Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami ceritakan sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. Guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta, dan guru-guru agama mendapat bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai bentuk penghargaan dari negara," kata Anies Baswedan dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
(GFD-2024-15796) Benarkah semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan PBB?
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 memasukan guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu pihak yang dibebaskan dari pembayaran PBB.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa 'warga kehormatan' DKI Jakarta dibebaskan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mereka yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara sehingga dibebaskan dari pembayaran PBB-P2 adalah guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, purnawirawan TNI/Polri, dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa 'warga kehormatan' DKI Jakarta dibebaskan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mereka yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara sehingga dibebaskan dari pembayaran PBB-P2 adalah guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, purnawirawan TNI/Polri, dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Rujukan
(GFD-2024-15795) Anies Sebut 45 Juta Orang Belum Bekerja Layak, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Anies Sebut 45 Juta Orang Belum Bekerja Layak
“Masalah hari ini, 45 juta orang belum bekerja dengan layak,” ucapnya menyoroti masalah kesejahteraan di Indonesia.
“Masalah hari ini, 45 juta orang belum bekerja dengan layak,” ucapnya menyoroti masalah kesejahteraan di Indonesia.
Hasil Cek Fakta
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan, pekerja yang mendapat gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 24,8 juta orang. Menurut laporan “Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebanyak 14,83 juta buruh menerima upah yang rendah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 13,59 juta pekerja. Para capres ini menyampaikan visi dan misi dalam rangkaian debat capres-cawapres kelima yang diselenggarakan di JCC Senayan, pada 4 Februari 2024.
Kesimpulan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 menunjukkan, pekerja yang mendapat gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 24,8 juta orang. Menurut laporan “Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebanyak 14,83 juta buruh menerima upah yang rendah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 13,59 juta pekerja.
Rujukan
- https://tirto.id/anies-sebut-45-juta-orang-belum-bekerja-layak-ini-faktanya-gVhN
- https://www.bps.go.id/id/publication/2023/04/17/65695a2b5a039c58071d23b6/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2022.html
- https://www.bps.go.id/id/publication/2023/04/17/65695a2b5a039c58071d23b6/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2022.html
(GFD-2024-15794) Ganjar Bilang Ada Pabrik Gadget di Semarang, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menuturkan, Indonesia mempunyai industri smartphone di Semarang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dalam debat kelima pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/1/2024).
"Kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah,” kata Ganjar.
"Kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah,” kata Ganjar.
Hasil Cek Fakta
Dalam penelusuran Tirto, ada dua perusahaan teknologi yang punya pabrik di Semarang, yakni brand Evercoss dan Advan.
Berdasarkan sumber Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), industri smartphone Advan pertama yang berdiri tahun 2000 ini awalnya hanya untuk perakitan. Kemudian, pada 2012 mulai aktif memproduksi tablet PC dan juga smartphone.
Dikutip dari laman resmi Advan, pabrik yang berdiri di Kawasan Industri Candi Semarang, Jawa Tengah tersebut memiliki karyawan 900 orang.
Berdasarkan sumber Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), industri smartphone Advan pertama yang berdiri tahun 2000 ini awalnya hanya untuk perakitan. Kemudian, pada 2012 mulai aktif memproduksi tablet PC dan juga smartphone.
Dikutip dari laman resmi Advan, pabrik yang berdiri di Kawasan Industri Candi Semarang, Jawa Tengah tersebut memiliki karyawan 900 orang.
Kesimpulan
Faktanya ada dua perusahaan teknologi yang punya pabrik di Semarang, yakni brand Evercoss dan Advan.
Rujukan
(GFD-2024-15793) Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Ada 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024) malam. Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.
“Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu 25 November 2023.
Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun 2023. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Lebih lanjut, Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan Anindito Aditomo, Selasa (30/8/2022) mengatakan Kemendikbud mengakui bahwa sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Menurut Anindito, hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.
“Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu 25 November 2023.
Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun 2023. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Lebih lanjut, Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan Anindito Aditomo, Selasa (30/8/2022) mengatakan Kemendikbud mengakui bahwa sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Menurut Anindito, hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak.
Kesimpulan
Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK dan ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar.
Kemendikbud mencatat sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak.
Kemendikbud mencatat sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak.
Rujukan
- https://www.antaranews.com/berita/3840339/ksp-pemerintah-dorong-percepatan-kesejahteraan-guru
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922134130-20-851271/kemendikbud-akui-16-juta-guru-belum-terima-penghasilan-layak
- https://puslapdik.kemdikbud.go.id/dalam-ruu-sisdiknas-sertifikasi-pendidik-hanya-untuk-calon-guru-baru/
Halaman: 3273/6604