Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Tempo.co berjudul "Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar" yang tayang pada 27 November 2017.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis sendiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
"Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif."
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, PAUD ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.
Dalam RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 1,7 triliun yang dibagikan pada 104 lembaga dan organisasi masyarakat. Selain PAUD, penerima hibah lain adalah Resimen Mahasiswa, Kodam Jaya, Laskar Merah Putih, Bamus Betawi, dan sejumlah lembaga lain.

Postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan dana hibah Rp 63 miliar pada istrinya saat menjadi Gubernur DKI adalah tidak benar. Anies Baswedan memberikan hibah itu untuk PAUD bukan untuk kepentingan pribadi istrinya.

Sebuah postingan di Twitter memberikan data yang menunjukkan data meningkatnya jumlah pekerja penyandang disabilitas setelah tahun 2021. Narasi postingan tersebut mengaitkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi penyebab peningkatan penyandang disabilitas, karena vaksinasi juga dimulai sejak 2021.

Namun klaim yang dikaitkan dengan vaksinasi tersebut menyesatkan, para ahli menyebut meningkatnya jumlah pekerja penyandang disabilitas tersebut tidak ada kaitannya dengan Covid-19. Sandhovel, juru bicara lembaga think tank Economic Innovation Group (EIG) melalui AFP menyebut bahwa meningkatnya pekerjaan jarak jauh (remote work) sejak awal pandemi.

Senada dengan Sandhovel, Ives-Rublee dari Disability Justice Initiative juga mengatakan peningkatan ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah – yang memungkinkan lebih banyak akomodasi bagi karyawan penyandang disabilitas. “Menghubungkan peningkatan jumlah penyandang disabilitas di AS dengan vaksin Covid-19 adalah tidak akurat dan tidak benar,” ujar Ives-Rublee mengutip dari AFP.

Dengan demikian, vaksin Covid-19 meningkatkan penyandang disabilitas adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Ahli menyebut bahwa data yang menunjukkan meningkatnya jumlah pekerja disabilitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya pekerjaan jarak jauh (remote work) sejak awal pandemi. Vaksinasi tidak ada hubungannya dengan data pekerja penyandang disabilitas tersebut.

Klip Menkes Nila Moeloek merupakan video lama yang diambil pada 24 Desember 2018.
Nila berbicara soal persediaan obat dan penanganan pengungsi korban tsunami di Lampung. Video serupa ditemukan di kanal YouTube Kompas TV.
Terkait promosi obat, situs resmi Kemenkes memastikan video yang beredar merupakan hoaks.
"Eks Menkes Nila Moeloek tidak pernah endorse produk kesehatan apa pun di media sosial. Jadi, dipastikan bahwa iklan tersebut tidak benar ya," seperti dikutip dari laman Kemenkes.

Narasi eks Menkes Nila Moeloek mempromosikan obat prostatitis merupakan hoaks.
Video yang dipakai merupakan video lama. Ketika itu, Nila berkomentar soal persediaan obat untuk pengungsi korban tsunami di Lampung.
Kemenkes memastikan Nila tidak pernah mempromosikan obat di media sosial.

Seperti diberitakan Kompas.com, Letkol Czi Slamet Riyadi menuturkan, dirinya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk membuat atau memasang spanduk tersebut.
Slamet menegaskan, ia bersama jajaran Kodim 0726/Sukoharjo memegang teguh netralitas TNI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk membuat atau memasang baliho yang dimaksud. Kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI," kata Slamet, Kamis (11/1/2024).
Menurut Slamet, pencatutan fotonya dalam alat peraga kampanye Prabowo-Gibran merugikan dirinya dan institusi TNI AD.
Ia mengatakan, hal itu merupakan fitnah yang sengaja diciptakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memojokkan TNI. 
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo Rochmad Basuki mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menelusuri orang yang memasang spanduk tersebut. 
”Yang memasang spanduk masih dalam penelusuran kami. Jadi, memang belum diketahui terkait dengan itu,” kata Rochmad, dilansir Kompas.id.
Dari laporan yang diterima, Rochmad menyebutkan, terdapat tiga spanduk di lokasi berbeda.
Dua spanduk terpasang di Kecamatan Bendosari, sedangkan satu spanduk lainnya di Kecamatan Sukoharjo.
Kendati begitu, Rochmad belum mengetahui pasal-pasal apa yang bisa dikenakan kepada  pemasang spanduk.
Saat ini, Bawaslu Sukoharjo masih memusatkan perhatian untuk mencari berbagai informasi awal terkait pemasangan spanduk tersebut. 

Dandim 0726/Sukoharjo Letnan Kolonel CZI Slamet Riyadi menyatakan, tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk membuat atau memasang spanduk bergambar dirinya bersama Prabowo-Gibran. 
Spanduk itu ditemukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kini, Bawaslu Sukoharjo masih menelusuri orang yang memasang spanduk tersebut.