Beredar sebuah video di Facebook dengan judul yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah ditetapkan hukuman mati. Namun, dalam video yang berdurasi 8 menit 53 detik tersebut tidak ada pernyataan bahwa Ferdy Sambo sudah dijatuhi hukuman mati.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, Ferdy Sambo belum menjalani persidangan pengadilan terkait penetapan keputusan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Dalam video tersebut hanya menampilkan memperlihatkan Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik Polri yang mana hasil sidang tersebut menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ferdy Sambo dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak ada kaitannya dengan penetapan keputusan hukuman mati.

Terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, melalui Tempo.co pada 29 Sep 2022, Kadiv Humas Polri menyatakan baru akan menyerahkan 11 tersangka dan barang bukti pada Senin mendatang, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum baru memastikan penyusunan surat dakwaan akan dilakukan sehingga persidangan bisa segera dilaksanakan.

Dengan demikian, klaim Ferdy Sambo telah ditetapkan hukuman mati merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Mochamad Marcell

Klaim tersebut salah, faktanya sampai saat ini Ferdy Sambo belum menjalani persidangan di pengadilan terkait penetapan hukumannya atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam video hanya memperlihatkan Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik Polri yang mana hasil sidang tersebut menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ferdy Sambo dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Beredar sebuah informasi di Twitter pada 26 Sep 2022 yang membagikan tangkapan layar artikel yang memberitakan pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa jika negara ingin maju dan berkembang maka pendidikan agama Islam harus dihapus. Artikel tersebut terlihat berasal dari laman operaind[dot]blogspot.com.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, tidak ada sumber valid yang membenarkan pernyataan dari Puan Maharani seperti yang disebutkan dalam artikel tersebut. Sumber artikel tersebut berasal dari Blogspot yang bukan sumber media berita yang kredibel, hoaks ini sering beredar di masyarakat sejak 2018 yang mana pada saat itu Puan Maharani masih menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dilansir dari turnbackhoax.id pada 13 Des 2018, dalam laman tersebut tidak ditemukan nama penulis, susunan redaksi, dan alamat redaksinya sehingga tidak bisa menjadi acuan sumber berita yang kredibel.

Dengan demikian, klaim Puan Maharani sebut hapus pendidikan agama jika ingin negara maju merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Mochamad Marcell

Klaim tersebut salah, faktanya sumber yang menjadi rujukan Puan Maharani menyatakan hal tersebut bukan sumber yang valid untuk dipercaya. Hasil penelusuran tidak ditemukan sumber yang valid terkait pemberitaan tersebut. Kabar ini merupakan Hoaks Lama Beredar Kembali (HLBK) serta sudah beberapa kali diperiksa kebenarannya oleh fact checker pada laman turnbackhoax.id dan beberapa laman media kredibel lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang berisi foto seseorang yang tampak sedang bersujud di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim sebagai Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku salah dan minta maaf di depan Presiden Jokowi merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto itu adalah foto ketika seorang warga bersujud di depan Presiden Joko Widodo saat halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Foto yang asli salah satunya dimuat di artikel berjudul “Seorang Warga Sujud di Depan Jokowi saat Open House Lebaran” yang diunggah di situs Kumparan.com pada 5 Juni 2019.

Foto kejadian yang sama diambil dari sudut lain dimuat di artikel berjudul “Seorang Tamu “Open House” Tiba-tiba Sujud di Depan Jokowi dan Iriana” yang dimuat di situs Kompas.com pada 5 Juni 2019.

BUKAN Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto itu adalah foto ketika seorang warga bersujud di depan Presiden Joko Widodo saat halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, hingga artikel ini diturunkan belum ada pernyataan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mendukung atau mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024. Video yang beredar ini gabungan dari peristiwa lain dan tidak berisi acara dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres. 
Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video menjadi gambar dan menelusurinya menggunakan Google Reverse Image dan Yandex Image Search.
Video 1
Video 1
Pada detik ke-52, Anies Baswedan terlihat sedang menyalam Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Saat itu, Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah untuk mendiskusikan masalah keIndonesiaan pada Jumat, 8 April 2022.
Haedar mengatakan, pertemuan berlangsung santai dan saling tukar pandangan. Ada beberapa tantangan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tantangan kita adalah globalisasi, era disrupsi, dan postmodern," tutur Haedar dikutip dari iNews.id, Sabtu, 9 April 2022 malam.
Menurut Haedar untuk menghadapinya memerlukan pemikiran maju dengan dilandasi nilai dan pijakan konstitusi yang kokoh agar tidak salah arah. Kemudian disertai sikap optimistis dan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang autentik agar Indonesia bisa menghadapi tantangan ke depan.
Video 2
Video 2
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, dimunculkan pada menit ke-1:14, saat menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Pada pertemuan itu, Sohibul, mengatakan kedatangannya menemui Haedar Nashir untuk bersilaturahmi sekaligus menimba ilmu dan nasihat kepada ormas Islam tersebut.
Menurut Sohibul, Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang telah berdiri lebih dari satu abad dianggap kaya pengalaman dari sisi politik dan sosial.
"Sehingga kami sebagai partai politik yang hadir di era reformasi kami perlu menimba pengalaman, khususnya yang disampaikan Pak Haedar bagaimana PKS sebagai partai Islam mengintegrasikan dengan kebangsaan," ujar Sohibul.
Video 3
Video 3
Video menit ke-2:49 menunjukkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor PP Muhammadiyah, Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 Juli 2022.
Saat itu, Anwar mengatakan organisasinya membuka diri untuk membangun kedekatan dengan semua partai politik demi kebaikan bangsa. "Standing position Muhammadiyah itu kan dulu (saat Pemilu 2019) kami menjaga jarak dengan partai politik, sekarang kami mau membangun kedekatan dengan semua partai politik, tapi konteksnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara di masa depan," ujar Anwar dikutip dari Tempo.
Syaikhu mengatakan, mereka senang mendapat banyak nasihat atas kondisi dan situasi kebangsaan, termasuk berkaitan penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi kembali polarisasi yang membelah bangsa seperti 2019 silam.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video berjudul Muhammadiyah resmi usung Anies di Pilpres 2024, adalah Belum Ada Bukti.
Hingga artikel ini diturunkan belum ada pernyataan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mendukung atau mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024. Video yang beredar ini gabungan dari peristiwa lain dan tidak berisi acara dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres.