Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26 persen. Baru pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen.

Dalam Laporan Ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, Perekonomian Indonesia 2022 tumbuh solid di angka 5,3%.

Sedangkan pada tahun 2023, pada kuartal ketiga tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,94% dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan "Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

Dilansir Badan Pusat Statistik, sampai dengan triwulan III-2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Namun, secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 di hampir seluruh provinsi mengalami perlambatan.

Alexander Michael Tjahjadi, ahli ekonomi digital dari Think Policy Indonesia mengatakan “ Dari data pertumbuhan ekonomi tersebut, 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26 sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi”.

Menurut Putu S. Kurniawan, mengutip Katadata, dalam sekitar dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%. Sementara pada era Presiden Jokowi (2015—2022), pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabumi yang mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5 persen adalah benar.

Dalam data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26 persen. Tapi jika ditarik sejak 1998-2022 nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit dan menyumbang lebih dari 61 persen terhadap PDB atau gross domestic product (GDP) dengan nilai mencapai Rp8,57 triliun.

Sementara pada data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019, jumlah UMKM sebanyak 65,4 juta unit yang dapat menyerap 123,3 ribu tenaga kerja.

Hal ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi UMKM amat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.

Dari jumlah UMKM ini, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5 persen. Sehingga UMKM dinilai sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi ekonomi Indonesia.

Kemudian berdasarkan data dari Kemenkop UKM, pertumbuhan Kredit usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp178 triliun atau kurang lebih 16,25 persen pada tahun 2020, dan sebesar Rp92,6 triliun atau kurang lebih 8,16 persen pada tahun 2021.

Hal tersebut membuktikan bahwa para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memaparkan persoalan ekonomi di Indonesia dalam debat yang dilaksanakan di Jakarta Conevention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (22/12/2023) malam.

Wali Kota Surakarta ini mengemukakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang masih berada dalam persoalan middle income trap.

"Indonesia ini negara besar kita harus mampu keluar dari middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5 persen," katanya.

Lantas seperti apa faktanya?

Akademisi Universitas Indonesia, Neni Susilawati mengemukakan adanya tren pertumbuhan ekonomi historis.

Sejak krisis keuangan Asia 1997, Ekonomi Indonesia mengalami pemulihan, dengan pertumbuhan lebih dari 4-6% di awal Tahun 2000-an.


Pada tahun 2012, Indonesia sebagai negara ekonomi G-20 dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah China, dengan tingkat pertumbuhan tahunan berfluktuasi sekitar 5% pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, saat terjadi resesi pada tahun 2020, ketika pertumbuhan ekonomi turun menjadi -2,07% akibat pandemi Covid-19, performa ekonomi terburuk sejak krisis 1997.

Sehingga pada tahun 2012, pertumbuhan PDB riil Indonesia mencapai 6%, kemudian menurun di bawah 5% hingga tahun 2015.

Setelah Joko Widodo menggantikan Presiden SBY, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mempermudah regulasi investasi langsung asing untuk merangsang ekonomi. Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB mereka sedikit di atas 5% pada tahun 2016-2017.

Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia memang memiliki kecenderungan pertumbuhan yang resilien di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada fluktuasi dan tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia memang memiliki kecenderungan pertumbuhan yang resilien di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada fluktuasi dan tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19.

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam sesi penyampaian visi dan misi di debat cawapres, Jumat (22/12/2023) mengatakan, bahwa pemerataan itu wajib. Ia menyebut investasi yang ada di luar Pulau Jawa sudah ada 53 persen.

"Lapangan pekerjaan pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang di luar Jawa ada 53 persen, pembangunan IKM yang akan berkelanjutan ini akan membuka. Pertumbuhan ekonomi baru akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja," ujar Gibran dalam sesi debat cawapres.

Lantas benarkah klaim dari Gibran Rakabuming Raka itu?

Pakar ekonomi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan mengatakan, secara wilayah, luar Pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk. Porsinya mencapai 51 persen atau setara Rp 190,9 triliun dari investasi sembilan bulan pertama tahun 2023.

Angka di atas naik 14,7 persen secara tahunan dan 4,9 persen secara kuartal atau qtq.
Sementara itu, investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 183,5 triliun, tumbuh 29,7 persen yoy dan 9,4 persen secara qtq. Realisasi tersebut setara dengan 49,0 persen dari total investasi kuartal III 2023.

Sementara itu, Alexander Michael Tjahjadi dari Think Policy Indonesia mengatakan, tepatnya investasi di luar Pulau Jawa mencapai 52,3 persen.



Namun, secara nominal, di antara provinsi di luar Jawa, Sulawesi Tengah muncul sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi yaitu Rp 26,6 triliun (US$1,7 miliar).

"Namun, nilai tersebut masih di bawah Jawa Barat yang mencapai Rp 53,7 triliun (US$3,5 miliar)," katanya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Neni Susilawati memaparkan pada tahun 2022, realisasi investasi di Indonesia memang telah mencapai poin di mana 53% dari total investasi berlokasi di luar Pulau Jawa. Hal itu menurut data dan pernyataan dari beberapa sumber:

1. Realisasi Investasi 2022. Dilaporkan bahwa realisasi investasi di tahun 2022 mencapai Rp 1.207 triliun, dengan 53% di antaranya berada di luar Pulau Jawa. Capaian ini melampaui target investasi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk tahun tersebut

2. Pernyataan Presiden Joko Widodo: Presiden Jokowi sendiri telah menyampaikan bahwa investasi yang masuk ke daerah luar Pulau Jawa telah mencapai 53%. Beliau menekankan bahwa sebaran investasi ini menggambarkan telah terjadinya pemerataan ekonomi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dengan 53% investasi berada di luar Jawa (dan hanya 47% di Jawa), ini menunjukkan adanya potensi pemerataan ekonomi tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

3. Dampak Positif Pemerataan Investasi: Kondisi di mana lebih dari 50% investasi berada di luar Jawa dianggap sebagai hasil positif dari pembangunan yang telah dilakukan, serta memberi indikasi pemerataan ekonomi yang lebih baik di seluruh Indonesia.


Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53% pada tahun 2022, yang merupakan langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53% pada tahun 2022, yang merupakan langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.