Tempo menggunakan reverse image tool dari Google dan Yandex untuk menelusuri foto Megawati dan Ganjar Pranowo tersebut. Hasilnya, foto itu adalah saat Megawati memberikan rekomendasi kepada Ganjar yang saat itu akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada 2018.
Foto tersebut salah satunya pernah dipublikasikan di situs Tirto.id pada 7 Januari 2018. Tirto memberikan keterangan: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018). 
Foto itu sendiri hasil jepretan fotografer kantor berita ANTARA,  Sigid Kurniawan
Dengan petunjuk itu, Tempo menelusuri situs ANTARA. Hasilnya, ANTARA memang mempublikasikan peristiwa tersebut pada 7 Januari 2018. 
ANTARA memberikan keterangan pada foto tersebut: 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1). PDIP resmi mengumumkan para cagub dan cawagub enam provinsi yakni provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Pilkada 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/18.
Tangkapan layar foto dari Antara yang menjelaskan momen sebenarnya dari foto yang digunakan dengan klaim sesat di media sosial
PDIP belum tentukan capres 2024
Pemilu Presiden masih akan digelar pada 2024. Meski begitu hiruk-pikuk nama-nama kandidat berseliweran di media sosial, ditandai dengan munculnya grup-grup pendukung sejumlah tokoh, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan lain-lain. 
Beberapa relawan juga mendeklarasikan nama-nama tokoh sebagai calon presiden-wakil presiden mendatang. Baru-baru ini, Relawan Poros Prabowo-Puan mendeklarasikan sosok Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai tokoh yang layak maju dalam Pilpres 2024. 
Sedangkan relawan Sigap (Siap Ganjar Presiden) mendeklarasikan diri mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai kandidat presiden 2024.
Munculnya dua kader PDIP yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo akan memberi dinamika di internal partai banteng bermoncong putih itu. 
Namun hingga artikel ini diterbitkan, PDIP belum secara resmi mengumumkan nama yang akan diusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.  
Dalam siaran pers yang diterima Tempo menanggapi survei elektabilitas Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, partainya sama sekali belum memikirkan pilpres mendatang. 
Selain itu, Hasto menyatakan keputusan ihwal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga sesuai amanat Kongres PDIP pada 2019 lalu.
"Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan mandat yang diberikan oleh kongres untuk menentukan pasangan calon tersebut," ujar Hasto. 

Dari pemeriksaan fakta di atas, foto yang diklaim Megawati mengusung Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan adalah menyesatkan. Foto itu saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan berkas rekomendasi kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Gubernur Jateng pada 7 Januari 2018 di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Tim Cek Fakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait ke sejumlah media kredibel. Hasilnya, sejumlah petinggi partai politik yang logonya tercantum dalam poster tersebut memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Dilansir dari situs berita Kumparan.com, Waketum bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengklarifikasi bahwa poster tersebut hoaks dan memastikan deklarasi itu tidak ada. Ia pun menekankan hingga saat ini, PKB tegas mengusung Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi capres di 2024.
“Itu hoaks, kalau PKB pasti ada arahan dari Gus Muhaimin. Sampai saat ini jajaran PKB solid mengusung Gus Muhaimin,” kata Jazilul saat dihubungi, Minggu (7/11).
Senada dengan PKB, PAN juga menyebut poster itu hoaks. Waketum PAN Viva Yoga mengatakan pihaknya tidak merasa terlibat.
"Itu hoaks 100%," tuturnya sebagaimana dikutip dari detik.com, 7 November 2021.
Dilansir dari Jawapos.com, menanggapi informasi dalam poster tersebut, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan bahwa dukungan partai berlogo bulan sabit kembar ini dalam poster itu adalah hoaks. Bahkan dia menyatakan tidak mengetahui perihal deklarasi pasangan tersebut.
“Kami tidak tahu menahu soal poster deklarasi Anis-Ganjar tersebut. Bisa saya pastikan Itu hoax. PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anis- Ganjar dengan partai manapun,” ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Senin (8/11).
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa sampai saat ini partai yang dinakodai oleh Ahmad Syaikhu belum memutuskan nama untuk diusung sebagai capres dan cawapres.
“Sampai saat ini PKS belum memutuskan nama untuk diusung sebagai capres. Dalam mekanisme internal PKS nama capres akan kami tetapkan dalam Musyawarah Majelis Syuro,” katanya.
