Menurut Kementerian Luar Negeri Prancis, terdapat pula seruan untuk demonstrasi melawan Prancis atas penerbitan kartun satir Nabi Muhammad. "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal," demikian bunyi pernyataan itu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Presiden Macron memohon-mohon agar negara-negara Timur Tengah mengakhiri seruan boikot produk Prancis" menyesatkan. Desakan untuk menghentikan seruan boikot produk Prancis dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata, "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal."
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut telah beredar di internet sejak 2017, dan tidak terkait dengan keputusan pemerintah Prancis untuk menutup sebuah masjid di Paris lantaran mengunggah kecaman terhadap Samuel Paty di laman Facebook-nya menjelang pembunuhan keji terhadap guru bahasa Prancis tersebut.
Video yang identik pernah diunggah ke Twitter oleh akun @QaillaAsyiqah pada 29 Oktober 2020. Akun ini menulis, “Msh banyak seliweran video ini~ Polisi Prancis mengevakuasi sekitar 50 orang jamaah Masjid (UAMC). Evakuasi dilakukan krn masa perpanjangan sewa bangunan tdk diberikan lg pihak balai kota Clichy. Video ini benar terjadi di Prancis tp bukan soal Macron.” Dalam cuitannya, akun ini menyertakan tautan video tersebut yang diunggah di YouTube.
Video itu dibagikan oleh kanal milik situs media Prancis Rifonline.net, RifOnline TV, pada 23 Maret 2017. Video ini memiliki durasi yang lebih panjang, yakni sekitar 10 menit, dan kualitas gambar yang lebih baik. Video tersebut diberi judul “Poignant ! Évacuation musclée de la mosquée du centre-ville de Clichy-la-Garenne”, yang jika diterjemahkan berarti “Menyentuh hati ! Evakuasi masjid di pusat kota Clichy-la-Garenne”.
Video dari peristiwa yang sama juga pernah diunggah oleh kanal YouTube HARRAG FI PARIS pada 22 Maret 2017 dengan judul “Fermeture de la mosquée de clichy par CRS..paris”, yang jika diterjemahkan berarti "Masjid Clichy ditutup oleh CRS..paris".
Untuk memastikan informasi itu, Tempo menelusuri pemberitaan tentang peristiwa di sebuah masjid di Kota Clichy tersebut. Dilansir dari surat kabar Prancis, Le Parisien, pada 22 Maret 2017, jemaah di sebuah masjid di Rue d'Estienne-d'Orves, Clichy, Paris, memang dievakuasi oleh polisi dan petugas dari perusahaan keamanan.
Evakuasi ini dilakukan setelah empat bulan sebelumnya, pada November 2016, pemerintah kota mengumumkan bahwa asosiasi agama di masjid tersebut harus pergi dari situ karena masa sewanya telah berakhir pada Juni. Permintaan asosiasi agama untuk membatalkan perintah penggusuran tersebut pun ditolak oleh pengadilan administrasi Cergy-Pontoise pada 10 Agustus 2016.
"Kami berjanji akan mengembalikan kunci pada 30 Juni, setelah Ramadan dan agar anak-anak menyelesaikan tahun ajaran," kata penanggung jawab masjid yang juga menampung hampir 300 anak itu. “Kami menawarkan mereka rumah asosiasi untuk kursus dan tenda sementara untuk berdoa. Mereka menolak semuanya. Kami tidak punya pilihan selain menegakkan putusan pengadilan,” ujar Wali Kota Clichy Rémi Muzeau.
Masih dari Le Parisien, bangunan milik pemerintah kota yang dijadikan masjid tersebut selama ini dikelola oleh asosiasi muslim melalui sewa tidak tetap. Adalah mantan Wali Kota Clichy Gilles Catoire yang mempercayakan pengelolaan bangunan itu ke asosiasi pada Mei 2013. Sewa hanya bisa diperbarui sekali, pada Juni 2015. Namun, wali kota yang baru, Rémi Muzeau, ingin menjadikan bangunan itu sebagai perpustakaan, dan mengarahkan asosiasi ke masjid lain yang dibuka di Rue des Trois-Pavillons.
Kebijakan Macron menutup masjid
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 21 Oktober 2020, otoritas Prancis menutup sebuah masjid di pinggiran Paris, Masjid Pantin, sebagai tindak lanjut peristiwa pemenggalan Samuel Paty, seorang guru bahasa Prancis yang mengajarkan diskusi tentang kartun Nabi Muhammad pada murid-muridnya. Penutupan masjid akan berlangsung selama enam bulan.
