Tempo memverifikasi unggahan itu dengan mencocokkan gambar menggunakan layananreverse image search dari Google dan Yandex. Ditemukan sejumlah berita yang menerangkan kejadian dalam video tersebut.
Video yang beredar memperlihatkan sejumlah pria digelandang, didorong ke dalam lubang dan ditembak. Video serupa pernah dipublikasikan oleh kanal YouTube The Guardian pada 27 April 2022.

Media asal Inggris itu menyatakan video terebut tentang pembunuhan yang dilakukan rezim Assad di wilayah Tadamon, Suriah, pada April 2013. The Guardian menyebut tindakan itu sebagai kejahatan perang dengan 41 korban jiwa.
Sementara media asal Jerman, DW mengatakan bahwa investigasi atas video itu dilakukan oleh sejarawan U?ur Üngör, dari NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, di Kota Amsterdam, Belanda.
Dia menginvestigasi kebenaran atas video itu selama bertahun-tahun bersama seorang sosiolog. Laporan yang dihasilkannya berjudul ‘Pembantaian Tadamon’ yang sebagian penonton kemudian menyatakan beberapa korban adalah kerabat mereka.
Selain di Indonesia, konten berisi klaim keliru itu juga pernah menyebar di India seperti yang telah diverifikasi oleh India Today. Cek Fakta AFP juga pernah mempublikasikan hasil verifikasi yang menyebut bahwa video itu adalah eksekusi terhadap para kontraktor bangunan di Turki karena mengabaikan pedoman pembangunan.
Dampak Genosida Israel ke Jalur Gaza
Dikutip dari Badan PBB untuk Koordinasi Misi Kemanusian ( OCHA ), lebih dari 1,5 juta orang di Gaza diperkirakan menjadi pengungsi internal, termasuk sekitar 813.000 pengungsi yang tinggal di setidaknya 154 tempat penampungan Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Tempat penampungan Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menampung lebih banyak orang daripada kapasitas yang seharusnya. 
Pada tanggal 15 November, pasukan Israel, termasuk tank-tank, memasuki kompleks rumah sakit Shifa di kota Gaza dan dilaporkan menguasai beberapa bagian, menggeledah dan menginterogasi orang-orang. Karena terganggunya komunikasi di daerah tersebut, dampak dari operasi militer tersebut masih belum jelas.
Dari 24 rumah sakit dengan kapasitas rawat inap di bagian utara, hanya satu rumah sakit, Al Ahli di kota Gaza, yang masih beroperasi dan menerima pasien. Delapan belas rumah sakit telah ditutup dan dievakuasi sejak dimulainya serangan, termasuk tiga rumah sakit yakni An Nasr, Ar Rantisi dan Al Quds selama tiga hari terakhir.

Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan militer Israel yang sedang membantai musuhnya, adalahkeliru.
Video itu merupakan peristiwa pembantaian yang dilakukan rezim Assad di Suriah.
Serangan militer Israel terhadap pemukiman dan fasilitas umum di Palestina telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 11 ribu orang di Gaza. Namun, video yang beredar bukanlah kejadian di Gaza, melainkan di Suriah pada April 2013.

Tempo lalu menelusuri video pemberitaan seperti yang dibagikan dengan terlebih dahulu memfermentasi menjadi gambar dengan menggunakan tools InVID, lalu gambar hasil fregmentasi ditelusuri dengan menggunakan tools Yandex Image. 
Hasilnya, cuplikan pemberitaan itu diambil dari video Kompas TV yang tayang pada 13 Mei 2019 berjudul “469 Petugas KPPS Meninggal, Penyebabnya Ternyata Bukan Kelelahan tapi…”
Kompas TV menyebutkan bahwa petugas KPPS yang meninggal pada 2019 dipicu karena penyakit yang telah diderita oleh petugas KPPS, seperti jantung dan saraf. Tidak ada pernyataan dari IDI bahwa kematian mereka karena diracun oleh Partai Komunis Indonesia.  
Dikutip dari arsip berita Tempo, penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS di 15 provinsi bukan karena racun. Setidaknya ada 13 penyakit seperti infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ yang menjadi penyebab petugas KPPS meninggal. 
Hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan juga menemukan hal yang sama, yaitu penyebab meninggalnya petugas KPPS sebanyak 51 persen adalah penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, dan hipertensi. 
Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver.
KPU sendiri bahkan telah membantah meninggalnya petugas KPPS karena keracunan dan informasi tersebut merupakan kabar bohong. KPU mendapati petugas KPPS yang meninggal disebabkan oleh penyakit yang mereka derita bukan karena racun.
Konten berisi klaim tersebut telah beredar sejak 2019 setelah Pemilihan Presiden 2019. CekFakta Tempo telah mempublikasikan hasil verifikasinya yang menandai klaim tersebut sebagai keliru.  

