Sebuah akun Tiktok dengan nama @abialasyi mengunggah sebuah video Presiden Jokowi sedang berpidato. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi terdengar sedang mengucapkan kalimat sebagai berikut:
“Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan ada yang protes tentang kenaikan pangkat Bapak Prabowo Subianto menjadi Bintang empat. Saya berjanji kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir jabatan say aini, saya akan memberikan juga Bintang kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Bintang tujuh, obat sakit kepala,”
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa suara Presiden Jokowi yang digunakan pada video tersebut merupakan buatan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut dibuktikan dengan pemindaian audio menggunakan alat pendeteksi suara AI elevenlabs.io dan aivoicedetector.com.
Dari pemindaian tersebut, didapatkan hasil probabilitas yang hampir sama besarnya yakni 80 persen melalui elevenlabs.io dan 81,42 persen melalui aivoicedetector.com.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audio yang digunakan dalam unggahan tersebut dibuat oleh AI. Sehingga klaim pada narasi yang beredar bahwa video tersebut merupakan cuplikan pidato Jokowi terkait penganugerahan bintang empat kepada Prabowo, tidak benar.

Faktanya, suara yang digunakan merupakan konten audio yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut dibuktikan dengan pemindaian audio menggunakan alat elevenlabs.io dengan probabilitas sebesar 80% dan aivoicedetector.com sebesar 81,42%.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video pertemuan Surya Paloh, Puan Maharani, serta petinggi parpol identik dengan video di kanal YouTube Berita Satu ini.

Puan menemui Surya Paloh di gedung Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada 22 Agustus 2022.

Seperti diberitakan Kompas.com, Surya Paloh mengatakan, dalam pertemuan itu Nasdem dan PDI-P sepakat menginginkan Pemilu 2024 berjalan lancar.

Paloh juga menuturkan, sebagai partai nasionalis, Nasdem dan PDI-P menyadari bahwa perjalanan bangsa ditentukan oleh sejauh mana kekuatan nasionalisme.

Puan menambahkan, pertemuan dengan Surya Paloh tidak akan berhenti begitu saja. Kata dia, kedua partai membuka komunikasi dan sinergi menuju Pemilu 2024.

Di sisi lain, Puan menuturkan, kunjungannya ke Nasdem Tower sebagai silaturahmi kepada Surya Paloh yang telah dianggapnya sebagai om.

Video pertemuan Surya Paloh dan Puan bukan terjadi setelah Pemilu 2024, melainkan pada 22 Agustus 2022.

Adapun pada Pilpres 2024, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sedangkan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan.

Beredar sebuah video dengan klaim demo untuk Cawapres 02 agar didiskualifikasi.

Namun setelah dilakukan penelusuran, video tersebut adalah tidak benar.

Ditemukan video serupa yang diunggah di KOMPASTV pada 24 September 2019 berjudul “TERKINI – Memanas, Polisi Lepaskan Water Canon ke Demonstran di Depan Gedung DPR RI”. Diketahui bahwa aksi demo yang terdapat di dalam video merupakan bentuk aksi protes terhadap RUU KUHP pada 2019 lalu.

Dengan demikian klaim video tersebut adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Klaim video aksi demo diskualifikasi cawapres 02 tidak benar, faktanya video serupa ditemukan pada laman Youtube resmi KOMPASTV dengan judul pemberitaan “TERKINI – Memanas, Polisi Lepaskan Water Canon ke Demonstran di Depan Gedung DPR RI” yang tayang pada 24 September 2019. Aksi demo pada video tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan demo minta diskualifikasi Cawapres 02.

Thumbnail video menampilkan Puan Maharani memimpin rapat di ruang sidang paripurna DPR RI.

Berdasarkan hasil pencarian gambar di Google Lens, foto thumbnail terkait dengan Rapat Paripurna Ketiga DPR RI Masa Persidangan I 2019-2020.

Foto tersebut identik dengan yang ditemukan di situs Super Radio, 22 Oktober 2019.

Sementara itu, narator membacakan berbagai artikel dari media daring.

Pertama, narator membacakan berita dari Kompas.com, Sabtu (24/2/2024), yang menulis soal pendapat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pengajuan hak angket DPR RI soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Berikutnya, artikel dari Tempo.co berisi tanggapan pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA soal hak angket.

Terakhir, artikel dari Detik.com membahas pendapat soal hak angket dari mantan Sekjen PKB Lukman Edy.

Tidak ada informasi apa pun dalam video yang menunjukkan Puan telah membacakan hak angket.

Adapun hak angket yang belakangan dibicarakan bukanlah hak angket pemakzulan Presiden Jokowi, melainkan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Perbincangan soal hak angket baru di tataran partai politik dan belum dibawa ke meja sidang DPR.

Seperti misalnya, Ketua Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang telah menyatakan dukungan untuk hak angket DPR menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dilansir Kompas.com, penekanan dari hak angket yakni mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

Narasi yang menyatakan Ketua DPR Puan Maharani membacakan hak angket pemakzulan Jokowi merupakan hoaks.

Thumbnail dan artikel yang dibacakan narator video tidak sesuai dengan judulnya.

Hak angket yang diwacanakan partai politik terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, bukan pemakzulan Presiden Jokowi.