Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen pada periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.

"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," kata Amalia.

Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Klaim bahwa Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal adalah Benar.

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut di Indonesia ada 100 orang yang memiliki kekayaan setara dengan kekayaan dari 100 juta orang Indonesia.

"100 orang indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil," kata Muhaimin Iskandar saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Verifikasi:

Lembaga Oxfam pada 2017 membuat laporan yang menyebut kekayaan empat milyarder terkaya di Indonesia lebih tinggi dari sekitar 100 juta orang kelompok miskin. Oxfam menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Pada 2016, satu persen orang kaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan populasi.

Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan yang mengatakan bahwa ada 100 orang di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding 100 juta penduduk Indonesia lainnya tampaknya sedikit berlebihan.

"Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," kata Neni pada Kolaborasi Cekfakta Debat Cawapres.

Neni menyinggung soal ketimpangan kekayaan yang tinggi. Dimana berdasarkan Global Wealth Report 2018 oleh Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen total kekayaan penduduk dewasa di negara tersebut. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 75,3 persen total kekayaan. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang signifikan.

Neni mengatakan Indonesia memang menghadapi masalah ketimpangan kekayaan yang signifikan. Namun, klaim spesifik tentang "100 orang" mungkin lebih merupakan pernyataan simbolis untuk menyoroti masalah ketimpangan yang serius di negara tersebut.

"Ketimpangan yang ekstrem ini adalah masalah yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang tepat untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik," kata Neni.

"Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," kata Neni pada Kolaborasi Cekfakta Debat Cawapres.

Pernyataan itu merupakan fakta seperti data dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB dengan nilai Rp8.573,89 triliun.

Untuk itu, bisa disimpulkan pernyataan dari Gibran adalah benar.

Perlu diketahui, tema debat cawapres kali ini meliputi Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Mahfud MD terkait Indonesia belum pernah menyentuh pertumbuhan ekonomi 7 persen sejak era reformasi, dalam artikel berjudul "Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Pernah Tumbuh 7%, Ini Buktinya!" yang dimuat situs cnbcindonesia.com, pada 22 Februari 2023.

Dalam artikel situs cnbcindonesia.com Sri Mulyani mengatakan Indonesia terbukti pernah tumbuh sebesar 7,1 persen. Pencapaian ini terjadi pada kuartal II-2021.

Dari data BPS, di tengah-tengah pandemi, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 dibanding kuartal II-2020 (yoy) sempat mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen.

Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen.

Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Sebagai catatan, Sri Mulyani saat itu mengungkapkan pertumbuhan pertumbuhan hingga 7,07 persen tersebut dipicu oleh efek baseline dari pertumbuhan minus di tahun sebelumnya.

Namun, ada faktor pemicu lainnya, dia menuturkan momentum Ramadan dan hari raya Lebaran juga menjadi penyelamat.

Turut menopang, saat itu, ekspor dan impor Indonesia juga meningkat tajam, diiring oleh kenaikan di sisi investasi.

Penelusuran juga mengarah pada data BPS "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)"

Data tersebut menyebutkan, ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.

Indonesia terbukti pernah tumbuh sebesar 7,1 persen. Pencapaian ini terjadi pada kuartal II-2021.