Narasi soal 19 pengungsi Rohingya ditangkap Polres Bengkulu merupakan perlu diluruskan karena menyimpan informasi yang berpotensi menghadirkan narasi keliru di masyarakat.
Video yang beredar mengambil pemberitaan soal imigran gelap Myanmar tahun 2015 dan foto yang dipakai merupakan foto pengungsi Rohingya di Bireuen, Aceh pada 2018.
Sejauh ini tidak ada laporan penangkapan pengungsi Rohingya di Bengkulu.
Misinformasi ini perlu diluruskan karena ada dugaan bahwa saat ini beredar kampanye terkoordinasi untuk menyudutkan pengungsi Rohingya.
Sebelumnya, lembaga PBB yang bergerak menangani masalah pengungsi, UNHCR menyebutkan bahwa beberapa bulan terakhir memang banyak misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat terkait pengungsi Rohingya.
UNHCR menilai ada kampanye terkoordinasi dalam menyebarkan kabar bohong, sehingga masyarakat terpengaruh misinformasi yang menyebabkan hadirnya kebencian terhadap pengungsi Rohingya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran gebyar undian pesta poin BNI, penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi BNI Kantor Cabang Medan @bnimedan, salah satu unggahan akun Instagram tersebut, pada 8 Januari 2024 mengulas tentang maraknya penipuan program berhadiah mengatasnamakan BNI.
Modus penipuan ini meminta calon korban untuk mengisi nomor telepon, nomor kartu, hingga kode CVV yang ada di website palus dengan iming-iming hadiah menarik.
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"BNI meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan program undian berhadiah yang marak di media sosial belakangan ini. Terbaru, penipuan program undian berhadiah mengatasnamakan BNI banyak tersebar di media sosial dengan tagline “Gebyar Undian Berhadiah”. BNI memastikan, hal tersebut merupakan PENIPUAN.
Saat ini, BNI tidak ada program undian berhadiah. Adapun link resmi BNI yang dapat diakses untuk mengetahui program-program BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/beranda/promoacara/promoperbankan/articleid/21588.
Oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program tersebut untuk mengelabui korban dengan cara membawa narasi program yang telah usai tersebut dan menyebarkan link palsu yang ditujukan untuk melakukan penipuan.
Secara teknik modus penipuan yang digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut adalah dengan membuat akun palsu mengatasnamakan BNI di Facebook. Kemudian pelaku membuat postingan dengan narasi bahwa adanya gebyar hadiah dari BNI. Dari postingan tersebut, calon korban diarahkan untuk mengeklik website phishing.
Website phishing meminta calon korban untuk mengisi nomor handphone, kredensial kartu debit seperti nomor kartu, expired date, kode CVV, hingga total saldo di rekening. Kemudian diakhiri dengan form pengisian kode OTP. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi siapa saja yang mengisinya.
Tak jarang, akun palsu mengatasnamakan BNI membuat postingan dengan mengambil konten terbaru dari akun resmi BNI kemudian menyelipkan narasi adanya gebyar hadiah yang mengarah pada website phishing. Oleh karena itu, jika menerima informasi mencurigakan, hubungi BNI Call 1500046 ya BNI Hi-Movers."
Dalam akun Instagram resmi Bank Negara Indonesia @bni46, terdapat unggahan sebagai yang mengingatkan untuk kita mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan PT Bank Negara Indonesia, akun Facebook resmi PT Bank Negara Indonesia adalah 'BNI'.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Tempo.co berjudul "Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar" yang tayang pada 27 November 2017.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis sendiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
"Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif."
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, PAUD ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.
Dalam RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 1,7 triliun yang dibagikan pada 104 lembaga dan organisasi masyarakat. Selain PAUD, penerima hibah lain adalah Resimen Mahasiswa, Kodam Jaya, Laskar Merah Putih, Bamus Betawi, dan sejumlah lembaga lain.

Postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan dana hibah Rp 63 miliar pada istrinya saat menjadi Gubernur DKI adalah tidak benar. Anies Baswedan memberikan hibah itu untuk PAUD bukan untuk kepentingan pribadi istrinya.

Tim Produksi Video Tempo.co menyatakan bahwa video yang beredar tidak diproduksi oleh Tempo. Pihak tertentu diduga tidak bertanggung jawab telah menambahkanwatermark atau tanda air Tempo.co pada video yang beredar tersebut, supaya seakan-akan konten diproduksi oleh Tempo.  
Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video itu adalah gabungan dari dua video berbeda. Pembuatnya telah menghilangkan konteks dari ucapan yang disampaikan oleh Ketua Komisioner Pengungsi PBB (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas. Faktanya, Vergas tak pernah menyampaikan bahwa 70 juta pengungsi Rohingya akan pindah ke Indonesia. Berikut hasil penelusuran selengkapnya:
Video 1

Video yang beredar di TikTok diawali dengan potongan video mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato di sebuah podium. Video yang sama ditemukan di akun YouTube milik saluran TV Amerika Serikat, Cable-Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) yang diunggah 19 Juni 2019.
Setelah disimak, video itu memperlihatkan Trump yang mengungkapkan selama dia menjadi presiden, akan menolak pengungsi dan imigran masuk ke Amerika Serikat. Dia mengatakan, Amerika Serikat bukan kamp imigran maupun penampungan pengungsi.
Namun sesungguhnya sikap itu ditentang Partai Demokrat (Amerika Serikat), juga ditolak oleh sebagian anggota Partai Republik yang mengusung Trump, sebagaimana diberitakan Voa Indonesia.com. Situasi itu terjadi di tengah polemik penyusunan rancangan aturan baru Amerika Serikat tentang imigrasi.
Dalam pidato tersebut, Trump tidak menyatakan akan memberangkatkan imigran dan pengungsi ke negara lain termasuk Indonesia. Dia juga tidak mengatakan akan mengirimkan 70 juta pengungsi ke Indonesia.
Video 2

Pada detik ke-11 video yang beredar memperlihatkan sosok Kepala UNHCR Indonesia Thomas Vargas. Ditemukan foto yang memiliki kesamaan dari berita Detik.com yang tayang 17 Juli 2019. Di Kompas.com juga memuat foto yang sama dengan keterangan bahwa foto Thomas Vargas itu diambil di Gedung UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 Juli 2019, sesuai berita yang ditayangkan oleh Detik.
Dalam wawancara tersebut, Vargas sebenarnya menjawab tentang Pihak Indonesia meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) segera memberangkatkan para pencari suaka ke negara luar negeri (LN) tujuan mereka. Saat itu, terdapat sejumlah pencari suaka asal Afghanistan dan Afrika terlihat memenuhi trotoar di depan kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, selama beberapa hari terakhir.
 Dalam video yang beredar maupun berita di Detik.com, Vargas mengatakan bahwa angka 70 juta orang adalah jumlah pengungsi secara global. Dalam video itu, Vargas tidak mengatakan UNHCR akan memindahkan semua pengungsi Rohingya ke Indonesia.
"Kita semua menghadapi krisis pengungsi dalam tingkat global. Ada lebih dari 70 juta pengungsi yang terpaksa berpindah (dari tanah airnya) di seluruh dunia. Ini adalah krisis. Kami melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu para pengungsi," kata Vargas.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video berlogo Tempo.co berisi klaim bahwa 70 juta pengungsi akan dipindah dan tinggal di Indonesia karena Amerika Serikat menolak mereka, adalah klaimkeliru.  
Sesungguhnya video itu memperlihatkan sikap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang imigran dan pengungsi di negaranya dan Kepala UNHCR Indonesia Thomas Vargas yang mengatakan terdapat 70 juta pengungsi. Namun, tak ada yang mengatakan seluruh pengungsi akan dipindah ke Indonesia.