Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa peristiwa dalam video tersebut benar. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur memastikan bahwa peristiwa itu terjadi di TPS 018 Desa Pandan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, menurut berita dari JPNN Jatim pada 15 Februari 2024. 
Surat suara yang dicoblos tidak sesuai ketentuan (ilegal) itu, dilakukan oleh empat remaja berusia di bawah 17 tahun, terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan. Mereka melakukan tindakan itu sekitar jam 10.00 WIB, saat coblosan ditunda karena hujan deras. Menurut Suara Surabaya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS itu mencapai 300 orang, dengan sisa suara yang tidak terpakai ada enam lembar.
Bawaslu masih menelusuri siapa saja pihak-pihak yang telah tindakan itu hingga surat suara tercoblos di luar TPS.
Setelah peristiwa itu, KPUD Sampang memutuskan menggelar pencoblosan ulang untuk pemilihan presiden di TPS 018 tersebut pada Minggu, 19 Februari 2024. Dikutip dari Detik Jatim, Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Muhalli memutuskan pemilihan DPR RI, DPRD, dan DPD tidak diulang.
Coblosan ulang itu dilakukan karena melanggar pasal 372 UU nomer 7 Tahun 2012, dimana orang ya tidak berhak menggunakan surat suara.
Bawaslu Sampang sendiri masih menelusuri keterlibatan KPPS sehingga pemuda itu mendapat surat suara dan mencoblos massal di luar bilik suara. Bawaslu juga menelusuri keterlibatan pihak lain di luar PPS.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video berisi klaim kertas suara dicoblos anak-anak bukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalahbenar.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur memastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura.
Ketua Bawaslu Jatim, Ahmad Warits, menjelaskan tiga laki-laki dan satu perempuan yang berada di dalam video itu merupakan seorang remaja di bawah 17 tahun.
Konon, aksi pencoblosan surat suara yang dicoblos sebelum waktunya itu diduga dilakukan saat kegiatan pencoblosan ditunda karena hujan di TPS itu. Beberapa logistik diamankan agar tidak terkena hujan. Di situlah surat suara dibawa dan dicoblos sendiri.

Untuk memverifikasi klaim di atas Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video dengan menggunakantool InVid. Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan menggunakan reverse image Google. 
Hasilnya, video di atas terkait Pemilu 2019, bukanlah terjadi saat Pemilu 2024.  Saat itu, Ketua KPPS serta dua orang pemilih siluman kepergok saat hendak melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Umum 17 April 2019. 
Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Tribun Timur pada 19 April 2019 dengan judul "Polsek Rappocini Amankan Ketua KPPS dan Dua Pemilih 'Bayangan', Ini Kasusnya".

Video identik lainnya juga diunggah ke YouTube pada 19 April 2019 oleh kanal Media Sulsel dengan judul "Lagi Transaksi Suara, Ketua KPPS ini digerebek Warga dan Polisi".

Dilansir dari Kompas.com, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar saat itu, Gunawan Mashar  mengatakan, penangkapan tersebut bermula ketika dua pria hadir di lokasi pencoblosan dengan membawa formulir C6.
Warga curiga dengan kehadiran keduanya karena di dalam formulir C6 tersebut tertera nama wanita. Saat panitia pemungutan suara memanggil nama wanita yang ada di dalam undangan tersebut, dua laki-laki tersebut muncul. 
Setelah ditangkap polisi, dua lelaki yang diketahui berinisial B dan A ini, mengaku bila formulir C6 itu didapatkannya dari Ketua KPPS setempat berinisial S. Dua lelaki itu merupakan keponakan dari S, dan diberi formulir C6 untuk mencoblos salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 
Kedua lelaki ini tidak terdaftar sebagai pemilih di lokasi TPS setempat. Tidak lama setelah dua lelaki ini beserta S ditangkap.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim warga Makassar Labrak pak RT karena tangkap pemilih siluman pada Pemilu 14 Februari 2024 adalahkeliru. 
Video diatas merupakan kejadian pada Pemilu 2019. Ketua KPPS serta dua orang pemilih siluman diamankan saat hendak melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Umum, Rabu, 17 April 2019.

Video yang beredar memperlihatkan seorang pria membentangkan surat suara bergambar palu arit. Tampilan video sama dengan berita situs Suara Merdeka pada 15 Februari 2024.
Berita itu menyatakan memang benar selembar surat suara yang ditempeli kertas bergambar palu arit terjadi saat penghitungan suara Pemilu 2024 di TPS 3, Kelurahan Pandansari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 14 Februari 2024.

Ketua PPS Kelurahan Pandansari, Dedi Taruna, menjelaskan anggota PPS yang dipimpinnya merasa kesal saat ditemukan satu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditempeli seseorang dengan kertas bergambar palu arit. Ia mencurigai seorang pemilih yang membawa kertas lain saat mencoblos dalam Pemilu 2024. Ia diduga menempelkan kertas bergambar itu ke surat suara di dalam bilik suara.
Kepala Kelurahan Pandansari, Puji Rustanto, yang turut menyaksikan proses penghitungan suara dan ditemukannya gambar palu arit ditempel di surat suara itu menyatakan menyesal salah satu warganya sengaja melakukan penempelan gambar tersebut.
Dilansir Detik.com, temuan itu juga telah dilaporkan PPS setempat pada kepolisian. Namun, PPS tidak membuka identitas siapa yang diduga menjadi pelaku penempelan gambar tersebut.
Namun penempelan gambar palu arit itu bukan berarti PKI terlibat dalam Pemilu 2024. Sebab PKI telah dibubarkan melalui TAP MPRS No. XXV Tahun 1966. Aturan yang ditandatangani 5 Juli 1966 itu berisi tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar di media sosial yang mengatakan ada surat suara KPU yang bergambar palu arit pertanda PKI terlibat dalam Pemilu 2024 adalahmenyesatkan.
Video itu merupakan kejadian di di TPS 3, Kelurahan Pandansari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 14 Februari 2024. Namun, gambar palu arit sesungguhnya bukan bagian dari surat suara KPU, melainkan sengaja ditempelkan oleh seseorang.

Beredar sebuah foto tanda restoran McDonald’s terbakar, pada narasi yang beredar di Twitter menyebut bahwa pengunjuk rasa Pro-Palestina membakar tanda restoran tersebut karena McDonald’s secara berkelanjutan mensponsori IDF (Israel Defense Forces).

Setelah ditelusuri, klaim tersebut menyesatkan. Kebakaran yang terjadi di McDonald’s Jl. Whangaparāoa, Auckland, diakibatkan oleh korsleting listrik. Hal tersebut sudah dipastikan oleh Fire and Emergency New Zealand kepada AFP yang menyebut bahwa kebakaran tersebut tidak disengaja. Sehingga tidak ada kaitannya dengan pengunjuk rasa Pro-Palestina.

Dengan demikian, tanda restoran McDonald’s dibakar oleh pengunjuk rasa Pro-Palestina adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya kebakaran tanda restoran McDonald’s dalam foto tersebut dikonfirmasi oleh otoritas setempat diakibatkan oleh korsleting listrik yang tidak disengaja. Tidak ada kaitannya dengan pengunjuk rasa Pro-Palestina.