Liputan6.com, Jakarta- Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut akses internet di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sama dengan Jawa, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat yang didengarnya saat melakukan kampanye.
Penyataan capres nomor urut 3 tersebut diutarakan dalam debat capres putaran pertama, Selasa (12/12/2023).
Benarkah pernyataan Ganjar akses internet di NTT tidak sama dengan Jawa?
Penelusuran Fakta
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.
Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa 43,92 persen, Sumatera 16,63 persen, dan Sulawesi 5,53 persen. Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan 4,88 persen, Nusa Tenggara 2,71 persen, Papua 1,38 persen, Bali 1,17 persen, dan Maluku 0,83 persen. Menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia Timur kurang dari 5 persen.
Sumber
https://www.voaindonesia.com/a/apjii-23-warga-indonesia-belum-punya-akses-ke-internet/6610370.html
 
Kesimpulan
Pernyataan Ganjar akses internet di NTT tidak sama dengan Jawa benar, menurut data APJII pengguna internet di Pulau Jawa 43,92 persen sedangkan pengguna internet di Indonesia Timur kurang dari 5 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ia memberikan izin gereja yang berhenti selama 30-40 tahun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Pendeta Ini Menangis Saat Tahu Anies Baswedan Beri IMB ke Gereja yang Sudah 40 Tahun Tak Dapat Izin" yang tayang di Wartaekonomi.co.id. Artikel ini tayang pada Jumat 10 maret 2023.
Berikut isi artikelnya:
"Warta Ekonomi, Jakarta -Pendeta Shephard Supit menceritakan dirinya pernah merasa sangat haru hingga menangis saat Anies Baswedan yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas sebuah gereja yang sudah 40 tahun lamanya tidak mendapat izin.
“Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies seorang Gubernur dia turun tak sekadar wacana... dia berdialog dan terjadilah kesepakatan, akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke Gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin,” jelasnya melansir dari channel youtube Laman TV.
“Saya kalau bicara ini emosional juga, terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua, mereka tidak menduga dan kaget,” imbuhnya.
Pendeta Shephard Supit juga menceritakan pengalamannya yang sempat menjadi anak buah Anies Baswedan. 
Pendeta Shephard Supit diketahui adalah salah satu anggota dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat Anies menjabat sebagai gubernur.
“Ya oleh karena sebelumnya, saya adalah salah satu ketua di Jakarta. Jadi setelah saya menyelesaikan tugas selama 2 periode, nah baru kemudian Pak Anies memanggil untuk bergabung,” kata dia.
“Di TGUPP saya sendiri tidak tahu apa alasannya dan saya juga tidak direkomendasi oleh siapa-siapa. Jadi itu rasanya semacam hak subjektivitas dari Pak Anies sendiri untuk memilih timnya, tentu atas pengamatan beliau,” jelas dia.
“Dan ya saya bersyukur karena bisa gabung di sana dan ketika saya ada di sana agak sedikit lebih mengherankan,” tambanya.
Ia mengatakan, sebelum bergabung ke TGUPP, ia sebenarnya sudah mengenal Anies. “Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies atau kami sudah berkenalan saat beliau jadi Rektor, kemudian dalam program Indonesia mengajar,” ungkapnya. 
“Lalu, kami juga waktu itu bikin program Indonesia cerdas dan mengutus perwakilan ke daerah-daerah remote area ke 3T.  Itu daerah terbelakang, terluar, dan tertinggal,” jelasnya. 
“Nah di situ saya sudah mengenal dan sudah pernah berdiskusi dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan intelektual yang rendah hati bersahaja hidupnya,” tambahnya."

Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan menemui Pendeta Leo yang menolong ibu melahirkan karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Merauke, dalam melakukan kampanye di Merauke, Papua.
Penyataan capres nomor urut 3 tersebut diutarakan dalam debat capres putaran pertama, Selasa (12/12/2023).
Berikut pernyataan Ganjar tersebut.
"Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo, dia harus menolong seorang ibu yang ingin melahirkan, karena tidak ada fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube, sesuatu hak kesehatan yang tidak di dapat,".
Benarkah Capres Ganjar temui Pendeta Leo yang menolong ibu melahirkan di Merauke karena keterbatasan fasilitas kesehatan? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Dalam artikel berjudul "Kampanye Perdana di Merauke Pendeta Leo Curhat Layanan Kesehatan Minim, Ganjar Pranowo Luncurkan Program Satu Desa Satu Faskes" yang dimuat situs pustakalewi.com, pada 29 November 2023.
Seorang pendeta bernama Leonard Batfeny, curhat soal minimnya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan tersebut.
Pendeta Leo, begitu karib disapa, berkesempatan bertemu dalam dialog yang digelar di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Ia adalah seorang pendeta, yang harus mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan.
“Saya ini seorang pendeta. Tidak punya pengetahuan kesehatan. Tapi kondisi yang memaksa saya harus juga melayani kesehatan masyarakat di sini,” kata Leo.
Ia pun menceritakan pengalamannya itu pada Ganjar, bagaimana menyelamatkan warga perbatasan dengan Papua Nugini yang sedang sakit, tanpa akses jalan dan kesehatan yang layak.
Bahkan, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan tidak mendapatkan akses kesehatan.
“Iya, saya pernah membantu melahirkan, hanya bekal menonton youtube. Karena di sini tidak ada Puskesmas,” tuturnya.
Mendengar itu, Ganjar Pranowo merasa haru sekaligus bersemangat untuk membantu mewujudkan impian warga untuk memiliki Puskesmas. Ia pun meluncurkan program Satu Desa Satu Puskesmas.
“Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu Puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter,” katanya.
Selain itu, Ganjar juga akan membangun infrastruktur jalan untuk mendukung mempermudah akses layanan kesehatan.
“Sistem transportasi dan konektivitas yang bisa membikin kemudahan ketika mereka berobat. Ini awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyiapkan akses pendidikan agar terciptanya SDM unggul yang diharapkan nantinya bisa membawa masyarakat Tanah Papua lebih unggul dan sejahtera.
“Menyiapkan akses pendidikan agar kemudian mereka jauh lebih gampang lagi untuk mengembangkan lagi daerahnya karena dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, dan kita harapkan mereka akan kembali kepada daerahnya, dan membangun daerahnya,” tandasnya.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan visi misinya saat debat pertama Pilpres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut bahwa ia dan pasangannya, yakni Gibran Rakabuming Raka, menempatkan hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi di paling atas visi misinya.
"Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan layanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat, sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas," kata Prabowo di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Lalu, benarkah hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi ditaruh di paling atas atau poin nomor 1 visi misi pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran? Berikut penelusurannya.
Berdasarkan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang dikutip dari artikel Liputan6.com berjudul "Visi-Misi Prabowo-Gibran, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", disebutkan ada delapan visi-misi Prabowo-Gibran.
Berikut delapan visi-misi Prabowo Gibran pada Pilpres 2024: