Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip hukum.
"Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan."
"Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia mengemukakan bahwa saat ini yang terjadi hukum tumpul ke atas.
(GFD-2023-14443) Cek Fakta: Klaim Anies yang Menyebut Penyelenggaraan Pemerintahan Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar, berdasarkan data yang ada menunjukan Indonesia selama sembilan tahun terakhir pada titik stagnasi dalam indeks negara hukum.
"Selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di pengujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah."
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan Indeks negara hukum pada tahun 2023, skor Indonesia berada pada titik stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.
"Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi). Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53."
"Selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di pengujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah."
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan Indeks negara hukum pada tahun 2023, skor Indonesia berada pada titik stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.
"Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi). Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53."
Kesimpulan
Berdasarkan data tersebut, klaim yang disampaikan Anies Baswedan benar adanya karena merujuk pada data yang dikeluarkan oleh World Justice Project.
(GFD-2023-14442) Cek Fakta Debat Capres: Anies Sebut Polusi Jakarta Tinggi karena Alat Deteksi
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut tingginya indeks polusi di Jakarta dikarenakan banyaknya alat pendeteksi atau pemantau kualitas udara yang terpasang di sejumlah titik dibandingkan daerah lain. Kendati begitu, ia mengakui angka tersebut juga disumbang oleh emisi kendaraan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Anies menanggapi pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyinggung kepemimpinan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut Prabowo, anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp80 triliun tak bisa mengatasi indeks polusi ibu kota Negara itu.
“Ketika polusi udara terjadi dan anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatra, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada monitor, maka (indeks polusi) tidak muncul. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka memang (angkanya) konsisten tiap waktu,” jawab Anies.
Hal itu disampaikan Anies menanggapi pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyinggung kepemimpinan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut Prabowo, anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp80 triliun tak bisa mengatasi indeks polusi ibu kota Negara itu.
“Ketika polusi udara terjadi dan anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatra, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada monitor, maka (indeks polusi) tidak muncul. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka memang (angkanya) konsisten tiap waktu,” jawab Anies.
Hasil Cek Fakta
Pernyataan Anies tersebut salah karena Provinsi Lampung memiliki alat pemantau kualitas udara yang diuji di sejumlah daerah secara rutin, berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta di Antaranews.
Sementara berdasarkan berita di Republika, DKI Jakarta menggunakan alat pengukur udara berupa stasiun pemantau kualitas udara (SPKU). Tercatat, ada lima SPKU fixed station di lima kota administrasi di DKI Jakarta.
Anies kemudian menyebut pihaknya sudah melakukan sejumlah cara untuk mengatasi polusi. Pertama, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dengan pengujian emisi kendaraan. Kedua, elektrifikasi kendaraan umum, dan ketiga konversi kendaraan umum dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi elektrik.
“Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Itu yang kami kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta,” kata Anies.
Pernyataan Anies tersebut sebagian benar karena jumlah penumpang kendaraan umum di Jakarta, salah satunya Trans Jakarta mencapai sejuta penumpang per hari dan terus meningkat.
Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta, jumlah penumpang pada 2019 lebih banyak dibandingkan pada 2020 dan 2021. Kemungkinan karena pada dua tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan penumpang.
Sementara berdasarkan berita di Republika, DKI Jakarta menggunakan alat pengukur udara berupa stasiun pemantau kualitas udara (SPKU). Tercatat, ada lima SPKU fixed station di lima kota administrasi di DKI Jakarta.
Anies kemudian menyebut pihaknya sudah melakukan sejumlah cara untuk mengatasi polusi. Pertama, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dengan pengujian emisi kendaraan. Kedua, elektrifikasi kendaraan umum, dan ketiga konversi kendaraan umum dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi elektrik.
“Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Itu yang kami kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta,” kata Anies.
Pernyataan Anies tersebut sebagian benar karena jumlah penumpang kendaraan umum di Jakarta, salah satunya Trans Jakarta mencapai sejuta penumpang per hari dan terus meningkat.
Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta, jumlah penumpang pada 2019 lebih banyak dibandingkan pada 2020 dan 2021. Kemungkinan karena pada dua tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan penumpang.
(GFD-2023-14441) Cek Fakta: Akses Internet di NTT Tidak Sama dengan Jawa, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 berlangsung Selasa (12/11/2023) malam di kantor KPU RI, Jakarta. Saat menyampaikan visi misi, calon presiden Ganjar Pranowo menyebut akses pekerjaan dan internet di NTT tak sama dengan Jawa.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo mengenai akses internet di NTT tak sama dengan Jawa, benar.
Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.
Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen).
Berdasarkan data tersebut, menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, pengguna Internet di Indonesia Timur kurang dari 5%.
Sementara itu, melansir Bisnis.com, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.
Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen).
Berdasarkan data tersebut, menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, pengguna Internet di Indonesia Timur kurang dari 5%.
Sementara itu, melansir Bisnis.com, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Kesimpulan
Pernyataan Ganjar Pranowo soal akses internet di Jawa tidak sama dengan NTT adalah benar.
(GFD-2023-14440) CEK FAKTA: Prabowo Sebut Petani di Jateng Sulit Dapat Pupuk
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa petani di Jawa Tengah kesulitan mendapat pupuk.
Hal itu disampaikan Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
“Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo.
Hal itu disampaikan Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
“Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo.
Hasil Cek Fakta
Sejumlah petani di Jawa Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Dilansir Kompas.id, Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Akur Tani Jaya Kota Tegal Asmawi mengatakan, anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani.
Mereka pun terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.
Hal senada disampaikan, Wakit salah satu petani di Sukoharjo. Diberitakan Kompas.com, ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.
Sehingga ia berharap pemerintah menyediakan pupuk non subsidi dengan harganya terjangkau.
Dilansir Kompas.id kekurangan pupuk terjadi pada jenis pupuk anorganik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tenfgah mencatat, kebutuhan pupuk anorganik di wilayahnya sebanyak 2.011.477 ton.
Selama ini, Jawa Tengah mendapat bantuan pupuk anorganik bersubsidi dari pemerintah, seperti urea dan NPK sebanyak 1.165.609 ton.
Persoalan kekurangan pupuk di Jawa Tengah ini juga diakui oleh Ganjar saat itu.
”Kami memang kurang untuk (pupuk jenis) urea. Maka, apa yang mesti kami lakukan? Di beberapa tempat mulai kami dorong (petani) untuk menggabungkan (pupuk anorganik) dengan pupuk organik,” ucap Ganjar.
Dilansir Kompas.id, Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Akur Tani Jaya Kota Tegal Asmawi mengatakan, anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani.
Mereka pun terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.
Hal senada disampaikan, Wakit salah satu petani di Sukoharjo. Diberitakan Kompas.com, ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.
Sehingga ia berharap pemerintah menyediakan pupuk non subsidi dengan harganya terjangkau.
Dilansir Kompas.id kekurangan pupuk terjadi pada jenis pupuk anorganik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tenfgah mencatat, kebutuhan pupuk anorganik di wilayahnya sebanyak 2.011.477 ton.
Selama ini, Jawa Tengah mendapat bantuan pupuk anorganik bersubsidi dari pemerintah, seperti urea dan NPK sebanyak 1.165.609 ton.
Persoalan kekurangan pupuk di Jawa Tengah ini juga diakui oleh Ganjar saat itu.
”Kami memang kurang untuk (pupuk jenis) urea. Maka, apa yang mesti kami lakukan? Di beberapa tempat mulai kami dorong (petani) untuk menggabungkan (pupuk anorganik) dengan pupuk organik,” ucap Ganjar.
Halaman: 3112/6117