Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang tersebut menyatakan bahwa bayi tersebut mengidap tumor berbentuk gumpalan dengan ukuran lebih kurang 16 x 11 cm dan berat sekitar 2 kg.
Semula, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang mendiagnosa dua penyebab perut bayi laki-laki berusia lima bulan bernama Adnan Arfandi itu membengkak.
Mengutip Kompas.com, ahli Radiologi RSUP M Djamil dokter Tuti Handayani mengatakan, dugaan pertama, di dalam perut ada janin yang diduga saudara kembarnya. Namun, janin tersebut telah mati. Dugaan kedua, ada tumor di dalam perut bayi tersebut. Tumor ini terdiri dari komponen padat, lemak, dan cairan.
Orang tua Adnan, Hendi, mengatakan Adnan sakit sejak berusia tiga bulan dengan benjolan di bagian perut. “Lalu dibawa berobat ke rumah sakit di desa. Katanya tumor. Setelah itu dibawa ke rumah sakit di Painan, dirujuk ke Padang,” kata Hendi, kupada Republika.co.id, Selasa, 24 Oktober 2023.
Dikutip dari situs resmi TVRI Sumatera Barat, Adnan kemudian dioperasi di RSUP Dr. Muhammad Djamil Padang. Tim dokter mengeluarkan sebentuk gumpalan dengan ukuran lebih kurang 16 x 11 cm dan berat sekitar 2 kilogram. Tim dokter berkesimpulan itu adalah tumor. Pengangkatan tumor dilakukan di dalam rongga abdomen.
Tim dokter akhirnya memperbolehkan Adnan Arfandi, bayi 5 bulan asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) pulang usai menjalani operasi tumor teratoma dengan diagnosa banding fetus in feto.
Bayi Adnan pulang pada Rabu 1 November 2023, usai lima hari selesai menjalani operasi. Kondisinya sudah membaik dan stabil.  

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa bayi laki-laki usia 5 bulan di Pesisir Selatan dinyatakan hamil adalahkeliru. 
Tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang yang melakukan operasi terhadap bayi yang mengalami pembengkakan pada bagian perut itu bukan hamil melainkan mengidap tumor berbentuk gumpalan dengan ukurannya lebih kurang 16 x 11 cm dan berat sekitar 2 kg.

Video yang dibagikan tersebut merupakan konferensi pers Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Laksamana Muda, Daniel Hagari yang menuduh rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza digunakan oleh Hamas bersembunyi. IDF menyebut Hamas secara sistematis membangun Rumah Sakit Indonesia untuk menyamarkan infrastruktur di bawah tanah.
Sumber video diunggah di akun YouTube Israel Defense Forces pada 6 November 2023. 
Hingga artikel ini diturunkan, tidak ada bukti-bukti yang mendukung tuduhan Israel tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membantah tudingan Israel yang menyebut Rumah Sakit Indonesia digunakan untuk persembunyian Hamas. 
Muhamad Iqbal, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri seperti seperti yang dihubungi Tempo, menegaskan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan. Rumah sakit ini ditujukan pula untuk melayani kebutuhan medis warga Palestina.
Sarbini Abdul Murad, ketua MER-C seperti dikutip dari Reuters, juga membantah tuduhan Israel yang mengatakan Rumah Sakit Indonesia di Palestina menjadi sarang Hamas. Menurutnya dikelola untuk membantu masyarakat Palestina. 
Dilansir dari CNN Indonesia, insinyur yang membangun Rumah Sakit Indonesia, Faried Thalib, mengatakan bahwa area Rumah Sakit Indonesia tidak memiliki fasilitas apapun yang menghubungkan dengan pihak manapun di Gaza. Fasilitas bawah tanah di Rumah Sakit Indonesia adalah tempat menyimpan solar untuk menghidupkan generator, bukan situs peluncuran roket.
Saat ini kondisi Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina sendiri lumpuh. Menurut BBC, rumah sakit kekurangan pasokan obat-obatan dan bahan bakar minyak yang digunakan untuk menghidupkan generator listrik. Kendati begitu para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit Indonesia di Palestina memilih untuk tidak akan meninggalkan rumah sakit meskipun telah berkali-kali nyaris terkena serangan roket oleh militer Israel. 
Rumah Sakit Dilindungi Khusus
Menurut Human Right Watch, organisasi nirlaba pemantau hak asasi manusia, bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan objek sipil yang mendapat perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional, atau hukum perang. 
Rumah sakit, menurut laporan HRW yang terbit 14 November 2023, hanya akan kehilangan perlindungan jika mereka digunakan untuk melakukan “tindakan yang merugikan musuh,” dan setelah mendapat peringatan yang diperlukan. 
Namun HRW mengingatkan, sekalipun pasukan militer secara tidak sah menggunakan rumah sakit untuk menyimpan senjata atau menempatkan kombatan yang berbadan sehat, pasukan penyerang harus mengeluarkan peringatan untuk menghentikan penyalahgunaan ini, menetapkan batas waktu yang wajar untuk mengakhirinya.
Serangan hanya secara sah dilakukan setelah peringatan tersebut tidak dipedulikan. Memerintahkan pasien, staf medis, dan pihak lain untuk mengevakuasi rumah sakit hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Personil medis perlu dilindungi dan diizinkan melakukan pekerjaan mereka.
Dalam laporan HRW tersebut, terlepas dari klaim militer Israel pada tanggal 5 November 2023, tentang “penggunaan rumah sakit oleh Hamas,” tidak ada bukti yang diajukan yang dapat membenarkan pencabutan status perlindungan rumah sakit dan ambulans berdasarkan undang-undang hukum kemanusiaan internasional.
Perintah evakuasi umum Israel pada 13 Oktober terhadap 22 rumah sakit di Gaza utara, menurut HRW, bukanlah peringatan yang efektif karena tidak memperhitungkan persyaratan khusus rumah sakit, termasuk keselamatan pasien dan tenaga medisnya, mengingat tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk melarikan diri atau tempat yang aman untuk pergi di Gaza. 
Perintah evakuasi Israel ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuannya bukan untuk melindungi warga sipil, namun untuk menakut-nakuti mereka agar meninggalkan Gaza. Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa “tidak mungkin mengevakuasi rumah sakit yang penuh dengan pasien tanpa membahayakan nyawa mereka.”
Laporan HRW selengkapnya bisa diakses di tautan ini.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina, Ashraf Al-Qudra, mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Kota Gaza pekan lalu bahwa Pasukan Israel telah menargetkan lebih dari 100 fasilitas kesehatan di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Ia memperingatkan akan adanya "bencana kesehatan" di tengah kekurangan bahan bakar, yang memaksa generator utama di Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara berhenti sementara generator utama di Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza akan segera berhenti.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video berdurasi 10;10 menit diklaim merupakan bukti Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, digunakan sebagai sarang Hamas adalahmenyesatkan. 
Israel tidak menunjukan bukti yang dapat mencabut status perlindungan khusus terhadap rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri telah membantah tudingan Israel yang menyebut Rumah Sakit Indonesia digunakan untuk persembunyian Hamas. 
Insinyur yang membangun Rumah Sakit Indonesia, Faried Thalib bahkan mengatakan area Rumah Sakit Indonesia tidak memiliki fasilitas apapun yang menghubungkan dengan pihak manapun di Gaza. Fasilitas bawah tanah di Rumah Sakit Indonesia adalah tempat menyimpan solar untuk menghidupkan generator, bukan situs peluncuran roket.