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video berisi klaim bahwa anggota KPPS yang meninggal pasca Pemilu 2019 karena diracun oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) adalahkeliru. 
Berdasarkan hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan 51 persen KPPS yang meninggal dunia dikarenakan kardiovaskuler, seperti jantung, stroke, dan hipertensi. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. 
Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri bahkan telah membantah meninggalnya petugas KPPS karena keracunan dan informasi tersebut merupakan kabar bohong. 

Berdasarkan penelusuran Tempo, video ini merupakan gabungan beberapa kegiatan dalam kurun waktu yang berbeda. Jokowi dalam video ini berdiskusi dengan kelompok relawan pendukungnya dalam Pemilu 2019 serta anggota DPR RI. 
Untuk memeriksa klaim dalam video ini Tim Cek Fakta Tempo membandingkannya dengan sumber-sumber yang kredibel. Untuk video, diverifikasi dengan menggunakan Yandex Image, Google Image, YouTube Advanced Search, dan pemberitaan media-media kredibel.
Video 1
Fragmen video menit ke-01:23 menampilkan seseorang sedang berbicara dengan Presiden Jokowi dalam sebuah ruangan.

Berdasarkan penelusuran Tempo, potongan video tersebut identik dengan beberapa berita di berbagai media, salah satunya Kompas.com. Dilansir Kompas.com, video tersebut merupakan video diskusi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dengan Presiden Jokowi. Benny merupakan Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawan Demokrasi (Brikade) 98, salah satu kelompok relawan Jokowi.
Dilansir CNN, video tersebut diambil menjelang acara deklarasi relawan Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tanggal 26 November 2022. Saat itu Jokowi hadir untuk bertemu dengan sejumlah kelompok relawan yang mendukungnya pada Pilpres 2019.
Video 2
Pada menit ke-03:38, fragmen video menampilkan seorang perempuan sedang berbicara.

Berdasarkan penelusuran Tempo, video tersebut merupakan potongan dari rekaman Talk Show Analisa yang menghadirkan Ribka Tjiptaning di Lativi (sekarang berganti nama jadi TVONE) pada tahun 2002. Arsip video ini diunggah kembali oleh sebuah akun YouTube.
Tempo menonton video ini sampai selesai dan menemukan angka 15 juta sampai 20 juta yang diucapkan Ribka merujuk anak atau cucu dari korban-korban yang didakwa terlibat PKI pada 1965. Ia tidak menyebut angka itu sebagai jumlah kader PKI di Indonesia.
Tentang Pembubaran PKI
Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dibubarkan melalui Kepres No.1/3/1966 dan ditegaskan dalam TAP MPRS No.XXV/1966. Video ini merupakan gabungan video yang pernah diunggah di akun TikTok.
Pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme, leninisme dan marksisme dipertegas dalam TAP MPRS No.XXV/1966. Dua aturan ini masih berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, PKI tidak mungkin lahir atau didirikan lagi sebagai organisasi politik.

Berdasarkan pemeriksaan, Tim  Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video dengan klaim anak PKI berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo adalahkeliru.
Video pembicaraan Benny Rhamdani dengan Jokowi tidak ada kaitannya dengan PKI. Benny Rhamdani juga bukan anak anggota PKI, namun relawan Jokowi pada Pemilu 2019. Sedangkan video yang menampilkan Ribka Tjiptaning merupakan potongan talk show Lativi (sekarang TV One) tentang nasib anak dan cucu korban tragedi politik 1965.