Polisi menempelkan pemberitahuan tentang perintah penutupan di luar masjid. "Dengan tujuan tunggal untuk mencegah tindakan terorisme", demikian bunyi pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kepala departemen Seine-Saint-Denis seperti dikutip dari Reuters pada 21 Oktober 2020.
Otoritas menduga pengurus masjid di timur laut Paris itu menyebarkan video di halaman Facebook resmi yang mengecam tindakan Samuel Paty beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Pemerintah Prancis sebelumnya berjanji bakal bersikap tegas terhadap penyebar pesan kebencian, penceramah radikal, dan orang asing yang diyakini menimbulkan ancaman keamanan bagi Prancis.
Kepala Masjid Panin, M'hammed Henniche, akhir pekan kemarin mengungkapkan penyesalannya karena membagikan video tersebut di media sosial. Terlebih lagi setelah diketahui bahwa Paty menjadi korban intimidasi keji secara online sebelum ia dibunuh.
Hal ini juga diberitakan oleh  Kompas.com. Menurut laporannya, pemerintah Prancis menutup sebuah masjid di Pantin, Paris, lantaran mengunggah kecaman terhadap Samuel Paty di laman Facebook-nya menjelang pembunuhan keji terhadap guru bahasa Prancis tersebut. Masjid ini berada di sebuah kawasan padat penduduk di Paris.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video saat polisi Prancis menutup masjid atas perintah Presiden Macron, keliru. Video itu menunjukkan peristiwa pada 2017, jauh sebelum pemerintah Prancis memutuskan untuk menutup sebuah masjid di Paris lantaran diduga sebagai kantong kaum radikal, usai aksi teror pemenggalan seorang guru yang bernama Samuel Paty. Video tersebut merupakan video ketika polisi mengevakuasi jemaah dari bangunan milik pemerintah Kota Clichy, Paris, Prancis, yang dijadikan masjid oleh asosiasi muslim setempat. Evakuasi itu dilakukan karena masa sewa asosiasi tersebut telah habis, dan pemerintah bermaksud menjadikannya sebagai perpustakaan.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut denganreverse image toolGoogle dan TinEye. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu bukan foto yang diabadikan saat petir menyambar pohon tersebut, melainkan gabungan dari dua foto berbeda dan ditambah efek cahaya.
Foto tersebut banyak beredar di Pinterest. Salah satu akun yang pernah memuat foto ini adalah Bailey Galan. Menurut akun ini, foto tersebut diambil oleh Darius Twin. Akun lainnya, Jose Osorio, juga pernah memuat foto itu. Namun, foto ini disebut sebagai foto milik fotografer bernama Darren Pearson.
Tempo kemudian menelusuri akun media sosial Darius Twin. Di Instagram, akun Dariustwin, @dariustwin, pernah mengunggah foto itu pada 11 Juli 2018. Dalam profilnya, tertulis "Welcome to the World of Light". Hampir semua foto di akun Instagram ini memang memperlihatkan foto yang diambil dengan teknik long exposure. Biasanya, fotografer memakai teknik ini untuk menggambar sebuah bentuk di dalam foto dengan cahaya lampu.
Dalam profil akun @dariustwin, ditemukan pula tautan ke situs toko daring yang dimilikinya, yakni Dariustwin.com. Menurut penjelasan di situs ini, Dariustwin merupakan perusahaan yang berbasis di California Selatan, Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri pada media dan produk lukisan cahaya atau light painting. Perusahaan ini didirikan oleh Darren Pearson.
"Di malam hari, Dariustwin menjelajahi lanskap dekat dan jauh dan mencari pemandangan yang sempurna untuk media lukisan cahaya seukuran aslinya. Gambar-gambar dibuat dengan alat melukis cahaya ilustratif yang dirancang khusus yang disebut 'Night Writer' dan menggunakan fotografi long exposure," demikian keterangan dalam situs tersebut.
Namun, sejumlah akun Pinterest menyatakan bahwa foto pohon yang tersambar petir di atas tidak dihasilkan dengan teknik long exposure. Menurut akun Feras, foto itu dihasilkan dari gabungan dua foto yang berbeda. Foto pohon merupakan foto yang diambil di San Diego, California. Sementara foto petir diambil dari situs Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA). Penjelasan serupa diberikan oleh akun Duncan Masters.