Menurut Aboe, bahwa dalam putusan terakhir dalam Musyawarah Majelis Syuro ke-V, diputuskan untuk mendorong Salim Segaf Al Jufri untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI partai Demokrat, Syarief Hasan juga memastikan bahwa poster yang beredar adalah hoax.
"Hoax (itu mah)," jelas dia dikonfirmasi Wartakotalive.com.
Menurut dia, saat ini Partai Demokrat belum memikirkan pasangan Capres dan Cawapres 2024. Karena Partai Demokrat sedang fokus memikirkan nasib rakyat yang saat ini sedang susah atau kesulitan.
"Masih jauh, belum pikirkan Pilpres, rakyat dulu yang dipikirkan, tidak pernah pikirkan Partai lain," ucapnya.
Saat didatangi tim Warta Kota ke Jiexpo Kemayoran nampak sepi suasana di gedung putih tersebut. Tidak ada tanda-tanda acara adanya kegiatan deklarasi Capres-Cawapres sore ini, karena aktivitas di sana sepi. Saat ditanya kepada petugas keamanan di pintu gerbang masuk Jiexpo, tidak ada yang mengetahui adanya kegiatan itu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Anies Baswedan-Ganjar Pranowo deklarasi sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI periode 2024-2029,keliru. Sejumlah petinggi partai politik yang logonya dicatut dalam poster tersebut memastikan bahwa informasi itu adalah hoaks.
TIM CEK FAKTA TEMPO

Dari hasil pemeriksaan fakta yang dipublikasikan media luar negeri dan organisasi pemeriksa fakta, tidak ada bukti-bukti bahwa CEO Pfizer Albert Bourla ditangkap oleh FBI. 
Organisasi pemeriksa fakta di Amerika Serikat, Snopes, menulis, ketika situs Conservative Beaver menerbitkan berita tentang penangkapan tersebut pada 5 November 2021, Albert Bourla justru muncul di CNN. Dia diwawancarai terkait obat yang dikembangkan oleh Pfizer untuk melawan Covid-19, sesuatu yang akan sulit dilakukan jika dia benar-benar ditangkap karena penipuan.
Kanal CNN di Youtube mempublikasikan wawancara antara jurnalis CNN John Berman dengan Albert Bourla, CEO Pfizer, setelah Pfizer mengumumkan pil eksperimentalnya yang dirancang untuk memerangi virus corona, mengurangi risiko rawat inap dan kematian bagi pasien berisiko tinggi yang mengambil bagian dalam uji coba obat tersebut. Dalam video tersebut, Bourla berbicara sepanjang 6 menit dengan latar rak buku. 
Di hari yang sama, Albert Bourla juga muncul dalam wawancara bersama Televisi CNBC selama 5 menit tentang obat oral yang dikembangkan Pfizer. 
Albert Bourla muncul dalam wawancara bersama Televisi CNBC selama 5 menit tentang obat oral yang dikembangkan Pfizer
Tentang situs Conservative Beaver 
Menurut penilaian Media Bias Fact Check, organisasi nirlaba untuk memeriksa bias media di Amerika Serikat, situs Conservative Beaver adalah situs berita dan opini konservatif yang berdiri tahun 2020 di Kanada, dijalankan secara anonim dan secara rutin menerbitkan informasi yang menyesatkan atau salah.  Situs web tidak memiliki transparansi karena tidak mencantumkan nama yang terkait dengan situs web atau kepemilikan.
Media Bias Fact Check mengkategorikan situs Conservative Beaver adalah bias berdasarkan penggunaan sumber yang buruk, kurangnya transparansi, dan seringnya publikasi informasi palsu dan berita palsu yang sebenarnya.
Politifact, organisasi pemeriksa fakta kredibel lainnya di Amerika Serikat, mendokumentasikan satu berita palsu yang diterbitkan situs Conservative Beaver pada 10 Januari 2021. Saat itu, situs Conservative Beaver menerbitkan berita palsu yang memuat informasi penangkapan Paus Fransiskus sehubungan dengan 80 dakwaan termasuk kepemilikan pornografi anak, perdagangan manusia, inses, kepemilikan obat-obatan terlarang dan penipuan.  