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan layananreverse image search, dari mesin pencari Google dan Yandex. Ditemukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pria bertopi dan berbaju hitam dalam video yang beredar itu bukan Alan Bergman.

Pria bertopi hitam dalam video tersebut bukanlah Alan Bergman, melainkan Mark Dice, seorang YouTuber dan komedian konservatif yang kerap melontarkan tuduhan mengenai agenda tersembunyi di balik industri perfilman. Video aslinya pernah dimuat di saluran YouTube KOCT, kepanjangan dari The Voice of North Country.
Mark Dice hadir dalam acara pertemuan resmi Kota Oceanside, negara bagian California, Amerika Serikat pada 21 Juni 2023. Pertemuan rutin itu digelar agar Dewan Kota Oceanside mendengar suara masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Mark memerankan pertunjukan satire sebagai Alan Bergman untuk menyindir Walt Disney.
Pembaca bisa membandingkan dengan wajah asli Alan Bergman yang Tempo ambil di Getty Image saat ia menghadiri sebuah acara di California, November 2023.

Konten serupa pernah beredar di Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah organisasi pemeriksa fakta independen antara lain Politifact.com, USAtoday.com, dan Snopes.com. 
Politifact.com mengatakan Mark Dice sering memerankan sebagai orang lain untuk melontarkan sindiran. Pengikutnya banyak yang menganggap perilakunya sebagai lelucon. Namun, banyak juga yang menyebarkan videonya di internet dengan menambahkan klaim keliru.
Nilai-nilai yang diusung Walt Disney
Keberpihakan Walt Disney dalam kontroversi isu LGBTQ bisa dilihat di salah satu keterangan yang mereka publikasikan di situs resmi. Chief Executive Officer (CEO) Walt Disney Bob Chapek mereka menyatakan dukungan pada komunitas LGBTQ negara bagian Florida, Amerika Serikat.
Pernyataan itu menanggapi peraturan baru pemerintah Florida yang melarang edukasi orientasi seksual dan identitas gender oleh guru di sekolah. Undang-undang bernama ‘Hak Orang Tua dalam Pendidikan’ yang disahkan Februari 2022 itu menuai dukungan dan penolakan di masyarakat.
Bob Chapek menyatakan peraturan tersebut sebagai bentuk tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Pihaknya pun menyetop donasi politik sebagai bentuk protes terhadap peraturan diskriminatif tersebut.
The Guardian memberitakan sikap Walt Disney itu membuat Pemerintah Florida mencabut hak konsesi kawasan khusus yang sejak 1967 dikelola secara otonom oleh Disney World. Padahal kawasan itu berkontribusi besar pada pariwisata Florida dan mempekerjakan 75 ribu tenaga lokal.
Walt Disney yang dulu dikenal sebagai perusahaan produksi film yang mengangkat nilai-nilai tradisional, beberapa tahun terakhir telah mengubahnya dengan lebih banyak mempromosikan nilai-nilai inklusi dan keberagaman.  
Menghormati Hak LGBTQIA+
Perbedaan pada seseorang meliputi orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, ekspresi gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain, harus dihormati oleh manusia lainnya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah melindungi hak setiap orang untuk mengekspresikan diri secara bebas.
Amnesty International Indonesia mencatat di banyak tempat, orang LGBT menjadi sasaran pelanggaran HAM karena mereka berbeda dan dianggap tidak sesuai dengan norma gender yang ditetapkan secara budaya. Akibatnya, mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi.
Sejarah dan hak-hak LGBT bisa dibaca lengkap di situs Amnesty International Indonesia berikut: https://www.amnesty.id/serba-serbi-hak-lgbtqia/  

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim yang mengatakan pria dalam video yang beredar di Facebook adalah Pimpinan Divisi Entertainment Walt Disney, Alan Bergman, menjelaskan strategi kampanye pro-LGBTQ, adalahkeliru.
Pria itu sesungguhnya adalah Youtuber dan komedian konservatif yang mengaku sebagai Alan Bergman untuk menyampaikan pesan satir dan sindiran atas keberpihakan Walt Disney terhadap komunitas LGBTQ.