Untuk memastikan informasi itu, Tempo menelusuri informasi terkait dengan memasukkan kata kunci "Dariustwin lightning photo" di mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan artikel cek fakta dari organisasi pemeriksa fakta AS Snopes yang menyatakan bahwa foto tersebut bukanlah foto long exposure ketika petir menyambar sebuah pohon.
Menurut penjelasan Snopes, gambar itu merupakan karya artistik yang menggabungkan dua foto yang berbeda. Foto pohon merupakan foto Pearson yang diambil di San Diego, California. Efek cahaya merah muda dan biru muda di foto itu dihasilkan dengan teknik long exposure pada malam hari. Dia menggunakan "el-wire" untuk membuat efek bara berwarna biru muda pada tanah dan lampu sorot warna-warni untuk memberi efek cahaya berwarna merah muda pada pohon.
Sementara tambahan foto petir, yang berasal dari situs NOAA, merupakan ide rekan Pearson, Joey, yang juga seorang fotografer serta pembuat film, ketika dia sedang mengedit foto pohon tersebut. "Dia berkata, 'Anda tahu apa yang luar biasa? Petir yang menyambar phon!' Saya terpana dengan ide ini, dan menambahkan petir, yang menurut saya tampak luar biasa. Saya tidak pernah bermaksud agar foto ini dianggap sebagai foto asli petir yang menyambar pohon," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto karya Darren Pearson di atas merupakan foto saat petir menyambar sebuah pohon keliru. Foto tersebut merupakan gabungan dari dua foto yang berbeda. Pertama, foto pohon yang diambil pada malam hari dengan teknik long exposure sehingga terdapat efek cahaya berwarna merah muda pada pohon serta efek bawa berwarna biru muda pada tanah. Kedua, foto petir yang ditempelkan ke foto pohon, yang diambil dari situs NOAA.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, tidak adanya lonjakan jumlah kasus Covid-19 pasca demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja bukan berarti Covid-19 hanyalah konspirasi. World0meters mencatat SARS-CoV-2, virus Corona baru penyebab Covid-19, telah menginfeksi lebih dari 43 juta orang di seluruh dunia hingga 27 Oktober 2020. Sementara jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 396.454 kasus dengan 13.512 kematian.
Laporan John Hopkins University pun menyebut jumlah kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 1.118.635 kematian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian karena flu di seluruh dunia, yang menurut WHO, diperkirakan sekitar 290 ribu-650 ribu orang setiap tahun.
Lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta tidak terjadi sepanjang Oktober 2020 karena banyak faktor, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II serta jumlah tes dan tracing yang belum maksimal. Di sisi lain, unjuk rasa di tempat terbuka dan pesertanya disiplin menggunakan masker berpeluang memiliki risiko penularan yang lebih rendah.
Demonstrasi dan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta
Untuk memeriksa klaim dalam unggahan akun Arba, Tim CekFakta Tempo menggunakan dua metode, yakni mewawancarai ahli biologi molekuler lulusan Harvard Medical School, Amerika Serikat, Ahmad Rusdan Utomo serta menelusuri penjelasan dari sejumlah ahli kesehatan yang menganalisa aksi demonstrasi Black Live Matters di AS yang dianggap tidak signifikan menyumbang lonjakan kasus Covid-19.
Pada awal Oktober 2020, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memperkirakan Indonesia akan mencatatkan lonjakan masif jumlah kasus Covid-19 dalam 1-2 pekan. Penyebabnya, klaster penularan baru lewat rangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah yang dipicu oleh pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Namun, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti dikutip dari Kompas.com pada 26 Oktober 2020, tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB transisi sejak 12 Oktober. Rata-rata persentase kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir adalah 9,9 persen dengan rasio tes 5,8 per 1.000 penduduk. Angka keterisian tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan dalam dua pekan terakhir juga menurun.
Ahmad Rusdan Utomo menjelaskan belum adanya lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta bisa disebabkan oleh kombinasi dari dua faktor utama. Pertama, penerapan PSBB jilid II pada 14 September-11 Oktober 2020 dan PSBB transisi pada 12-25 Oktober 2020. Kedua, jumlah tes dan tracing di Jakarta masih kalah dibandingkan dengan New York misalnya yang punya standar tracing minimal 30 orang.