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan berita berjudul CEO Pfizer Ditangkap, Didakwa dengan Penipuan, Pemalsuan Data Vaksin adalah keliru. Situs Conservative Beaver yang menjadi rujukan hajinews.id telah dinilai sebagai situs yang bias dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Pada awal Januari 2021, situs ini menerbitkan berita palsu tentang penangkapan Paus Fransiskus. Saat ini dengan pola mirip, situs Conservative Beaver membuat klaim tentang penangkapan CEO Pfizer. 
Tim Cek Fakta Tempo

Tim Cek Fakta Tempo mewawancarai sejarawan Ravando Lie dan menggunakan referensi terbuka lainnya untuk memverifikasi klaim tersebut. Hasilnya, etnis Tionghoa memiliki peranan dan berkontribusi di masa pergerakan Indonesia, terutama dalam Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. 
Klaim 1 tentang organisasi Jong China 
Menurut Ravando, etnis Tionghoa tidak pernah mendirikan organisasi pemuda bernama Jong China dalam masa pergerakan Indonesia kala itu. Dalam sejumlah arsip, kata dia, memang ada istilah Jong Chinese Bewerking. Namun istilah itu bukan sebuah organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond atau organisasi pemuda berlatar etnis lainnya yang berdiri tahun 1920an. Istilah tersebut, kata Ravando, lebih merujuk pada spirit gerakan kaum muda Tionghoa pasca Revolusi Tiongkok 1911. Spirit itu seiring pula dengan munculnya sekolah-sekolah Tionghoa yang tersebar di banyak daerah, yang kemudian memunculkan semangat nasionalisme di kalangan muda Tionghoa. 
Klaim 2 tentang peranan etnis Tionghoa dalam Sumpah Pemuda
Sejarawan Ravando Lie menjelaskan, bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia tidak bisa dilihat secara homogen. Sebab mereka terbagi dalam beberapa golongan dengan ideologi masing-masing dan arah politik yang berbeda. Akan tetapi hal ini tidak hanya terjadi di komunitas Tionghoa saja, tapi juga terjadi di banyak kelompok lainnya, termasuk di kalangan bumiputera. 
“Tapi kalau dilihat lebih detail lagi pada sejarah Tionghoa di Indonesia, ada banyak sekali mereka yang bersimpati pada perjuangan Indonesia merdeka,” kata dia. 
Ravando menyebutkan sedikitnya ada 4 hal bagaimana etnis Tionghoa punya peran dalam Sumpah Pemuda 1928:
a. Rumah tempat lahirnya Sumpah Pemuda
Menurut Ravando, rumah yang digunakan sebagai tempat Sumpah Pemuda 1928 adalah milik Sie Kong Liang, seorang pria berlatar Tionghoa. Rumah tersebut memang sering digunakan oleh sejumlah pemuda progresif kala itu untuk berdiskusi dan berkumpul sebagai bagian mewujudkan Indonesia merdeka. Kelak rumah tersebut ditetapkan menjadi Museum Sumpah Pemuda. 
“Kong Liang sendiri senang rumahnya dipakai berkumpul para pemuda yang juga aktivis,” kata Ravando, kandidat Doktor Sejarah dari Universitas Melbourne, Australia. 
Sebelum menjadi tempat lahirnya Sumpah Pemuda, rumah Kong Liang menjadi rumah indekos sejumlah tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Yamin, Abu Hanifah dan Amir Syarifudin. 
Dalam situs Museum Sumpah Pemuda di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga dijelaskan, museum tersebut adalah rumah tinggal milik Sie Kong Liang yang didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908, rumah itu disewa pelajar Stovia (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) dan RS (Rechtsschool) sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama Commensalen Huis. Mahasiswa yang pernah tinggal adalah Muhammad Yamin, Amir Sjarifoedin, Soerjadi (Surabaya), Soerjadi (Jakarta), Assaat, Abu Hanifah, Abas, Hidajat, Ferdinand Lumban Tobing, Soenarko, Koentjoro Poerbopranoto, Mohammad Amir, Roesmali, Mohammad Tamzil, Soemanang, Samboedjo Arif, Mokoginta, Hassan, dan Katjasungkana.
