Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma pernyataan tersebut benar. Dilansir dari Jurnal Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia, program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena faktor terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Gunung Mas dengan luas 31.000 ha berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum dinyatakan gagal karena faktor belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat, perencanaan rogram perkebunan singkong di Gunung Mas masih belum optimal, kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif, tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas 30.000 ha dalam bentuk Lahan Agrikultural Kentang dengan komoditas bawang merah dan bawang putih dinyatakan gagal karena faktor kondisi aksesibilitas menuju kawasan food estate curam dan masih berbahaya terutama saat musim hujan, tidak melibatkan petani dalam proses pengembangan food estate, masih ada persoalan lahan milik warga, dan masih terdapat isu terkait adanya praktik mekanisme pertanian yang dilandasi investasi yang akan berdampak pada laju deforestasi.

Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma pernyataan tersebut benar. Dilansir dari Jurnal Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia, program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena faktor terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohmah, mengatakan Data BPS 2023 menunjukkan jumlah petani gurem Indonesia mencapai 17,2 juta jiwa.

Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan pernyataan Cak Imin tersebut sebagian benar. Jumlah petani gurem berdasarkan sensus pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 juta menjadi 16,89 juta jiwan.

“Kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektare,” kata Romauli.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektare

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaimMahfud MD bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan alam, adalah salah. Faktanya pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan hidup. Setidaknyan terdapat empat hal yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam perspektif kebijakan publik untuk melestarikan lingkungan hidup.

Keempatnya meliputi komitmen dan regulasi, tata kelola, model bisnis, dan mekanisme pendanaan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Minggu 21 Januari 2024,pemerintah telah memiliki kelengkapan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, hingga peraturan teknis.

Sedangkan dari sisi komitmen, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Misal kita bandingkan dengan negara lain, target komitmen NDC pemerintah 2030 itu setara dengan target penurunan emisi Amerika Serikat. Ini luar biasa,” kataDirektur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto yang dimuat pada 17 November 2023.

Lebih lanjut, kata Joko, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola melalui perbaikan regulasi antarpelaku, baik pemerintah dengan korporasi, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan internasional, korporasi dengan korporasi, maupun masyarakat dengan korporasi.

"Pembentukan BPDLH menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola,” ujar Joko.

Klaim yang disebutMahfud MD bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan alam, adalah salah. Faktanya pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

Peneliti Sajogyo Institute Kiagus M. Iqbal mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pertambahan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dua tahun terakhir. Yakni 25.751.267 RTUP pada 2022, menjadi 27.763.821 RTUP tahun 2023.

“Terjadi pertambahan 2.012.554 RTUP. Namun, justru terjadi penurunan jumlah RTUP di semua subsektor pertanian. Subsidi pupuk justru semakin menurun sejak 2020 hingga sekarang,” kata Kiagus lagi, Minggu 21 Januari 2024.

Dilansir Antara, 17 Januari 2020, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, menyatakan bahwa luas lahan baku sawah Indonesia berkurang 650 ribu hektare per tahun.

Data itu didapat dari kajian dan monitoring yang dilakukan KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Data sudah mencakup lahan baku sawah beririgasi teknis maupun non irigasi.

Sedangkan data subsidi pupuk yang diolah oleh KataData, sejak 2019, menunjukkan menurun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp25,3 triliun pada 2023. Padahal, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani.

Peneliti Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menyatakan anggaran untuk pupuk bersubsidi terus menurun, antara tahun 2020 sampai 2023. Jumlahnya secara berurutan Rp 34,23 triliun, Rp 29,1 triliun, Rp 25,3 triliun, dan Rp 24 triliun.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang mengatakan Indonesia belum berdaulat secara pangan padahal memiliki SDA yang besar, jumlah petani dan sawah yang semakin berkurang namun jumlah pupuk bersubsidi semakin besar, adalah sebagian benar.

Klaim yang didukung dengan data ialah sawah semakin berkurang, dan bahwa kedaulatan Indonesia akan pangan masih dipertanyakan. Sementara yang tidak sesuai dengan data yang tersedia adalah jumlah petani yang berkurang dan pupuk bersubsidi yang bertambah.