Selain itu, belum adanya laporan yang menunjukkan lonjakan kasus Covid-19 yang disumbang oleh demonstran bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dari aspek lingkungan, kerumunan yang berada di ruangan terbuka memiliki risiko penularan yang lebih rendah, karena sirkulasi udara lebih baik, meski tetap ada peluang terjadinya penularan apabila tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
Menurut Ahmad, risiko lebih tinggi justru ada di dalam rumah dan perkantoran, karena berada di ruangan tertutup dalam jangka waktu yang lama, apalagi jika sirkulasi udaranya yang buruk. “Karena itu, klaster keluarga dan perkantoran lebih banyak muncul,” kata Ahmad pada 27 Oktober 2020.
Dari aspek manusia, dalam hal ini demonstran, didominasi oleh kelompok usia muda yang secara umum kondisi kesehatannya lebih baik, meskipun ada sejumlah pasien Covid-19 yang berusia muda dengan gejala berat. Namun, Ahmad mengingatkan kelompok usia muda tetap berisiko menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan Covid-19 ke orang tua di rumah yang lebih rentan terinfeksi karena faktor usia atau memiliki penyakit penyerta. Sehingga, menurut Ahmad, demo justru berpeluang menambah kasus dari klaster keluarga.
Demonstrasi Black Lives Matter
Perdebatan yang sama pernah terjadi di AS mengenai apakah demo Black Lives Matter pada Mei-Juni 2020 memainkan peran penting dalam penyebaran Covid-19. Para politikus menyalahkan demonstran karena diagnosis Covid-19 meningkat sebulan pasca aksi, mencapai level tertinggi sejauh ini. Namun, beberapa ahli menyebut kontribusi aksi Black Lives Matter terhadap penyebaran Covid-19 tidak signifikan, walaupun ini bukan berarti mereka mengabaikan risiko demo di tengah pandemi.
Dikutip dari Vox, menurut data awal yang dilaporkan oleh Wall Street Journal dan BuzzFeed, tidak ditemukan peningkatan kasus Covid-19 di kota-kota di AS yang menggelar demo besar. Bahkan, kertas kerja yang diterbitkan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) menemukan "tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tren (Covid-19) setelah demonstrasi antara negara-negara yang menggelar unjuk rasa dan yang tidak".
Menurut ahli kesehatan, peningkatan kasus Covid-19 di AS lebih disebabkan oleh pelonggaran pembatasan di beberapa negara, sehingga memungkinkan adanya pertemuan dalam ruangan, seperti bar, restoran, tempat pangkas rambut, dan tempat kerja, di mana virus Corona penyebab Covid-19 lebih mungkin menyebar.
Sejauh ini, unjuk rasa Black Lives Matter tidak menjadi sumber utama peningkatan kasus Covid-19. Alasannya, disiplin dalam penggunaan masker dan jaga jarak, usia demonstran yang relatif masih muda, jumlah demonstran yang kecil dibandingkan populasi, serta faktor keberuntungan.
Dilansir dari The Guardian, Direktur Institute Kesehatan Global Harvard Ashish Jha memperkuat alasan tersebut. Menurut Jha, peserta aksi Black Lives Matter telah melakukan mitigasi dengan tetap menggunakan masker yang secara substansial dapat menurunkan risiko penyebaran dan keparahan penyakit.
Selain itu, hasil penelitian menyebut aktivitas di luar ruangan jauh lebih aman daripada aktivitas di dalam ruangan. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan sebagian besar infeksi terjadi di dalam ruangan. Selain itu, terdapat bukti awal bahwa mereka yang berada dalam kerumunan dan bergerak (rally) risiko penularannya lebih rendah dibandingkan di dalam massa yang tidak bergerak.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak adanya klaster demo menunjukkan bahwa Covid-19 adalah konspirasi" keliru. Terdapat sejumlah kemungkinan mengapa unjuk rasa Omnibus Law  UU Cipta Kerja tidak berkontribusi terhadap lonjakan jumlah kasus Covid-19, sebagaimana yang juga terjadi dalam aksi Black Lives Matter di AS pada Mei-Juni 2020. Covid-19 pun bukan konspirasi. Penyakit ini telah menginfeksi lebih dari 43 juta orang di dunia dengan lebih dari 1 juta kematian.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id