Sejak tahun 1927, rumah tersebut digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh Algemeene Studie Club Bandung sering hadir untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni rumah tersebut. Di gedung ini pernah diselenggarakan kongres Sekar Roekoen, Pemuda Indonesia, PPPI. Gedung ini juga menjadi sekretariat PPPI dan sekretariat majalah Indonesia Raja yang dikeluarkan PPPI. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka sejak tahun 1927 rumah yang juga disebut Gedung Kramat 106 diberi nama Indonesische Clubhuis atau Clubgebouw (gedung pertemuan).
b. Empat pemuda Tionghoa terlibat Sumpah Pemuda
Selain Sie Kong Liang, ada empat pemuda keturunan Tionghoa lain yang menghadiri Sumpah Pemuda. Mengutip Sejarawan Didi Kwartanada di situs historia.id, empat Tionghoa yang hadir di Kongres Pemuda II yakni Kwee Thiam Hong anggota Jong Sumatranen Bond yang mengajak tiga sahabatnya anggota kepanduan: Oey Kay Siang, Liauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie. 
Sebagai anggota kepanduan, kata Didi, selain mengajarkan keterampilan di luar ruangan, mereka biasanya mengajarkan semangat nasionalisme dan patriotisme. 
Sejarawan Ravando Lie membenarkan adanya empat pemuda etnis Tionghoa yang hadir saat Kongres Pemuda 2 tersebut. “Keempat sosok ini tidak banyak tercatat dalam sejarah, tapi mereka punya peranan besar sebagai anggota kepanduan.”
c. Lagu Indonesia Raya terbit pertama kali di koran Sin Po
Koran Sin Po pertama kali diterbitkan sebagai surat kabar mingguan berbahasa Tionghoa-Melayu oleh pemuda Tionghoa Peranakan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1910 dan menjadi surat kabar harian pada tahun 1912. Koran Sin Po merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia karena sebelumnya sudah banyak diberitakan sebagai koran pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk menggantikan "Hindia Olanda" kawasan yang dulunya dijajah Belanda, dan kemudian merdeka di tahun 1945.
Koran Sin Po juga merupakan surat kabar pertama yang, pada 10 November 1928, menyiarkan lagu Indonesia gubahan Wage Rudolf Supratman, ketika media lain tidak berani memuat lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia tersebut. 
Tampilan Koran Sin Po saat menerbitkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Sumber: Arsip digital Universitas Monash Australia
Sejarawan Ravando Lie, menjelaskan, setelah ditolak oleh beberapa media, WR. Supratman memutuskan menemui pemilik Koran Sin Po. Lagu Indonesia akhirnya berhasil diterbitkan setelah pemilik Sin Po saat itu tergugah dengan lirik dan musik yang dimainkan WR Supratman di hadapannya. 
“Koran Sin Po menganggap perjuangan kaum Tionghoa dan bumiputera itu beriringan, karena sama-sama sebagai bangsa yang terjajah dan tertindas,” kata dia. Selain itu, Sin Po juga kerap membantu Soekarno untuk menerbitkan selebaran propaganda melawan pemerintah Kolonial. 
d. Sosok Yo Kim Tjan
Yo Kim Tjan osok etnis Tionghoa berikutnya yang berperan mendistribusikan lagu Indonesia raya dalam piringan hitam ke berbagai pihak. Menurut Sejarawan Ravando, Kim Tjan adalah pemilik orkestra Populair di mana WR Supratman bekerja sebagai biola paruh waktu di sana. Yo Kim Tjan menyarankan Supratman merekam lagu Indonesia Raya dalam dua versi. Versi pertama aslinya dibawakan oleh supratman, sedangkan versi kedua dalam format keroncong. Lagu tersebut kemudian direkam dalam piringan hitam.
Namun rencana tersebut terendus intelijen pemerintah Kolonial dan menyita sejumlah piringan hitam yang belum sempat didistribusikan. Anak Yo Kim Tjan kemudian berupaya menyelamatkan piringan hitam yang tersisa dan dibawa mengelilingi berbagai tempat hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 1945.   

Dari pemeriksaan fakta di atas, narasi yang mengklaim bahwa Jong Cina tidak mau bergabung dalam Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah keliru. Sejumlah fakta sejarah justru menunjukkan sebaliknya, sejumlah orang keturunan Tionghoa, justru memiliki peran penting di masa pergerakan Indonesia dan Sumpah Pemuda.
Tim Cek Fakta Tempo