Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai perlu menjadi perhatian khusus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pemantauan Komnas HAM sepanjang 2020-2021, terdapat pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas di 34 provinsi di Indonesia pada 2020, terlihat kekhawatiran masyarakat ketika berpartisipasi di ruang publik.

Detilnya, sebanyak 36 persen responden merasa tidak bebas menyampaikan ekspresi di media sosial. Selanjutnya, 66 persen responden khawatir akun atau data pribadi mereka diretas atau disalahgunakan. Sebanyak 29 persen responden menilai bahwa mengkritik pemerintah adalah isu paling tidak bebas untuk dinyatakan dan diekspresikan. Lalu 80 persen responden khawatir bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat atau akan menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar juga turut menyoroti penurunan skor kebebasan Indonesia.

Menurut Dio, skor kebebasan di Indonesia menurun dari 64/100 menjadi 58/100 pada 2023, dikutip dari data Freedom House 2018,2023.

Indeks Demokrasi Global Indonesia menurun dari peringkat 52 menjadi 54 dari 167 negara (the Economist, 2023), dan 62,9 persen rakyat merasa takut untuk berpendapat (Indikator politik, 2022).

"Menurut rekomendasi dari ICJR disebabkan karena UU ITE rentan untuk kriminalisasi dengan menggunakan pasal penghinaan dan ujaran kebencian," kata Dio Ashar (12/12/23).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM.

Berdasarkan data Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sepanjang Juli 2022-Juni 2023, tercatat kejadian 622 kekerasan yang melibatkan anggota polisi sebagai pelaku.

Peristiwa itu menimbulkan korban 187 warga tewas dan 1.363 warga terluka.

Dari ratusan peristiwa kekerasan itu, sebanyak 440 kasus berupa penembakan, kemudian 58 kasus penganiayaan, 41 kasus pembubaran paksa, dan 46 kasus penangkapan sewenang-wenang.

Selain itu berdasarkan catatan KontraS, selama Januari 2022-Juni 2023, terdapat 183 pelanggaran kebebasan berekspresi mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, maupun bentuk intimidasi.

Peristiwa-peristiwa itu menyebabkan 967 orang ditangkap, 272 korban luka-luka hingga 3 orang tewas.

Ada lebih dari satu triliun anggaran negara digunakan untuk membeli gas air mata untuk kepolisian. Ada sebanyak 13 kasus penggunaan gas air mata.

Mayoritas pelaku di balik peristiwa kekerasan berasal dari Satuan Reserse Kriminal yang terlibat dalam 426 peristiwa kekerasan.

Tapi 144 kasus tidak bisa dikonfirmasi secara spesifik pelaku merupakan bagian kepolisian mana.

Teranyar kejadian Stadion Kanjuruhan yang memakan korban hingga 135 penonton.

Para suporter sepak bola meninggal karena terkepung gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian ke dalam stadion.

Adapun perihal Indeks Kebebasan Sipil, kebebasan berpendapat masyarakat pada tahun 2023 mendapat skor 28/60 atau termasuk dalam negara yang tak sepenuhnya bebas untuk berpendapat.

Pada Agustus 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah mengeluarkan sekitar 1.300 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah muslim masjid.

Pada Oktober 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selain IMB masjid, pemerintah DKI juga mengeluarkan izin rumah ibadah baru kepada 33 gereja dan 3 vihara/kuil.

Salah satu yang diresmikan adalah rumah ibadah umat Hindu Tamil di Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat, pada Januari 2020.

Berdasarkan data BPS DKI, terdapat penambahan jumlah tempat ibadah masjid dan musala yang signifikan sepanjang 2020 hingga 2022, yaitu bertambah 389 masjid dan 336 musala.

Sedangkan jumlah gereja protestan bertambah 199 dan gereja katolik bertambah 2 gereja.

Untuk pura, bertambah 3 bangunan dan vihara bertambah 26 bangunan sejak 2020-2022. Untuk klenteng, bertambah dari 1 menjadi 5 buah.

Selama pemerintahan Anies Baswedan juga terjadi aksi penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti penolakan alih fungsi bangunan untuk gereka oleh GKI Ampera, Jagakarsa pada 2019.

Dari hasil cek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa ada seorang pendeta di Papua yang menolong ibu yang akan melahirkan berbekal pengetahuan dari YouTube karena tidak ada puskesmas adalah benar. Dikutip dari pustakalewi.com, seorang pendeta bernama Leonard Batfeny, curhat soal minimnya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan tersebut.

Pendeta Leo, yang biasanya disapa dengan penuh keakraban, berbagi kisahnya pada forum dialog di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Beliau adalah seorang pendeta yang harus menjalani peran sebagai penyedia layanan kesehatan.

"Saya adalah seorang pendeta. Saya tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan. Namun, keadaan memaksa saya untuk juga melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di sini," ujar Leo.

Dia kemudian menceritakan pengalamannya kepada Ganjar yang hadir pada dialog tersebut, menceritakan bagaimana dia telah menyelamatkan warga yang sakit di perbatasan dengan Papua Nugini, meskipun tanpa jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan, dia pernah bertindak sebagai seorang bidan ketika seorang ibu yang membutuhkan perawatan medis tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan.

"Iya, saya pernah membantu persalinan, hanya dengan pengetahuan yang saya peroleh dari menonton YouTube. Karena di sini tidak ada Puskesmas," jelasnya.

Klaim bahwa ada seorang pendeta di Papua yang menolong ibu yang akan melahirkan berbekal pengetahuan dari YouTube karena tidak ada puskesmas adalah benar. Penilaian ini diberikan ketika sumber yang kredibel membenarkan klaim tersebut valid.