BSSN yang dibentuk di Indonesia memiliki kepanjangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bukan Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional. Badan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang ditandatangani Presiden Jokowi. 
Lembaga tersebut bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN bekerja dengan cara menyusun regulasi, melakukan pelaksanaan teknis dan evaluasi keamanan siber secara nasional.
Di Indonesia, tidak ada lembaga siber yang bernama Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional. Kriptozoologi, sesungguhnya merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang membahas hewan-hewan yang dianggap aneh yang berkaitan dengan mitos atau rumor, sebagaimana diulas Tempo. Istilah itu tidak berkaitan dengan pengawasan aktivitas siber.
Selain BSSN, dilansir publikasi Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki divisi khusus untuk mengumpulkan intel secara daring, bernama Deputi Bidang Intelijen Siber. Deputi ini muncul berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Deputi Bidang Intelijen Siber yang juga disebut Deputi VII, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi. Namun tak ada pernyataan seluruh aktivitas gawai dan siber masyarakat akan mereka pantau.
Mesin Mata-mata 
Tempo pernah melaporkan dugaan pembelian dan penggunaan mesin mata-mata siber dengan metode zero-click atau tanpa klik, bernama Pegasus, oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan intelijen di Indonesia seperti Polri dan BIN.
Pegasus merupakan perangkat canggih yang dibuat NSO Group, perusahaan Israel yang dapat memata-matai gawai targetnya. Atas dugaan-dugaan itu, Polri membantah dikatakan membeli atau menggunakan perangkat Pegasus dari NSO Group. Sementara BIN tidak memberikan tanggapan atas permintaan wawancara mengani dugaan itu.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan seluruh kegiatan gawai dan siber masyarakat akan diawasi setelah Presiden Jokowi membentuk Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional atau BSSN, adalahmenyesatkan.
BSSN yang dibentuk Presiden Jokowi tahun 2017, merupakan singkatan dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Gambar 1

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dalam video tersebut menyatakan akan terbang ke Mesir untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir. Keberangkatannya terkait penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, bukan untuk merespon pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.  
“Saya pun menyampaikan bahwa atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa beberapa tokoh di kawasan itu,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Dubes Mesir Ashraf M Sultan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin 6 November 2023. Potongan video tersebut banyak tayang di media, termasuk di Kompas.com dengan judul “ Prabowo Akan Terbang ke Mesir untuk Berkoordinasi Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina ”.
Gambar 2

Potongan video ini yang menampilkan PM Israel, Benjamin Netanyahu, telah dipublikasikan di salah satu media, yaitu Akurat.co pada Jumat 3 November 2023. Isinya sama, termasuk narasi empat level ancaman yang memasukkan Indonesia pada sebagai negara dengan tingkat ancaman sedang (Tingkat 3 dan tingkat ancaman tinggi (Tingkat 4) yang terlarang bagi warga Israel.
Gambar 3

Kolase video berikutnya menampilkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut akan seret kejahatan perang Israel ke Pengadilan Internasional.
Pernyataan ini sebelumnya sudah diberitakan di CNN Indonesia pada 4 November 2023. Di sana, Erdogan mengatakan akan menyeret Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) atas kejahatan perang terhadap Palestina.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Narasi Prabowo Subianto siap terbang ke Mesir untuk merespon pernyataan Israel adalahmenyesatkan.
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, siap terbang ke Mesir bukan merespon pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait organisasi jahat. Tetapi, Prabowo menyatakan akan berangkat untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir terkait penyerahan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
Akan tetapi, kolase video yang dibagikan tersebut memang membicarakan peperangan antara Israel dengan Hamas di Gaza, yang mengakibatkan ribuan warga sipil di Palestina, meninggal dunia. Dalam video itu juga membahas soal negara lain, seperti Turki mengeluarkan pernyataan akan menyeret Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).