Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eva Susanti mengatakan penyakit kardiovaskular atau jantung menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

"Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42 persen dan jantung iskemik (serangan jantung) dengan 14,38 persen," katanya dalam konferensi pers terkait Hari Jantung Sedunia 2023 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Eva juga menjelaskan penyakit stroke dan serangan jantung juga menjadi perhatian dunia, karena penyakit jantung iskemik menyebabkan 16,17 persen kematian di dunia, sedangkan stroke menyebabkan 11,59 persen kematian di dunia.

Menteri Kesehatan RI, Budi Sadikin dalam konferensi pers ”Program Beasiswa Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Subspesialis” di Jakarta, Kamis (2/6/2022), mengatakan Proporsi jumlah dokter dengan populasi penduduk Indonesia masih belum ideal. Budi menyebutkan, menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perbandingan dokter dengan jumlah penduduk 1:1.000 orang. Bahkan, di negara maju, perbandingannya bisa 3:1.000 hingga 5:1.000.

Budi menjelaskan dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa, Indonesia membutuhkan 270.000 dokter. ”Kondisi sekarang dokter yang punya STR (surat tanda registrasi) dan praktik sekitar 140.000 orang. Berarti masih kurang 130.000 dokter,” ujarnya.

Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang di beberapa kabupaten tidak ada dokter spesialis jantung atau spesialis stroke. benar.

Proporsi jumlah dokter dengan populasi penduduk Indonesia masih belum ideal. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perbandingan dokter dengan jumlah penduduk 1:1.000 orang. Bahkan, di negara maju, perbandingannya bisa 3:1.000 hingga 5:1.000, dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa, Indonesia membutuhkan 270.000 dokter.

Jakarta (ANTARA/JACX) - Calon presiden nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan menyebut ribuan guru honorer tidak diangkat jadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1,6 juta guru belum tersertifikasi.

"Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi," kata Anies dalam debat kelima bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.

Benarkah klaim tersebut?

Penjelasan

Klaim yang disampaikan oleh Anies lebih rendah dari situasi realitasnya. Melansir dari data resmi KemenPAN-RB menyebutkan, dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang, sebanyak 731.524 di antaranya merupakan guru honorer. Sementara, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084 orang.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati mengatakan ratusan ribu guru honorer menunggu diangkat untuk menjadi PPPK. berdasarkan data Kemendikbud, sebelumnya menargetkan satu juta guru diangkat menjadi PPPK di tahun 2024, namun hingga 2023 baru 544.000 orang yang diangkat.

Menurut Peneliti Senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak. Hal ini terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).

Klaim yang disampaikan oleh Anies lebih rendah dari situasi realitasnya. Melansir dari data resmi KemenPAN-RB menyebutkan, dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang, sebanyak 731.524 di antaranya merupakan guru honorer. Sementara, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084 orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, ada sekitar 52,7 juta pekerja berstatus buruh/ karyawan/ pegawai di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 47,13 persen diantaranya atau sekitar 24,84 juta orang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Jika mengacu pada konteks pekerja sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Sedangkan jika konteksnya adalah data pekerja yang mendapat gaji di bawah UMP, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta.

BPS juga menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji rendah atau tidak layak. Berdasarkan jumlah absolut, buruh yang menerima gaji tak layak alami peningkatan.

Jumlah buruh dengan upah rendah 13,59 juta orang pada tahun 2021, dan naik pada tahun 2022 menjadi 14,83 juta.

Sedangkan untuk jaminan sosial, jika konteks jaminan sosial merujuk pada BPJS Ketenagakerjaan, ada 60 juta dari 90 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta.

Dari jumlah tersebut, hanya 40 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta aktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, ada sekitar 52,7 juta pekerja berstatus buruh/ karyawan/ pegawai di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 47,13 persen diantaranya atau sekitar 24,84 juta orang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Data BPS tahun 2023 mencatat pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang. Jumlah buruh dengan upah rendah 13,59 juta orang pada tahun 2021, dan naik pada tahun 2022 menjadi 14,83 juta.

Klaim 1: Puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi PPPK

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah guru yang diangkat oleh pemerintah sebagai ASN namun bukan PNS.

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan klaim yang disampaikan Anies lebih rendah dari situasi faktualnya. Pada 2023, masih ada 742 ribu guru honorer di sekolah negeri.

Nabiyla Risfa, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, mengatakan masih ada ratusan ribu guru honorer yang menunggu diangkat untuk menjadi PPPK. Target di tahun 2024 adalah 1 juta guru, namun hingga 2023 masih 544.000 orang yang diangkat.

Klaim 2: 1,6 juta guru belum tersertifikasi

Menurut Peneliti The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG). Jumlah guru honorer sekolah pada tahun 2022 sebanyak 704 ribu, sementara pada 2023 kemendikbud mengangkat 296 ribu guru P3K.

Laporan Kompas.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia belum mencapai 50 persen. Sekitar 1,6 juta dari total 3,1 juta guru belum disertifikasi, padahal sertifikasi menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan profesi.

Persentase guru yang tersertifikasi terbanyak ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 48,44 persen, berikutnya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 45,77 persen. Sementara persentase terkecil di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang hanya 28,49 persen.

Mengutip data Data resmi KemenPAN-RB, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Klara Esti, menyebutkan dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang, sebanyak 731.524 diantaranya merupakan guru honorer. Sementara, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084. Sementara belum tersertifikasi berjumlah 1,6 juta guru.

Berdasarkan pemeriksaan Fakta Tempo bersama ahli, puluhan ribu guru honorer tidak diangkat jadi guru PPPK dan 1,6 Juta guru belum tersertifikasi adalah benar.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak dan masih ada ratusan ribu guru honorer yang menunggu diangkat untuk menjadi PPPK.